Vol 03, No. 01 Global Insight Journal Oktober - Maret 2018 ...

Global Insight Journal Vol 03, No. 01

Oktober - Maret 2018

ISSN 2541-318X

15

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM

PENYELESAIAN KASUS AMBALAT

Rizki Kesuma

[email protected]

ABSTRAK

Sengketa Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sering kali terjadi,

terutama di kawasan perbatasan maritim. Sengketa Ambalat di laut Sulawesi

merupakan salah satu contoh sengketa perbatasan maritim yang belum selesai

hingga saat ini. Sengketa Ambalat mencuat sedikit banyak adalah pengaruh atas

kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, dimana hakim Mahkamah

Internasional memberikan kemenangan atas Sipadan dan Ligitan dengan alasan

penguasaan efektif (effective occupancy) di wilayah tersebut. Kemenangan

Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, membuat Malaysia semakin berani mengklaim

kawasan maritim lain di Indonesia,dengan peta unilateral 1979 yang dibuat oleh

Malaysia, mereka kembali mengklaim kawasan lain di Indonesia, salah satunya

yaitu Ambalat.Ambalat yang ditenggarai memiliki kandungan minyak dan gas

bumi yang berlimpah merupakan salah satu tujuan Malaysia untuk menguasai

Ambalat. Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam dan segera mengambil

langkah-langkah untuk menyelesaiakan permasalahan ini,pemerintah Indonesia

melakukan beberpa pendekatan seperti pendekatan secara hukum,politik,dan

kedekatan wilayah untuk mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah

Indonesia, dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian

kualitatif dimana menurut Bodgan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam

penelitian ini digunakan data-data kualitataif yang diambil dari buku-buku,

maupun laporan dari kedutaan besar Indonesia serta didukung oleh beberapa data



ISSN 2541-318X

16

yang didapat seperti jurnal ilmiah dari lembaga penelitian Indonesia (LIPI) dan

beberapa sumber dari internet untuk melengkapai penelitian ini.

Kata kunci : Ambalat, Indonesia, Malaysia, Sengketa, Strategi.

ABSTRACT

Border dispute between Indonesia and Malaysia is often occurs, especially

in the area of maritim border. Ambalat in Sulawesi Sea is one example of the

maritime border dispute which has not been finished until now. Ambalat is

sticking out a little more influence on Malaysian victory over Sipadan and Ligitan,

which the International Court Jjustices gave victory to Malaysia over Sipadan and

Ligitan with effective control reasons (effective occupancy) in the region.

Malaysia won over Sipadan and Ligitan causing Malaysia gets more courage to

claim another Indonesia's maritime area. They reclaimed areas in Indonesia with

their unilateral map made by Malaysia in 1979 and one of the claimed area is

Ambalat. Ambalat which is allegedly contains oil and gas abundance is one of

Malaysia's goal to own Ambalat. Indonesian government would not remain silent

and take immediate steps to solve this problem, Indonesian government made an

approach such as legally approach, politically, and the proximity of the area to

claim Ambalat as part of Indonesian territory. In this research, the authors is using

a qualitative research methodology by Bodgan and Taylor in Lexy J. Moleong

with a research procedure that produces descriptive data in the form of written

words or spoken words of the people and behaviors that can be observed. This

research is using qulitative data taken from the books, as well as reports from the

Indonesian Embassies and supported by some datas that obtained from scientific

journals such as from Research Institutes of Indonesia (LIPI) and some internet

resources for completed the research.



ISSN 2541-318X

17

Keywords : Ambalat, Dispute, Indonesia, Malaysia, Strategic.



ISSN 2541-318X

18

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terletak di Asia Tenggara,

kedua negara dikenal memiliki kesamaan dalam historis dan juga geografis,

sehingga disebut sebagai negara Collective Identity atau Identitas Bersama atau

sama halnya dengan negara serumpun, Menurut Menteri Pertahanan Malaysia,

Sanusi Djuned dan mantan rektor Universitas Islam Internasional Malaysia

”Hampir 80 persen etnis Melayu adalah keturunan Indonesia”.1 Kata identitas

serumpun ini juga muncul karena Indonesia memiliki kesamaan dalam akar- akar

budaya, agama dan sejarah- sejarah kerajaan. Sebelum terbentuknya kemerdekaan

masing-masing negara, Menurut Khoridatul Anissa, ”Kesultanan-kesultanan

Melayu di Sumatera dan kesultanan-kesultanan di Semenanjung Malaysia

memang sering melakukan interaksi dalam hal kerjasama.”2

Hubungan antar kedua kesultanan ini berjalan cukup baik dan lancar,

namun semenjak masuknya para penjajah dari negara asing dalam sejarah

kerajaan dan kesultanan di wilayah Malaya dan Nusantara inilah yang merubah

keselarasan hubungan antar bangsa Melayu dan secara tidak langsung kawasan

yang berada di Malaya dan Nusantara diatur oleh para penjajah tersebut sesuai

dengan kehendaknya masing-masing. Wilayah ini dibagi-bagi kepada Inggris dan

Belanda. Dimana Inggris menguasai wilayah yang sekarang disebut dengan

Malaysia sedangkan Belanda menguasai wilayah sekarang disebut Indonesia, hasil

ini merupakan kesepakatan yang tertuang dalam Traktat London (Treaty Of

London 1824) antar kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut disahkan oleh Inggris pada tahun 30 April 1824 dan

Belanda pada 02 Juni 1824. Kemudian pada tahun 1939, Belanda mengeluarkan

peta yang disebut dengan peta Territorial Zee en Maritieme Kringen Ordonanti

1Wawan H. Purwanto, “Serumpun, Kerap Tak Rukun”,Panas Dingin Hubungan Indonesia-

Malaysia, Jakarta: CMB Press, 2010, hal.61. 2 Khoridatul, Annisa, ” Rumpun Melayu : Kesamaan Budaya?”, Malaysia Macan Asia: Ekonomi,

Politik, Sosial – Budaya, dan Dinamika Hubungannya dengan Indonesia, Jogjakarta: Garasi, 2009,

hal. 174.



ISSN 2541-318X

19

(TZMKO) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Ordonansi Laut Territorial

dan Lingkungan-Lingkungan Maritim. Menurut Dino Patti Djalal dalam bukunya

menerangkan bahwa peta TZMKO 1939 menetapkan pulau-pulau di wilayah

Nusantara (Indonesia) dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau

hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil diukur dari garis air pasang

surut, berikut adalah penjelasan dari Dino Patti Djalal :

“Insofar as the maritim boundary is concerned, Indonesia‟s territorial

arrangement was now administered under The Territorial Zee en

Maritieme Kringen Ordonnantie 1939, a colonial ordinance which

stipulated that the country soverignity extended three miles from the low-

water mark”.3

Peta ini membuat kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang

memisahkan pulau-pulau tersebut, hal ini tentu membawa dampak negatif bagi

perekonomian Indonesia dan juga membahayakan kesatuan Negara Republik

Indonesia. Berikut adalah gambar peta yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1939

yang dikenal dengan peta TZMKO :

Gambar 1

Peta Territorial Zee Maritieme Kringen Ordonanti (TZMKO) Belanda

Sumber : Buku Wawasan Nusantara

Indonesia Merdeka pada 17 agustus 1945, pada saat itu peraturan wilayah

Indonesia masih berlaku peraturan Belanda yang ditetapkan dalam TZMKO

dimana lebar laut territorial Indonesia hanya 3 mil diukur dari garis air pasang

3 Dino Patti Djalal, ”The Colonial Maritim Boundary”, The Geopolitics Of Indonesia’s Maritim

Territorial Policy, Jakarta:CSIS, 1996, hal.19



ISSN 2541-318X

20

surut masing-masing pulau Indonesia, dikarenakan hal ini dapat merugikan

Indonesia maka Indonesia kembali memperjuangkan NKRI sebagai negara

kepulauan yang mengacu pada Deklarasi Juanda 1957 dimana Indonesia

menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) dan setelah

lamanya berjuang akhirnya konsep negara kepulauan tersebut di terima di

Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (United Nations Conventions

on The Law Of The Sea) pada tahun 1982 yang diadakan di Montego

Bay,Jamaica. Seperti yang dikatakan Mantan Pangkopkamtib Laksamana TNI

(Purn) Soedomo, “Dalam keputusan UNCLOS 1982, United Nations on Law of

the Sea itu diakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.“4Menurut I Made

Andi Arsana Indonesia sendiri mempunyai wilayah laut yang berbatasan dengan

10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik

Palau Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.5 Namun permasalahan perbatasan

wilayah Indonesia yang paling krusial adalah dengan Malaysia. Berikut adalah

gambar yang mengilustrasikan Indonesia dan kesepuluh negara yang berbatasan

dengan Indonesia.

Gambar 2

Indonesia dan sepuluh negara tetangga

Sumber : Buku Batas Maritim Antar Negara

Indonesia dan Malaysia mempunyai masalah persengketaan yang cukup

rumit, konflik kedua negara terjadi mulai dari masalah perbatasan darat,

4 Mirza Gemilang, ”Hari Nusantara 2011 : Negara kepulauan diakui Dunia”,harian

KOMPASIANA, diakses dari http://hankam.kompasiana.com/2011/09/12/hari-nusantara-2011-

negara-kepulauan-diakui-dunia-395067.html, pada tanggal 17 Maret 2013. 5I Made Andi Arsana, ”Mengenal Batas Maritim Indonesia”, Batas Maritim Antarnegara,

Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007, hal.138.



ISSN 2541-318X

21

pembalakan liar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga masalah perbatasan laut,

khusus untuk permasalahan perbatasan laut Indonesia, cukup banyak sengketa

yang terjadi diantara kedua negara ini salah satunya adalah tumpang tindih di selat

Malaka yang menjadi jalur perdangangan internasional yg sangat ramai.

Selat Malaka merupakan salah satu kasus perbatasan laut antara Indonesia

dan Malaysia, kedua negara ini mempunyai beberapa kasus lagi mengenai wilayah

perbatasan yaitu seperti Kasus Sipadan dan Ligitan, kasus yang mencuat semenjak

tahun 1967, dimana pada tahun ini diadakan pertemuan teknis mengenai hukum

laut dan akhirnya kedua negara bersepakat untuk menjadikan Sipadan dan Ligitan

sebagai status quo, dan pada tahum 1969 Indonesia dan Malaysia melakukan

penandatanganan kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Tapal Batas

Kontinental 1969 dan diratifikasi pada 7 november 1969. Namun pada tahun 1979

menurut Syamsumar Dam Malaysia membuat peta secara unilateral dan

memasukan Sipadan danLigitan sebagai wilayah Malaysia dan Pedra Blanca milik

Singapore sebagai bagian dari wilayah Malaysia dan tentunya peta ini tidak diakui

oleh Indonesia dan Singapore.6

Mulai dari hal ini, karena tidak menemui kesepakatan setelah diadakan

beberapa kali pertemuan bilateral dan karena segan untuk membawa

permasalahan ini ke tingkat ASEAN, kedua negara ini memilih untuk membawa

kasus sengketa wilayah ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ (International

Court Of Justice) pada tahun 1998. Namun sayangnya Indonesia kalah dalam

perebutan wilayah ini dengan 16 dukungan suara hakim kepada Malaysia dan 1

dukungan suara hakim terhadap Indonesia sehingga pada Desember 2002 Sipadan

dan Ligitan resmi jatuh menjadi bagian wilayah Malaysia. Menurut I Made Andi

Arsana Hakim Makhamah Internasional menimbang hal ini dari perspektif

effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-

batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan

tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan

6Syamsumar Dam, ”Perbatasan Maritim RI-Malaysia”, Politik Kelautan, Jakarta:Bumi Aksara,

2010, hal.59.



ISSN 2541-318X

22

satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun

1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an.7

Kekalahan yang diterima Indonesia pasca kemenangan Malaysia atas

Sipadan dan Ligitan membawa kekecewaan yang sangat besar bagi Indonesia,

setelah selang beberapa tahun pasca sengketa Sipadan dan Ligitan, terjadi kembali

sengketa mengenai Blok Ambalat. Menurut data Ditjen Migas Departemen Energi

dan Sumber Daya Mineral, “Kawasan ini memang mempunyai kandungan minyak

yang kaya, di wilayah perairan timur Kalimantan kandungan minyak hingga

mencapai 700 juta hingga satu miliar barel, sementara kandungan gas-nya

diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik”.8

Malaysia kembali melakukan klaim sepihak dengan berdasarkan kepada

Peta Nasional Malaysia (Peta Pentas Benua) tahun 1979. Peta ini merupakan peta

unilateral yang dibuat Malaysia untuk mengklaim wilayah perbatasan Indonesia.

Peta ini tidak diakui oleh UNCLOS 1982 karena tidak memiliki dasar atau acuan

hukum. Peta Nasional Malaysia ini secara sepihak memajukan koordinat 4° 10’

arah utara melewati Pulau Sebatik.9 Menurut UNCLOS 1982 pasal 16 ayat 2

disebutkan bahwa syarat utama penggunaan sebuah peta dan daftar koordinat

geografis suatu negara adalah, ”Negara pantai harus memberikan pengumuman

sebagaimana mestinya mengenai atau daftar koordinat geografis tersebut dan

mendepositkan satu salinan atau turunan setiap atau daftar tersebut kepada

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa – Bangsa.” 10

Setiap negara yang membuat

suatu peta wilayah diwajibkan untuk mengumumkan pada negara tetangganya

yang berbatasan langsung dan memberitahukan kepada PBB. Namun Malaysia

tidak melakukan hal tersebut, Malaysia tetap bersikeras dengan penggunaan Peta

Nasional Malaysia 1979 sebagai dasar klaim atas Ambalat dan kawasan teritorial

lainnya. Ini artinya bahwa peta 1979 merupakan peta yang tidak mempunyai

implikasi hukum tetapi mempunyai implikasi politis.

7 I Made Andi Arsana, op.cit., hal.157.

8 Teuku Rezahsyah, Op.Cit.,hal. 96.

9 Wikipedia,” Ambalat”, diakses dari http://id.wiki pedia.org/wiki/Ambalat. pada tanggal 12

Januari 2013. 10

Khoridatul Annisa, Op.Cit., hal. 198.



ISSN 2541-318X

23

Dari uraian diatas penulis lemudian akan meneliti Bagaimana strategi

pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus Ambalat ketika tidak membawa

kasus tersebut ke ICJ ?

PEMBAHASAN

Awal Persengketaan Ambalat

Permasalahan perbatasan antara Indonesia Malaysia dimulai pada tahun

1967, Dimana pada tahun tersebut diadakan pertemuan teknis hukum laut yang

membahas tentang batas wilayah, dalam pertemuan ini ternyata Indonesia dan

Malaysia memasukan Sipadan Ligitan sebagai bagian dari wilayah kedua negara

tersebut dan akhirnya Indonesia dan Malaysia bersepakat membuat Sipadan dan

Ligitan sebagai Status Quo. Namun dalam keadaan yang telah disepakati oleh

kedua negara ini ternyata ditanggapi berbeda oleh Malaysia, Malaysia berpikir

selama Sipadan dan Ligitan dalam status quo hal ini berarti Sipadan dan Ligitan

masih menjadi hak milik mereka dan Malaysia pun membangun resort tanpa

sepengetahuan Indonesia, mereka membangun resort di atas Sipadan, pulau yang

mempunyai luas 4km2.

Pembangunan tersebut akhirnya diketahui oleh Indonesia dari Menlu Ali

Alatas pada tanggal 5 Juni 1991, dan pada saat itu pemerintah Indonesia langsung

meminta Malaysia untuk menghentikan kegiatannya dalam pembangunan resort di

kawasan Sipadan dan Ligitan namun sayangnya protes tersebut diabaikan dan

akhirnya kedua negara sepakat membawa masalah tersebut ke ICJ pada 1997-

2002, kasus Sipadan Ligitan dimenangkan kepada Malaysia oleh ICJ dengan

alasan Continuous Presence, Effective Occupation (termasuk administrasi

pemerintahan) dan Ecology Preservation, permasalahan pokok yang dihadapi oleh



ISSN 2541-318X

24

kedua negara ini yaitu garis batas landas kontinen yang justru tidak dibawa atau

dibahas dalam sengketa ini.11

Mengenal lebih jauh tentang Ambalat, Ambalat sendiri bukanlah sebuah

pulau melainkan sebuah kawasan laut seluas 15.235 kilometer persegi yang

terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan

perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, kalimantan Timur,Indonesia.Ambalat

ditenggarai memiliki sumber daya Alam yang dapat digunakan hingga 30 tahun

kedepan.

Kedua negara ini mempunyai sebutan masing-masing bagi Ambalat,

Indonesia menyebut kawasan ini dengan Blok Ambalat dan East Ambalat

sedangakan Malaysia menyebutnya dengan ND 6 (Blok Y) dan ND 7 (Blok Z)

juga lebih terkenal dengan sebutan Blok YZ Permulaan sengketa terjadi semenjak

Malaysia secara sepihak memberikan konsesi minyak kepada perusahaan asing

yaitu Shell, perusahaan minyak milik Belanda dan Inggris melalui perusahan

minyak Malaysia yaitu Petronas Carigali.

Menurut Terry Subagja sebelum Malaysia melakukan konsesi minyak

secara sepihak kepada Shell, Indonesia telah lebih dulu mengelola dan

memberikan konsesi minyak kepada perusahaan asing semenjak tahun 1960.

Konsesi minyak yang dilakukan indonesia di Laut Sulawesi terutama di kawasan

Blok Ambalat tidak pernah mendapatkan protes dari Malaysia walaupun kawasan

tempat konsesi minyak tersebut memasuki bagian wilayah Peta Pentas Benua atau

Peta Nasional 1979 menurut Malaysia. Malaysia mulai mengadakan protes

mengenai konsesi ini pasca kemenangan Malaysia atas wilayah Sipadan dan

Ligitan dan puncaknya pada tahun 2005 dimana Malaysia memberikan hak

konsesi minyak kepada perusahaan asing asal Belanda yaitu Shell.

Klaim Kewilayahan atas Ambalat dari Kedua Negara

Sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi selalu menjadi perhatian

setiap negara untuk dikuasai, dengan menguasai wilayah yang banyak

11

Syamsumar Dam, Op.Cit., hal.52



ISSN 2541-318X

25

mengandung ”emas hitam” ini maka dianggap dapat membawa keuntungan besar

bagi perekonomian suatu negara. Sikap ingin menguasai inilah yang sering

membuat suatu negara terlibat sengketa perbatasan terhadap negara lain, sama

halnya dengan Indonesia dan Malaysia, sengketa perbatasan yang terjadi antar

kedua negara ini cukup banyak dan beresikomulai dari sengketa selat Malaka,

Sipadan Ligitan dan yang terjadi hingga saat ini yaitu klaim atas Ambalat. Kedua

negara bersikeras memasukkan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya dan

dalam skripsi ini penulis menjelaskan klaim atas Ambalat dari perspektif

Indonesia dan Malaysia

.

Klaim dari Perspektif Indonesia

Indonesia mempunyai dasar dalam mengklaim Ambalat yaitu berdasarkan

UNCLOS 1982 dimana Indonesia telah resmi diakui sebagai negara kepulauan,

Dengan berlakunya UNCLOS 1982 maka UNCLOS 1982 berhak mengatur

yurisdiksi maritim yang dapat diklaim oleh negara kepulauan, lebih lanjut dalam

UNCLOS 1982 yurisdiksi maritim meliputi ”zona-zona tertentu yaitu laut

territorial (territorial sea) sejauh 12 mil laut, zona tambahan (contiguous zone)

sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Ekslusif (Exclusive Economic Zone) sejauh

200 mil laut dan landas kontinen (Continental Shelf) hingga 350 M atau lebih.”12

Jika dikaitkan dengan konflik Ambalat,maka dalam penarikan garis pangkal

Indonesia dapat dilakukan dengan penarikan garis pangkal lurus atau straight

baseline, penarikan garis pangkal lurus ini memperbolehkan Indonesia untuk

menarik garis pangkal dari pulau terluar indonesia dan untuk mengukur laut

teritorial dapat menggunakan garis pangkal lurus ini.

Setelah kehilangan Sipadan dan Ligitan, Indonesia menarik garis pangkal

dari Karang Unarang dan penarikan garis dasar menggunakan Karang Unarang

diperbolehkan bila menurut UNCLOS 1982 dan hal ini yang dijadikan klaim oleh

Indonesia dalam kasus Ambalat. Menurut Khoridatul Anissa dalam UNCLOS

1982 dijelaskan bahwa:

12

I Made Andi Arsana, Op.Cit. ,hal.8.



ISSN 2541-318X

26

”Selain Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal dari Karang

Unarang hingga 12 mil laut, Indonesia juga dapat mengukur hingga sejauh

200mil dan Ambalat yang terletak pada posisi 03039’LU, 118

022’00”BT,

masih terletak 27 mil laut dari wilayah Indonesia yang berarti Ambalat

terletak diwilayah landas Kontinen Indonesia, Ambalat juga merupakan

kelanjutan alamiahdari wilayah Kalimantan Timur sehingga Indonesia

berhak untuk menggunakan landas kontinen.”13

Klaim dari Perspektif Malaysia

Malaysia membuat peta secara unilateral yang disebut dengan Peta

Nasional 1979, peta ini ternyata memasukan kawasan Ambalat sebagai bagian

wilayah Malaysia dengan memajukan koordinat 4°10' arah utara melewati Pulau

Sebatik. Pemasukan Ambalat dalam Peta unilateral yang dibuat Malaysia telah

menyalahi aturan UNCLOS 1982 yang sudah ditandatangani kedua negara, dalam

UNCLOS 1982 jelas disebutkan bahwa posisi kedudukan Indonesia dan Malaysia

berbeda, Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) sedangkan

Malaysia hanya sebagai negara pantai biasa (coastal state)14

, penetapan garis

dasar (garis pangkal) kedua negara pun berbeda dimana negara pantai seperti

Malaysia hanya berhak mempergunakan garis dasar biasa. Hal ini bermakna

bahwa Malaysia hanya bisa menarik garis pangkal 12 mil saja disepanjang

pantainya yaitu Sabah dan tidak dapat menarik garis pangkal dari pulau-pulau

terluar Malaysia yaitu Sipadan dan Ligitan. Malaysia menggunakan Sipadan dan

Ligitan sebagai acuan untuk memasuki wilayah Indonesia, berikut adalah

penjelasakan menurut Khoridatul Anissa tentang penggunaan Sipadan dan Ligitan

oleh Malaysia :

“Malaysia menggunakan Sipadan dan Ligitan untuk mengukur laut

territorial hingga Zona ekonomi Ekslusifnya dan dengan acuan ini

Malaysia membuat klaim batas wilayah hingga jauh masuk kedalam

wilayah Indonesia yaitu kawasan konsesi Ambalat, Malaysia pun

13

Khoridatul Anissa, Op.Cit., hal.204. 14

Teuku Rezahsyah, Op.Cit., hal 102.



ISSN 2541-318X

27

mempunyai argument berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 121 ayat 2 yang

berbunyi „ The Territorial Sea, the exclusive economic zone and the

continental shelf of an Island are determined in accordance with the

provisions of this convention applicable to other land territory’ yang

diartikan bahwa menurut Malaysia setiap pulau berhak mempunyai laut

territorial, Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen sendiri.”15

Jika berdasarkan peraturan UNCLOS diatas adalah benar bahwa pulau

berhak memiliki laut territorial sendiri namun yang perlu diingat bahwa Malaysia

adalah negara pantai biasa dan tidak bisa menggunakan hak-hak yang berlaku

pada negara kepualuan yaitu menarik garis pangkal dari pulau-pulau terluar.

Sehingga jika melihat klaim yang dibuat Malaysia berdasarkan Peta unilateral

1979 tersebut tentu tidak dapat dijadikan acuan hukum, lebih lanjut Khoridatul

Anissa menjelaskan bahwa terdapat 2 syarat dalam penggunaan peta dan daftar

koordinat geografis suatu negara menurut UNCLOS 1982 pasak 16 ayat 2 dimana

suatu negara wajib mengumunkan terlebih dahulu kepada seluruh negara di dunia

dan kemudian mendepositkan satu turunan atau salinan ke Sekretaris Jendral

PBB.16

Namun Malaysia tidak memenuhi dua syarat tersebut sehingga dapat

disebut bahwa peta 1979 tidak memiliki implikasi hukum melainkan Implikasi

politis dan merupakan usaha Malaysia untuk memperluas wilayahnya.

Disimpulkan dalam UNCLOS 1982 Indonesia dan Malaysia berbeda dalam

penarikan garis pangkal untuk mengukur batas laut teritorial namun kedua negara

tetap berhak menarik garis landas kontinen dan ZEE yang berbeda hanya dari

mana garis pangkal akan ditarik.

Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Wilayah Ambalat

Kepentingan nasional terdiri atas kepentingan ideologis, seperti dalam

konflik super power pada era perang dingin, kepentingan strategis seperti nampak

dalam perebutan wilayah pengaruh super power di berbagai kawasan, sedangkan

15

Khoridatul Anissa, Op.Cit., hal.197. 16

Ibid.,hal.198.



ISSN 2541-318X

28

kepentingan pragmatis lebih terkait dengan kalkulasi ekonomi yang diperebutkan,

seperti potensi sumberdaya alam di suatu wilayah. Dalam hal ini akan dibahas dua

kepentingan yang terkait dengan konflik ambalat, yaitu kepentingan strategis dan

pragmatis.

Kepentingan Strategis Indonesia

SDA merupakan hal yang banyak diperebutkan oleh setiap negara, karena

SDA diperhitungkan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dan

mensejahterahkan masyarakat tersebut. Diantara masalah SDA yang terdapat di

daratan dan kawasan maritim, kawasan maritim mempunyai resiko yang lebih

tinggi dan penyelesaian yang cukup rumit karena menyangkut batas wilayah suatu

negara.Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai cukup banyak

cadangan minyak dan gas bumi. Menurut Kholid Syeirazi tersebar di seluruh

pulau Indonesia, berikut adalah pendapat dari kholid syeirazi mengenai cekungan

minyak di Indonesia.

”Cekungan minyak di Indonesia banyak terdapat di Pulau Jawa, bagian

timur Kalimantan dan Sumatera, daerah kepala burung Papua, serta

dibagian Seram, sementara cadangan gas bumi tersebar diseluruh

Indonesia dan yang terbesar yaitu di pulau Natuna, Kalimantan Timur, dan

Irian Jaya, selain itu juga terdapat di kawasan seperti Aceh, Sumatera

Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi.17

Perusahaan asing banyak masuk ke Indonesia semenjak diciptakannya

perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda yang disebut dengan Indische

Minjwet 1899 beleid. Pertambangan yang terdapat di Indonesia menjadi perhatian

utama negara besar hal ini tampak ketika diciptakannnya UU NO 22 tahun 2001

tentang Minyak dan gas Bumi, UU ini tercipta akibat perturan reformasi yang

ditetapkan oleh IMF dalam sektor energi, Indonesia meminta bantuan IMF untuk

17

M Kholid Syeirazi, ”Tata Kelola Migas Indomesia”, Di Bawah Bendera Asing, Jakarta:Pustaka,

2009, hal.50.



ISSN 2541-318X

29

mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan IMF bersedia membantu

dengan persyaratan seperti yang disebutkan diatas.18

Semenjak Migas diketahui sebagai sumber energi yang strategis dan

takterbarukan setiap negara memperebutkan sumber energi ini dan tidak jarang

sumber energi ini menyebabkan sengketa antar negara, seperti yang terjadi antara

Indonesia dan Malaysia di kawasan ambalat,kedua negara menghendaki Ambalat

untuk masuk menjadi bagian dari wilayah masing-masing negara. Kepentingan

strategis Indonesia di Ambalat adalah mempertahankan Ambalat sebagai hak

berdaulat Republik Indonesia

Kepentingan Pragmatis

Ambalat sendiri merupakan kawasan yang sangat strategis bagi

perekonomian Indonesia, Blok Ambalat secara strategis sangat penting karena

potensi hydrocarbon yang dikandungnya dan potensi perikanan yang sangat

produktif. Seperti yang dikutip dari Syafarudin usman dan Isnawita yang

mengatakan bahwa kawasan Ambalat mempunyai banyak sumber daya alam

seperti ikan,karang dan Migas (minyak dan gas bumi) kawasan ini diperkirakan

memiliki sembilan cekungan dimana tiap cekungan diperkirakan memiliki 764

juta barel cadangan minyak dan 1,4 triliun kaki kubik cadangan gas, dengan

kekayaan sumber daya alam yang dimiliki ini dapat menghasilkan kurang lebih

US$ 40 miliar.19

Hal ini dapat dilihat semenjak Indonesia memberikan konsesi kepada

perusahaan asing di blok ambalat, Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan ENI

Ambalat di lapangan Aster, nama tempat yang diberikan ENI di kawasan yang

menjadi tempat penggalian, disebutkan bahwa terdapat lima sumur yang

diperkirakan mengandung cadangan minyak 30.000-40.000 barel perhari,

sedangkan di Ambalat Timur yang dipegang oleh Chevron, kandungan minyaknya

18

Ibid., hal.158 19

Syafarudin Usman dan Isnawita, Op.Cit., hal.25.



ISSN 2541-318X

30

diperkirakan oleh BP Migas sebanyak 62 juta barel minyak dan 348 milar kaki

kubik gas.20

Selanjutnya Bachrawi Sanusi juga menjelaskan bahwa sejak awal 1994

cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 9.48 miliar barel sedangkan gas bumi

mencapai 114,8 TSCF.21

Indonesia adalah salah satu negara yang terletak pada

posisi silang yang strategis dan diapit oleh beberapa negara pasifik sehingga

menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur perdagangan yang strategis.22

Minyak dan gas bumi yang melimpah di Indonesia menurut Kholid Syerazi

membuat Indonesia menerima pemasukan ekonomi yang luar biasa, kontribusi

Minyak terhadap penerimaan negara sangat besar pada tahun 2007 penerimaan

negara dari kegiatan hulu migas mencapai US$ 23,7 miliar (kurang lebih 23,32

triliun), semenjak tahun 2002 penerimaan negara dari sektor hulu migas ini

mengalami peningkatan yang rata-rata diperkirakan naik 35 persen per tahun, hal

ini dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia sehingga memberikan

keuntungan yang besar bagi Indonesia.23

Oleh karena itu Indonesia mempunyai

kepentingan pragmatis yang besar di wilayah Ambalat, Indonesia akan terus

berjuang untuk mendapatkan hak berdaulat di Ambalat.

Usaha Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Ambalat

Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Ambalat melakukan beberapa

langkah dengan berbagai pendekatan dari sisi hukum dan politik seperti

pengadaan perundingan bilateral dan pendekatan dari sisi kedekatan wilayah.

Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan akan dijelaskan lebih lanjut oleh

penulis.

20

Ibid., hal.36. 21

Ibid., hal.53. 22

Abdul Rivai Ras, “ Geostrategi Indonesia”, Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan

Regional Asia Pasifik Sudut Pandang Indonesia, Jakarta : PT Rendino Putra Sejati, 2001,

hal.24. 23

Kholid Syerazi, Op.Cit., hal.6.



ISSN 2541-318X

31

Pendekatan Secara Hukum

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang dan beberapa Peraturan

Pemerintah (PP) segera setelah diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan,

sebagai implementasi dari disahkan nya Indonesia oleh UNCLOS sebagai negara

kepulauan pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang No.17 tahun

1985 tentang pengesahanUNCLOS 1982.24

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah

(PP) untuk memperkuat UNCLOS 1982 seperti peraturan perundangan PP No 38

tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan

Indonesia yang kini telah disempurnakan dengan PP No 37 tahun 2008, didalam

PP tersebut Indonesia memiliki 195 titik dasar, 159 garis pangkal lurus, dan 32

garis pangkal normal termasuk didalamnya pengaturan garis pangkal kepulauan

dari karang unarang.25

Dan berkaitan dengan sengketa Ambalat seperti yang

dijelasakan oleh Koridatul Anissa pada diatas mengenai Ambalat bahwa jika garis

pangkal ditarik dari karang Unarang maka Ambalat masih termasuk landas

kontinen Indonesia karena jaraknya hanya 27 mil laut.

Selain undang-undang dan beberapa peraturan permerintah yang

dikeluarkan untuk memperkuat Indonesia sebagai negara kepulauan serta sebagai

implementasi hukum laut internasional (UNCLOS), pemerintah Indonesia

berpegangan pada peraturan UNCLOS, di dalam UNCLOS disebutkan perbedaan

antara negara pulau dan negara pantai. Pemerintah Indonesia tidak membawa

masalah ini ke ICJ atau ke ASEAN, hal ini dipertimbangkan karena Indonesia dan

Malaysia adalah negara yang tergabung dalam asosiasi negara yang disebut

dengan ASEAN (Assosiation South East Asia Nation).

ASEAN mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa antar anggotanya

seperti TAC (Treaty Of Amity and Cooperation) yang diciptakan pada tahun 1976,

24

Didik Mohammad Sodik,”Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Perairan Nasional

dan Implementasinya di Indonesia”, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,

Bandung:Refika Aditama, hal.17. 25

Ibid., hal.51.



ISSN 2541-318X

32

didalam TAC menurut Hilton Tanama Putra dan Ek An Aqimudin terdapat

prinsip dalam penyelesaian sengketa salah satunya adalah penyelesaian sengketa

dan perselisihan secara damai.26

Untuk pengajuan suatu sengketa ke forum TAC

maka harus melalui persetujuan kedua negara yang bersengketa.

Selain dari TAC mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang ada di

ASEAN adalah Piagam ASEAN 2007. Menurut Hilton Tarnama Putra dan Eka

An Aqimudin dalam piagam ASEAN 2007 berdasarkan pasal 22 ayat 1

menjelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai seperti negosiasi,

dialog dan konsultasi.27

Prinsip-prinsip TAC dan Piagam ASEAN adalah pertimbangan Indonesia

untuk tidak membawa sengketa Ambalat ke jalur hukum seperti MI, Pemerintah

Indonesia sangat mengacu pada ketetapan UNCLOS bab IV dan diperkuat dengan

pembuatan undang-undang nasional seperti Pasal 76 Unclos 1982 yang mengatur

mengenai landas kontinen, pemerintah membuat undang –undang nasional untuk

mengesahkan dengan UU No.1 th.1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Pasal

57 Unclos 1982 diperkuat dengan UU No.5 th. 1983 tentang ZEE Indonesia.28

Pendekatan Secara Politik

Pendekatan secara politik yang penulis akan jelaskan dalam bab ini

berhubungan dengan national power (kekuatan nasional) suatu negara baik secara

langsung maupun tidak langsung. Dengan pendekatan politik yang didasarkan

national power maka suatu negara tidak akan mudah diintimidasi oleh pihak

lawan. Dikaitkan dengan sengketa Ambalat, national power (kekuatan nasional)

secara langsung adalah kualitas yang terdapat dalam pemerintah Indonesia seperti

kualitas diplomat dan kualitas tim perunding yang nantinya akan menjadi ujung

tombak dalam perundingan. Sedangkan national power yang tidak langsung

adalah kekuatan militer Indonesia sebagai lembaga untuk mempertahankan

wilayah Indonesia. Sengketa Ambalat bermula pada tahun 2005 dan mulai mereda

26

Hilton Tanama Putra dan Eka An Aqimudin, Op.Cit., hal.43. 27

Ibid., hal.109. 28

Dikdik Mohammad Sodik, Op.Cit., hal.96.



ISSN 2541-318X

33

ketika kedua negara melakukan perundingan bilateral. Menurut Moh Zahirul Alim

perundingan bilateral pertama diadakan di Bali, Indonesia pada 22-23 Maret 2005,

kemudian di Langkawi, Malaysia pada 25 -26 May 2005, kemudian dilanjutkan di

Jogjakarta, Indonesia 25-26 Juli 2005, Johor Baru, Malaysia 27-28 September

2005, dan terakhir di Palembang, Indonesia pada 2-3 November 2005.29

Perundingan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia pada tahun 2005 menurut

Ratna Shofi Inayati mengurusi tentang berbagai masalah yang tertunda, berikut

adalah kutipannya :

“Pertemuan pada tahun 2005 tersebut mengurusi berbagai masalah yang

tertunda seperti penentuan garis batas maritim kedua negara, garis landas

kontinen serta garis batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Laut Sulawei,

wilayah Selat Malaka, Selat Singapura dan perairan sekitar Pulau

Natuna”.30

Melihat perundingan pada tahun 2005 dan 2009, hasil yang dicapai belum

maksimal karena belum adanya peraturan yang mengikat kedua negara secara

hukum, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TLDM Malaysia tetap

meningkat dan pemerintah telah mengeluarkan 36 kali nota protes. Maka dalam

hal ini, kapabilitas diplomat Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi dan

diharapkan agar diplomat Indonesia pada perundingan berikutnya dapat menekan

pihak lawan untuk mempunyai kesepakatan yang mengikat bagi kedua negara.

Selain itu pemerintah Indonesia juga harus mempersiapkan team

perunding yang handal untuk menyelesaikan masalah ini, tim perunding tersebut

menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas

Hukum UI Jakarta, wajib memiliki keterampilan seperti instrumen hukum

internasional, kasus-kasus yang pernah diputus terkait dengan penyelesaian

29

Moh. Zahirul Alim, Op.Cit., hal.74. 30

Ratna Shofi Inayati, Op.Cit., hal.60.



ISSN 2541-318X

34

sengketa wilayah dan juga mempunyai keterampilan untuk menelusuri berbagai

bukti yang dapat menguatkan untuk memenangkan sengketa.31

Pendekatan Secara Kedekatan Wilayah

Untuk langkah penyelesaian menggunakan pendekatan wilayah,

sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu definisi mengenai Kedaulatan

(soverignity) dan Hak Berdaulat (sovereignity Right), karena dalam kasus

Ambalat ini, masih banyak masyarakat yang salah paham antara konflik

kedaulatan dan konflik hak berdaulat.

I Made Arsana mengatakan, “Ambalat bukanlah pulau (wilayah darat)

melainkan wilayah maritim yang berada di luar laut territorial Indonesia, wilayah

maritim yang sudah berada lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal (laut

territorial). Maka hal ini sudah bukan termasuk kedaulatan Indonesia lagi

melainkan hak berdaulat.”32

Berkaitan dengan kedekatan wilayah dengan

Ambalat, menurut penulis Indonesia mempunyai jarak yang lebih dekat dengan

Ambalat daripada Malaysia, hal ini disebabkan oleh perbedaan penarikan garis

pangkal antar kedua Negara.

Menurut Khoridatul Anissa, karena Malaysia diputuskan UNCLOS

sebagai negara pantai maka hanya dapat menarik garis pangkalnya sejauh 12 mil

dari wilayah Sabah sehingga 200 mil laut dari garis pangkal untuk zona ekonomi

ekslusifnya, dengan pengukuran ini maka jarak Malaysia dengan wilayah Ambalat

adalah sejauh 42 mil laut. Sedangkan Indonesia, sesuai dengan ketentuan

UNCLOS bahwa Indonesia dapat menarik garis pangkal dari pulau terluar

Indonesia, dalam hal ini penarikan dilakukan dari Karang Unarang yang mejadi

basepoint baru Indonesia setelah Sipadan Ligitan menjadi milik Malaysia.

Sehingga jika diukur dari penarikan garis pangkal hingga batas terluar Zona

Ekonomi Ekslusif yang dimiliki Indonesia, maka Indonesia hanya berjarak 27 mil

31

Hikmahanto Juwana, “Penyelesaian Damai Ambalat”, KOMPAS, diunduh dari

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=38814

&lokasi=lokal, diakses pada 03 Agustus 2013. 32

Ibid.,hal.155.



ISSN 2541-318X

35

laut dari Ambalat33

jarak ini lebih dekat dari pada jarak yang dimiliki Malaysia ke

Ambalat.

Jika ditinjau dari cara pengukuran diatas maka Indonesia lebih berhak

untuk memiliki Ambalat daripada Malaysia, selain itu Indonesia juga telah

melakukan penguasaan efektif di kawasan sekitar Ambalat semenjak tahun 1960-

an, Indonesia telah melakukan konsesi minyak kepada beberapa perusahaan asing

dan hal ini diketahui oleh Malaysia namun Malaysia tidak memprotes tindakan

Indonesia, hal ini secara tidak langsung bahwa Malaysia mengakui Ambalat

adalah bagian dari Indonesia. Selain itu ahli hukum laut internasional Hasyim

Djalal mengungkapkan bahwa Ambalat adalah kelanjutan alamiah dari

Kalimantan Timur. Berikut adalah kutipan mengenai ungkapan Hasyim Djalal :

“Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang di klaim Malaysia merupakan

kelanjutan alamiahdari daratan Kalimantan Timur. Antara Sabah, Malaysia

dan kedua blok tersebut terdapat laut dalam yang tidak mungkin bisa

dikatakan bahwa kedua blok tersebut merupakan kelanjutan alamuag

Sabah. Kelanjutan alamiah dari daratan merupakan kewenangan negara

atas wilayah laut yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut

Internasional 1982.”34

Berdasarkan pernyataan dari Hasyim Djalal yang mengatakan bahwa

Ambalat adalah kelanjutan alamiah dari wilayah daratan Kalimantan Timur, maka

Indonesia juga bisa menggunakan pengukuran dengan Landas Kontinen. Landas

Kontinen menurut UNCLOS 1982 Pasal 76 ayat 1 memberikan batasan bahwa

suatu negara dapat menarik landas kontinen 200 mil laut hingga 350 mil laut

sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya. Pemerintah Indonesia juga

bisa menggunakan cara pengukuran tersebut untuk menghitung kedekatan

33

Peta Nasional Indonesia Nomor 59, Skala 1:200.000, diterbitkan oleh Dinas Hidro Oseanografi

TNI AL dalam Khoridatul Anissa., Op.Cit., hal.204./ 34

Kompas, “Ambalat Lanjutan Alamiah Kaltim”,diunduh dari http://www.kompas.co.id/kompas-

cetak/0503/09/utama/1612098.html , diakses pada 5 Agustus 2013.



ISSN 2541-318X

36

Indonesia dengan wilayah Ambalat, berdasarkan pengukuran landas kontinen

maka Ambalat masih termasuk bagian wilayah Indonesia.

Perkembangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ambalat

Perundingan dinilai Indonesia merupakan jalan yang elegan dan juga

murah dalam menghadapi masalah perbatasan, sehingga pertimbangan Indonesia

tidak membawa masalah ini ke ICJ (International Court Of Justice Mahkamah

Internasional) selain kedua negara tergabung dalam ASEAN dan mempunyai

prinsip-prinsip ASEAN yang dipegang oleh kedua negara, hal ini juga merupakan

salah satu alasan Indonesia tidak membawa masalah ini ke Mahkamah

Internasional. Perundingan- perundingan yang diadakan oleh Indonesia dan

Malaysia selama sengketa Ambalat berlangsung telah menghasilkan beberapa

kemajuan seperti yang diungkapkan oleh mantan juru bicara deplu, Yuri O

Thamrin pada press briefing tanggal 30 september 2005 :

“Mengenai pertemuan keempat batas maritim RI dan Malaysia, tanggal

27- 28 September 2005 ada kemajuan bahwa kedua belah pihak sepakat

untuk menggunakan UNCLOS 1982 sebagai rujukan dan sepakat untuk

membentuk kelompok kerja teknis.”35

Selain itu menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Malaysia

sendiri telah melakukan perundingan batas maritim mengenai laut teritorial, zona

ekonomi ekslusif, landas kontinen di beberapa segemen laut seperti Selat Malaka,

Selat Malaka Selatan, Laut China Selatan, Selat Singapura dan Laut Sulawesi

semenjak tahun 2005.36

Pemerintah kedua negara berkomitmen untuk

meningkatkan intensitas perundingan batas maritim sehingga dapat menghasilkan

kemajuan signifikan dalam penyelesaian batas maritim antara kedua negara ini.

35

Kementerian Luar Negeri, “Pokok-Pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu, Yuri O Thamrin

pada 30 September 2005”, diunduh dari http://www.deplu.go.id/Pages/PressBriefing.

aspx?IDP=30, diakses pada 12 Agustus 2013. 36

Kementerian Luar Negeri, “Perundingan Tingkat Teknis Perbatasan Maritim RI – Malaysia ke-

16, Kuantan, Malaysia 13-14 Oktober 2010”, diunduh dari http://www.deplu.go.id/Pages/

PressRelease. aspx?IDP=1011, diakses pada 17 Agustus 2013.



ISSN 2541-318X

37

Pertemuan kedua negara di Kinabalu, Malaysia tanggal 20 July 2009 juga

membicarakan penyelesaian batas maritim di kawasan Ambalat, pertemuan kali

ini mencapai kemajuan yang cukup pesat walaupun bukan kemajuan dalam

kesepakatan batas maritim kedua negara di Ambalat, kemajuan yang dimaksud

dalam pertemuan ini adalah team perunding baru dari Malaysia yang cukup

membantu kelancaraan proses perundingan tersebut.

Kedua negara juga bersepakat mempercepat pertemuan penyelsaian

perbatasan laut yang masih menjadi sengketa termasuk Ambalat dan akan

mengadakan empat kali pertemuan hingga desember 2010, kesepakatan ini

merupakan hasil pertemuan pada Joint Commission for Bilateral Cooperation

(JCBC) RI-Malaysia di Kinabalu, Malaysia.37

Kemudian pada tanggal 28

September 2010 pagi waktu Indonesia di New York, Menteri Luar Negeri

Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri

Anifah Aman bertemu di sela-sela sidang ke-65 Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Dalam pertemuan ini kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk

memprioritaskan perundingan perbatasan laut Indonesia dan Malaysia di wilayah

Selat Singapura dan Laut Sulawesi.38

Dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri tersebut juga dicapai

kesepakatan dalam membahas sengketa yang terjadi bahwa kedua negara sepakat

untuk membentuk forum baru yang dinamai Forum Pengelolalaan Batas dan

forum ini akan melibatkan berbagai kementerian-kementerian dari kedua negara.39

Hal ini akan mempermudah proses perundingan batas maritim Indonesia dan

Malaysia.

Menurut data dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

dan Malaysia telah melakukan perundingan teknis batas maritim dari tahun 2005,

dan hingga tahun 2012 sudah memasuki putaran ke 22 di Kota Kinabalu Malaysia

37

Antaranews, ”Sengketa Perbatasan Diselesaikan Cepat”, Suara Merdeka, diunduh dari

http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2010/09/07/123052/Sengketa-Perbatasan-

Diselesaikan-Cepat, diakses pada 16 Agustus 2013 38

Tempo Interaktif, “ Bahas Perbatasan, Malaysia –Indonesia Bertemu di New York”, diunduh

dari http://www.tempo.co/read/news/2010/09/28/078281012/Bahas-Perbatasan-Malaysia---

Indonesia-Bertemu-di-New-York, diakses pada 17 Agustus 2013 39

Ibid.



ISSN 2541-318X

38

yang diadakan pada tanggal 9-11 Mei 2012, adapun hasil perundingan yang

dicapai dalam putaran ke-22 adalah sebagai berikut :

“Khusus untuk perundingan batas maritim di sekitar blok Ambalat Laut Sulawesi

(laut territorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen), sesuai kesepakatan

kedua belah pihak sampai saat ini baru membicarakan mengenai batas laut

teritorial di sekitar perairan Pulau Sebatik..”40

Merujuk hasil perundingan yang didapat di putaran ke-22 tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesepakatan antar kedua negara

mengenai ZEE dan Landas Kontinen blok Ambalat, perundingan masih berlanjut

untuk hingga saat ini. Perundingan untuk membahas batas maritim memerlukan

jangka waktu yang lama, Namun dalam kasus Ambalat kedua negara tetap

bersepakat untuk mengintensifkan perundingan bilateral dan tidak membawa

sengketa ini ke ranah hokum.

PENUTUP

Dalam penyelesaian sengketa ini Pemerintah Indonesia

mempertimbangkan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang

tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asia Nations) dimana dalam

ketentuan ASEAN terdapat prinsip-prinsip dalam penyelesian sengketa.

Pemerintah Indonesia mengacu pada prinsip TAC (Treaty Of Amity and

Cooperation) yang diciptakan pada tahun 1976, di dalam TAC disebutkan salah

satu prinsip penyelesaian sengketa adalah penyelesaian dilakukan secara damai,

selain itu ASEAN juga mempunyai prinsip yang disebut dengan Piagam ASEAN.

Piagam ASEAN sendiri tercipta pada tahun 2007 dimana dalam Piagam ASEAN

pasal 22 ayat 1 menjelaskan prinsip-prinsip penyelesian sengketa secara damai

seperti negosiasi, dialog, dan konsultasi.

40

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Perbatasan Maritim Indonesia”, diunduh dari

http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf, diakses pada 21 Agustus 2013.



ISSN 2541-318X

39

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia untuk

menyelesaikan sengketa Ambalat ini adalah dengan melakukan beberapa

pendekatan seperti pendekatan secara hukum, pendekatan secara politik dan

pendekatan secara kedekatan wilayah.

Pendekatan secara hukum dilakukan pemerintah Indonesia dengan

membuat undang-undang dan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai

implementasi dari disahkannya Indonesia sebagai negara kepulauan oleh

UNCLOS 1982, tepat setelah diresmikan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan

UNCLOS 1982 kemudian mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP)

untuk memperkuat UNCLOS 1982 seperti peraturan perundangan PP No 38 tahun

2002 tentang Daftar Koordinat Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

yang kini telah disempurnakan dengan PP No 37 tahun 2008.

Pendekatan secara politik dilakukan Indonesia dengan cara meningkatkan

perundingan bilateral antar kedua belah pihak. Selain itu pemerintah Indonesia

juga mempersiapkan team perunding dan diplomat-diplomat yang ahli dalam

bidangnya untuk meyelesaikan sengketa Ambalat. Sedangkan pendekatan yang

terkahir digunakan adalah pendekatan secara wilayah, cara ini digunakan untuk

mengukur kedekatan wilayah Ambalat ke salah satu negara. Jika diukur dari garis

pangkal (baseline) masing-masing negara maka Malaysia berjarak 42 mil laut

sedangkan Indonesia hanya 27 mil laut dari garis pangkal ke wilayah Ambalat.

Jika dilihat dari pengukuran ini tentu Indonesia lebih berhak atas hak berdaulat di

Ambalat.

Perundingan bilateral antar kedua negara hingga saat ini masih

berlangsung. Menurut data dari Kementerian Pertahanan, perundingan teknis

batas maritim kedua negara di Laut Sulawesi telah memasuki putaran ke-22

namun belum ada kesepakatan mengenai batas Landas Kontinen dan Zona

Ekonomi Ekslusif di Ambalat.



ISSN 2541-318X

40

Saran

Indonesia harus lebih berhati-hati dalam penyelesaian sengketa Ambalat

sehingga tidak terulang kejadian seperti Sipadan dan Ligitan untuk kedua kalinya.

Adapun langkah –langkah yang dapat diambil yaitu mempersiapkan bukti dan

diplomasi yang kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari hak berdaulat Republik

Indonesia, selain itu peningkatan kapasitas diplomat dan team perundingan juga

harus lebih diperhatikan.

Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan penjagaan di kawasan

perbatasan dengan menempatkan TNI AL dan TNI AU, selain itu Indonesia juga

harus tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yaang dilakukan oleh Malaysia.

Pemerintah Indonesia baik Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Pertahanan, dan seluruh pemerintah yang bertanggung jawab wajib

mengintensifkan perundingan bilateral dengan Malaysia terutama masalah

perbatasan maritim salah satunya Ambalat sehingga sengketa ini tidak berlarut-

larut dan mendapatkan kesepakatan yang mengikat secara hukum bagi kedua

belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Khoridatul (2009) . Malaysia Macan Asia : Ekonomi, Politik, Sosial-

Budaya dan Dinamika Hubungannya Dengan Indonesia. Yogyakarta :

Garasi

Arsana,I Made Andi (2007).Batas Maritim Antarnegara.Yogyakarta:Gajah Mada

University Press

Aqimudin,Eka An,Hilton ,Tarnama Putra(2011).Mekanisme Penyelesaian

Sengketa di Asean.Yogyakarta:Graha Ilmu

Alim,Moh Zahirul.Ganyang Malaysia Mengapa Tidak Ampuh Lagi:FPDA dalam

Konstelasi Konflik Indonesia-Malaysia.Yogyakarta:Aswaja Presindo



ISSN 2541-318X

41

Djalal,Dino Patti(1996). The Geopolitics Of Indonesia‟s Maritime Territorial

Policy. Jakarta:CSIS

Dam,Syamsumar(2010). Politik Kelautan.Jakarta:Bumi Aksara

Faisal,Sanapiah (1990).Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi.Malang:

Yayasan Asih Asah Asuh

Hayati, Sri,Ahmad Yani(2007) . Geografi Politik. Bandung : PT. Refika Aditama

Isnawita,Syafaruddin,Usman(2009).Heboh Ambalat:Ternyata Malaysia Ingin

Merebut Sumber Minyak Indonesia.Yogyakarta:Narasi

Mas’oed, Mohtar (1990). Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan

Metodologi. Jakarta : LP3ES.

Madu, Ludiro., Aryanta, Nugraha., &Nikolaus, Loy Fauzan (2010). Mengelola

Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas.Yogyakarta : Graha Ilmu

Moleong,Lexy.J.(1990).Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja

Rosdakarya

Morgenthau,Hans.,J(2006).Politik Antarbangsa.Jakarta:Yayasan Pustaka Obor

Indonesia

Purwanto,Wawan H (2010). Panas Dingin Hubungan Indonesia – Malaysia.

Jakarta : CMB Press

Rezahsyah, Teuku (2011).17 Bom Waktu Hubungan Indonesia – Malaysia.

Bandung: Humaniora – Anggota IKAPI

Ras,Abdul Rivai(2001). Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia

Pasifik Sudut Pandang Indonesia. Jakarta : PT Rendino Putra Sejati

Sodik, Didik Mohammad (2011). Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya

di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama

Sukanta (2007). Konflik Tak Berujung : Mengupas Konflik dan Interdependensi

Mesir – Sudan dalam Perspektif Teori Hubungan Internasional. Jakarta

Selatan : TERAJU



ISSN 2541-318X

42

Syeirazi,M Kholid(2009). Di Bawah Bendera Asing.Jakarta:Pustaka

Sanusi,Bachrawi (2004). Potensi Ekonomi Migas Indonesia. Jakarta: PT.Rineka

Cipta

Umar,Musni(2011). Soft Power Approach Indonesia – Malaysia. Jakarta:INSED

(Institute for Social Empowerment and Democracy)

Wirawan (2010).Konflik dan Manajemen Konflik:Teori,Aplikasi,dan Penelitian.

Jakarta:Salemba Humanika

TESIS :

Sutrisno,Heri,”Penataan Sistem Keamana Laut Indonesia Dalam Perspektif

Ketahanan Nasional,”Tesis,Jakarta:UI,2006.

WEBSITE :

Ahmad,Safwan,2009, Soal Ambalat:Menhan Malaysia akan Gunakan Jalur

Diplomatik,http://www.tempo.co/read/news/2009/06/03/118179829/Soal-

Ambalat-Menhan-Malaysia-Akan-Gunakan-Jalur-Diplomatik, diakses

pada 28 May 2013

Antaranews,2010,Sengketa Perbatasan Diselesaikan Cepat,

http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2010/09/07/12305

2/Sengketa-Perbatasan-Diselesaikan-Cepat, diakses pada 16 Agustus

2013

Damayanti,Ninin,2009, KSAL : Tahun 2007, Malaysia Masuk Batas Blok

Ambalat 76Kali,

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/03/078179827/KSAL--Tahun-

2007-Malaysia-Masuk-Batas-Blok-Ambalat-76-Kali, diakses pada 28 May

2013

Darlis,2009, Indonesia Latihan Perang:Malaysia Perbanyak Pasukan,

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/08/063180520/Indonesia-

Latihan-Perang-Malaysia-Perbanyak-Pasukan, 28 May 2013

Gemilang,Mirza,2011,Hari Nusantara 2011 : Negara kepulauan diakui

Dunia,http://hankam.kompasiana.com/2011/09/12/hari-nusantara-2011-

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/03/078179827/KSAL--Tahun-2007-Malaysia-Masuk-Batas-Blok-Ambalat-76-Kali

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/03/078179827/KSAL--Tahun-2007-Malaysia-Masuk-Batas-Blok-Ambalat-76-Kali

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/08/063180520/Indonesia-Latihan-Perang-Malaysia-Perbanyak-Pasukan

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/08/063180520/Indonesia-Latihan-Perang-Malaysia-Perbanyak-Pasukan



ISSN 2541-318X

43

negara-kepulauan-diakui-dunia-395067.html. Diakses pada 17 Maret

2013

Ima,2009, RI Peringatkan Malaysia Hormati Perundingan Ambalat,

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2133/1/100.hari.jokowi-

basuki/read/xml/2009/06/06/23095467/RI.Peringatkan.Malaysia.Hormati.

Perundingan.Ambalat, diakses pada 02 April 2013

Juwana,Hikmahanto,2005, Penyelesaian Damai Ambalat,

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templa

teDetail.jsp?id=38814&lokasi=lokal, diakses pada 03 Agustus 2013

Kompas,2009, Daulat Ambalat Itu Harga Mati,

http://regional.kompas.com/read/2009/06/03/05431824/Daulat.Ambalat.It

u.Harga.Mati, diakses pada 28 Juli 2013

Kompas,2005, Rencana Kerja Untuk Solusi Ambalat Disusun,

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templa

teDetail.jsp?id=38813&lokasi=lokal, diakses pada 28 Juli 2013

Kompas,2009, Ambalat Lanjutan Alamiah Kaltim,

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/09/utama/1612098.htm,

diakses pada 05 Agustus 2013

Kementrian Luar Negeri,2005, Pokok-Pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu,

Yuri O Thamrin pada 30 September 2005,

http://www.deplu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=30, diakses pada

12 Agustus 2013

Kementrian Luar Negeri, Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional-

Perbatasan, http://naskahperjanjian.kemlu.go.id/?idtreaty/section/page,


Kementrian Luar Negeri,2010, Perundingan Tingkat Teknis Perbatasan Maritim

RI – Malaysia ke-16, Kuantan, Malaysia 13-14 Oktober 2010,

http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1011, diakses pada

17 Agustus 2013

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2133/1/100.hari.jokowi-basuki/read/xml/2009/06/06/23095467/RI.Peringatkan.Malaysia.Hormati.Perundingan.Ambalat



http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=38814&lokasi=lokal


http://regional.kompas.com/read/2009/06/03/05431824/Daulat.Ambalat.Itu.Harga.Mati

http://regional.kompas.com/read/2009/06/03/05431824/Daulat.Ambalat.Itu.Harga.Mati



http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/09/utama/1612098.htm

http://www.deplu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=30

http://naskahperjanjian.kemlu.go.id/?idtreaty/section/page



ISSN 2541-318X

44

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Perbatasan Maritim Indonesia,

diunduh dari http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf,


Mulyadi,Agus,2012, TNI Tambah Pasukan di Perbatasan,

http://regional.kompas.com/read/2012/10/05/11411963/TNI.Tambah.Pasu

kan.di.Perbatasan, diakses pada 08 Juni 2013

Manan,Abdul,2005,Ambalat Tetap Bagian Wilayah Indonesia,

http://www.tempo.co/read/news/2005/03/23/05558490/Ambalat-Tetap-

Bagian-Wilayah-Indonesia, diakses pada 13 July 2013

Pardosi,Ishak,2013,95 Persen Migas Indonesia Dikuasai Korporasi Asing,

http://gagasanriau.com/95-persen-migas-indonesia-dikuasai-korporasi-

asing/, diakses pada 09 May 2013

Rochmi,Nur,2009,Sengketa Ambalat, SBY Pilih Upaya

Diplomasi.,http://www.tempo.co/read/news/2009/06/01/063179075/Sengk

eta-Ambalat-SBY-Pilih-Upaya-Diplomasi,diakses pada 28 May 2013

Raharjo,Sandy Nur Ikhfal,2011, Pekerjaan Rumah Perbatasan Indonesia –

Malaysia, http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/526-

pekerjaan-rumah-perbatasan-indonesia-malaysia.html, diakses pada 03

Agustus 2013

Subagja, Raden Terry,2009, Malaysia atas Blok Ambalat.

http://radenterrysubagja.wordpress.com/category/global-issues/. Diakses

pada 24 January 2013

Simanjuntak,Arnold,2009,Arif H. Oegroseno: Peta Malaysia Diprotes Banyak

Negara, http://www.tempo.co/read/news/2009/06/22/063183050/Arif-H-

Oegroseno-Peta-Malaysia-Diprotes-Banyak-Negara,diakses pada 10

February 2013

Suhartono,2009, Soal Ambalat Presiden Tidak Akan Kompromi,

http://nasional.kompas.com/read/2009/06/02/09035638/Soal.Ambalat..Pre

siden.Tidak.Akan.Kompromi, diakses pada 08 Juni 2013

http://regional.kompas.com/read/2012/10/05/11411963/TNI.Tambah.Pasukan.di.Perbatasan

http://regional.kompas.com/read/2012/10/05/11411963/TNI.Tambah.Pasukan.di.Perbatasan

http://www.tempo.co/read/news/2005/03/23/05558490/Ambalat-Tetap-Bagian-Wilayah-Indonesia

http://www.tempo.co/read/news/2005/03/23/05558490/Ambalat-Tetap-Bagian-Wilayah-Indonesia

http://gagasanriau.com/95-persen-migas-indonesia-dikuasai-korporasi-asing/

http://gagasanriau.com/95-persen-migas-indonesia-dikuasai-korporasi-asing/

http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/526-pekerjaan-rumah-perbatasan-indonesia-malaysia.html

http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/526-pekerjaan-rumah-perbatasan-indonesia-malaysia.html

http://radenterrysubagja.wordpress.com/category/global-issues/

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/22/063183050/Arif-H-Oegroseno-Peta-Malaysia-Diprotes-Banyak-Negara

http://www.tempo.co/read/news/2009/06/22/063183050/Arif-H-Oegroseno-Peta-Malaysia-Diprotes-Banyak-Negara

http://nasional.kompas.com/read/2009/06/02/09035638/Soal.Ambalat..Presiden.Tidak.Akan.Kompromi

http://nasional.kompas.com/read/2009/06/02/09035638/Soal.Ambalat..Presiden.Tidak.Akan.Kompromi



ISSN 2541-318X

45

Suryanto,2009, Menlu : Perundingan Ambalat Capai Kemajuan,

http://www.antaranews.com/berita/152210/menlu-perundingan-ambalat-

capai-kemajuan, diakses pada 17 Agustus 2013

Suara Merdeka,2009,Perundingan Ambalat Alami Kemajuan,

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/25/35118 ,

diakses pada 04 Aug 2013

Tabloid Diplomasi,2009,Sikap Pemerintah Tegas Untuk Ambalat,

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36-juni-2009/92-sikap-

pemerintah-tegas-untuk-ambalat.html, diakses pada 03 Agustus 2013

Tempo Interaktif, 2010. Bahas Perbatasan, Malaysia –Indonesia Bertemu di New

York”,http://www.tempo.co/read/news/2010/09/28/078281012/Bahas-

Perbatasan-Malaysia---Indonesia-Bertemu-di-New-York, diakses pada 17

Agustus 2013

Tabloid Diplomasi,2013,Permasalahan di Perbatasan RI,

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/183-diplomasi-februari-

2013/1598-permasalahan-di-perbatasan-ri.html, diakses pada 17 Agustus

2013

Wibisono,SG.,2009, Tujuh Kapal Perang Terus Pantau Ambalat,

http://www.tempo.co/read/news/2009/08/04/078190604/Tujuh-Kapal-

Perang-Terus-Pantau-Ambalat, diakses pada 08 Juni 2013

http://www.antaranews.com/berita/152210/menlu-perundingan-ambalat-capai-kemajuan

http://www.antaranews.com/berita/152210/menlu-perundingan-ambalat-capai-kemajuan

http://www.tempo.co/read/news/2009/08/04/078190604/Tujuh-Kapal-Perang-Terus-Pantau-Ambalat

http://www.tempo.co/read/news/2009/08/04/078190604/Tujuh-Kapal-Perang-Terus-Pantau-Ambalat

Vol 03, No. 01 Global Insight Journal Oktober - Maret 2018 ...

Documents

Transcript of Vol 03, No. 01 Global Insight Journal Oktober - Maret 2018 ...