ADMINISTRASI PENDIDIKANBIDANG GARAPAN KEUANGAN

Dosen Pengampu: Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT

Oleh: Qoyyimah Ayak AnnisaPAI 3.A

PENGERTIAN ADMNISTRASI KEUANGAN

PRINSIP DALAM PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RAPBS

PENGERTIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan (PP No 48 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1). Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (PP No 48 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2).

Administrasi pembiayaan merupakan salah satu substansi administrasi pendidikan yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan administrasi pembiayaan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Beberapa kegiatan administrasi pembiayaan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham 1985, Keith 1991).

PRINSIP DALAM PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

• Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi (PP No.48 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat 1).

• Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing layanan pendidikan (PP N0.48 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat 2).

• Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standard audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan (PP No.48 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat 3).

• Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No.48 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat 4).

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses beajar mengajar di kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi: perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan.

SUMBER-SUMBER KEUANGAN

1. Dana dari pemerintah, disediakan melalui jalur Anggaran Rutin daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran.

2. Dana dari Orang tua siswa, yang telah ditentukan pada rapat komite sekolah(SPP).

3. Dana dari masyarakat, dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, pendidik, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bias memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.

Proses Penyusunan RAPBS, meliputi:• Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan

jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah.

• Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dam masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya.

• Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan).

• Mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

• Menyelesaikan analisis kebutuhan.• Memprioritaskan kebutuhan.• Mengkonsultasikan rencana aksi yang

ditunjukkan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah.

• Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan.

ISSUE FOR DISCUSSION Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai wajib

belajar 9 tahun, sekarang ini SD dan SMP negeri sudah tidak lagi dipungut biaya SPP. Bagi masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan anak, pasti lebih memilih sekolah yang gratis. Namun pada masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan anak, lebih memilih mensekolahkan anaknya di sekolah swasta yang biayanya lebih mahal. Dana dari pemerintah hanya cukup untuk kebutuhan fasilistas pokok saja, sehingga fasilitas untuk pemenuhan bakat siswa belum bisa terpenuhi (ekstrakurikuler). Hal ini menyebabkan sekolah negeri kalah saing dengan sekolah swasta, apalagi masyarakat sekarang ini lebih mempercayakan anaknya untuk sekolah di sekolah swasta.

BAGAIMANA TANGGAPAN ANDA MENGENAI MASALAH

TERSEBUT??