Pedoman Administrasi FOPPSI

PEDOMAN ADMINISTRASI FOPPSI TAHU 2016-2019

PERATURAN PENGURUS PUSAT FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA

NOMOR : 002/A1-KEP/PP-FOPPSI/I/2016

Tentang

PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pengurus Pusat Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI)

Menimbang : a. bahwa kelembagaan organisasi yang kuat

mutlak memerlukan administrasi organisasi yang baik dan teratur;

b. bahwa untuk menjamin keteraturan administrasi, diperlukan pedoman administrasi organisasi;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Pusat tentang Pedoman Adminstrasi Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI).

Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Forum Operator

Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI)

2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI)


Memperhatikan : MUSKER Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) tanggal 22 Desember 2015 di Aula SMK KESDAM JAYA Provinsi DKI Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT FORUM

OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA (FOPPSI)

ISI PERATURAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan:

1. Kesekretariatan adalah kegiatan/aktivitas organisasi

yang berkaitan dengan ketatausahaan dan surat-menyurat

organisasi.

2. Surat khusus adalah surat yang memiliki bentuk tersendiri

dengan tidak ada pencantuman nomor, lampiran dan hal di

bagian kiri surat, malainkan pecantuman jenis surat di

bagian tengah dan digunakan untuk kepentingan tertentu,

meliputi surat keputusan, surat instruksi, surat mandat dan

surat keterangan.


3. Administrasi perbekalan adalah kegiatan atau aktifitas

organisasi yang menyangkut bidang pengadaan barang-

barang organisasi/kantor, pemeliharaan, dan pengelolaan

termasuk kearsipan.

Pasal 2

Tujuan

Untuk memberikan petunjuk demi kesamaan dan keseragaman

pengelolaan administrasi FOPPSI dalam rangka menuju tertib

organisasi.


BAB II

ADMINISTRASI PERSURATAN

Pasal 3

Surat terdiri atas surat umum dan surat khusus

Pasal 4

Bagan surat umum terdiri dari :

1. Kop/kepala surat berisi logo, tingkat dan nama Organisasi

dengan perincian sebagai berikut :

a. Logo berada disamping kiri.

b. Warna logo sebagaimana terdapat dalam anggaran

rumah tangga.

c. Tulisan tingkat dan nama organisasi rata tengah,

menggunakan bahasa Indonesia dengan jenis huruf

arial ukuran font 12 dipertebal.

d. Warna tulisan tingkat dan nama organisasi adalah

hitam.

2. Alamat sekretariat ditulis lengkap dengan nama jalan,

nomor telepon, electronic mail (e-mail) kota kedudukan dan

kode pos dengan perincian sebagai berikut :

a. di tulis dengan warna hitam.

b. berada di paling bawah kertas surat.


c. di tulis rata tengah dalam Kotak dan berfungsi sebagai

Pembantas antara KOP surat dengan Nomor surat

3. Nomor surat :

a. Setiap nomor surat berlaku untuk satu perihal (satu

pokok surat) dan satu tujuan.

b. Nomor yang sama hanya berlaku untuk tujuan yang

bersifat kolektif, Misalnya :

Yth. Pengurus Provinsi FOPPSI se- Indonesia

Yth. Pengurus Kab/Kota FOPPSI se- Kalimantan Timur

4. Lampiran Surat :

a. Lampiran disertai kop surat.

b. Tulisan lampiran tidak dicantumkan apabila dalam surat

tersebut tidak ada lampiran atau tidak menyertakan

lampiran.

c. Perihal berisi; maksud surat, ditulis pendek

menyebutkan isi surat.

d. Tanggal pembuatan surat ditempatkan pada bagian

bawah. Kota tempat pembuatan surat dicantumkan.

5. Tujuan

Ditulis mulai dari pinggir kiri, disesuaikan dengan

panjangnya rangkaian kata tujuan surat.

6. Salam Pembuka


a. Isi surat singkat, padat, menunjukkan perihal surat

ditulis dengan mengacu pada bentuk lurus (rata kanan

kiri) dan ditulis dengan jenis huruf Arial Narrow 12,

spasi satu.

b. Semboyan FOPPSI “Data Tepat dan Akurat” digunakan

pada tiap surat FOPPSI dan ditulis dengan huruf latin

c. Salam penutup

7. Penandatangan surat :

a. Penandatangan surat umum terdiri atas; Ketua Umum

dan sekretaris umum.

b. Jika salah satu dari keduanya berhalangan, maka di

penandatangan di lakukan oleh Ketua Umum dan

Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris Umum.

c. Jika Ketua Umum dan Sekretaris Umum sama-sama

berhalangan, maka penandatangan dilakukan oleh Ketua

dan Sekretaris.

d. Khusus untuk urusan keuangan kecuali permohonan

dana, penandatangan di lakukan oleh Ketua Umum dan

Bendahara Umum, jika berhalangan maka

pemberlakukannya berdasarkan Jabatan Hierarki seperti

poin b dan c ayat ini.


e. Nama Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris

Umum/Sekretraris atau dengan Bendahara Umum /

Bendahara, ditulis di bagian bawah.

f. Penulisan nama sebagaimana poin e tersebut diikuti

dengan NIA (Nomor Induk Anggota) ditulis tebal

dengan garis bawah.

g. Penulisan nama sebagaiman poin e tersebut dilarang

menggunakan Gelar Akademik, agama, profesi dan

kebangsawanan dalam pembuatan surat-surat FOPPSI.

h. Bila surat memerlukan tembusan, penulisan

ditempatkan pada bagian bawah kiri.

i. Bila surat memerlukan catatan untuk tambahan dan atau

nomor personal untuk konfirmasii surat, penulisan

ditempatkan pada bagian paling bawah, jenis huruf

cetak yang dibedakan dengan isi surat.

j. Kertas untuk surat resmi berwarna putih (HVS) ukuran

F4.

k. contoh bagan surat umum terdapat dalam lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.

Pasal 5

Kode surat terdiri atas kode klasifikasi jenis kepentingan surat, kode

klasifikasi tujuan surat, kode indeks wilayah yang mengeluarkan


surat, tingkat pimpinan yang mengeluarkan surat, nomor urut surat

dalam satuan tahunan, dan bulan (huruf romawi I - XII) serta tahun

surat di keluarkan.

Pasal 6

Keterangan kode Indeks surat adalah sebagai berikut :

1. kode klasifikasi jenis kepentingan surat berisi huruf dari A

sampai C.

2. kode klasifikasi tujuan berisi angka 1 dan 2.

3. kode indeks wilayah yang mengeluarkan surat berisi angka

romawi.

4. tingkat pimpinan berisi singkatan pimpinan FOPPSI.

5. nomor urut berisi angka yang berurutan dari satu surat ke

surat yang lain.

6. tahun surat berisi angka tahun yang menunjukkan tahun

surat di buat.

Pasal 7

Kode klasifikasi jenis kepentingan surat adalah sebagai berikut:

1. A : Urusan Organisasi.

2. urusan organisasi yang di maksud angka 1 pasal ini meliputi

: permusyawaratan, acara/kegiatan, laporan aktivitas,


perlengkapan, serta hal lain yang berkaitan dengan urusan

keorganisasian.

3. B : Urusan Personalia, Pimpinan dan Penghargaan.

4. Urusan Personalia, Pimpinan, dan Penghargaan yang di

maksud angka 3 pasal ini meliputi : pendaftaran, skorsing,

mutasi, pemberhentian, alumnus, pengesahan anggota,

pengesahan pimpinan, pemberian mandat, penghargaan,

pengangkatan anggota kehormatan, piagam penghargaan,

serta hal lain yang berkaitan dengan urusan perseorangan,

personalia, atau pimpinan.

5. C : Urusan Keuangan.

6. Urusan Keuangan yang di maksud angka 5 pasal ini

meliputi: sumbangan, iuran, infaq anggota/pimpinan, uang

pangkal, donasi, utang/tagihan piutang, rekening bank/giro

pos, tabungan/simpanan, kerjasama dalam bidang keuangan

dengan pihak luar, laporan keuangan, dan hal lain yang

berkaitan dengan laporan keuangan.

Pasal 8

Kode klasifikasi tujuan surat adalah sebagai berikut:

1. 1: Ditujukan kepada institusi atau individu yang dilihat dari

jabatannya adalah dari pihak Intern FOPPSI.

2. 2: Ditujukan kepada individu atau intsitusi di luar FOPPSI.


Pasal 9

Keterangan kode indeks wilayah adalah sebagai berikut:

1. I : Nangroe Aceh Darussalam.

2. II : Sumatera Utara.

3. III : Sumatera Barat.

4. IV : Jambi.

5. V : Riau.

6. VI : Bengkulu.

7. VII : Sumatera selatan.

8. VIII : Lampung.

9. IX : DKI Jakarta.

10. X : Jawa Barat.

11. XI : Jawa Tengah.

12. XII : Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. XIII : Jawa Timur.

14. IVX : Bali.

15. XV : Nusa Tenggara Barat.

16. XVI : Nusa Tenggara Timur.

17. XVII : Kalimantan Barat.

18. XVIII : kalimantan Tengah.

19. XIX : Kalimantan Selatan.

20. XX : Kalimantan Timur.

21. XXI : Sulawesi Utara.


22. XXII : Sulawesi Tengah.

23. XXIII : Sulawesi Selatan.

24. XXIV : Maluku.

25. XXV : Sulawesi Tenggara.

26. XXVI : Papua.

27. XXVII : Maluku Utara.

28. XXVIII : Banten.

29. XXIX : Bangka Belitung.

30. XXX : Gorontalo.

31. XXXI : Kepulauan Riau.

32. XXXII : Sulawesi Barat.

33. XXXIII : Papua Barat

34. XXXIV : Papua

Pasal 10

Contoh kode surat umum terdapat dalam lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.

Pasal 11

Bagan surat khusus terdiri dari :

1. Kop/kepala surat sama formatnya sebagaimana pasal 4

angka 1 di atas.


2. Alamat surat sama formatnya sebagaimana pasal 4 angka 2

di atas.

3. Khusus untuk Surat Keputusan, tidak menggunakan alamat

surat.

4. Judul Surat (Surat Keputusan, Instruksi, Surat Mandat dan

Surat Keterangan /Penghargaan) ditulis di tengah dengan

huruf cetak kapital.

5. Kode surat dan nomor dicantumkan dibawah judul surat.

6. Untuk Surat Keputusan dan Instruksi, dicantumkan inti atau

tema surat tersebut dengan mencantumkan kata tentang.

Sekaligus menjelaskan maksud surat.

7. Isi surat, ditulis dengan mengacu pada bentuk lurus (rata

kanan kiri) dan ditulis dengan jenis huruf Arial Narrow 12,

spasi satu.

8. Tidak mencantumkan jumlah satuan lampiran dalam surat.

9. Tanggal surat diletakan di bagian akhir isi surat, sebelah

kanan, diatas tanda tangan pejabat berwenang di bagian

kanan. Dengan mencantumkan tempat dan waktu

ditetapkannya surat tersebut.

10. Penandatangan surat khusus di lakukan oleh Ketua Umum

dan Sekretaris Umum.


11. kecuali untuk keputusan, instruksi dan penghargaan, maka

penandatangan surat khusus dapat dilakukan sesuai hirarki

struktur sebagaimana pasal 4 angka 13 huruf b dan c.

12. Contoh bagan surat khusus terdapat dalam lampiran

pedoman ini.

Pasal 12

Kode surat khusus berisi nomor urut, kode jenis surat khusus, kode

wilayah, tingkat pimpinan, tahun di keluarkan surat.

Pasal 13

Kode jenis surat sebagaimana pasal di atas adalah sebagai berikut.

1. Surat Keputusan : KEP.

2. Surat Instruksi : INS.

3. Surat Mandat : MAN.

4. Surat Keterangan : KET.

5. Surat Tugas : TGS.

Pasal 14

Contoh kode surat khusus terdapat dalam lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan darii pedoman ini.


Pasal 15

Untuk melegalisasi, surat wajib di stempel yang menunjukkan

keterangan institusi pembuat surat.

Pasal 16

Untuk efesiensi waktu, surat dapat disampaikan melalui Internet

dengan elektronik mail dan atau faksimile, akan tetapi surat yang

asli harus tetap disampaikan.


BAB III

ARSIP SURAT

Pasal 17

Seluruh surat keluar dan surat masuk di catat berdasarkan

klasifikasi jenis surat maupun asal surat.

Pasal 18

Klasifikasi sebagaimana pasal 17 di atas adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan Jenis Surat, yaitu: surat masuk dan keluar

disimpan secara terpisah dengan dasar sesuai nomor urut,

nomor dikeluarkan atau nomor masuk pada surat yang

diterima.

2. berdasarkan Asal Surat, yaitu: surat yang masuk disimpan

berdasarkan asal surat yang diterima menurut klasifikasi

lembaga yang mengirimkan. Misalnya dengan klasifikasi

sebagai berikut :

3. Intern FOPPSI (Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting)

4. Pemerintah dan Militer

5. Ormas/OKP, Parpol

6. berdasarkan Pokok isi/hal, yaitu surat disimpan menurut isi

pokok surat, dengan diklasifikasikan terlebih dahulu

berdasarkan isi surat tersebut, sebagaimana ada pada

jenis/macam-macam surat.


Pasal 19

Untuk menghemat ruangan atau tempat penyimpanan arsip, maka

perlu ada penyusutan surat yang sudah tidak diperlukan lagi.

Pasal 20

Penyusutan surat di lakukan terhadap:

1. Arsip/warkat yang telah berusia 2 sampai 3 tahun lebih.

2. Warkat yang sudah tidak berguna atau digunakan lagi (non

aktif).

Pasal 21

Cara Penyusutan dilakukan dengan cara penjilidan atau

pemusnahan arsip (dibakar) bila tidak digunakan lagi.


BAB IV

ADMINISTRASI PERBEKALAN

Pasal 22

Untuk melakukan aktivitas-aktivitas kantor diperlukan administrasi

perbekalan yaitu tentang buku administrasi yang menunjang bekal

kantor.

Pasal 23

Buku administrasi terdiri dari:

1. Buku tamu yang berfungsi untuk mengisi daftar tamu masuk

dan kritik, saran.

2. Buku Agenda Surat yang berfungsi untuk mencatat surat

masuk dan keluar.

3. Buku Notulen Sidang yang berfungsi untuk mencatat hasil-

hasil rapat/sidang.

4. Buku Presensi Rapat yang berfungsi memuat daftar hadir

Pimpinan dalam setiap rapat/sidang.

5. Buku Inventaris yang berfungsi untuk mencatat barang-

barang yang menjadi milik organisasi/inventaris.

6. Buku Data Base yang berfungsi utuk memuat data yang

diperlukan organisasi seperti;

a. Data pribadi personal pimpinan

b. Data Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting


c. Data jumlah anggota masing-masing

d. Data potensi Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting

e. Lain-lain yang diperlukan

7. Buku Catatan Kegiatan yang berfungsi untuk mencatat

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

8. Buku Inventaris yanng berfungsi untuk mencatat barang-

barang yang menjadi milik organisasi/inventaris.

Pasal 24

Untuk melakukan aktivitas-aktivitas kantor diperlukan alat-alat

perkantoran, antara lain; pc (personal computer), scanner, modem,

camera teleconfrence, pesawat telepon, faksimile.


BAB V

ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Pasal 25

Administrasi keanggotaan adalah administrasi yang menyangkut

segala aspek keanggotaan FOPPSI. Termasuk dalam hal ini adalah

pendataan anggota dan pemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Pasal 26

Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat, yang

berfungsi sebagai tanda bukti bahwa seseorang secara resmi telah

menjadi anggota FOPPSI.

Pasal 27

Prosedur pemilikan/permohonan KTA diatur dengan cara

mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat di lengkapi :

1. Formulir permohonan KTA

2. Pas foto berwarna menghadap ke depan dengan ukuran 2×3

sebanyak 2 lembar

3. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Surat Pengantar dari Pimpinan yang bersangkutan.

5. Blanko resmi permohonan KTA dikeluarkan oleh PP

FOPPSI yang dapat di download di web resmi FOPPSI atau

langsung ke sekretariat PP FOPPSI.


Pasal 28

Buku anggota sementara/ harian digunakan sebagai

pencatat anggota yang bersifat sementara sebelum diproses lebih

lanjut dalam buku induk tetap kolom yang diperlukan antara lain:

1. Nomor urut

2. Nama

3. Asal Daerah (PProv. FOPPSI yang bersangkutan)

4. Kolom chek list pengajuan kartu baru

5. Kolom chek list pembaharuan kartu

6. Tempat/Tanggal lahir

7. Pendidikan

8. NIK

9. Alamat

10. Keterangan

Pasal 29

Buku induk tetap merupakan buku yang berisi data seseorang yang

sudah menjadi anggota tetap. Kolom buku tersebut antara lain :

1. Nomor Urut

2. Nomor Induk Anggota

3. Nama

4. Asal daerah (PProv. FOPPSI yang bersangkutan)

5. Tempat Tanggal lahir

6. Pendidikan


7. NIK

8. Alamat

9. Keterangan

Pasal 30

Buku mutasi digunakan khusus untuk mencatat anggota yang

pindah dari satu daerah ke daerah yang lain diluar wilayah

kepemimpinannya. Kolom Yang diperlukan antar lain:

1. Nomor urut.

2. Nama.

3. Tempat Tanggal lahir.

4. Jabatan terakhir (sebelum mutasi).

5. Masa jabatan/keanggotaan (sebelum mutasi).

6. Kota tujuan mutasi.

7. Alamat dan kontak person setelah mutasi.

8. Keterangan

Pasal 31

Macam – Macam Bentuk Mutasi:

1. Mutasi Domisili: perubahan status domisili

pimpinan/anggota dari suatu tempat ke tempat yang lain.

2. Mutasi Jabatan: perubahan status jabatan pada tingkatan

pimpinan.


Pasal 32

Prosedur Mutasi

1. Mutasi Domisili

a. Yang bersangkutan memohon surat keterangan mutasi

dari Pimpinan Ranting/Cabang/ Daerah atau Wilayah

asal mutasi

b. Pimpinan Ranting/Cabang/Daerah atau wilayah asal

mutasi memberikan surat keterangan mutasi kepada

yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan

FOPPSI tujuan mutasi dan diatasnya.

c. Selanjutnya yang besangkutan melaporkan diri kepada

pimpinan FOPPSI tujuan mutasi.

2. Mutasi Jabatan

Pimpinan yang bersangkutan melaporkan adanya mutasi

jabatan ditingkatnya kepada Pimpinan diatasnya.


BAB VI

LAPORAN ORGANISASI

Pasal 33

Ketentuan mengenai Laporan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing tingkat pimpinan wajib melaporkan kegiatan

yang dilaksanakan kepada pimpinan di atasnya secara

berkala.

2. Masing-masing Seksi Bidang wajib melaporkan kegiatan

Seksi Bidang dalam rapat pimpinan.

3. Setiap personal yang melakukan kegiatan yang menyangkut

organisasi atau tidak, wajib melaporkan kegiatannya pada

sidang organisasi.

4. Masing – masing tingkat kepemimpian membuat laporan

pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum

permusyawaratan tertinggi di tiap tingkatan. Laporan

tersebut setidaknya terdiri atas;

5. Pendahuluan

6. Kondisi Obyektif

7. Keputusan Permusyawaratan Terdahulu

8. Konsep Dasar Program

9. Pelaksanaan Program

10. Problematika yang Dihadapi


11. Saran

12. Penutup


BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 34

Atribut FOPPSI adalah sebagai berikut :

1. Lambang organisasi FOPPSI

2. Stempel/cap organisasi

3. Papan nama organisasi

4. Kartu tanda anggota

5. Bendera

6. Pin

7. Jaket/jas

8. Seragam FOPPSI

9. Batik Nasional dan Batik Daerah

Pasal 35

Lambang organisasi FOPPSI memiliki ciri;

1. 4 warna pembentuk lingkaran adalah bentuk lingkaran

menunjukan makna keterikatan (satu kesatuan) yang erat

yang tidak bisa dilepas pisahkan, hijau untuk satuan

PAUDNI – DIKMAS, merah untuk Sekolah Dasar, biru

untuk Sekolah Menengah Pertama dan abu untuk Sekolah

Menengah Atas/Kejuruan


2. Warna merah putih pada tulisan FOPPSI melambangkan

(mewakili) semangat yang tertuang dalam arti bendera

kebangsaan

3. Tulisan “Data Tepat dan Akurat” adalah moto FOPPSI

Pasal 36

Stempel /Cap FOPPSI mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

1. Bentuk : Lambang FOPPSI

2. Tinta : warna ungu

3. Ukuran : berdiameter 4 cm

4. Tulisan : di tengah – tengah lambang FOPPSI dengan

tulisan bawah (tingkat organisasi)

Pasal 37

Pimpinan dapat menggunkan papan nama, dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. Bentuk; empat persegi panjang, dengan perbandingan 4:3

2. Ukuran maksimum;

a. Tingkat Pusat/Nasional : 200 cm : 150 cm

b. Tingkat Wilayah/Propinsi :

180 cm : 135 cm

c. Tingkat Daerah/Kota/Kabupaten :

160 cm : 120 cm


d. Tingkat Cabang/Kacamatan :

e. 140 cm : 105 cm

f. Tingkat Ranting/Kelompok :

g. 120 cm : 90 cm

h. Isi;

a) Lambang organisasi

b) Nama organisasi disertai tingkat dan ruang

lingkup

c) Alamat lengkap organisasi ditulis dibagian bawah

dengan dasr warn biru telur asin

i. Warna; Warna dasar kuning telur, tulisan berwarna

merah.

Pasal 38

Ketentuan mengenai kartu anggota adalah sebagai berikut :

1. Bentuk : empat persegi panjang

2. Ukuran : panjang 8.5 cm dan lebar 5.5 cm

3. Warna : dasar kuning telur vareasi biru telur asin,

dengan tulisan warna hitam

4. Isi

a. Muka Depan :

Di pojok kiri atas; lambang FOPPSI


Sebelah atas; tertulis FOPPSI dengan dasar merah

putih

Di sebelah Kiri tengah ditempel pas foto ukuran 2 x 3

cm

Di bawah pas foto mencantumkan barcode dan masa

berlaku.

Data pribadi anggota bersangkutan: Nomor Induk

Anggota, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis

Kelamin, Agama dan Alamat.

Di bawah bagian tengah mencantumkan Pimpinan

Pusat Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh

Indonesia, Ketua Umum dan Sekretris Umum

b. Muka Belakang

Bertuliskan Visi dan Misi FOPPSI

ada lambang FOPPSI dbawah tulisan VISI dan Misi

Pasal 39

Ketentuan mengenai Bendera/Panji adalah sebagai berikut :

1. Bentuk : empat persegi panjang

2. Panjang dan lebar :

Panjang 105 cm + 5 cm jumbai pinggir bendera

Lebar : 70 cm + 5 cm jumbai pinggir bendera


3. Dasar Bendera : warna seragam FOPPSI

4. Tali Pataka dan Jumbai : warna seragam FOPPSI

5. Tali Dhuaja dan Jumbai. : Perak

6. Tali plus jumbai diatas Pataka/ Dhuaja, banyaknya 2 (dua)

utas dengan ukuran 120 cm dan 140 cm

Pasal 40

1. Emblim (lencana) adalah lambang FOPPSI dengan bentuk

yang telah disahkan. Adapun ukuran lencana tersebut: garis

tengah; tinggi 3,5 cm, lebar 2,5 cm dan dibuat dari

besi/logam

2. Bentuk Emblim, di tengah-tengahnya lambang FOPPSI dan

pinggirnya diberi garis berwarna hitam.

3. Bagde adalah lambang FOPPSI yang berbentuk empat

persegi panjang dan terbuat dari kain. Ukuran kain; tinggi 12

cm dan lebar 8 cm dengan warna seragam FOPPSI. Di

tengah-tengah tertera gambar lambang FOPPSI dengan

ukuran tinggi 10 cm dan lbar 5,5 cm. Warna lambang sesuai

dengan petunjuk.

Pasal 41

Ketentuan mengenai Jas FOPPSI adalah sebagai berikut :


1. Pengertian :adalah jas khas FOPPSI yang berlaku bagi

seluruh anggota dan pimpinan FOPPSI.

2. Warna jas : warna biru muda

3. Model : berbentuk jas dengan

a. Kerah : terbuka

b. Bagian bawah : setengah lingkaran

c. Bentuk saku : luar tanpa tutup di bawah,

kanan kiri.

d. Bentuk belakang : tengah terbelah bawah.

e. Jenis kain : bahan American Drill

f. Bentuk Bagde : bentuk lingkaran dengan

bordir

g. Setelan bawah : warna gelap

h. Pemakaian : pada waktu acara resmi.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Seragan FOPPSI adalah sebagai berikut :

1. Pengertian :

adalah Seragam khas FOPPSI yang berlaku bagi seluruh

anggota dan pimpinan FOPPSI dan dikeluarkan oleh

Pengurus Pusat

2. Warna Seragam : warna biru telor asin

3. Model :


kemeja dengan lis warna biru dongker di kerah, tangan dan

tempat kancing depan

a. Bahan : American Drill

b. Bagian belakang :

bordiran lambang dengan tulisan mendatar warna hitam

Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh

Indonesia

c. Bagian Depan :

diatas saku sebelah kiri lambang FOPPSI dan di sebelah

kanan name tag tanpa gelar

d. Pemakaian : bebas

Pasal 43

1. Pimpinan Pusat mengeluarkan batik yang berlaku secara nasional

dengan bentuk, corak, motif dan warna yang ditentukan oleh

Pimpinan Pusat.

2. Batik dapat dipakai pada kegiatan FOPPSI baik formal maupun

semi formal dan atau menghadiri undangan – undangan dari

organisasi lain seperti diskusi, perjamuan dsb.


BAB VIII

ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 44

Pedoman tentang Administrasi Keuangan dibuat dan disusun secara

khusus dan tersendiri dalam Pedoman Adminsitrasi Keuangan yang

dibuat oleh Pimpinan Pusat Forum Operator Pendataan Pendidikan

Seluruh Indonesia


BAB IX

PENUTUP

Pasal 45

1. Hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan

kemudian oleh Pimpinan Pusat.

2. Pedoman ini berlaku setelah di Musyawarahkan oleh Pimpinan

Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia

(FOPPSI).

Ditetapkan di

Pada tanggal

:

:

Jakarta

02 Januari 2016

PENGURUS PUSAT FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA

(FOPPSI)

Ketua Umum

Basuki Rakhmad

NIA : 2015100001

Sekretaris Umum,

Gunawan

NIA : 2015100005

Pedoman Administrasi FOPPSI

Presentations & Public Speaking

Transcript of Pedoman Administrasi FOPPSI