Edisi 111 TH. XLIV, 2014

2 EDISI 111 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 111 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

Satu lagi karya monumental DPR yang patut diapresiasi adalah lahirnya Undang-undang Badan Penyeleng-garan Jaminan Sosial (BPJS) atau UU No.24/2011 yang disahkan pada 28 Oktober 2011 dan resmi menjadi UU setelah ditandatangani Presiden tang-gal 25 Nopember 2011. UU ini meleng-kapi UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Se-bagai tindaklanjut implementasi UU No.24/11 tersebut, BPJS Kesehatan mulai menjalankan program jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014.

UU tersebut menjadi karya monu-mental, karena BPJS dapat memberi-kan wajah baru dalam pengelolaan sistem jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia. Nantinya seluruh masyara-kat Indonesia akan mendapatkan asuransi kesehatan dan pemenuhan kesejahteraan secara menyeluruh.

Parlementaria menurunkan laporan utama BPJS karena terdorong agar program besar tersebut bisa sukses dan dirasakan manfaatnya oleh se-luruh rakyat. Sebagai program baru, maka sosialiasi harus dilakukan se-cara masif meski diakui dalam awal

perjalanannya banyak kekurangan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan disempurnakan. Pada akhirnya kita harapkan program Jaminan Kesehat-an Nasional (INA-Care) untuk seluruh penduduk Indonesia tahun 2019 bisa tercapai.

Tiga tugas pokok DPR yaitu bidang pengawasan, anggaran dan legislasi, senantiasa diisi laporan mengenai ki-nerjanya. Masalah pengalihan fungsi hutan dan banyaknya lembaga survei pemilu disajikan dalam rubrik penga-wasan dan perjuangan Komisi VIII yang berhasil menurunkan BPIH 2014. Sedangkan keberhasilan DPR meng-golkan UU Keinsinyuran dan dalam proses pembahasan RUU Panas Bumi dilaporkan melalui rubrik legislasi.

Selain laporan kunjungan kerja spe-sifik beberapa Komisi, tak ketinggalan dalam rubrik “ Kiat Sehat” diturunkan tulisan bertajuk “ Serat Itu Sehat”. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Dewan dengan padatnya jadwal rapat-rapat, maka konsumsi makanan perlu diperhatikan. Fungsi serat makanan sangat penting bagi tubuh manusia. Serat itu penting, serat itu sehat. (mp)

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

8

9

24

34

38

41

43

45

48

51

53

58

68

70

72

76

79

PrOLOg

LaPOran UtaMa

rakYat BiCara

PengaWasan

anggaran

LegisLasi

FOtO Berita

kiat seHat

PrOFiL

kUnJUngan kerJa

sOrOtan

LiPUtan kHUsUs

seLeBritis

Pernik

POJOk ParLe

BPJSAnimo Besar Sosialisasi Kurang

Sistem Jaminan Sosial Jangan Dijadikan Uji Coba

Komisi IV DPR Setujui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di 4 Propinsi

Jangan Asal Percaya Hasil Survei

Anggaran Indirect Cost Naik, Biaya Haji Turun

Tingkatkan PotensiPengembangan Energi Panas Bumi

RUU Keinsinyuran; Berikan Perlindungan Bagi Insinyur Indonesia

Serat Itu Sehat

Tjatur Sapto EdyIntelektual Muda di Panggung Politik

Libatkan Pakar, DPR Pilih Dua Hakim MK Untuk Dapat Legitimasi Publik

Fitri Tropica:Kampanye Gaul dan Kreatif

Antisipasi Caleg Gagal, Setiap Puskesmas Siapkan Psikolog

Museum DPR: Saksi Bisu Perjalanan Parlemen Indonesia

Dari Anggota Ke “Staf Ahli”

PrOLOg

PrOFiL

BPJs: aniMO Besar sOsiaLisasi kUrang

tJatUr saPtO edY

PengaWasan

kOMisi iv dPr setUJUi PerUBaHan PerUntUkan kaWasan HUtan di 4 PrOPinsi

Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, ia masih bisa menyempatkan waktu berbincang

banyak hal kepada Parlementaria. Dari memori masa kecil yang indah di kampung halaman,

kenangan menjadi aktivis kampus, hingga dunia politik, jadi perbincangan menarik.

Salah satu karya monumental DPR periode 2009-2014 bersama pemerintah adalah lahirnya

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau UU No.24/2011. Dengan BPJS ini, diharapkan dapat memendekkan birokrasi bagi rakyat untuk mengakses

kesehatannya asalkan yang bersangkutan adalah Warga Negara

Indonesia.

Komisi IV DPR menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ ( DPCLS) dalam revisi RTRWP Jambi 336 Ha, Kepulauan Bangka Belitung 4.452 Ha, Kalimantan Timur 73.731 Ha, dan Sulawesi Utara seluas 703 Ha.

| 8

| 34

| 53


ASPIRASI

Dugaan Pelanggaran PT Interbat terhadap UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun dugaan pelanggaran PT Interbat tersebut terkait dengan sanksi skorsing hingga PHK yang diberlakukan oleh PT Interbat melalui surat skorsing No. 664/INT/HRD/IX/2013 tanggal 30 September 2013 perihal skorsing proses PHK bagi buruh yang melakukan kegiatan organisasi berupa upacara bendera, antara lain sebagai berikut:

Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena upacara bendera yang dilakukan oleh PUK SPAI FSPMI PT Interbat merupakan kegiatan organisasi yang dilaksanakan diluar jam kerja secara tertib dan rapi untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme, kesadaran hukum dan solidaritas kesetiakawanan yang telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang;

Pasal 144 jo. Pasal 187 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena PUK SPAI FSPMI PT Interbat akan melaksanakan kegiatan mogok kerja pada tanggal 3 Oktober 2013 dan perihal mogok kerja tersebut telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus kepada sebagian pekerjanya.

Wahyudi Utomo

Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(PUK SPAI FSPMI), Sidoarjo Jawa Timur

Pelapor menyampaikan usulan kebijakan moneter dalam bentuk Ketetapan MPR RI tentang Pengendalian Jumlah Peredaran Mata Uang Rupiah, dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

Jumlah peredaran mata uang rupiah sangat dipengaruhi oleh moneter dan perekonomian baik dari dalam negeri dan dari luar negeri, yang terdesak kebutuhan telah ditambah jumlah peredarannya.

Sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini jumlah peredaran mata uang rupiah yang dilaksanakan

eksekutif, legislatif dan yudikatif, kestabilannya belum memenuhi harapan.

Mengendalikan mata uang rupiah dengan membatasi peredarannya dan berangsur-angsur mengurangi peredaran mata uang rupiah dengan perbandingan 1.000 : 1 serta dengan jaminan emas.

Achdiat Idiomata, Bandung, Jawa Barat

Reformasi Birokrasi ini terkait grand design yang dibuat oleh Kementerian PAN dengan berdasarkan data, MA RI terdiri dari 743 Pengadilan Tingkat Pertama, 67 Pengadilan Tingkat Banding, dengan jumlah Hakim sebanyak 7.944 orang dan 30.000 orang staf, namun tidak dijelaskan apakah semua itu termasuk Hakim Agung, Pejabat Struktural dan Para Panitera yang juga dijabat oleh para Hakim.

Pelapor mengkritisi dan mengusulkan penerapan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI, diantaranya mengusulkan agar MA mengadopsi bentuk penataan dan penguatan organisasi yang telah berlaku pada DPR RI, DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mencapai target suatu pekerjaan yang telah ditentukan, khususnya dalam memotivasi pegawai yang karirnya tidak dapat naik lagi, karena di lembaga tersebut juga terdapat kategori Pejabat Negara.

Pelapor menyampaikan saran dan kritik atas Reformasi Birokrasi di MA RI tersebut agar para pengambil kebijakan tidak hanya melihat pangkat/golongan seseorang, tetapi juga didukung oleh kompetensi dan kapasitas yang sesuai agar sasaran reformasi birokrasi dapat tercapai.

Barnabas Kalalembang, SH. Samarinda Kaltim

Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Dugaan Pelanggaran PT Interbat

Usulan Kebijakan Moneter


Surat Hotman Siboro, SH, dkk, advokat yang berasal dari Provinsi Jambi, perihal dukungan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat dan merevisi UU tentang Advokat agar kemelut antar organisasi Advokat dapat terselesaikan.

Dukungan untuk merevisi UU tentang Advokat tersebut sangat diperlukan mengingat perkembangan yang terjadi, antara lain:

Badan Advokat Nasional (BAN) dibentuk untuk meningkatkan peran profesi Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia, meskipun salah satu organisasi advokat tidak menginginkan hal tersebut karena masih menganggap organisasinya adalah wadah tunggal.

Tidak perlu lagi mengundang organisasi-organisasi Advokat karena DPR RI telah memberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan masukan RUU tentang Advokat, selain itu hanya akan menimbulkan perdebatan, menghabiskan waktu dan biaya.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan jasa Advokat menjadi terabaikan karena terkendala dengan SK MA RI No.089/KMA/VI/2010 serta SK MA RI No. 052/KMA/HK.01/II/2011, dimana hal tersebut bertentangan dengan putusan MK No. 101/PUU/VII/2009.

J. Hotman Siboro, SH,dkk Jambi

Pelapor telah beberapa kali menyampaikan usulan penyesuaian penghasilan pensiunan Perum Pos dengan pensiunan PNS karena adanya kesenjangan penghasilan dimana penghasilan pensiunan PNS lebih besar.

Pelapor menyampaikan, bahwa uang pensiun dengan pangkat Patu 1/II D dan masa kerja 32 tahun per 1 Juni 1998 diterima sebesar Rp. 540.000,- dan per 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 820.000, sedangkan PNS golongan II B sebesar Rp. 2.700.000,-.

Pelapor menyampaikan bahwa usulan tersebut adalah sebagai bentuk dukungan bagi

perjuangan mantan pejabat PT POS melalui Ketua Pensiunan PT POS agar usulan yang disampaikan kepada MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD, namun sampai saat ini belum dapat terealisasi dapat segera diproses di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pelapor memohon agar Pimpinan DPR RI menindaklanjuti dan membantu merealisasikan usulan tersebut.

H. Nana Sumarna, Jalan Raya Cileunyi Bandung, Jawa Barat

Pelapor menyampaikan permohonan agar pembayaran gaji bulanan PNS Pensiunan dibayarkan sekaligus (dipesangonkan) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.010/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/Kmk.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

Pelapor memohon pembayaran gaji bulanan PNS Pensiunan dibayarkan sekaligus, dengan alasan sebagai berikut :

• Meringan beban biaya negara

• Ingin menikmati masa pensiun.

Muh.Rajamang

Btn Bonkas Blok G7 No.2, Paenre Lompoe, Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan

Permohonan Dana Pensiun Agar Dipesangonkan

Percepat UU tentang Advokat

Usulan Pensiunan Perum Pos disamakan Pensiunan PNS.

PROLOG


Salah satu karya monumental DPR periode 2009-2014 bersama pemerintah adalah lahirnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau UU No.24/2011. Dengan BPJS ini, diharapkan dapat memendekkan

birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kesehatannya asalkan yang bersangkutan adalah Warga Negara Indo-nesia.

Bahkan orang asing yang sudah menetap di Indone-sia selama 6 bulan berhak mendapatkan BPJS. Pada awal tahun 2014 ini BPJS Kesehatan mulai beroperasi untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional. Ditargetkan, paling lambat pada tahun 2019 mendatang seluruh penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan.

Inilah lompatan besar bangsa Indonesia untuk mewu-judkan Indonesia sehat. Melalui reformasi kesehatan, akan diubah paradigma dari sekedar berobat gratis menjadi sehat secara gratis. Untuk mencapai tujuan tersebut disepakati oleh pemangku kepentingan bah-wa terdapat delapan sasaran pokok dalam pelaksanaan BPJS 2014. Diantaranya terususunnya seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan dan paling sedikit 121,6 juta penduduk dijamin melalui BPJS Kesehatan serta paling sedikit 75% peserta puas dengan layanan BPJS Kesehatan.

Sasaran ini akan dilanjutkan dengan sasaran pada tahun 2019 yaitu BPJS Kesehatan telah mendapatkan kepercayaan penuh publik. Seluruh penduduk diperki-rakan 257,5 juta jiwa telah terjamin dan paket manfaat medis dan non medis sudah sama untuk seluruh peserta serta paling sedikit 85% peserta puas de ngan pelayanan yang diterima dan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, memasuki bulan keempat pelaksa-naan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada bulan April ini, masih banyak keluhan mengenai pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat ini. Dari soal mutu pelay-anan, pemberian obat maupun pelayanan rawat inap.

Sejumlah rumah sakit termasuk RS Swasta mengalami peningkatan pendapatan saat menerapkan sistem pem-bayaran paket Indonesia Base Case Groups (Ina CBGs) dalam system Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Na-mun keterlambatan pembayaran klaim bisa menggang-gu cash flow (arus kas) rumah sakit.

Kebijakan pembayaran uang muka 50% dari total klaim untuk menjaga likuiditas RS disambut baik, na-mun RS juga meminta pengaturan jadwal pembayaran uang yang jelas untuk menjamin operasional RS tetap berjalan. Bagi RS swasta, arus kas tergantung dari pem-bayaran klaim tersebut.

Tekad mulia untuk mewujudkan Indonesia sehat ternyata belum berjalan dengan mulus, selain kurang-nya sosialisasi, juga terbatasnya SDM dan lambannya pencairan anggaran. Sebagaimana dikatakan mantan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Ferdiansyah, pengalaman-nya sebagai anggota DPR, dalam konteks mensosialisa-sikan sebuah kebijakan di republik ini, tidak mudah dan tidak gampang karena menyangkut ratusan juta orang dan juga menyangkut letak geografis yang berbeda-beda sebagai negara kepulauan.

Menurutnya, sebuah kebijakan nasional baru dapat tersosialisasikan paling cepat 8 tahun kepada seluruh masyarakat. Pelaksanaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan masih jauh dari harapan. “Kami sebagai anggota DPR, akan melakukan pengawasan dan kritik

objektif serta membangun bahwa ini harus segera disikapi oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkapnya. (tim)

Inilah lompatan besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sehat. Melalui reformasi kesehatan, akan diubah paradigma dari sekedar berobat gratis menjadi sehat secara gratis.

BPJS:Animo Besar Sosialisasi Kurang


SISTEM JAMINAN SOSIAL JANGAN DIJADIKAN UJI COBA

LAPORAN UTAMA

FERDIANSYAH

Dulu saat pembahasan RUU BPJS, kami (Pimp-inan Pansus Red) se-lalu menekankan per-siapan dan kesiapan

pemerintah terkait BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 januari 2014. “Saya sebagai wakil Fraksi Partai Golkar menanyakan, apakah pemerintah siap melakukannya dan kesiapannya bagaimana, apakah dalam waktu singkat bisa disosial-isasikan?,” tutur mantan Wakil Ketua Pansus BPJS, Ferdiansyah.

Menurutnya, ini bukanlah hal yang mudah dan gampang, karena menyangkut jutaan orang. Jangka waktu dua tahun menurutnya relatif cukup singkat, sejak UU BPJS disah-kan (November 2011) sampai den-gan mulai diberlakukannya. Satu sisi ada sistem yang sudah berlaku yang harus beralih ke sistem baru. Trans-formasi dari ASKES dan sebagian program JAMSOSTEK yang diinte-grasikan menjadi BPJS Kesehatan

termasuk SDMnya

Ferdi meng-utip Penjela-s a n P a s a l 5 8 h u r u f a UU ten-tang BPJS yang me-nyatakan b a h w a

penyiap an operasi BPJS Kesehatan menyangkut antara lain :

Menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan un-tuk beroperasinya BPJS Kesehat-an.

Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan.

Menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ten-tang Sistem Jaminan Sosial Na-sional untuk peserta PT. ASKES (Persero).

Berkoordinasi dengan Kement-erian Kesehatan untuk mengali-hkan penyelenggaraan progam jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan.

Berkoordinasi dengan Kementeri-an Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Repub-lik Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan program pela-yanan kesehatan bagi TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kemen-terian Pertahanan, Tentara Nasi-onal Indonesia dan Kepolisian Re-publik Indonesia beserta anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan; dan

Berkoordinasi dengan PT JAM-SOSTEK (Persero) untuk menga-lihkan pengalihan program jami-

nan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan.

Terkait dengan penjelas an Pasal 58 huruf a tersebut,

politisi Partai Golkar ini melihat per-siapan yang dilakukan pemerintah belum optimal. Kenyataan di la-pangan banyak ditemui jaminan ke-sehatan melalui BPJS Kesehatan ini belum berjalan secara optimal. Arti-nya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Diantaranya tidak bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana ketika sebelum adan-ya BPJS Kesehatan.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengerti, bagaimana dia harus mendaftar? dimana dia harus mendaftar? berapakah iurannya?. Setelah mendaftar, bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan-nya?”, papar Ferdi.

Dari sisi fasilitas pelayanan kese-hatan seperti di Puskesmas, Dokter Keluarga, Klinik dan Rumah Sakit juga bingung ketika mulai dilak-sanakannya BPJS Kesehatan tang-gal 1 Januari 2014. Fasilitas pelay-anan kesehatan tersebut juga tidak mengerti, karena SDM nya belum dipersiapkan.

Hal tersebut, jelas politisi Daerah Pemilihan Tasikmalaya, terjadi kare-na tidak tersosialisasikannya sistem dan prosedur pelayanan BPJS Kese-hatan. “Inilah yang menjadi sorotan kami sebagai Anggota DPR. Kenapa hal ini terjadi?,” tegas Ferdi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa konteks dua tahun itu nampaknya sulit untuk melakukan sosialisasi. “Pengalaman kami, sebagai anggota DPR yang dalam konteks mensosia-


lisasikan sebuah kebijakan di repu-blik ini, tidak mudah dan tidak gam-pang karena menyangkut ratusan juta orang dan juga menyangkut letak geografis yang berbeda-beda sebagai negara kepulauan,” terang politisi Partai Golkar ini. Menurut hematnya, sebuah kebijakan nasi-onal baru dapat tersosialisasikan paling cepat delapan tahun ke selu-ruh masyarakat.

Dijelaskan Ferdi, ketika pemba-hasan substansi UU BPJS terjadi tarik ulur yang sangat alot. DPR me-mandang apakah akan terjadi per-masalahan pada rakyat atau tidak kedepannya. Jika Undang-Undang ini tidak bisa menjawab permasalah-an yang ada di rakyat, hal ini menu-rutnya percuma saja DPR membuat Undang-Undang.

“Kami sudah mengingatkan, se-tiap Undang-Undang itu dibuat DPR dan Pemerintah. Jika yang menjadi permasalahan adalah karena Per-aturan Pemerintahnya baru dikelu-arkan menjelang dilaksanakannya, kenapa dulu disepakati dua tahun?,” ungkapnya.

Ferdi menambahkan, kalaupun saat itu pemerintah tidak menyetu-jui, juga tidak akan ada undang-un-dang. “Itu yang kami sayangkan dari pemerintah, jika tidak sanggup dua tahun katakan tidak sanggup. Jan-gan mengatakan sanggup, akhirnya pelaksanaan ini merugikan rakyat,” tambahnya.

Kata Ferdi, sebelum UU BPJS maju ke Paripurna DPR untuk diputus-kan, dirinya kembali mengingatkan pemerintah. Apa benar ini bisa di-lakukan? Tapi dijawab oleh pemerin-tah, “kalau memang keinginan DPR, kami coba melaksanakan”. Seyog-yanya, Ferdi menambahkan, saat itu pemerintah mengatakan tidak siap saja. Jika tidak siap pastinya akan terjadi deadlock dan bisa terjadi bar-gainning soal waktu. Misalnya DPR minta 2 tahun dan pemerintah 5 ta-hun. Dan jika kita mengambil jalan tengah bisa di angka 3 dan 4 tahun. Artinya jika pemerintah melakukan pendekatan dan itu meyakinkan,

bisa saja angka 4 tahun itu terjadi.

Terkait anggaran BPJS Kesehatan, Ferdi menilai tidak terlalu besar. Namun, seyogyanya yang harus dianggarkan adalah anggaran khu-sus untuk orang-orang yang pan-tas atau layak menerima bantuan sebagaimana disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Orang miskin menurut data terindikasi berjumlah sekitar 86 juta, ini satu angka yang fantastik menurutnya. Namun jelas Ferdi, itu urusan pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang dan Va-liditasi ulang terhadap angka-an-gka itu. Indeks yang telah ditetap-kan untuk sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah sebesar Rp 19.225.

Ferdi menjelaskan, bahwa ada ke-luhan dari para tenaga medis men-genai sangat minimnya unit cost untuk mereka. DPR sudah meminta pemerintah agar menghitung ulang unit cost dari minimum kepantasan yang diterima tenaga medis. Secara rincian dokter hanya dihargai Rp 6.000,- atau Rp 7.000,- per pasien. Sementara dokter dalam menem-puh studinya itu relatif cukup be-rat. Ini adalah satu sisi yang perlu dikoreksi pemerintah, apa benar Rp 19.225. Apakah tidak bisa dilihat ulang oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, Ferdi menilai sistem jaminan kesehatan ini sangat bagus. Pasalnya seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dengan mengi-yur biaya yang relatif cukup murah mendapatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang cu-kup baik.

Semangatnya UU BPJS ini seba-gaimana tertuang dalam Pembu-kaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan inilah fungsi dari BPJS itu sendiri,” papar Ferdi.

Dengan tegas Ferdi menyatakan, pelaksanaan jaminan kesehatan me-lalui BPJS Kesehatan masih jauh dari harapan. “Kami sebagai anggota

DPR, akan melakukan pengawasan dan kritik objektif serta memban-gun bahwa ini harus segera disikapi oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkapnya.

Artinya jika berlarut lebih dari enam bulan, ini adalah salah satu bukti pemerintah belum siap. Men-jadi sebuah catatan dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa pemer-intah tidak sanggup melakukan pelayanan kesehatan dengan baik.

Ferdi menegaskan, DPR dan Pemerintah harus melakukan evalu-asi terhadap aspirasi masyarakat terkait sistem dan prosedur bentuk pelayanan BPJS Kesehatan. Karena nampaknya karut marut pelaksa-naan BPJS itu didalam dua hal ini.

“Karena selama ini jawaban yang kita pantau dari pemerintah hanya akan melakukan evaluasi, tapi ben-tuk evaluasi itu sendiri seperti apa kita tidak tahu. Bentuk tindak lan-jutnya dari permasalahan ini seperti apa, ini bisa terjawab dengan relatif baik hanya dengan sosialisasi. Sam-pai setahun ini tidak akan selesai, bahkan masih cukup banyak. Sistem jaminan sosial ini jangan dijadikan uji coba karena berkaitan dengan masyarakat,” paparnya.

“Jangan sampai rakyat jadi korban, akibat ketidaksiapan pemerintah mengkoordinasikan dan membuat perencanaan yang matang sehing-ga pelaksanaannya jadi amburadul,” tegasnya. (sc) Foto:odjie/parle/iw.

Semangatnya UU BPJS ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan inilah fungsi dari BPJS itu sendiri,

LAPORAN UTAMA


BPJS Tidak Tersosialisasi Dengan Baik

RIBKA TJIPTANING

Dibentuknya Badan Pe-nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah semangat implemen-tasi dari UU Nomor

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam-inan Sosial Nasional (SJSN) dimana sejak disahkan DPR hingga 5 (lima) tahun, namun Peraturan Pemer-intahnya belum juga dibuat oleh pemerintah.

DPR khususnya Komisi IX DPR me-lihat banyak keluhan masyarakat ketika peralihan dari program Aske-skin menjadi Jamkesmas, jamkesda, ataupun SKTM. Dimana persoalan-nya ada pada data. Data masyarakat miskin berbeda-beda, baik dari BPS, BKKBN, Persada maupun data dari pakar ekonom. Hal ini terjadi karena kriteria orang miskin berbeda-beda. “Tetapi persoalan sakit tidak bisa dipakai kriteria miskin, karena orang kaya pun bisa jadi miskin karena

sakit”, kata Ketua Komisi Kesehatan DPR, Ribka Tjiptaning kepada Par-lementaria.

Tidak saja pada data, kebijakan mengenai Jamkesda pun tidak jelas, masing-masing daerah memiliki ke-bijakan yang berbeda-beda. Ada daerah yang menjamin kesehatan rakyatnya Rp 10 juta per-orang per-tahun. Ada pula yang modelnya menanggung 25% dari biaya kese-hatan.

Banyak kasus yang terjadi di ma-syarakat terkait pembiayaan yang berbeda dari Jamkesmas, Askes dan Jamsostek. “Ada satu kasus, warga yang punya Jamkesda, ke-tika sakit dan berobat bukan di tempat Jamkesda daerahnya, maka Jamkesda itupun ditolak dengan alasan Jamkesda hanya berlaku di daerahnya, padahal masih Warga Negara Indonesia,” terang Ribka.

Beranjak dari hal tersebut, jelas Ribka, akhirnya DPR berinisiatif membuat RUU tentang badan yang menyelenggarakan SJSN yaitu BPJS yang berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia yang mengacu kepada UUD 1945 pasal 28 dan pa-sal 34.

“Pasal 28, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pela-yanan hidup sehat yang sama”. Pasal 34, negara berkewajiban me-nyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Konstitusinya sudah bagus, Undang-Undangnya juga bagus,” papar politisi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat.

Menurutnya, semangat konstitusi kita juga terdapat dalam UU Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan. Dalam UU Kesehatan memuat ke-daulatan pasien dan perlindungan pasien. “Pasal 32 disitu disebutkan,


rumah sakit tidak boleh menolak pasien, tidak boleh meminta uang didepan pasien, jual beli darah dengan dalil apapun, dan juga ada sanksi yang terdapat di pasal 190,” tegasnya.

Tetapi , kata Ribka, rakyat tidak tahu hal itu. Karena UU Kesehatan tidak pernah disosialisasikan de-ngan baik. Padahal ada satu pasal yang progresif revolusioner namun tidak diangkat oleh media. Itulah yang menjadi kelemahan bagi kita yaitu tidak tersosialisasikan dengan baik.

Dengan lahirnya BPJS ini, diharap-kan dapat memendekkan birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kese-hatannya asalkan dia adalah Warga Negara Indonesia. Bahkan orang as-ing yang sudah menetap selama 6 bulan bisa berhak mendapat BPJS.

Persoalan apakah orang sudah pu-nya BPJS atau belum, dengan tegas Ribka menyatakan ini masa transisi, jangan asal tolak, karena merubah sistem itu tidak mudah. Kita semua punya hak yang sama dalam mem-peroleh jaminan kesehatan, terma-suk dirinya. “Persoalannya adalah apakah saya menggunakan hak tersebut. Kita harus melihat dulu, ternyata negara baru bisa memberi hak kepada masyarakat menengah ke bawah,” imbuhnya.

“Ini BPJS untuk rakyat loh, bu-kan BPJS untuk pejabat, sekarang bagaimana jika seorang pejabat dibandingkan dengan 86,4 juta rakyat miskin. Banyak pejabat yang berobat ke luar negeri tapi istrinya ikut, dan belanja disana. Saya her-an, alasan pemerintah belum bisa mengcover 230 juta jiwa, akan teta-pi bisa membiayai pejabat negara sampai pejabat daerah,” tukasnya.

Sampai saat ini, masyarakat tidak tahu dan tidak mengerti siapa yang membiayai, modelnya bagaimana dan berapa yang ditanggung. Kare-na dulu modelnya adalah PT maka asuransinya profit oriented, tentu-nya asuransinya tergantung oleh kesepakatan perusahaan dengan pihak asuransi.

Anggaran BPJS Kesehatan menu-rut Kementerian Kesehatan sebe-sar Rp 19.935 bagi 86,4 juta orang Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jika ditambah peserta dan dana dari Jamsostek, Taspen, dan Asabri jumlahnya menjadi 120 juta orang

peserta dengan total dana Rp 38 triliun. Ribka minta, digunakan saja dana tersebut, dan pemerintah ti-dak perlu khawatir. Jika kurang, Rib-ka berjanji akan memperjuangkan di APBN-P.

“Ada lagi alasan katanya takut dengan KPK, diluar dari yang ditang-gung PBI ini ada temuan dari KPK. Menurut saya, bagus KPK seperti itu agar jangan sampai rumah sakit na-kal,” tukas Ribka.

Menurut Menteri Kesehatan saat Raker dengan Komisi IX, anggaran untuk BPJS tertahan di Kemenkeu, dan ia tidak tahu kendalanya apa. Yang penting, menurutnya dari DPR sudah selesai termasuk untuk hutang-hutang Jamkesmas. Bahkan ia mengaku sudah menandatangani sebesar Rp 400 miliar untuk dana cadangan diluar dari PBI. “Nah ini kan sebenarnya diperlukan peran pemimpin, sebenarnya presiden bisa memanggil Kemenkeu terkait masalah ini,” pungkasnya.

Situasi saat ini, kata Ribka, persis ketika baru berlakunya Kartu Jakar-ta Sehat. Dimana awalnya bergejo-lak sampai hanya satu rumah sakit saja yang mau menerima pasien.

Ribka menjelaskan, pada rapat kerja terakhir Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, pihak Kemen-terian Kesehatan sepakat bahwa pada masa transisi satu tahun ini akan melakukan koordinasi de-ngan Kepala-Kepala Daerah untuk mensin kronkan agar Kepala Dae-rah mengintruksikan kepada para Kepala Dinas, Direktur rumah sakit pemerintah ataupun swasta yang mau bekerjasama dengan BPJS un-tuk tidak menolak pasien. Untuk teknis admininstrasi bisa diurus nanti.

“Setahun itu untuk sosialisasi, dan harusnya tidak hanya lewat Televisi saja. Saya minta Anggota DPR mini-mal Komisi IX ikut dilibatkan untuk mensosialisasikan dan terjun lang-sung ke lapangan. Jika bedasarkan partai nanti omongannya berbeda, yang terpenting adalah bagaimana

No. JENIS KEPESERTAAN JUMLAH SUBTOTAL TOTALA. PESERTA PBI

1. PBI APBN 86.400.000 86.400.0002. PBI APBD 4.562.505 4.562.505

Sub Total 90.962.505B. PESERTA NON PBI

1. Pekerja Penerima Upaha Eks. Askes Sosial 11.262.265 21.639.811b TNI 1.211.503C POLRI 919.559D Eks. Jamsostek dan BU Baru *.246.4842. Pekerja Bukan Penerima Upah 1.149.193 1.149.1933 Bukan Pekerjaa Penerima Pensiun Pemerintah 4.428.322 4.893.534b Veteran 448.410c Perintis Kemerdekaan 2.696d Penerima Pensiun Swasta 13.673e Bukan Pekerja Lainnya 433

Sub Total 27.682.538Grand Total (A+B) 118.645.043

Dengan lahirnya BPJS ini, diharapkan dapat memendekkan birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kesehatannya asalkan dia adalah Warga Negara Indonesia. Bahkan orang asing yang sudah menetap selama 6 bulan bisa berhak mendapat BPJS.

LAPORAN UTAMA


cara untuk mengadvokasi rakyat, mendampingi rakyat yang membu-tuhkan bantuan,” harap Ribka.

Ribka mengaku bahwa ada upa-ya orang yang mau menggagalkan BPJS. “Karena jika Jamsostek lepas maka yang mengelolanya tidak pu-nya “mainan”. Sampai-sampai mere-ka memanfaatkan DPRD dan Bupati di berbagai daerah untuk menolak program ini,” katanya.

Sebenarnya mereka kurang mengerti saja, ujar Ribka. Karena ini adalah perubahan sistem jadi harus berani memulai. Jika tidak sekarang kapan lagi memulai jaminan sosial secara nasional. Ribka menyatakan, langkah pertama lebih berarti dari-pada langkah berikutnya, karena langkah pertama menentukan arah dan tujuan.

Dirinya juga menyesalkan pola pemerintah, masih adanya tahapan dalam pelaksanaan BPJS ini. Adanya tahapan ini salah. Karena hanya merubah casing saja dimana masih tergantung pada kuota dan data BPS.

Di negara-negara sosialis kese-hatan menjadi prioritas nomer dua. Karena kesehatan merupakan in-

vestasi bangsa. Jika masyarakatnya sehat maka dia produktif untuk Negara. Namun di Indonesia, kese-hatan ada di posisi nomer enam. Pendidikan mendapatkan anggaran 20%, untuk kesehatan masih 2,1%. Padahal amanat UU Kesehatan ha-rusnya 5%.

Jika anggaran 5% untuk kesehat-an, tegas Ribka, maka selesai semua persoalan masalah kesehatan. Se-harusnya dengan anggaran 5% dan melalui BPJS ini Kemenkes, Kemen-keu dan Bappenas sudah mengerti, bahwa untuk tahun ini skala priori-tas yang harus di utamakan adalah kesehatan karena tahun ini adalah masa transisi sistem.

“Saya berharap Menteri Keuangan dengan sadar diri bahwa tuntutan Kemenkes adalah 5%, itu tertuang dalam UU. Kenyataanya 2,1% dari APBN yaitu Rp 46 Triliun, jika 5% dari APBN yang totalnya Rp 1.800 Triliun, maka nilainya Rp 90 Triliun anggaran untuk kesehatan sehingga semua warga negara bisa tercover dan terjamin pelayan kesehatan-nya,” paparnya.

“Yang kita tahu Kemenkeu adalah badan yang mengelola keuangan negara dibawah langsung Presiden,

harusnya bersikap transparan kare-na uang negara itu dari rakyat, jadi rakyat tahu uangnya kemana aja,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Ribka juga mengingatkan bahwa RSUD adalah milik negara yang anggaranya APBN dan APBD seharusnya dapat mem-beri pelayanan untuk rakyat tanpa membedakan sosial ekonominya. Ribka meminta RSUD jangan dija-dikan seolah-olah untuk kalangan yang berduit saja, sampai-sampai kamar yang harusnya muat enam orang hanya dipakai untuk satu orang karena banyak yang dinaik-kan kelas pelayanannya. Hal ini me-nyakitkan rakyat , kata Ribka.

“Seperti RSCM yang ingin mem-buat kelas internasional, saya me-nolak hal ini. Karena RSUD punya pemerintah dengan anggaran dari APBN yang berasal dari rakyat. Jika ingin membuat rumah sakit Inter-nasional buatlah rumah sakit swasta dengan dana dari investor. Dalam UU Rumah sakit bahwa RSUD tidak boleh dijadikan sebagai PAD, kalau enggak narget nanti, masa orang sakit bisa dijadikan sumber uang. Nah itu yang saya bilang dokter le bih jahat dari polisi,” paparnya mengak-hiri. (sc) Foto: Odie, Iwan Armanias/Parle.


Hutang Jamkesmas kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah daerah sudah mencapai Rp 2,8 triliun. Untuk itu perlu diselesaikan secara internal, yang penting bisa dipertanggungjawabkan

apakah dibayar 50% dulu, Jangan sampai karena masih hutang, lalu mengganggu keuangan RSUD yang men-jadi mitra BPJS. Segera ambil keputusan, kalau perlu lapor BPK bagaimana ini penyelesaiannya supaya aman.

“Kalau terus terkatung-katung begini, kasihan RSUD, gara-gara hanya masalah birokrasi, padahal penyelesa-ian soal aset ini sudah selesai sebelum dimulainya pro-gram JKN melalui BPJS awal Januari 2014” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno ketika memimpin Tim Kunker ke Propinsi DIY termasuk Kabupaten Sleman pada reses lalu.

Pimpinan Komisi IX dari Fraksi Gerindra ini mengaku

telah mendapat laporan dari beberapa RSUD . Jamkes-mas saja hutang belum dibayar, kemudian menjadi mi-tra BPJS Kesehatan, belum dibayar juga. Persoalan ini harus diselesaikan dengan terobosan-terobosan, jangan terus menunggu. Kalau perlu panggil BPK.

Menanggapi hal itu Dinkes Yogyakarta menjelaskan, program Jamkesmas di DIY sudah diaudit oleh BPK 50% dari total tagihan, kemudian di Kemenkes telah mengi rim surat kepada Kemenkeu supaya yang 50% ini dibayar lebih dulu tanpa menunggu yang 100%.” Me-lalui forum ini kami mengharapkan Komisi IX DPR bisa membantu untuk mempercepat pencairan dana tung-gakan tersebut,” katanya.

Soepriyatno mengatakan, yang sudah diaudit BPK 50% berarti dari jumlah tunggakan Rp 2,8 T sebesar Rp 1,4 T segera dibayarkan dulu. Kami minta Komisi IX diberikan laporannya itu sehingga kami bisa segera

Pencairan Dana Masih Menjadi Kendala

SOEPRIYATNO

LAPORAN UTAMA


membuat surat ke Kemenkeu. “ Yang penting ini segera dibayarkan supaya nafas RSUD tidak sampai di teng-gorokan,” katanya dengan nada canda.

Supriyatno menambahkan, masalah tersebut tidak terlalu sulit untuk diselesaikan,karena sudah diverifi-kasi oleh PT Jamsostek sehingga tinggal terobosan di pembayarannya saja, dan bila dibicarakan dengan BPK maka akan selesai masalahnya. “Bukan persoalan tang-gungjawabnya, tetapi beban RSUD yang perlu segera diatasi,” ia menambahkan.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Yusherman me-ngatakan, keterlambatan pembayaran hutang Jamkes-mas karena menunggu audit BPK, yang hingga kini su-dah mencapai 50%.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, dari jum-lah penduduk 3.706.798 jiwa sebanyak 3.238.067 su-dah tercover sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jumlah ini merupakan kemajuan pesat pada awalnya hanya terdaftar 2.068.188 jiwa. Sebanyak 408.000 jiwa yang belum tercover, dan secara bertahap akan ditranformasi kepesertaannya, sehingga pada tahun 2016 semua su-dah tercakup dalam BPJS Kesehatan di seluruh wilayah DIY.

Di Kabupaten Sleman, Komisi IX mendapatkan laporan bahwa pada tahu 2013 dari jumlah penduduk Sleman 1.059.000 jiwa sebanyak 43,2% peserta JKN. Sampai bulan Februari 2014 ada 2.041 jiwa yang masuk JKN mandiri. Sementara peserta Jamkesda sebanyak 143.191 jiwa terdiri pamong desa 11.320 jiwa, 19.470 mandiri dan 19.000 miskin.

“Untuk pelayanan RS, di Kabupaten Sleman terdapat 26 RSU, dari jumlah tersebut 17 RSU sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujarnya.

Ditambahkan pula, UPT Pusekesmas di Sleman sejak tahun 2011 sudah dipersiapkan untuk menyongsong BPJS dengan sistem kapitasi. Puskesmas di Sleman su-dah rutin sejak 2011, sehingga dana kapitasi dari BPJS bisa langsung digunakan untuk meningkatkan pelaya-nan di Puskesmas.

“Ini hal yang positif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan dana kapitasi bisa diman-faatkan langsung karena sudah implementatif sejak 2011, dan tahun 2014 ini sudah penuh,” katanya.

Namun kaitannya dengan program JKN melalui BPJS ini ada Puskesmas mengalami disparitas cukup tinggi. Di wilayah ini ada satu Puskemas yang peserta BPJS eks Jamkesmas melayani 4.000 sampai 5.000 orang, tetapi di lain pihak ada Puskesmas yang pesertanya sampai 20.000 orang. Kalau peserta eks Jamkesmas hanya bo-leh dilayani Puskesmas, maka Puskesmas yang melayani

hingga 20.000 pasien ini kekurangan SDM untuk mem-berikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan standar penghitungan untuk tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas, untuk Puskesmas perkotaan itu jumlah SDM nya 42 orang dan Puskesmas rawat inap sebanyak 37 orang. “Pemahaman kami di Sleman, Puskesmas rawat inap ini juga melayani pasien non rawat inap, artinya jumlah SDM rasionalnya di-tambah antara yang rawat inap dan non rawat inap, sehingga berjumlah 79 orang,” jelasnya.

Namun ternyata tidak bisa seperti itu, sehingga de-ngan SDM tersedia, susah untuk memberikan pelayan-an yang bermutu. Seharusnya di setiap Shift ada dokter, pertolongan pertama ada bidan. Kalau hanya satu, ini berbahaya sehingga minimal harus ada dua bidan. Aki-bat pengaturan itu, akhirya Puskesmas tidak bisa mem-berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (mp) Foto: Odjie/Parle/Iw.

UPT Pusekesmas di Sleman sejak tahun 2011 sudah dipersiapkan untuk menyongsong BPJS dengan sistem kapitasi. Puskesmas di Sleman sudah rutin sejak 2011, sehingga dana kapitasi dari BPJS bisa langsung digunakan untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas.


Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilaksanakan melalui

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) perlu dievaluasi kem-bali. Evaluasi ini amanat undang-undang dan Kemenkes sudah men-canangkan 6 bulan sekali dilakukan dan pada bulan Juni mendatang disiapkan timnya. Bahkan sebetul-nya tidak hanya Kemenkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga melakukan evaluasi, sebab Dewan ini sudah diangkat Presiden.

“Perlunya evaluasi adalah, BPJS yang baru berjalan 3 bulan ini mesti ada yang bolong-bolong. Ke depan supaya disempurnakan, sehingga target tahun 2019 bisa tercapai. Ka-lau tahun 2014 ini sampai terseok-seok, target itu bisa tidak tercapai,” kata Aulia Taswin dalam perbinca-ngannya dengan Parlementaria, di Jakarta.

Ia mengamati pelayanan di RS

Cipto Mangunkusumo (RSCM) saja pada awal pemberlakuan BPJS Janu-ari 2014 sempat kalang kabut. Teta-pi sekarang sudah mulai berjalan baik, sebab mereka peduli dengan masukan-masukan masyarakat dan cepat ditangani .

“Dengan adanya niat baik para bi-rokrasi dan provider, saya yakin akan menambah RS untuk berbondong-bondong ingin membuat MOU-ker-jasama. Namun kalau masih seperti ini membuat RS untuk berpikir. Dulu KJS saja, ketika dicanangkan banyak yang keluar, pertama yang keluar 12 RS. Lalu dijelaskan sama Gubernur Jokowi, baru mau kerja sama men-jalankan program KJS,” ia menjelas-kan.

Meski belum ada yang me -nyatakan mundur dari program JKN, tetapi ia menilai BPJS belum sesuai diharapkan rumah sakit. Utamanya RS Swasta mereka yang punya akreditasi, padahal yang bagus bukan sistem akreditasi.

LAPORAN UTAMA

Evaluasi BPJS Sehingga Target 2019 Tercapai

AULIA TASWIN

Kalau mau sistem asuransi, seha-rusnya patokannya system asuransi tergantung penyakitnya. Jadi kata Aulia, sebetulnya banyak RS yang mengeluh, dikhawatirkan pasien masuk terus, lalu jebol, seperti KJS kemarin yang juga sempat jebol. Tapi ini sebetulnya eforia untuk DKI dicontohkan ketegasan Gubernur Jokowi. Gubernur DKI ini berani mengancam kalau RS tidak mau menerima pasien KJS maka akan dicabut ijinnya, padahal untuk men-cabut tidak mudah melalui perin-gatan dulu. “ Ini semacam schok terapy,” tegasnya.

Belum tercover

Sebagai lembaga bantuan hukum, Aulia mengakui temuannya banyak sekali, kendala terutama masyara-kat yang masih belum tercover de-ngan dana iuran atau dana bantuan dari pemerintah. “ Bagaimana ma-syarakat yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai peserta aktif, sebab diatur peserta wajib dan hu-kumnya harus. Kalau masyarakat yang tidak mampu dan fakir miskin sudah jelas, tetapi masyarakat yang pendapatannya tidak menentu, un-tuk memberikan iuran tiap bulan, teknisnya banyak yang tidak tahu,” ujarnya dalam tanda tanya.

Masalah lain ditemui, ujar Aulia, diantaranya lemahnya sosialisasi program JKN melalui BPJS. Dari Pemerintah apa masalahnya, dana-nya seperti ditahan, dan hanya dike-luarkan sedikit-sedikit. Itu masalah banyak factor Xnya, ujung-ujungnya gratifikasi karena itu saatnya KPK tu-run tangan. “ Untuk mengeluarkan dana ke RS susah banget, padahal sudah berbuat. Kami bantuan hu-kum hanya dapat dana 44 miliar se Indonesia,” ungkapnya.

Dalam program JKN ini garda terdepan seharusnya Puskesmas. Berdasarkan pengamatannya, Pus-kesmas itu tidak mau repot, main rujuk-rujuk saja. Ia membenarkan ada masyarakat, saat ke Puskemas bukan ditanya sakitnya, tetapi mau dirujuk kemana. Yang aneh lagi, si pasien minta RS terdekat, tetapi di-


katakan RS yang bersangkutan ma-sih banyak utang dan diminta ke RSUD Tarakan saja.

“Kalau alasan punya utang, kan urusan pemerintah, padahal seba-gai pelayanan masyarakat, mesti-nya ditunjukkan RS terdekat. Banyak sekali alasan, uneg-unegnya supaya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Kalau Puskemas bekerja sesuai SOP, akan jarang orang ke RS. Ini masalah SDMnya,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, ada Pus-kesmas yang mengambil dokter RS Swasta, maka rujukannya ke RS Swasta. Permainan antara dok-ter termasuk mengakali jenis dan alat kesehatan yang memberatkan pasien. Lalu juga ada permainan dokter spesialis, karena bonusnya bisa 30% maka ketika memberi re-sep tapi dikatakan obatnya tidak ada, padahal mestinya apotek me-nyediakan. Alasannya kalau obat JKN tidak dapat bonus, bonusnya nanti satu paket penyakit.

Lebih jauh Aulia mengkritisi, sebe-tulnya program Jamkesmas sudah bagus, lalu kacau dengan adanya BPJS ini. Orang-orang terlantar saja bisa dicover, tetapi ketika turun BPJS orang telantar tidak dicover, sangat tidak manusiawi, sama-sama WNI cuma tidak ber KTP. Mereka ting-gal di gubuk, kolong jembatan cu-kup dengan surat keterangan dari RT- RW memang tinggal disitu, bisa masuk di RS dibayar dengan Jamkes-mas. “Sekarang dengan BPJS belum mengcover, masih ada blank spot untuk Orang-orang Terlantar (OT),” sebut Aulia.

Paling Unik

Di sisi lain, mengubah dari badan hukum PT ke badan hukum negara, BPJS ini merupakan badan hukum paling unik di dunia, seharusnya tetap saja PT Jamsostek berjalan, PT Askes juga berjalan, Asabri tetap, kenapa harus berubah. Menurut-nya, ini sudah menyalahi UU Asur-ansi, sebab BPJS menjalankan sistem asuransi yang mementingkan profit.

“Bukan rahasia lagi, inilah asuransi terbesar di dunia, BPJS mengelola dana terbesar. Di negara lain tidak ada, masih kalah jauh. Dananya pindahan dari PT aset pertama, ke-mudian aset dan amanahnya besar sekali,” jelasnya.

Ditanya mengenai pembayaran iuran, apakah datang ke bank , BPJS langsung atau perwakilan maupun kelompok, Taswin mengatakan, kalau tidak membuat kelompok, BPJS akan mengalami kesulitan mendapatkan dana amanah. Yang paling gampang dari pemerintah, transfer, 70% RS, sehingga rakyat belum sakit sudah dibayar. “Ngeri nggak, bagaimana verifikasinya. Karenanya saya setuju sistem Jamkesmas itu sudah bagus, itu saja ditingkatkan, diserahkan ke PT As-kes,” ucapnya.

Ia membandingkan, dulu pakai program Jamkesta (Jaminan Kese-hatan Semesta), di daerah-daerah pakai Jamkesda. Sebenarnya peme-rintah sudah try out, sampelnya Lampung, Sumut dan Jatim. Dana amanah untuk fakir miskin masuk ke PT Askes dengan nama program-nya Jamkesta. Dengan program Ini, orang kaya maupun miskin dijamin, sementara Jamkesmas hanya orang miskin saja.

Kata Taswin lagi, JKN dengan pro-gram barunya ini membuat rancu dan tumpang tindih.Sampai seka-rang khususnya di kampung-kam-

pung, para Bupati, Gubernur, ragu-ragu untuk memasukkan dananya. Harus ketok palu lagi dari pertama, karena ada 3 macam yaitu Jamkes-mas, Jamkesda dan Jamkesta. Eks semua ini masuk ke JKN, cuma prak-teknya kesulitan. Seorang kepala dinas khususnya dinas kesehatan untuk memasukkan dananya harus mengulang kembali dari Jamkesta, Jamkesda dan Jamkesmas.

Mengenai kendala tertunggaknya dana Jamkesmas ke RSUD, kata Aulia Taswin, sebetulnya tidak ru-mit itu sudah otomatis, hanya ini tagih an yang berhububgan dengan verifikator. Verifikaisnya cepat atau lambat. “Kami pun lembaga baru pernah ditawari oleh Bu Menkes un-tuk menjadi satelit verifikasi, supaya transparansi ada, akuntabilitas ada. Tapi kalau pengawas intern, nggak menjamin,” ia menjelaskan.

Verifikator sekarang ini keba-nyakan orang-orang dalam, kalau ada pengawas ekstern bisa lebih cepat sehingga provider didaerah-daerah tidak lambat bekerja. Mereka sudah memberikan pelayanan, be-lum nantinya ada bisik-bisik tetang-ga, jangan lupa jadi gratifikasinya-belakangan. Kalau sudah cair, baru gratifikasi, sehingga ada gratifikasi depan dan belakang. Kasus-kasus seperti terjadi terutama di daerah yang jauh dari Ibukota-jauh dari control, meskipun demikian mata kepala kita ada disana.

Akhirnya Aulia Taswin menyaran-kan, hendaknya segenap masyara-kat diberi kemudahan memperoleh akses administrasi dan akses pelaya nan kesehatan. Disamping itu providernya dan pelaksana BPJS Kesehatan, jangan memper-sulit administrasi masyarakat fakir miskin yang tidak mampu, apalagi masyarakat yang jelas-jelas tidak punya identitas. Jangan ada yang beranggapan Jamkesmas lebih ba-gus ketimbang BPJS karena tidak mengcover salah satu kelompok masyarakat yang juga sama-sama warna negara Indonesia. (tim) Foto: Odjie/Parle/Iw.

Dana amanah untuk fakir miskin masukke PT Askes dengan nama programnya Jamkesta. Dengan program Ini, orang kaya maupun miskin dijamin, sementara Jamkesmas hanya orang miskin saja.


Tersenyum. Menyimak. Itu yang dilakukannya menanggapi laporan mingguan pagi itu. Yang menyampaikan laporan terlihat antusias namun sebagian pembicaraan sulit ditangkap dengan jelas. Masalah artikulasi, karena harap maklum pelapor sudah lansia sebagian gigi penunjang organ bicara sudah lama tidak ada. Penerima laporan tetap tersenyum dan sepertinya komunikasi pagi itu berjalan sukses, terlihat ketika keduanya tertawa ceria.

Itu sebagian dari adegan pagi hari yang cerah di lapangan olah raga Komplek Perumahan Astiri Permai, Bogor. Minggu pagi adalah jadwal rutin bagi para warga terutama para lansia untuk melaksanakan senam pagi. Kegiatan ini sebenarnya diperuntukkan bagi penderita diabet, tapi ya karena antusiasme warga lumayan besar, akhirnya diputuskan siapa saja boleh ikut serta. “Tadi saya menerima laporan dari ketua kelompok, beliau sudah pensiun cukup lama tapi semangatnya luar biasa,” ujarnya kembali tersenyum. Yang punya senyum adalah dokter Elis Tiahesara penggagas kegiatan senam ini. Ia dokter keluarga yang dipercaya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi pelopor di wilayahnya sejak program ini masih diberi label ‘percobaan’.

“Saya terpanggil karena program seperti BPJS ini

sangat baik untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi begitu ada tawaran untuk mencoba, pilot project, kenapa tidak,” paparnya. Paradigma kesehatan yang dibangun BPJS menempatkan layanan primer sebagai ujung tombak. Pelaku layanan primer adalah dokter keluarga dan puskesmas. Merekalah yang pertama kali memberikan bantuan kesehatan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan. Sebagai ujung tombak kepada mereka juga dititipkan beban yang kelihatan sepele yaitu melakukan upaya preventif dan promotif. Langsung turun ketengah masyarakat membawa pesan pentingnya menjaga kesehatan, mempromosikan gaya hidup sehat.

“Itulah sebabnya saya memberanikan diri untuk mendatangkan guru senam bersertifikat setiap pagi, berolah raga bersama sekaligus mempromosikan pentingnya kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi penting karena saya bisa memantau kondisi pasien yang memang memerlukan penanganan jangka panjang seperti diabet dan lain-lain. Alhamdulillah kegiatan seperti ini membantu sekali, hampir semua pasien diabet berhasil mengendalikan kesehatannya,” papar dokter Elis.

Peran dokter keluarga dan petugas medis lain di puskesmas memang sangat diharapkan BPJS. Beban

DOKTER KELUARGA UJUNG TOMBAK BPJS

DR ELIS TIAHESARA

LAPORAN UTAMA


yang dititipkan adalah sekitar 150an jenis penyakit harus dapat dituntaskan pada layanan primer ini. Keberhasilan mereka mempromosikan gaya hidup sehat, pentingnya menata lingkungan bersih dan sehat dipastikan akan menurunkan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Jadi keberhasilan layanan primer bukan diukur dari meningkatnya jumlah pasien tetapi apabila angka kunjungan ke dokter, angka kesakitan menurun. Untuk mendukung kegiatan ini para dokter harus pintar-pintar menyiasati anggaran kapitasi yang dititipkan BPJS kepada mereka.

“Bekerja tanpa panggilan jiwa memang sulit. Kalau ada pasien yang seharusnya mengkonsumsi obat rutin tidak datang, kita harus meluangkan waktu membezuk ke rumahnya mencari tahu sudah waktunya ambil obat kok tidak datang, ada apa?” Dokter Elis mengaku bersyukur kakeknya pernah menanamkan prinsip yang sampai sekarang masih dipegangnya dengan teguh. Berartinya hidup adalah apabila kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan. Dengan semangat itu, ia berikhtiar mendirikan sebuah klinik yang setahap demi setahap fasilitasnya terus dilengkapi. Sekarang Klinik Qita sudah dilengkapi fasilitas sesuai standar BPJS, ada dokter umum, dokter gigi, apotek dan apotekernya serta fasilitas laboratorium dasar. Jumlah pasien terdata sudah mencapai 4.000 orang dari batas 10.000 yang ditetapkan BPJS.

“Angka kunjungan ke klinik masih sesuai standar tidak lebih dari 15 persen, angka rujukan juga tidak lebih dari 10 persen. Semua terekam dengan baik dengan sistem online yang diterapkan BPJS. Kriteria pasien rujukan juga jelas. Kalau pasien memaksa rujuk kita jelaskan kalau nanti di rumah sakit tidak dianggap memenuhi kriteria maka pasti akan dikembalikan juga,” jelasnya.

Program BPJS pada tahap awal ini menurutnya memang penuh tantangan, sebuah transisi yang mau tidak mau harus dilewati. Dari anggaran kapitasi yang diperolehnya, ia mengaku belum mampu menyisihkan gaji buat dirinya dan suaminya, pensiunan PNS yang banyak membantu dibidang administrasi. Aplikasi pasien yang ingin mendaftar mengikuti program JSN-nya BPJS diselesaikan suaminya yang sebelumnya pejabat eselon di sebuah kementerian. “Ini adalah panggilan negara selanjutnya,” begitu kata suaminya saat membawa setumpuk berkas pasien ke kantor BPJS.

Ia juga memberi apresiasi kepada tim medis yang telah mendukung kelancaran BPJS di kliniknya seperti dokter, apoteker dan petugas adminitarasi yang menurutnya masih belum memperoleh penghasilan yang memadai. “Saya bersyukur seluruh tim pernah mengikuti pelatihan ESQ-nya Pak Ari Ginanjar. Sedikit banyak kegiatan itu memotivasi kita untuk fokus berbuat dulu yang lainnya biar urusan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita baik-baik saja,” tuturnya kembali tersenyum. Secara berkala sejak menjadi proyek percontohan Tim BPJS selalu rutin

berkunjung dan memberikan pendampingan. Sejauh ini sejumlah temuan lapangan menurutnya telah diserap oleh BPJS untuk perbaikan pelayanan. “Komitmen Tim BPJS juga cukup bagus, mereka berupaya profesional. Ketika pulang menunaikan ibadah haji saya dengan niat baik pernah mengirimkan sekotak kurma ke kantor BPJS. Tapi alhamdulillah dikembalikan, saya fikir itu upaya baik untuk tidak mendekati area grativikasi. Pesan ini menguatkan kita yang di lapangan, BPJS ini harus berhasil,” tegasnya.

Hal menarik lain yang dicatatnya, kehadiran BPJS telah membangkitkan semangat gotong royong diantara warga. Sejumlah pihak yang mempunyai kemampuan tergerak untuk membayarkan iuran warga tidak mampu disekitar mereka yang selama ini belum tersentuh Jamkesmas atau layanan lain. “Bagi yang mampu membayarkan iuran satu tahun Rp.300ribu tidak akan memberatkan,” tuturnya. Jadilah kemudian ada tukang ojek langganan keluarga, tukang sampah, office boy di-BPJSkan. Hasilnya kemudian memang muncul euforia pasien BPJS di puskesmas atau ke dokter keluarga. “Ada yang datang rombongan, bapak, ibu dan anak dengan keluhan batuk pilek, ya kita layani. Mungkin bagi mereka bisa irit tidak perlu beli obat di warung,” katanya dengan nada bercanda.

Begitulah dinamika BPJS ditingkat paling dasar, layanan primer. Kegigihan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mempromosikan pentingnya gaya hidup sehat, menentukan keberhasilan program yang merupakan amanat Undang-undang nomor 24 tentang BPJS yang disahkan DPR tahun 2011 lalu. Sebuah terobosan mulia untuk memberikan layanan kesehatan paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. (iky) Foto: Doc. Parle.


Hiruk pikuk, kesembrawutan pas-ca berjalannya secara resmi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan So-sial) 1 Januari 2014 lalu, mendapat perhatian serius Ketua DPR RI Mar-zuki Alie. Ia mengaku sejak ditetap-kan menjadi UU tahun 2011 lalu, sudah memberikan pengawalan khusus. “Ini satu-satunya undang-undang yang pembahasannya saya pantau sampai pukul 4 pagi bersa-ma Pak Pramono Anung,” paparnya. Kepada RRI dan Parlementaria ia dengan lancar memaparkan lika liku kehadiran UU yang menjadi harapan besar rakyat Indonesia untuk mem-peroleh pelayanan kesehatan yang layak, sesuai amanat konstitusi. Berikut petikan wawancaranya;

Tujuan BPJS itu mulia ya? Tujuan-nya sangat mulia, ini berbasis ama-nat konstitusi sebagaimana dalam konstitusi amanatkan melindungi masyarakat, melalui berbagai ske-ma. BPJS ini ada dua pertama ke-sehatan, kedua ketenagakerjaan.

1 Januari 2014 mulai berlaku BPJS Kesehatan dan pertengahan 2015 masuk dengan BPJS Ketenagaraan.

Jadi bertahap ya? Nanti secara keseluruhan berlaku tahun 2019. Sekarang baru meng-cover separuh-nya. Kalau dulu Askes 16,4 juta jiwa, kemudian bertranformasi menjadi BPJS meningkat 121,6 juta jiwa pada 2014. Ini target warga masyara-kat yang akan dilayani oleh BPJS. Tentu dari jumlah kecil jadi besar, skala lokal menjadi skala nasional, banyak hambatan. Masa transisi ini perlu kesabaran kita semua. Perlu sinergi, sampaikan kekurangan dan BPJS kita harap segera memperbaiki kekurangan itu.

Sebelum BPJS, sudah ada pro-gram lain sebenarnya? Ini be-rangkat dari kepedulian kita pada masyarakat miskin tahun 2004. Setelah Presiden SBY terpilih mun-cul program Jamkesmas. Kepada masyarakat miskin diberikan jamin-

an pela yanan kesehatan, di daerah muncul Jamkesda, di Jakarta ada Kartu Jakarta Sehat. Tapi semua itu sifatnya lokal. Warga Jakarta mau berobat di Bandung pelayanan seperti KJS tidak diperolehnya lagi, begitu pula masyarakat daerah lain yang punya Jamkesda. Nah, BPJS berlaku nasio nal dan dibagi dalam berbagai kelompok, tapi satu pa-yung dan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagi masyarakat miskin keikutsertaannya diberi ban-tuan oleh negara, tahun 2014 ini misalnya 86,4 juta yang dibantu iu-rannya setara Rp.20 triliun.

Masyarakat dengan penghasil-an cukup? Mereka membayar iuran secara mandiri, seperti PNS, TNI, Polri dipotong gajinya 5 persen un-tuk 1 istri dan 2 anak. 2 persen di-potong yang bersangkutan 3 persen ditanggung negara. pegawai swasta ha nya 4,5 persen dengan rincian 1 per sen potong gaji, 3,5 persen dibayar oleh majikan tapi ada ba-

BPJS Harus Terus DiperbaikiWAWANCARA: MARZUKI ALIE

LAPORAN UTAMA


tasannya juga. Sedangkan masyara-kat umum wiraswasta masuk kate-gori tidak miskin, berpenghasilan cukup mere ka harus membayar iu-ran mandiri relatif tidak mahal han-ya Rp.25500 untuk Kelas III.

Pelayanan diseluruh Indone-sia ya? Iya dimana saja kalau sakit pelayanannya harus standar dan karena ini amanat UU maka sifatnya tetap. Sekarang dengan UU ini sia-papun pemerintahnya harus melan-jutkan. Kesehatan masyarakat bisa terjamin. BPJS lewat JKN-nya kita rancang melayani semua keluhan, kalau dulu misalnya terpisah paket layanan persalinan ada Jampersal, ada lagi Jamkesmas.

UU BPJS pro publik berarti? Ini lahir tahun 2011 lalu pembahasan yang luar biasa dari seluruh Fraksi di DPR. Saya bersama Pak Pramo-no Anung benar-benar mengawal proses lahirnya UU ini sampai pukul 4 pagi. Nggak ada UU yang kami kawal seperti ini. Jadi waktu itu me-masuki pembahasan hari terakhir, kalau tidak disahkan maka RUU ti-dak bisa lagi dibicarakan oleh DPR periode sekarang. Sementara wakil rakyat selanjutnya belum tentu pu-nya perhatian.

Ini ideal sekali tapi banyak lapor an ketidakpuasan dari ma-syarakat? Kita tentu paham sema-kin banyak yang dilayani dengan

jumlah besar maka akan terasa fasilitas kurang, baik itu puskesmas, rumah sakit. Nah ini yang harus di-perhatikan pemerintah misalnya pemerintah daerah sekarang ter-bantu de ngan BPJS, anggaran yang pernah disiapkan untuk Jamkesda mungkin bisa dialihkan kepada upa-ya membangun sarana prasarana rumah sakit, puskesmas, keterse-diaan dokter. Ini penting. Supaya pela yanan kesehatan jadi optimal, jangan seperti sekarang orang an-triannya panjang karena rumah sakitnya terbatas.

Ada pengaduan masyarakat yang sakit berlanjut tapi diberikan obat terbatas, jadi harus bolak-balik? Saya juga menerima penga-duan ini lewat sms dan saya sudah teruskan ke Bu Menteri Kesehatan. Jawaban menteri sudah dibuat surat edaran bahwa obat bisa diberikan untuk sebulan. Saya sering mene-rima laporan kasus tentang BPJS ini dan selalu saya teruskan ke menteri. Artinya BPJS ini terus diperbaiki, kekurangan terus disempurnakan yang penting Kemenkes, BPJS harus selalu mendengarkan keluhan ini dan segera respon menindaklanjuti.

Sering menerima sms penga-duan BPJS? Saya setiap sms selalu ditindaklanjuti, hp saya selalu dibuka sampai jam 11 bahkan 12 malam. Saya saat ini hampir tidak pernah ti-dur dibawah jam 12. Mudah-muda-han jabatan saya sebagai Ketua DPR segera berakhir dan saya bisa tidur

nyenyak lagi sebelum tengah malam.

Jadi DPR terus pantau BPJS ya? Iya saya terus memberikan perhatian pada UU ini sejak dibahas dan disah-kan tahun 2011 lalu. Kita juga terus memantau pemerintah melakukan persiapan dan pelaksanaan Januari lalu. Masih banyak kekurangan me-mang, itu perlu kesabaran kita. Ini layanan untuk seluruh rakyat Indo-nesia hampir 250 juta jiwa.

Bagaimana dengan rencana laya nan berobat khusus bagi pe-jabat sampai ke luar negeri? Itu tidak benar, saya sendiri bersikap biar kita rasakan seperti rakyat, ti-dak ada pelayanan khusus seperti pe ngobatan ke luar negeri bagi pe-jabat termasuk anggota DPR.

Ada himbauan khusus kepada masyarakat? Ini masa transisi baru berjalan 3 bulan. Perlu waktu untuk memperbaiki sejumlah kekura ng an, masih perlu waktu 4 sampai 5 tahun baru semua bisa settle, asal semua bekerja. Rakyat kita ini tidak hanya di Jakarta, ada dimana-mana, di desa dengan fasilitas tidak memadai. Kita di DPR sudah menyiapkan UU dan selanjutnya kita awasi, mana yang tidak bagus kita sampaikan kepada menteri, BPJS. Kepada masyarakat setiap menghadapi masalah segera laporkan, sampaikan kepada call centre BPJS, bisa juga sampaikan ke saya, ke DPR. Ada kelemahan, lapor-kan, jelaskan. Ini harus terus diper-baiki. (iky) Foto: Doc. Parle.

Ini lahir tahun 2011 lalu pembahasan yang luar biasa dari seluruh Fraksi di DPR. Saya bersama Pak Pramono Anung benarbenar mengawal proses lahirnya UU ini sampai pukul 4 pagi. Nggak ada UU yang kami kawal seperti ini.


Kesibukan Dirut Badan Penyelenggara Jami-nan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dr Fahmi Idris meningkat pesat sejak 1 Januari 2014 lalu. Ia harus mengawal ketat sejumlah program yang merupakan amanat UU no.24/2011

tentang BPJS yang diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat terutama warga bangsa yang masuk kategori miskin. Ditengah kesibukannya mantan Ketua IDI ini masih meluangkan waktu menerima Parle untuk menjelaskan sejumlah hal tentang dinamika BPJS terkini. Berikut petikan wawancaranya;

Bagaimana perkembangan pendataan anggota BPJS sejauh ini? Sampai dengan Februari 2014, jum-lah peserta BPJS Kesehatan 118.645.043 jiwa. Untuk tahun 2014 target kepesertaan adalah 121,6 juta jiwa, sementara sampai dengan triwulan 1 tahun 2014 jum-lah kepesertaan sudah mencapai 118 juta jiwa. Jadi perkembangannya cukup baik, supaya lebih mudah ini ada data yang lebih rinci (lihat tabel hal 12-red).

Ada laporan pendataan terhambat karena data base dari Jamkesmas, KJS dan JPK Jamsostek tidak sepenuhnya diberikan. Apa benar? Untuk Kepeserta-an Jamkesmas dan KJS sudah langsung terintegrasi de-ngan BPJS Kesehatan, mengingat Kepesertaan Jamkes-mas dan KJS sebelumnya sudah terdapat di master file BPJS Kesehatan. Untuk kepesertaan JPK Jamsostek, data diberikan secara bertahap sejak September 2013 dan telah selesai pada 6 Januari 2014.

Seharusnya peserta Jamkesmas, Askes, KJS, JPK otomotis jadi peserta BPJS ya? Sesuai dengan UU BPJS No. 24 tahun 2011 peserta Askes Sosial, Jamkesmas dan Jamsostek sudah langsung terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk Jamkesda seperti KJS paling lambat 2016 wajib terinegrasi dengan BPJS Kesehatan.

Bagaimana minat peserta mandiri BPJS? Minat ma-syarakat untuk menjadi peserta Mandiri cukup tinggi, dengan rata-rata pendaftar seharinya lebih dari 9000 orang per hari. Hingga 18 Maret 2014 sudah 1.149.193 orang telah terdaftar sebagai peserta mandiri.

Sejumlah pihak mencermati, pihak rumah sakit enggan menerima BPJS karena tagihan Jamkesmas belum diselesaikan? Tagihan Jamkesmas tahun 2013 bukan tanggungjawab BPJS Kesehatan, karena Jamkes-mas tahun 2013 dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan, bukan BPJS Kesehatan.

Anggaran BPJS sejauh ini bagaimana? Sampai saat ini, Pemerintah telah menganggarkan 19,3 Triliun un-tuk premi peserta BPJS Kesehatan dari sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI merupakan peserta miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh Kementerian Kese-hatan kepada BPJS Kesehatan, sejumlah 86,4 juta jiwa dengan premi RP 19.225 per jiwa/per bulan.

Sebagian Besar Pendukung BPJS

adalah Rumah Sakit Swasta

WAWANCARA: DIREKTUR UTAMA BPJS DR. FAHMI IDRIS

LAPORAN UTAMA


Kenapa banyak peserta Askes mengeluh, layanan BPJS berkurang dari segi perawatan maupun obat yang diberikan? Di dua minggu pertama implemen-tasi JKN, terdapat evaluasi khususnya tentang pelaya-nan obat, diantaranya Pasien dengan penyakit kronis tidak dapat memperoleh obat untuk kebutuhan 30 hari, Pasien tidak diberikan pelayanan Obat kemoterapi dan obat hemophilia karena terdapat perubahan pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang meng-gunakan tarif paket INA CBGs. Menyikapi hal tersebut BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak ting-gal diam. Untuk mengatasi permasalahan pelayanan obat di Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan. Dengan bergerak cepat, pada tanggal 15 Januari 2014, BPJS Kesehatan mendorong disahkannya SE Menkes No-mor HK/Menkes/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan dan SE Menkes Nomor HK/Menkes/32/I/2014 tentang pelaksanaan pelayanan kese-hatan bagi peserta BPJS Kesehatan pada Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Terhadap hal ini, BPJS Ke-sehatan pun telah menerbitan SE Direktur Pelayanan Nomor 32 Tahun 2014 dan Nomor 38 Tahun 2013 se-bagai penjelasan petunjuk teknis ada kedua SE Menkes tersebut. Jadi dapat dinyatakan masalah pelayanan obat ini dapat diselesaikan dengan segera.

BPJS mengelola dana ratusan triliun, bagaimana soal transparansi? Dana kelolaan BPJS Kesehatan dipre-diksi tidak mencapai ratusan trilliun pada tahun 2014. Namun kebutuhan likiuiditas BPJS Kesehatan juga cukup tinggi, mengingat biaya pelayanan kesehatan yang juga cukup tinggi sehingga tidak akan dana dengan jumlah yang signifikan yang tersimpan di BPJS Kesehatan dalam waktu yang cukup lama, karena BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran ke faskes primer (kapitasi) dan klaim ke faskes lanjutan (RS dengan INA CBGs).

Kiritikan lain BPJS tidak bisa dipailitkan, ini dini-lai tidak ideal untuk kriteria perusahaan terbuka. Bagaimana? BPJS Kesehatan bukan merupakan peru-sahaan, tetapi Badan Hukum Publik yang menurut UU tidak dapat dipailitkan.

Bagaimana BPJS membangun relasi ada seorang dokter keluarga membawa oleh-oleh sekotak kurma ke kantor BPJS tapi ditolak, memang ketat ya? Pega-wai BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas dan pe-kerjaan sehari-hari berlandaskan pada kode etik pega-wai BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

Bagaimana partisipasi Rumah Sakit Swasta sejauh ini? Hingga saat ini, terdapat 919 Rumah Sakit Swasta di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kese-hatan. RS Swasta yang bekerja sama jadi lebih banyak dibandingkan RS Pemerintah. Dari 1.750 RS atau fasili-tas pelayanan kesehatan rujukan yang tercatat beker-jasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya lebih dari sepa-ruh RS yang bekerja sama adalah RS Swasta

BPJS disebut lembaga asuransi terbesar di dunia ya? BPJS Kesehatan merupakan lembaga asuransi so-sial dengan jumlah peserta terbesar saat ini 118 juta jiwa, yang secara bertahap sampai dengan tahun 2019 menuju cakupan peserta seluruh rakyat Indonesia.

Ada perbandingan dengan negara lain? Negara Asia yang sudah memiliki jaminan kesehatan sosial adalah Filipina, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan. (iky) Foto: Doc. Parle.

Hingga saat ini, terdapat 919 Rumah Sakit Swasta di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. RS Swasta yang bekerja sama jadi lebih banyak dibandingkan RS Pemerintah. Dari 1.750 RS atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang tercatat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya lebih dari separuh RS yang bekerja sama adalah RS Swasta.


Ibarat bayi yang baru lahir, usia 3 bu-lan belum cukup untuk menuntut keber-hasilan. BPJS adalah program asuransi yang bisa jadi terbesar di dunia yang tentu perlu masa transisi sebelum ke-mudian unjuk gigi.

“BPJS ini kan usianya baru 3 bulan, ibarat bayi giginya belum kelihatan haha-ha…,” katanya dengan nada guyon saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia terkadang gemas juga melihat ko-mentar pengamat yang cendrung terla-lu gampang menyalahkan. Sebagai PNS yang pernah bertugas di Lampung ia mengaku paham bagaimana tantangan di lapangan.

Ditengah sejumlah kek urangan, bapak dua anak ini meminta BPJS benar-benar memberi perhatian serius pada pasien kronis yang memerlukan obat

jangka panjang. Bagaimanapun caranya solusi s e g e r a p e r l u ada.

“ K h u s u s pasien kronis harus dibantulah, masa perlu obat sebulan hanya dikasi seming-gu,” tandasnya. (iky) Foto: Doc. Parle.

B a g i D e w i A n g g r a y n i mahasiswa In-donesia y a ng sedang mengi-k ut i Prog ram S3 di Univer-sitas Nasional Malaysia, BPJS

dengan JSN-nya adalah program bagus yang memang pro rakyat banyak. Per-tanyaan mendasarnya apakah niat baik pelayanan kesehatan yang merata bagi rakyat itu bisa diwujudkan ditengah sistem layanan publik yang masih di-warnai korupsi.

Ia mengaku pernah mengalami pen-galaman pahit menghadapi rumitnya memperoleh layanan kesehatan bagi anaknya yang sakit keras sementara kondisi ekonomi keluarga sedang tidak stabil. Baginya saat itu adalah kondisi darurat, panas anaknya sangat tinggi.

Tetapi layanan dibagian pendaftar jauh dari harapan. Lamban, proses adminis-trasi yang rumit dan harus bawa uang.

“Bagi saya ini adalah birokrasi yang rumit karena budaya koruptif yang telah mengakar. Jadi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah,” katanya kepada Parle beberapa waktu lalu. Megister Ko-munikasi dari IPB ini meyakini selama perilaku koruptif masih ada, program sebaik apapun sulit meraih hasil optimal.

Ada pengalaman menarik yang di-perolehnya saat belajar di Malaysia. Ia pernah mengalami kecelakaan terjatuh dari tangga yang mengakibatkan kak-inya patah dan sejumlah cidera lain. Ke-tika diantar ke rumah sakit terdekat, ia mengaku sangat cemas.

“Saya ingat pengalaman masa lalu tetapi disana ternyata berbeda. Petu-gas pendaftaran sangat ramah, petugas

medis juga cepat tanggap. Saya cermati seluruh pelayanan yang diberikan sama kepada pasien lain,” tuturnya.

Ia kaget dan terharu ketika hanya dengan menunjukkan kartu mahasiswa seluruh layanan terbaik diperolehnya dan tanpa keluar biaya sedikitpun. “Pulangnya saya pun dipinjami kursi roda yang berdasarkan estimasi dokter sampai 6 minggu kedepan. Saya terharu sekali, benar-benar pelayanan yang ma-nusiawi,” ujar dosen salah satu pergu-ruan tinggi di Batam ini.

Baginya program BPJS baru akan ber-hasil optimal melayani rakyat sesuai amanat konstitusi apabila budaya ko-ruptif yang melilit bangsa ini telah ter-kikis habis. “Ada hukum yang tegas di-jalankan, seperti kalau kursi roda yang saya pinjam tidak kembali dipastikan akan ada denda dan dijalankan tegas,” pungkas dia. (iky) Foto: Doc. Parle.

K e t i k a p e m e r i n t a h me n g u mu m-kan pember-l a k u a n BPJS awal tahun ini, banyak yang bertanya pro-gram apa lagi

nih? Soalnya ada program yang seperti-nya kurang lebih sama Jamkesmas ma-sih berjalan dan sudah mulai membaik.

“Ini program apa lagi. Setelah itu mun-

cul berita banyak antrian di rumah sakit dan di kantor BPJS. Baru setelah itu saya bersama teman-teman mulai aktif men-cari tahu, informasi tentang BPJS mulai mudah ditemukan di media,” ujar Marini yang bekerja di sebuah perusahaan di Kota Palu, Sulteng.

Menurutnya pemerintah dan BPJS per-lu lebih genjar melakukan sosialisasi, ka-lau perlu langsung turun ke masyarakat, pekerja. Penyaluran kartu juga harus di-lakukan dengan manajemen yang benar, tidak perlu antri sampai berjam-jam.

“Pelayanan rumah sakit juga masih sangat beragam, tidak merata di dae-rah,” lanjutnya. Ia mengusulkan agar pemerintah menggandeng rumah sakit swasta yang sebagian besar sudah me-miliki fasilitas memadai.

“Kalau anggarannya memadai dan te-pat waktu saya rasa pihak swasta mau mendukung kok. Masalahnya saya den-gar tagihan pihak swasta sering terlam-bat dibayar, ya nggak bisa jalan,” pung-kas dia. (iky) Foto: Doc. Parle.

Program Bagus Ditengah Sistem Yang Korup | Dewi Anggrayni, Mahasiswi

BPJS Belum ada ‘Gigi’-nya | Anggoro - PNS

Masih Perlu Sosialisasi | Marini - Karyawan

RAKYAT BICARA


Apa itu BPJS ?Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan.

Apa itu BPJS Kesehatan?Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Kapan BPJS Kesehatan mulai operasional?BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014

Apa itu Jaminan Kesehatan ?

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan?Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran

Ada berapa kelompok peserta BPJS Kesehatan ?Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu :


1. PBI jaminan kesehatan2. bukan PBI jaminan kesehatan

Apa yang dimaksud dengan PBI Jaminan Kesehatan?PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah

Siapa saja yang lain yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan ?Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu

Apa yang dimaksud dengan cacat total tetap dan siapa yang berwenang menetapkannya ?Cacat total tetap merupakan kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang.

Siapa saja peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan ?Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas:1. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya2. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya3. Bukan pekerja dan anggota keluarganya

Apa yang dimaksud dengan pekerja ?Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Apa yang dimaksud dengan pekerja penerima upah ?Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah

Siapa saja yang termasuk pekerja penerima upah ?Pekerja penerima upah terdiri atas:1. Pegawai negeri sipil2. Anggota TNI3. Anggota POLRI4. Pejabat negara5. Pegawai pemerintah non pegawai negeri6. Pegawai swasta dan7. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.

Apa yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah ?Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Siapa saja yang termasuk pekerja bukan penerima upah ?Pekerja bukan penerima upah terdiri atas:1. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri2. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima

upah.

Apa yang dimaksud dengan bukan pekerja?Bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu

membayar iuran Jaminan Kesehatan

Siapa saja yang termasuk bukan pekerja ?Yang termasuk kelompok bukan pekerja terdiri atas:1. Investor;2. Pemberi kerja;3. Penerima pensiun;4. Veteran;5. Perintis kemerdekaan6. Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja

penerima upah

Siapa saja yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil ?Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus, dan Staf Ahli.

Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja ?Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Siapa saja yang dimaksud dengan anggota keluarga ?Anggota keluarga yang dimaksud meliputi:1. Satu orang istri atau suami yang sah dari peserta2. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari

peserta, dengan kriteria: a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai

penghasilan sendiri dan b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum

berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Berapa jumlah peserta dan anggota keluarganya yang ditanggung ?Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang

Bagaimana bila jumlah peserta dan anggota keluarganya lebih dari 5 (lima) orang?Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan

Apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta BPJSKesehatan?Tidak boleh, karena kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.


Apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan?Ketika sakit dan harus berobat atau dirawat maka semua biaya yang timbul harus dibayar sendiri dan kemungkinan bisa sangat mahal diluar kemampuan kita

Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan?Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap.

Bagaimana pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan?Pentahapannya sebagai berikut:Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :1. PBI Jaminan Kesehatan

a. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di l ingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarga

b. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya

c. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya

d. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Ker ja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya

2. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

Siapa yang harus mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke BPJS Kesehatan?Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Siapa yang harus mendaftarkan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran dan bukan pekerja kepada BPJS Kesehatan?Setiap orang bukan pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Siapa yang harus mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan?Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Apa buktinya seseorang sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan?Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas tunggal.

Apa yang harus dilakukan peserta bila terjadi perubahan daftar susunan keluarganya?1. Peserta pekerja penerima upah wajib menyampaikan

perubahan daftar susunan keluarganya kepada pemberi kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi

perubahan data kepesertaan.2. Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan

dan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan data peserta.

3. Peserta pekerja bukan penerima upah wajib menyampaikan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan data kepesertaan.

Bagaimana jika terjadi perubahan status kepesertaan dari peserta PBI menjadi bukan peserta PBI atau sebaliknya?1. Perubahan status kepesertaan dari peserta PBI Jaminan

Kesehatan menjadi bukan peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama.

2. Perubahan status kepesertaan dari bukan peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud tidak mengakibatkan terputusnya manfaat jaminan kesehatan.

Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan?Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih menjadi peserta program jaminan kesehatan selama memenuhi kewajiban membayar iuran. Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan perubahan status kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan


menunjukkan identitas peserta

Apa yang dimaksud dengan iuran?Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan

Berapa besarnya iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja?Besarnya iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, yaitu :a. Sebesar Rp 25.000,00 per orang per bulan dengan manfaat

pelayanan di ruang perawatan kelas IIIb. Sebesar Rp 42.500,00 per orang per bulan dengan manfaat

pelayanan di ruang perawatan kelas IIc. Sebesar Rp 59.500,00 per orang per bulan dengan manfaat

pelayanan diruang perawatan kelas I

Berapa besar iuran tambahan yang harus dibayar oleh peserta pekerja bukan penerima upah yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) termasuk peserta?Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga tambahan dari peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dibayar oleh peserta sesuai peraturan yang akan ditetapkan kemudian.

Kapan iuran harus dibayar ?Pemberi kerja wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagaimana jika terlambat ?1. Keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan

sebagaimana dimaksud, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja

2. Dalam hal keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan disebabkan karena kesalahan pemberi kerja, maka pemberi kerja wajib membayar pelayanan kesehatan pekerjanya sebelum dilakukan pelunasan pembayaran iuran

oleh pemberi kerja.

Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja tanggal berapa membayar iuaran setiap bulannya ?Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai kapan ?Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta ?1. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran

jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta.2. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran

i u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d , B PJ S Ke s e h a t a n memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan/atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran.

3. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Apa yang dimaksud dengan manfaat ?Manfaat adalah faedah jaminan yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya.

Manfaat apa saja yang diperoleh oleh peserta dan keluarganya ?Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulan.

Apakah manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan besaran iuran ?Ya. Manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan

Bagaimana dengan Ambulan ?Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi apa saja ?Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan :1. Penyuluhan kesehatan perorangan2. Imunisasi dasar


3. Keluarga berencana dan skrining kesehatan

Meliputi apa saja penyuluhan kesehatan perorangan itu ?Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat

Apakah saja yang termasuk dalam pelayanan imunisasi dasar ?Pelayanan imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.

Apa saja yang dijamin untuk program Keluarga Berencana ?Pelayanan keluarga berencana yang dijamin meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

Bagaimana dengan manfaat skrining kesehatan ?Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri.

Meliputi apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin ?Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi:a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan

kesehatan non spesialistik mencakup:1) Administrasi pelayanan2) Pelayanan promotif dan preventif3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non

operatif 5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat

pertama, dan 8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup:1) Rawat jalan yang meliputi:

a) Administrasi pelayananb) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik

oleh dokter spesialis dan subspesialisc) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medisd) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakaie) Pelayanan alat kesehatan implantf) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan

indikasi medisg) Rehabilitasi medish) Pelayanan darahi) Pelayanan kedokteran forensikj) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2. Rawat inap yang meliputi:a) Perawatan inap non intensifb) Perawatan inap di ruang intensif.c) Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri.

Fasilitas kesehatan apa saja yang dapat diberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama?1. Rawat jalan tingkat pertama :

• Puskesmas atau yang setara;• Praktik dokter;• Praktik dokter gigi;• Klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas

kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI;dan• Rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.

2. Rawat inap tingkat pertama di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.

Bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang sudah ditanggung dalam program pemerintah ? Dalam hal pelayanan kesehatan lain yang telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin.

Bagaimana tata cara dan prosedur pelayanan kesehatan?1 Setiap peserta harus terdaftar pada satu fasilitas kesehatan

(faskes) tingkat pertama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

2. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali pada kondisi a. Berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama

tempat peserta terdaftar; atau b.Dalam keadaan kegawatdaruratan medis

3. Peserta dapat memilih untuk mutasi fasilitas kesehatan tingkat pertama selain fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih

4. Bila hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku.

Bagaimana prosedur Rawat Jalan Tingkat Lanjutan ?


1. Membawa identitas BPJS Kesehatan serta surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama

2. Melakukan pendaftaran ke RS dengan memperlihatkan identitas dan surat rujukan

3. Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP)

4. Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan

Bagaimana prosedur Rawat Inap Tingkat Lanjutan ?1. Peserta melakukan pendaftaran ke RS dengan membawa

identitas BPJS Kesehatan serta surat perintah rawat inap dari poli atau unit gawat darurat.

2. Peserta harus melengkapi persyaratan administrasi sebelum pasien pulang maksimal 3 X 24 jam hari kerja sejak masuk Rumah Sakit.

3. Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP)

4. Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan

5. Dalam hal peserta menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, maka peserta dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

6. Kenaikan kelas perawatan lebih tinggi daripada haknya atas keinginan sendiri dikecualikan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan.

Apakah BPJS juga menjamin alat bantu kesehatan ?Dalam hal diperlukan, peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan yang jenis dan plafon harganya ditetapkan oleh Menteri

Alat bantu kesehatan apa saja yang mendapat penggantian dari BPJS Kesehatan ?1. Kacamata, diberikan paling cepat 2 tahun sekali. Kelas 1 : sebesar Rp 300.000,- Kelas 2 : sebesar Rp 200.000,-

Kelas 3/PBI : sebesar Rp 150.000,-2. Protese gigi diberikan paling lambat 5 tahun sekali atas

indikasi medis maksimal Rp 1.000.000,-3. Protese alat gerak diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas

indikasi medis maksimal Rp 2.500.000,- (kaki palsu atau tangan palsu)

4. Alat bantu dengar diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis maksimal Rp 1.000.000,-

5. Korset tulang belakang diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis sebesar Rp 350.000,-

6. Collar neck diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas sekali atas indikasi medis sebesar Rp 150.000,-

7. Kruk, diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis sebesar Rp 350.000,-

Kelas perawatan berapa yang ditanggung ketika harus rawat inap ?1. Di ruang perawatan kelas III bagi:

a. Peserta PBI Jaminan Kesehatanb. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan

Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III

2. Di ruang Perawatan kelas II bagi:a. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai

Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya

b. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya

c. AnggotaPolri dan penerima pensiun AnggotaPolri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya

d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruangII beserta anggota keluarganya

e. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya

f. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II

3. Di ruang Perwatan kelas I bagi :a. Pejabat Negara dan anggota keluarganyab. Pegawai negeri sipil dan penerima pensiun pegawai

negeri sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya

c. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya

d. Anggota POLRI dan penerima pensiun Anggota POLRI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya

e. Pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dan anggota keluarganya

f. Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya

g. Peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin dengan 2 (dua) anak dan


anggota keluarganyah. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan

pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Pelayanan apa saja yang tidak dijamin ?1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur

sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan

yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat

3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

4. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik5. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (Memperoleh

Keturunan)6. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi)7. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat

dan/atau alcohol8. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri,

atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri9. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,

termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment/HTA)

10.Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai percobaan (eksperimen)

11.Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu12.Perbekalan kesehatan rumah tangga13.Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program

kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14.Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah

15.Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Bagaimana dengan pasien kecelakaan lalulintas ?BPJS Kesehatan membayar selisih biaya pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas yang telah dibayarkan oleh program

jaminan kecelakan lalu lintas sesuai dengan tarif yang diberlakukan BPJS Kesehatan

Bagaimana kalau peserta pindah kelas rawatan ke yang lebih tinggi ?Dalam hal peserta Jaminan Kesehatan menghendaki kelas perawatan yang lebih tinggi, selisih biaya menjadi beban peserta dan/atau asuransi swasta yang diikuti peserta.Ketentuan mengenai tata cara pembayaran selisih biaya sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri.

Apakah peserta jaminan kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan lainnya ?Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.

Pada peserta jaminan kesehatan yang mempunyai asuransi kesehatan tambahan ketika sakit dan harus dirawat siapa yang akan menjamin biayanya ?BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahandapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan

Apa yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan ?Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mana untuk pertama kali peserta terdaftar ?1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas

kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.

3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatantingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecualiberada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; ataudalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Bagaimana jika peserta butuh penanganan lanjutan ?Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Apakah peserta yang dirawat inap memperoleh obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan ?Fasilitas kesehatan wajib menjamin peserta yang dirawat inap mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.


Bagaimana bila fasilitas kesehatan rawat jalan tidak memiliki sarana penunjang ?Fasilitas kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan

Bagaimana dengan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta ?1. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta

jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud ditinjau dan disempurnakan paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Bagaimana dengan peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat ?1. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat

langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan.2. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas

kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Bagaimana bila belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan medis peserta ?Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi.

Kompensasi apa saja yang diberikan kepada peserta ? Kompensasi yang dimaksud berupa biaya transportasi bagi pasien, satu orang pendamping keluarga dan tenaga kesehatan sesuai indikasi medis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan ?Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.

Bagaimana dengan fasilitas kesehatan swasta ?Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.


Apakah semua fasilitas kesehatan wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan ?Fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Bagaimana bentuk kerjasama serta apa syaratnya ?Kerjasama sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis. Persyaratan kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Berapa besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan oleh BPJS ?Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Apakah sebagai peserta BPJS Kesehatan masih dikenai biaya tambahan dari fasilitas kesehatan?Tidak boleh dikenai biaya tambahan, kecuali peserta tidak mengikuti standar peraturan yang telah ditetapkan

Bagaimana dengan mutu pelayanan, efektifitas tindakan dan efisiensi biaya ?Pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

Meliputi apa saja kendali mutu yang dilakukan ?Penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta.Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan BPJS.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap kendali mutu dan

biaya dan apa saja yang dilakukan untuk itu ?Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk:1. Penilaian teknologi kesehatan (Health Technology

Assessment)2. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan manfaat jaminan

kesehatan3. Perhitungan standar tariff4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan

kesehatan.

Siapa saja yang dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi ?Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan Menteri berkordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Apa yang dimaksud dengan DJSN ?Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Bila peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kemana harus menyampaikan pengaduan ?Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang beker jasama dengan BPJS Kesehatan, peser ta dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan.

Bila tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS bagaimana ?Dalam hal peser ta dan/atau fasil itas kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan, dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani pengaduan ?Penyampaian pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikan.Penyampaian pengaduandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi sengketa antara peserta dengan fasilitas kesehatan, peserta dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan atauBPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan.Bagaimana penyelesaiannya ?Dalam hal tejadi sengketa antara para pihak seperti tersebut di atas diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa.Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sengketa diselesaikan dengan cara mediasi atau melalui pengadilan.Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melalui pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Foto: Doc. Parle.


Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan penga-wasan sehubungan dengan

terbitnya Keputusan Menteri Kehu-tanan terhadap perubahan perun-tukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo melaporkan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung tanggal 5 Maret 2014 lalu. Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menerima disposisi dari Pimpinan DPR RI Bidang Korinbang untuk

menindaklanjuti dan membahas lebih lanjut surat Menteri Kehutanan tentang Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang ‘berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ atau DPCLS dalam revisi RTRW Propinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Jambi, diproses sejak tahun 2007, kemudian melalui surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.558/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012.

2. Kepulauan Bangka Belitung, Proses telah dilakukan sejak

tahun 2009, dan melalui surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.596/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012.

3. Sulawesi Utara , proses RTRWP telah dimulai sejak tahun 2010, dan surat permohonan Menteri Kehut anan Nomor: S .36 0 /Menhut- I I /2013 baru masuk tanggal 17 Juni 2013, dan

4. Kalimantan Timur, Proses RTRWP telah dilakukan sejak tahun 2006 dan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.46

Selanjutnya kata Firman, Komisi IV DPR RI telah menindaklanjuti

PENGAWASAN

Komisi IV DPR menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ ( DPCLS) dalam revisi RTRWP Jambi 336 Ha, Kepulauan Bangka Belitung 4.452 Ha, Kalimantan Timur

73.731 Ha, dan Sulawesi Utara seluas 703 Ha.

KOMISI IV DPR SETUJUI PERUBAHAN PERUNTUKAN

KAWASAN HUTAN DI 4 PROPINSI


Mengingat konservasi hutan adalah hal yang sangat penting untuk dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang maka perubahan kawasan hutan harus memiliki alasan yang sangat kuat dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan

surat Menteri Kehutanan dengan m e m b e n t u k P a n i t i a K e r j a sehubungan dengan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP, melakukan RDP dengan Dirjen Planologi Kehutanan, untuk mendapatkan penjelasan teknis, melakukan RDP dengan Gubernur, Bupati/Walikota terkait, melakukan kunjungan spesifik ke lapangan untuk melihat langsung lokus-lokus perubahan kawasan hutan yang diusulkan.

Selain itu , melakukan RDP den-gan Dirjen Planologi Kehutanan, untuk pendalaman terakhir sebe-lum ditetapkan melalui rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, mela-porkan hasil kerja Panja ke Komisi IV DPR RI dan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan untuk mengambil keputusan atas surat dari Menteri Kehutanan tersebut.

Sebagai pengantar persetujuan Komisi IV, fraksi-fraksi menyampai-kan pandangannya, diantaranya Anak Agung Jelantik Sanjaya dari Partai Gerindra, mengatakan bah-wa pembangunan di daerah sa ngat dinamis yang dikatkan dengan dis-tribusi penduduk, pemukiman, pe-ningkatan aksifitas sosial maupun ekonomi masyarakat, serta mobili-tas pergerakan penduduk yang juga terkait dengan peningkatan jumlah penduduk pada akhirnya menuntut kebutuhan ruang.

Dampak dari pembangunan dae-rah yang sangat dinamis tersebut memerlukan penataan ruang yang telah melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Fraksi ini menyambut baik tersu-sunya RTRW Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur yang meru-pakan suatu upaya dalam rangka menyelaraskan ruang yang terse-dia dengan pembangunan daerrah yang dinamis, agar dapat menganti-sipasi perkembangan daerah terkait dengan pembangunan jangka pan-jang. Namun harus dicermati agar

RTRWP ini bukan merupakan sarana justifikasi dan legalisasi terhadap pelanggaran-pelanggaran RTRW yang terjadi dan direncanakan.

RTRW Provinsi yang diajukan harus dapat memenuhi prosedur dan persyarakatan yang ada sesuai kaidah hukum dan lingkungan, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan serta perkembangan pembangunan ke depan.

“Mengingat konservasi hutan adalah hal yang sangat penting

untuk dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang maka perubahan kawasan hutan harus memiliki alasan yang sangat kuat dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan,” papar Agung Jelantik.

Hb.Nabiel Almusawa, dari F-PKS,

menyampaikan bahwa permasala-han hutan di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup rumit, akar ma-salahnya terletak pada perbedaan RTRW yang disusun oleh Pemda berdasarkan UU No.24 Tahun 1992, dengan kawasan hutan yang ditun-juk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan amanat UU No.41 Tahun 1999.

Akibat penetapan RTRW oleh Pemda pada masa lalu berbeda dengan penunjukan atau penetapan kawasan hutan oleh Menter i Kehutanan tersebut, banyak izin lokasi atau pemberian titel hak untuk kepentingan non-kehutanan yang

berdasarkan RTRW berada di luar kawasan hutan, tetap berdasarkan penunjukan oleh Menteri Kehutanan berada di dalam kawasan hutan, bahkan tumpang tindih dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu (IUPPHHK) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.

PENGAWASAN


Untuk itulah diperlukan sinkro-nisasi antara Peta Penunjukan Ka-wasan Hutan dan Peta RTRWP me-lalui review kawasan hutan. Proses perubahan kawasan hutan serta tata cara pemberian persetujuan sunstansi kehutanan dalam rangka RTRWP juga harus melalui proses yang panjang dan melibatkan ban-yak pihak.

Beberapa Catatan

Fraksi PKS dengan berbagai p e r t i m b a n g a n m e m b e r i k a n persetujuan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS di keempat provinsi tersebut. Namun Persetujuan PKS disertai beberapa catatan, yaitu:

Pertama, dalam pengelolaan tata ruang ke depan, Pemda jangan hanya mempertimbangkan kepent-ingan segelintir masyarakat pemi-lik modal melainkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas sebagaimana am-anat Pasal 33 UUD 1945.

Kedua, dalam pengelolaan tata ruang kedepan Pemda benar-benar menjaga kelestarian kawasan hutan yang ada sehingga dapat terhindar dari banjir dan longsor di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau.

Ketiga, dalam pengelolaan tata ru-ang ke depan Pemda berpartisipasi aktif dalam melindungi dan men-jamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU Nomor 2009 tentang Perlindungan Lahan Perta-nian Pangan Berkelanjutan dan Per-aturan Pemerintah pendukungnya, tidak tergoda untuk mengalihfung-sikan tanah pertanian menjadi non-pertanian.

Anggota Komisi IV Tetty Kadi Ba-wono dari Fraksi Partai Golongan Karya, meminta kepada Pemerin-tah agar perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilak-sanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan peningkatan ke-sejahteraan masyarakat, termasuk

untuk kebutuhan pengembangan jalan, transportasi, dan pemukiman rakyat.

“F-PG memandang, persetujuan ini tidak serta merta meniadakan pelanggaran pidana yang mungkin telah terjadi di kawasan tersebut, sebelum dikeluarkannya persetu-juan ini,” tandas Tetty Kadi.

Dalam laporannya Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo men-gatakan, di Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah ara-han kebijakan dan strategi peman-faatan ruang/wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional merupakan pedo-man untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasiona. Selain itu,RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan


keterpaduan, keterkaitan dan kes-eimbangan perkembangan antar-wilayah provinsi, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, pena-taan ruang kawasan strategis nasi-onal, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

RTRW tidak terlepas dari penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, peman-faatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW harus menjadi acuan hukum terhadap se-luruh kegiatan pembangunan dae-rah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mau-pun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. RTRW juga dijadikan pedo-man pokok dalam menyusun peren-canakan pembangunan daerah.

Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga telah memberikan ke-wenangan semakin besar kepada Pemerintah Daerah dalam penye-lenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan ket-erpaduan antar daerah dan antara

pusat dan daerah agar tidak menim-bulkan kesenjangan antar daerah.

Ditegaskan pula, permasalahan infrastruktur dalam pengemban-gan wilayah dan perkotaan meru-pakan masalah yang kerap terjadi, terkait usaha pengembangan tata ruang yang tidak terkendali. Proses revisi Tata Ruang Wilayah menjadi strategis dan sangat penting untuk mendukung percepatan pembangu-nan di daerah, hingga saat ini masih banyak sektor pembangunan di dae-

rah yang terhambat akibat belum di-setujuinya proses alih fungsi lahan sebagaimana yang diatur dalam ke-tentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Kehu-tanan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 19 menyebutkan bahwa perubahan pe-runtukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Perubahan peruntukan ka-wasan hutan yang berdampak pent-ing dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk itu sambung Firman, RTRW dapat memperlancar proses pem-bangunan dan memberikan status hukum yang jelas bagi seluruh ma-syarakat dan pemerintah daerah, untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. (As) Foto: Andri, Rizka/Parle?Iw.

RTRW harus menjadi acuan hukum terhadap seluruh kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.


PENGAWASAN

Lembaga survei kian berperan penting untuk memetakan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu di Indonesia.

Lembaga itu diharapkan lebih profesional dan independen dari kepentingan politik sehingga dapat memperkuat proses konsolidasi

demokrasi.

Pelaksanaan Pemilihan Umum berlangsung kurang dari satu bulan lagi. Mendekati

Pemilu, banyak bermunculan lem-baga survei yang mempublika-sikan hasil rilisnya. Hingga awal pekan Maret 2014, Komisi Pemili-han Umum (KPU) telah menerima pendaftaran 32 lembaga survei un-tuk pemilu 2014.

Akhir-akhir ini masyarakat sering disuguhkan hasil dari lembaga sur-vei yang berbeda-beda, entah itu survei mengenai siapakah yang la-

yak menjadi Presiden, Kepala Dae-rah dan lain sebagainya.

Bukan rahasia umum lagi, seka-rang makin banyak lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya atas pesanan sponsor, itulah yang akhirnya masyarakat mempertan-yakan kredibilitas lembaga survei.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, lembaga survei itu harus jelas, dan harus dibedakan, apakah lembaga survei atau konsultan politik. Lem-

JANGAN ASAL PERCAYA HASIL SURVEI


baga survei dan konsultan politik harus dipisahkan secara tegas. Bah-kan, termasuk sumber pendanaan-nya.

“Lembaga survei itu yang pen-ting jelas darimana sumber penda-naannya. Kalau dapat dana dari A, berarti dia harus menyebutkan dari A. Artinya, jika memang dia berasal dari dana sendiri, ya disebutkan sep-erti itu. Jangan sampai soal sumber dana itu dari A, atau dari sebuah ke-lompok, kemudian hasil surveinya dianggap sebagai data publik,” jelas Hakam, saat ditemui beberapa wak-tu lalu di Ruang Rapat Komisi II.

Menurutnya, jika lembaga survei itu disponsori oleh suatu partai poli-tik atau kelompok, maka data itu akan tidak menjadi objektif jika diri-lis ke publik. Karena lembaga survei itu pasti akan memihak kepada yang mensponsori.

“Jika sebuah lembaga survei dibi-ayai, katakanlah parpol A, maka dia akan memihak kepada parpol terse-but. Sangat otomatis seperti itu. Beberapa parpol telah melakukan itu, tapi itu sebatas hanya untuk ke-butuhan internal. Untuk kebutuhan

pemetaan. Makanya, jika hasil sur-vei itu dirilis kepada publik, harus jelas, dananya darimana. Sehingga pemilih juga tahu, kalau survei itu berasal dari partai A, dan hanya un-tuk kebutuhan partai tersebut,” jelas Politisi PAN ini.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini khawatir jika hasil survei yang seha-rusnya untuk kebutuhan internal, diumumkan kepada publik, dapat mempengaruhi masyarakat. Sehing-ga, perlu ditegaskan soal kebutuhan survei itu.

“Yang terjadi, dananya tidak dise-butkan dari mana, tapi datanya dirilis menjadi seperti data publik, sehingga bisa mempengaruhi opini masyarakat terhadap hasil survei itu, karena dianggap survei itu tidak terkait dengan sponsor atau pe-nyandang dana pihak tertentu. Bisa saja hasil survei itu untuk memikat pemilih, tapi jika disebutkan spon-sornya, maka akan menjadi jelas. Kalau tidak disebutkan, kan ini yang kacau, niatnya untuk kepentingan partai, tapi dianggap mewakili pub-lik, padahal kan tidak. Ini yang harus di-clear-kan,” jelas Hakam.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya data survei. Harus ada kejelasan sampel, cakupan wilayah, termasuk pelaksanaan survei.

“Hal penting lainnya, soal sampel, cakupan wilayah, kapan, dan siapa sumber pendanaannya ini harus

jelas. Ini kan tidak bisa dilakukan di daerah basis terkuat partai tersebut jika ingin di-publish kepada umum,” jelas Hakam.

Sementara itu, Anggota Komisi II Herman Kadir menjelaskan selama

ini tidak ada aturan soal pembentuk-an lembaga survei. Bahkan, dikha-watirkan kredibilitas lembaga survei itu pun masih dipertanyakan.

“Soal lembaga survei ini kan tidak ada aturannya. Lembaga survei itu ya seperti lembaga swadaya ma-syarakat, yang mungkin ada tujuan-nya hanya untuk mencari uang. Memang dia tunduk pada Undang-undang LSM, tapi tidak pada UU Yayasan, bebas saja. Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, harus mengatur tentang lembaga survei ini,” kata Herman.

Untuk itu, ia mendesak Komisi II DPR untuk segera membentuk per-aturan perundangan untuk lembaga survei ini. Karena tidak ada payung hukumnya, seolah-olah lembaga survei ini bertindak secara bebas.

“Komisi II harus segera membuat peraturan perundangan yang men-gatur tentang lembaga survei ini, supaya aturan mainnya jelas. Kalau tidak diatur, ya seperti sekarang ini, bebas-bebas aja. Ini kan karena ti-dak ada payung hukumnya. Saya sudah cek, belum ada perangkat hu-

Lembaga survei dapat menjadikan propaganda terhadap publik, ini tidak dapat dibenarkan. Pesan saya, jangan percaya hasil survei.

PENGAWASAN


kum yang mengatur lembaga survei ini. Jadi, kalau ada aturannya kan dia tidak semena-mena dalam melaku-kan dan mem-publish survei,” jelas Politisi asal Dapil Jambi ini.

Politisi PAN ini menilai, memang ada lembaga survei yang objektif, namun di sisi lain ada pula yang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, lembaga survei pun memihak kepada salah satu ke-lompok.

“Ada lembaga survei yang ob-jektif, dalam artian dia memang melakukan survei secara indepen-den, tidak dibayar oleh pihak mana-pun. Ada juga lembaga yang didanai oleh partai atau kelompok tertentu, sehingga dia berpihak kepada partai tersebut. Itu mengakibatkan tidak objektif lagi. Akibatnya, lembaga survei tersebut melakukan kekeliru-an dan tidak dapat diandalkan untuk melakukan survei yang independen dan objektif,” nilai Herman.

Ia melihat, lembaga survei ha-

rus objektif dan independen, tidak pro kepada siapa yang mendanai. Senada dengan Hakam, ia khawatir hasil survei yang seharusnya untuk kepentingan internal, malah di-pub-lish kepada masyarakat, mengaki-batkan propaganda di masyarakat. Efek lainnya, masyarakat merasa “dibodohi” oleh hasil survei.

“Lembaga survei dapat menjadi-kan propaganda terhadap publik, ini tidak dapat dibenarkan. Pesan saya, jangan percaya hasil sur-vei. Dalam hal ini, calon legislatif atau calon pimpinan daerah harus bekerja keras. Masyarakat bisa saja terpengaruh oleh hasil survei, tapi pers juga punya peran penting di sini. Ada partai baru, hasil surveinya tinggi. Tapi coba dilihat lembaga surveinya, itu punya siapa,” tegas Herman.

Pendapat serupa dikatakan oleh anggota Komisi II dari Fraksi PDI Per-juangan Eddy Mihati, menurutnya lembaga survei yang ada sekarang ini sarat dengan kepentingan-ke-

pentingan tertentu.

“Lembaga survei banyak didukung oleh pihak-pihak yang berkepentin-gan, nah kemudian ini yang menye-babkan hasil yang didapat berbeda-beda, dan menurut saya memang akan sulit jika akan memperoleh ha-sil yang mencerminkan suatu kondi-si yang sebenarnya” tegas Eddy.

Ia mencontohkan, metode sur-vei dalam pemilihan sample sudah jelas ada, kemudian tinggal mana yang dipilih, “Ketika memilih sam-pel itulah, yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan, misalnya saya dari Fraksi PDI Perjuangan sampel yang akan saya pilih itu kantong-kantong dari PDI Perjuangan, nah itukan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya, seharusnya tidak boleh begitu, tapi ternyata itu dilakukan oleh lembaga-lembaga survei,” tegas Eddy mengakhiri pem-bicaraan dengan Parlementaria.

Berkaca dari banyaknya lembaga survei yang merilis hasil risetnya, terlebih lagi menjelang Pemilu 2014, lembaga survei diminta un-tuk bisa menjaga independensi dan keprofesionalannya.

Sebagai lembaga independen, tentunya lembaga survei harus dapat dipercaya, dan survei yang di-lakukannya pun harus dengan prin-sip independen, akurat dan kehati-hatian.

Kita tentunya tidak ingin lembaga survei di negeri ini dianggap tidak profesional. Lembaga survei jan-gan sampai menjadi lembaga survei partisan. Jika hal itu terjadi malah hanya akan menimbulkan ketidak-percayaan atau keraguan publik.

Pada intinya semua berharap agar lembaga survei wajib jujur dalam menyampaikan hasil survei, tidak ada kecenderungan terhadap pen-donor dan sponsornya, dan di atas segalanya, lembaga survei harus benar-benar memegang teguh prin-sip independen, akurat, dan kehati-hatian. (sf/nt) Foto: Iwan Armanias/Parle.


ANGGARAN

Setelah melalui proses pembicaraan, pemba-hasan dan penyusunan sejak 20 Januari 2014 lalu, akhirnya Senin, (3/3) Komisi VIII DPR RI ber-

hasil mendesak Kementerian Agama untuk menurun-kan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Jika pada tahun sebelumnya BPIH 1434 H/2013 M sebesar 3.527 dolar Amerika, atau sebesar 33.859.200 rupiah dengan asumsi 1 USD sebesar 9.600 rupiah, maka di tahun ini Komisi VIII bersama Kementerian Agama sepakat untuk menetapkan biaya BPIH 1435 H/2014 M menjadi sebesar 3.219 dolar Amerika atau sebesar 33.799.500 rupiah dengan asumsi 1 USD sebesar 10.500 rupiah. Dengan demikian terjadi penurunan BPIH sebesar 308 Dolar Amerika atau sebesar 59.700 rupiah dari tahun sebelumnya.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah penurunan tersebut terjadi setelah Komisi VIII bersama Menteri Agama RI menyetujui pembahasan Panja BPIH yang menaikan Indirect cost BPIH Tahun 1435 H/2014 M sebesar 590.61 Miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Seperti diketahui pada tahun 2013 lalu Indirect cost

yang ditetapkan adalah sebesar 2.189 Triliun rupiah, sementara tahun ini sebesar 2.779 Triliun rupiah.

Hal tersebut dialokasikan untuk membiayai pelayanan jemaah di Arab Saudi dan dalam negeri, biaya operasional haji Arab Saudi dan Dalam Negeri, serta safe guarding atau contingency. Safe guarding atau contingency sebesar 104.2 Miliar yang dialokasikan sebagai cadangan resiko nilai tukar rupiah, perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi, dan resiko biaya penerbangan.

NO URAIAN 2014 2013 SELISIHA BIAYA LANGSUNG Rp 1,893,731,229,696 Rp 1,263,630,756,400 Rp 630,100,473,296

B BIAYA PELAYANAN JEMAAH :

1. Di Arab Saudi2. Di Dalam Negeri

Rp 316,431,638,457Rp 185,760,762,134

Rp 264,436,872,592 Rp 161,553,679,977

Rp 51,994,765,865Rp 24,207,082,157

C BIAYA OPERASIONAL HAJI:

1. Di Arab Saudi2. Di Dalam Negeri

Rp 123,615,928,258Rp 155,939,426,461

Rp 114,284,175,573Rp 123,097,987,735

Rp 9,331,752,685Rp 32,841,438,726

D SAFEGUARDING/CONTIGENCY Rp 104,244,369,550 Rp 262,100,670,916 Rp 157,856,301,366

TOTAL Rp 2,779,723,354,556 Rp 2,189,104,143,193 Rp 590,619,211,363

ANGGARAN INDIRECT COST NAIK, BIAYA HAJI TURUN

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah.


“Penurunan ini dilakukan dengan memanfaatkan dana optimalisasi yang berasal dari dana hasil pengelolaan setoran awal calon jemaah haji. Sehingga meski beberapa item komponen BPIH tahun 2014 mengalami kenaikan, namun biaya yang dibebankan kepada calon jemaah haji bisa turun,”jelas Ida saat penandatanganan kesepakatan besaran Komponen BPIH Tahun 1435H/2014 M, Senin (3/3).

Hal ini sekaligus membantah bahwa subsidi untuk BPIH 2014 menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional), melainkan dengan menggunakan dana jamaah itu sendiri yang disimpan, dan dikembalikan untuk kepentingan jamaah itu sendiri yaitu untuk membiayai direct cost jamaah.

Adapun BPIH 2014 sebesar 33.799.500 rupiah tersebut dialokasikan untuk membayar beberapa komponen direct cost seperti tiket, pesawat, airport tax, pemondokan mekkah dan living cost atau living allowance selama di tanah suci.

NO Komponen 2014Rp 10.500

2013Rp.9.600

Selisih

ABCD

Tiket & Airport tax *)Pemondokan Makkah Riil rata-rata 2014Pemondokan Madinah rata-rata 2014 Living Allowance

USD 2,165.0USD 684.9USD -USD 405.0

USD 2,163.0USD 804.8USD 154.6USD 405.0

USD 2.0USD (156.0)USD (154.6)USD -

Jumlah Pembulatan

USD 3,218.9USD 3,219

USD 3,527.4USD 3,527

USD (308.5)USD (308.0)

Jumlah Rp 3,799,500 Rp 33,859,200 Rp (59,700.00)

*)Harga tiket rata-rata sudah termasuk surcharge landing Madinah Sebesar USD.50,- (Medan, Batam, Jakarta, Surabaya) dan Airport tax Arab Saudi sebesar USD.14,-

Selain itu menurut Ida, jika sebelumnya jamaah haji membayar sendiri DAM, namun tahun 2014 dengan menggunakan dana optimalisasi setoran awal jemaah haji, pemerintah akan membayarkan DAM jemaah haji Indonesia.

“Hal tersebut mengingat rata-rata jamaah haji kita

adalah haji Tamattu yang harus membayar DAM. Dengan dana optimalisasi dari setoran awal tersebut sekarang jamaah tidak perlu lagi membayar,”papar Ida Fauziyah.

Adapun komponen DAM Haji Tammattu yang disepakati adalah sebesar lebih dari 206.6 miliar, dimana masing-masing jemaah mendapat 475 riyal. Sedangkan pengelolaannya diserahkan secara kolektif kepada Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementerian Agama RI.

Ida memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan syariat islam. Kalau dulu banyak sekali yang sudah bayar tapi tidak tersalurkan, nah sekarang dengan dikelola secara profesional dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dimana daging penyembelihan DAM akan dibawa ke Indonesia untuk disalurkan ke masyarakat Indonesia. Diakuinya, pembayaran DAM ini tidak hanya semata untuk menggugurkan atau menunaikan kewajiban jamaah haji saja. Ia menyadari bahwa dari sisi pemerintah Indonesia tetap juga ada nilai ekonomi dibalik nilai sosial tersebut.

Dengan penurunan BPIH dari tahun sebelumnya tersebut, Ida berharap penurunan ini tidak equivalen dengan penurunan kualitas pelayanan. Dengan kata lain kualitas pelayanan tetap harus diutamakan. Bahkan pihaknya malah mendesak Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah dan memperbaiki kekurangan pelayanan terhadap Jemaah haji, baik yang terkait dengan dokumen, pemondokan, catering, transportasi dan lain sebagainya.

Ditambahkan Ida, bahwa bagi jamaah haji lunas tunda tahun 1435 H ini akan mendapatkan selisih BPIH sesuai embarkasi masing-masing yang bersumber dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Selain menyetujui besaran BPIH Tahun 2014, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengusulkan ke KBSA (Kedutuaan Besar Saudi Arabia) agar ordinary pasport bagi Jemaah haji Indonesia dapat menggunakan paspor yang 24 halaman yang dari sisi biaya lebih murah dari paspor yang 48 halaman. Meski demikian, bagi para jemaah yang telah memiliki paspor 48 halaman juga masih tetap dapat menggunakannya untuk ke tanah suci.

Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kemenag untuk segera memberikan data Jemaah haji kepada imigrasi lebih awal, meningkatkan pemanfaatan SISKOHAT generasi ke dua untuk memperbaiki kualitas pelayanan dalam rangka mendukung e-hajj. Mengupayakan untuk melakukan kontrak penerbangan dan sewa pemondokan dalam jangka waktu yang panjang, dengan catatan pembayaran setiap tahun. (Ayu) Foto: Iwan Armanias, Andri/Parle

ANGGARAN


Tenaga panas bumi diang-gap sebagai sumber energi terbarukan karena ekstraksi

panasnya jauh lebih kecil diban-dingkan dengan muatan panas bumi. Seperti kita ketahui, eksplora-si dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit energi listrik tergolong minim di Indonesia, untuk meng-hasilkan energi listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya membutuhkan area selu as antara

0,4 - 3 hektar. Sedangkan pembang-kit listrik tenaga uap lainnya mem-butuhkan area sekitar 7,7 hektar.

Cakupan area eksploitasi yang kecil, telah menjawab kecemasan sejumlah masyarakat mengenai dampak lingkungan dari eksploitasi panas bumi, terutama isu peneba-ngan hutan di daerah yang me-miliki potensi panas bumi. Karena besarnya potensi pada energi baru

dan terbarukan maka diperlukan UU yang mampu mengurangi ham-batan dalam mengembangkan potensi peningkatan energi panas bumi di Indonesia,

Ketua Pansus RUU Panas Bumi Nazarudin Kiemas mengatakan, UU revisi ini akan menggantikan UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas bumi. Dimana intinya, DPR bersama de-

ngan Pemerintah, berusaha untuk

Indonesia merupakan salah satu negara yang diberikan karunia sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di Indonesia, dari pulau-pulau besar yang ada, hanya pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas Bumi.

Tingkatkan PotensiPengembangan Energi Panas Bumi

LEGISLASI

Chevron Geothermal Indonesia (Darajat) Garut.


menghilangkan berbagai macam hambatan dalam meningkatkan en-ergi panas bumi yang berlimpah di Indonesia.

“Yang sangat krusial ada termi-nologi panas bumi termasuk rezim pertambangan ini bukan menam-bang mineral karena panas itu tidak tampak dan terlihat,” terang Nazaru-din kepada Parlementaria.

Ke depan, nantinya daerah akan diberikan peluang untuk mengem-bangkan panas bumi. Kendalanya, seluruh eksplorasi Geothermal hampir 99 persen berada dihutan lindung, konservas maupun hutan nasional dan itu terbentur dengan UU Kehutanan.

“Sekarang ini tinggal keinginan politik pemerintah padahal banyak potensinya di Indonesia seperti an-gin, tenaga air maupun surya. Untuk panas bumi masih 1.5 persen yang baru digalakkan,”tandasnya.

DPR, tambahnya, mengharap-kan panas bumi dapat mengurangi subsidi BBM kedepannya. “kita akui tahun 2019 nanti akan terjadi kri-sis listrik artinya pemerintah harus mempersiapkan kemungkinan krisis ini,” tambahnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Irvansyah yang juga anggota Pansus Panas Bumi mengharap-kan, pemerintah lebih serius dalam mengembangkan dan memaksimal-kan energi baru dan terbarukan khu-susnya panas bumi. Pasalnya, energi panas bumi memiliki potensi hingga 29 ribu MW namun yang dieksplora-si masih belum optimal.

“Sekarang kita tidak bisa menun-da pengembangan energi baru dan terbarukan karena memang energi fosil lama-kelamaan akan habis,” jelasnya.

Menurut Irvansyah, energi panas bumi di Garut merupakan salah satu yang terbaik di dunia karena energi panas bumi memiliki tekanan uap hingga 31 derajat celcius. “secara langsung tentunya dapat mengu-rangi subsidi, tapi dengan syarat kita memiliki komitmen dalam men-gurangi subsidi,” tandasnya.

Wakil Ketua Pansus Panas Bumi Satya Widya Yudha mengatakan, masih terdapat persoalan didalam sekor pengembangan panas bumi, diantaranya soal tumpang-tindih pemberian izin usaha pertamban-gan panas bumi. Saat ini, izin ban-yak diberikan sampai dua kali, tapi pada lokasi yang sama.

Selain itu, dirinya mendapat-kan masukan dari berbagai stake-holder termasuk Pemerintah dae-rah yang mengharapkan ikut serta dalam pengelolaan panas bumi di wilayahnya. “Daerah sangat ber-harap terhadap hasil revisi UU Panas Bumi ini dapat memberikan kejela-san terhadap tumpang-tindih yang selama ini melibatkan izin dari Ke-menterian Kehutanan juga ,” ujar Satya.

Bentuk kerjasama dengan dae-rah, lanjutnya, bisa saja berbentuk golden share atau saham aktif dae-rah terhadap eksplorasi panas bumi. “Apakah dengan diikutsertakannya pihak Pemda dalam partisipasi sebe-sar 10% itu efektif atau tidak. Kalau misalkan tidak efektif, tidak menu-tup kemungkinan kita kurangi men-jadi tinggal 1 persen atau 2 persen, yang jelas lebih rendah daripada 10 persen tetapi dalam bentuk golden share,”ujarnya.

Selain itu, Pemerintah daerah juga tidak perlu diikutsertakan sebagai pemegang saham aktif tetapi mer-eka juga mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham.

Dia menambahkan, Pemda me-minta segera dilakukan sinkronisasi dengan UU Kehutanan. Mereka (Pemda) mengkhawatirkan apabila diimplementasikan dapat terham-bat dan tumpang tindih dengan UU kehutanan. (si) Foto: Sugeng/Parle/Iw.

Sekarang kita tidak bisa menunda pengembangan energi baru dan terbarukan karena memang energi fosil lamakelamaan akan habis.


LEGISLASI

Menurut mantan Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar di

Jakata baru-baru ini, UU ini menjadi inisiatif DPR karena pertama, pen-ingkatan pasar industri dan teknolo-gi luar negeri yang luar biasa teru-tama dalam 10 tahun terakhir.

Kedua, rasio insinyur terhadap populasi Indonesia yang perlu dit-ingkatkan guna meningkatkan pelayanan praktek keinsyuran yang berkualitas. Ketiga, adanya keran-cuan antara kesarjanaan yang meru-pakan hasil proses pendidikan dan keinsinyuran yang merupakan pro-

fesi pekerjaan, keempat, terjadinya banyak malparaktik yang dilakukan oleh insinyur atau sarjana teknik atau sarjana teknologi yang tidak kompeten.

Kelima, kemampuan riset dan teknologi yang rendah, ser ta

BERIKAN PERLINDUNGAN BAGI INSINYUR INDONESIADisahkannya Undang-Undang Keinsinyuran oleh pemerintah dan DPR bukanlah egoisme dari para insinyur Indonesia, akan tetapi UU itu merupakan salah satu kebutuhan bangsa Indonesia. Pasalnya, sumber daya alam bukan lagi sebagai faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi knowledge yang didapat dari sumber daya manusia. Apalagi, insinyur dipandang sebagai profesi yang dapat memberikan nilai tambah dan inovasi terhadap segala jenis industri yang ada.

RUU Keinsinyuran;


keenam sedikitnya jumlah insinyur yang memiliki kesetaraan kompe-tensi profesi internasional sehingga daya saing SDM naisonal menjadi lemah.

Selain itu, tambah Politisi dari Fraksi partai Golkar ini, latar be-lakang disahkannya RUU Kein-sinyuran karena banyak insinyur Indonesia yang bekerja di negara asing, sementara insinyur yang ada tidak mampu bersaing dalam pasar global.

“Banyak insinyur ditanah air tidak mendapatkan penghargaan dari pemerintah, sementara diluar nege-ri mereka mendapatkan apresiasi se-hingga banyak negera didunia yang menggunakan jasa insinyur Indone-sia,” kata Rully.

Ia menambahkan, perlu mening-katkan tenaga insinyur yang terus menurun, adanya kerancuan antara kesarjanaan yang merupakan hasil proses pendidikan dan keinsinyuran yang merupakan profesi pekerjaan, banyak terjadi malpraktek yang di-lakukan insinyur atau sarjana teknik atau sarjana teknologi yang tidak kompeten, kemampuan riset dan teknologi yang rendah, dan sedikit-nya jumlah insinyur yang memiliki kesetaraan kompetensi profesi inter-nasional, sehingga daya saing SDM nasional menjadi lemah.

Dalam UU Keinsinyuran ini, ru-ang lingkup disiplin teknik yang diatur adalah untuk kebumian dan energi. Rekayasa sipil dan lingkun-gan terbangun, industri, konser-vasi dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan dan perkapalan dan aeronotika dan astronotika.

Selain itu menyangkut pendidi-kan dan pelatihan teknik-teknologi, penelitian, pengembangan, peng-kajian dan komersialisasi, konsul-tansi, rancang bangun, dan kon-struksi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, penggalian, penanaman, pembangunan, dan sebagainya.

Seper ti diketahui, UU Kein-sinyuran ini merupakan inisiatif DPR RI yang sudah berjalan 15 tahun dan baru sekarang ini bisa di undangkan, dan UU ini juga dalam rangka men-jawab peningkatan pasar industri dan teknologi luar negeri yang luar biasa dalam 10 tahun terakhir.

Registrasi dan Pengembangan

Sementara itu, menurut Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar saat diskusi RUU Keinsinyuran di DPR lalu me-nyatakan lahirnya UU tentang Kein-sinyuran memberikan tanggung jawab tersendiri bagi PII. Pasalnya kata Bobby, dengan UU ini, harus dilakukan proses registrasi insinyur dan pengembangan sumber daya manusia keinsinyuran di Indonesia.

Registrasi dan pengembangan sumber daya manusia tersebut menurut Bobby sangat relevan sekali mengingat tahun 2015 meru-pakan tahun dimulainya ASEAN Eco-nomic Community yang harus di-pandang sebagai kesempatan emas bagi insinyur Indonesia untuk unjuk prestasi di kawasan ASEAN. “UU ini juga memberikan kesetaraan hak, termasuk upah, bagi insinyur In-donesia terhadap insinyur asing,” ujarnya.

Selama ini, kata Bobby, kompen-sasi bagi insinyur Indonesia lebih rendah dibanding insinyur asing.

“Padahal kompetensi yang dimiliki setara,” tegasnya.

Selain itu, UU ini juga mengam-anatkan pembentukan Dewan In-sinyur yang akan berada dan ber-tanggung jawab langsung kepada Presiden. “Melalui Peraturan Pre-

siden, yang menjadi amanat UU ini, dalam waktu satu tahun Presiden RI akan menetapkan Dewan Insinyur untuk membantu pemerintah me-nyusun berbagai kebijakan kein-sinyuran di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua MTI Da nang Parikesit mengakui UU ini akan mempertegas kedudukan insinyur dalam membuat karya maupun melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.

“Dengan UU ini, akan bisa dibe-dakan dengan jelas tugas dan tang-gungjawab antara seorang sarjana teknik dengan seorang insinyur, karena kalau sarjana teknik, adalah produk dari standar akademik per-guruan tinggi, tetapi kalau insinyur memiliki tanggung jawab hukum tentang sebuah bangunan yang dibuatnya,”jelasnya

Dengan di Undang-Undangkan-nya Keinsinyuran ini diharapkan mampu memunculkan iklim yang lebih baik berupa tercipta dan ber-langsungnya sistem keinsinyuran yang bertata kelola baik (good gov-


ernance). Dengan demikian akan makin banyak insinyur yang setara global dan mengurangi masuknya insinyur asing, dan akan lebih ban-yak insinyur yang siap kerja. Di sisi lain, pendidikan tinggi teknik makin berstandar internasional serta akan timbul iklim kebutuhan ilmu penge-tahuan sebagai dasar pertumbuhan.

Tumbuh dan besarnya kekuatan nasional SDM Teknik yang mampu bersaing untuk memajukan dan me-mandirikan penguasaan teknologi, yang juga membuat keinginan pin-dah keluar negeri berkurang, keber-pihakan nasional meningkat, selalu terjadi proses transfer teknologi d isetiap lini dan kesenjangan pendi-dikan SDM teknik makin diperbaiki.

Danang menambahkan, dengan UU ini pula akan lebih banyak ino-vasi diaplikasikan, dalam bentuk ke-mandirian teknologi makin meluas, akan lebih banyak teknologi yang

dikuasai, berbagai modifikasi dan efisiensi dikalangan industry men-jadi marak.

Dengan kesemuanya itu, diharap-kan minat untuk menekuni kein-sinyuran di kalangan muda akan makin menebal dan akhirnya cita-ci-

ta bersama penciptaan nilai tambah tanah air akan terkelola oleh putera bangsa yang sekaligus menciptakan kemajuan bangsa dan kemandirian serta daya saing berbasis ilmu pen-getahuan dan teknologi akan selalu meningkat secara berkelanjutan.(nt) Foto: Andri, /Parle/Iw.

200.000

175.000

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

1997:21.000

/tahun 2004:45.000

/tahun

2010:37.000

/tahun

2010-2015:57.000

/tahun

2015-2020:90.500

/tahun

2020-2025:139.500

/tahun

2025-2030:189.000

/tahun

50.000/tahun?

76.000/tahun

120.000/tahun?

185.000/tahun

PREDIKSIPERTUMBUHAN

PROYEKSIPERTUMBUHANKARENA MP3EI

Kemungkinan kekurangan Insinyur tahun 2015-2025 hingga 10.000/tahun.Akan diisi tenaga teknik asing.

Liberalisasi ASEAN:AFTA 2015 termasuk,

Jasa Keinsinyuran


Di Perut Bumi

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Michael Wattimena kunjungi tambang bawah tanah PT Freeport di Papua. Foto: Agung/Parle/Iw.

FOTO BERITA

EDISI 111 TH. XLIV, 2014 49PARLEMENTARIA

Naik Ojek juga oke

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menuju lokasi pembangunan bandara Maratua, Berau Kaltim.

Foto:Sugeng/Parle/Iw.


FOTO BERITA


Andi duduk diam di meja makan, sesekali kepalanya tertunduk. Diseberang sana ada ibunya sedang mem-

berikan ceramah tentang manfaat buah dan sayuran bagi tubuh. Andi sebenarnya bukan anak kecil lagi, sudah kelas dua SMP. Tapi itu dia, sejak kecil sudah antipati sama yang namanya sayuran dan buah. Walha-sil sariawan paling rajin mampir di bibirnya. “Ini anak ikut bapaknya, susah kalau sudah makan sayur,” keluh ibunya.

Apa yang dialami Andi dan ibu-nya mungkin pernah terjadi pada anak dan keluarga anda. Bahkan sekali waktu pernah ada yang le-bih ekstrim, begitu melihat sayur di meja, langsung tutup mata dan

tutup mulut, ogah makan. Acara makan keluarga jadi bubar. Kejadian seperti ini mungkin berawal dari gagalnya upaya memberi pemaha-man terhadap manfaat penting kan-dungan serat dalam sayur dan buah. Mungkin dapat dimaklumi karena keyakinan akan fungsi serat ini baru mengemuka setelah penelitian yang diluncurkan ke publik pada tahun 1970. Kesimpulan utamanya fungsi serat makanan sangat penting bagi tubuh manusia. Serat itu penting, serat itu sehat.

Mari kita lihat apa yang dikatakan Dr. Luciana B Sutanto,Ms,SpGK, Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran Univer-sitas Indonesia. Serat mem punyai peran penting bagi tubuh, meski-pun bukan zat gizi yang uta ma. Pola makan rendah serat dapat memicu

berbagai penyakit seperti obesitas, sembelit dan kanker saluran cerna. Sayuran dan buah adalah bahan makan yang banyak mengandung serat atau dietary fiber.

Berdasar analisis kimia, serat makanan dibagi dalam tiga kelom-pok. Kelompok satu adalah selulo-sa, merupakan polisakarida, paling banyak dijumpai. Sumber selulosa adalah dari sayuran dan buah-buah-an. Kelompok kedua adalah pectin, gum dan musilago merupakan poli-sakarida non selulosa. Pectin bersi-fat membentuk gel jika bergabung dengan air. Pada tanaman, Gum bi-asanya diproduksi saat kulit batang tanaman tergores, musilago ditemu-kan tercampur dengan endosperma dalam biji-bijian seperti buncis, ka-cang polong dan kapri. Kelompok

KIAT SEHAT

dr. Dian HandayaniKepala Unit Pelayanan Kesehatan Setjen DPR RI


ketiga adalah lignin, yang memberi-kan struktur, bentuk dan kekuatan yang khas pada batang kayu.

Berdasarkan sifat larutan, serat dibedakan jadi dua golongan. Pertama serat yang larut dalam air seperti pectin, musilago dan gum. Kedua, golongan yang tidak larut didalam air seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin.

Serat dapat mencegah sembelit atau konstipasi yaitu dengan mem-buat konsistensi tinja lebih besar dan lunak sehingga mudah dikelu-arkan. Serat juga dapat mencegah kanker pada saluran pencernaan seperti kanker usus besar. Hal ini karena serat dapat mengikat karsi-nogen didalam saluran pencernaan dan mengeluarkannya dari dalam tubuh.

Serat juga mencegah peningkatan kadar gula darah sehingga penting dikonsumsi penderita diabetes. Se-rat terbukti bermanfaat mencegah berkurangnya penyerapan koleste-rol didalam tubuh. Bagi yang men-jalani diet, serat dapat mencegah kegemukan, disebabkan serat me-

merlukan waktu cerna yang lama sehingga menimbulkan efek ke-nyang yang lebih lama.

Keperluan Serat Tubuh

Sebenarnya keperluan serat tu-buh tidak terlalu banyak. Pesan utamanya adalah jaga ketersediaan-nya, pegang prinsip tiada hari tanpa serat. Disarankan konsumsi serat perhari adalah 24 gram atau 10 – 13 gram/1000 kalori, termasuk dari se-rat larut dan tidak larut.

Kita harus bersyukur Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa bagi bangsa kita. Negeri ini begitu kaya dengan ragam makanan ber-serat. Mudah didapat dan tidak ma-hal. Pemahaman utama bagi orang tua adalah pahami bahan pangan yang tinggi serat. Sebagian besar ada pada sayuran, buah-buahan padi-padian seperti beras, beras merah dan beras ketan. Kemudian ada pada gandum utuh, kacang-kacangan, ubi-ubian dan agar-agar.

Bangun pemahaman yang benar, setahap demi setahap pada anak dan keluarga anda. Catat, garis bawahi dan beri stabilo, jangan pernah memaksa. Bangun pemahaman. Tips salah seorang ibu mungkin bisa dicoba. Ia memajang poster besar tokoh idola anaknya di ruang makan keluarga. Ketika anaknya mogok makan buah dan sayur, sang ibu segera menunjuk poster sang idola yang sedang tersenyum lebar. “Tahu gak idola kamu itu, bisa punya kulit bagus, punya tubuh sehat karena suka makan sayur dan buah. Kamu pasti mau dong kayak dia.” (*) Foto: Doc. Parle.

CONTOH KANDUNGAN SERAT DALAM 100 GRAM MAKANAN

(sumber: Emma S W,1995)MAKANAN KANDUNGAN

SERATBayam Rebus 7 gKacang Polong 7 gJagung Manis 6 gSeledri 5 gKol/kembang kol 3,5 gKacang Hijau 3,5 gApel/pisang 2 g

Kita harus bersyukur Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa bagi bangsa kita. Negeri ini begitu kaya dengan ragam makanan berserat. Mudah didapat dan tidak mahal. Pemahaman utama bagi orang tua adalah pahami bahan pangan yang tinggi serat. Sebagian besar ada pada sayuran, buahbuahan padipadian seperti beras, beras merah dan beras ketan. Kemudian ada pada gandum utuh, kacangkacangan, ubiubian dan agaragar.

EDISI 111 TH. XLIV, 2014 53PARLEMENTARIA

INTELEKTUAL MUDA DI PANGGUNG POLITIK

Tjatur Sapto Edy

Pandangannya tajam penuh keilmuan. Kapasitas intelektualnya begitu mumpuni. Cerdas dan penuh kearifan. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia ramah menyapa. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, ia masih bisa menyempatkan waktu berbincang banyak hal kepada Parlementaria. Dari memori masa kecil yang indah di kampung halaman, kenangan menjadi aktivis kampus, hingga dunia politik, jadi perbincangan menarik.


Inilah Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Bicara soal dunia teknologi dan hukum, Tjatur sangat tepat untuk

diajak bicara. Ia pernah duduk di Komisi VII dan kini menjadi pimpin-an Komisi III. Berpolitik bagi Tjatur bagian dari misi hidupnya yang ing in selalu memperbaiki bangsa.

Masa Kecil Yang Menyenangkan

Magelang, 1970. Kota kecil yang indah dan sejuk. Mungkin kota ini terkecil di Indonesia, karena hanya berukuran 6 km x 3 km saja. Pen-duduknya masih sedikit kala itu, sekitar 50-60 ribu jiwa. Secara topografi, kota Magelang dikelilingi gunung-gunung berapi. Ia dikepung gunung Merapi, gunung Sindoro, gunung Sumbing, gunung Merba-bu, dan gunung Telomoyo. Bahkan, di tengah kotanya masih ada bukit bernama Tidar. Luar biasa.

Dikelilingi gunung dan bukit membuat lanskap kota begitu indah. Udaranya pun sangat sejuk. Tanaman tumbuh subur dan sungai-sungai mengalir begitu jernihnya. Di kota ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai PNS dan pedagang. Tapi, bila keluar dari kota ini, maka hampir semua penduduknya adalah petani.

Kehadiran gunung-gunung berapi memberi berkah berupa tanah yang subur. Namun, ketika salah satu gunungnya meletus, erupsi menjadi bencana besar buat penduduk Magelang. Kota ini juga sangat kondusif untuk pendidikan. Tak ada yang mengalihkan perhatian para pelajar ke hal lain kecuali belajar.

Para pelajar begitu konsen dan tenang belajar di sini. Gedung bioskop sebagai pusat hiburan juga tidak ada. Penduduknya pun sangat ramah. Nah, di kota inilah sepasang insan yang bersahaja sedang menanti kelahiran anak bungsunya. Adalah Marsin Endrosusilo dan Harwie yang sedang berbahagia itu.

Tangis sang bayi memecah kete-

gangan dan kesunyian dini hari itu. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 1 Agustus 1970. Tang-gal lahir itu ternyata sama dengan tanggal lahir sang ibu yang baru saja melakukan persalinan. Bayi mungil itu berjenis kelamin laki-laki dan di-beri nama Tjatur Sapto Edy. Tjatur lahir di klinik “Yoga Dharma” sebe-lah utara alun-alun Kota Magelang. Ia anak bungsu dari 4 bersaudara.

Kini, di rumah Marsin Endrosusilo dan Harwie sudah ada lagi jagoan ke c i l y a n g m e m b a h a g i a k a n suasana keluarga. Sang ayah Marsin Endrosusilo adalah guru SD. Sementara Harwie ibundanya, seorang ibu rumah tangga yang sederhana dan sangat perhatian pada keluarga. Tjatur kecil hidup di lingkungan keluarga dengan kultur beragam. Sang ayah saat itu penganut kejawen. Sedang ibunya penganut Katolik. Namun, kedua orangtuanya kemudian menjadi muslim yang taat.

Masa kecil Tjatur dihabiskan di Magelang. Tjatur kecil suka sekali bermain bersama sahabat-sahabat kecilnya. Ia sangat suka bermain kelereng, bulutangkis, dan akrobatik. Khusus akrobatik, ia dan para sahabat kecilnya di kampung kerap mengikuti lomba untuk merayakan HUT Proklamasi. Ada pembimbing akrobatik khusus

yang melatih Tjatur dan sahabat-sahabatnya.

Satu lagi permainan yang dige-mari Tjatur kecil. Ia gila bola. Tja-tur biasa bermain bola di alun-alun Magelang. Bila bermain bola, ia suka berada di posisi libero. “Saya suka posisi libero. Saya seneng bisa membagi bola pada kawan dan menjaga pertahanan agar ti-dak kebobolan,” kenangnya, penuh tawa. Menghanyutkan diri di sungai (dalam Bahasa Jawa disebut ngeli) dan memancing belut di sawah juga kesenangan lain di masa kecil. Senang rasanya mengingat masa kecil dahulu di kampung.

Memasuki pendidikan formal, Tjatur bersekolah di SD Cacaban 1 Magelang tahun 1977. Setiap hari pukul 06:30 ia sudah bergegas dan berjalan kaki ke sekolah. Tjatur kecil anak yang cerdas dan menjadi bin-tang pelajar di sekolahnya. Bahkan, ia kerap diutus sekolahnya ke kontes pelajar teladan. Pelajaran yang disu-kainya adalah matematika. Hampir setiap tahun ia selalu menjadi juara kelas. Semasa di SD ada guru favo-ritnya bernama Ibu Diah Nugraheni. Dia adalah guru kelasnya.

Sementara untuk mendapatkan pelajaran agama, Tjatur belajar mengaji pada seorang guru ngaji yang biasa ia panggil dengan Pak


Mantri. Selepas Magrib, ia bersama kakak dan sahabat-sahabat kecilnya pergi mengaji dengan berjalan kaki menyusuri pinggir sungai. Jaraknya sekitar 1 km dari rumah. Bekal agama sangat dibutuhkan dalam perjalanan hidup Tjatur kelak. Dan bila ditanya apa cita-citanya ketika kecil dahulu, ia menjawab ingin menjadi guru.

Setamat SD tahun 1983, Tjatur langsung melanjutkan pendidikan-nya di SMP Negeri 1 Magelang. Di SMP ini ada guru yang sangat ia su-kai, namanya Toto Karta Gunawan. Dia guru matematika yang dikenal sangat keras. Tapi, dari sang guru inilah banyak muridnya yang sukses, termasuk Tjatur sendiri. Matema-tika masih menjadi materi pelajaran yang disukainya. Kenangan yang menarik, Tjatur pernah dijemur di lapangan semasa di SMP ini. Soal prestasi, ia selalu berada di 5 besar.

Setamat SMP, Tjatur melanjutkan ke SMA Negeri 1 Magelang. SMA favorit di kotanya. Di masa remaja inilah ia mulai rajin berorganisasi. Mengasah kapasitas intelektual dan jiwa kepemimpinannya. Selain aktif di OSIS, ia juga aktif di Pramuka. Waktunya mulai banyak tersita untuk organisasi. Bahkan, Tjatur pernah menjadi Ketua Keluarga Remaja Islam Magelang di Masjid Jami Magelang.

Pelajaran eksakta masih menjadi daya tariknya, seperti matematika, fisika, dan kimia. Bicara prestasi di SMA, ia mengalami sedikit penu-runan. Tjatur berada di 10 besar ranking terbaik di kelasnya. Masa di SMA inilah, Tjatur mulai merancang arah perjalanan hidupnya. Untuk menentukan perguruan tinggi se-tamat SMA, banyak para alumni di SMA-nya yang memberikan pilihan.

Institut Teknologi Bandung (ITB) begitu menarik bagi Tjatur. Para se-niornya menyampaikan, di kampus inilah mendiang Presiden Soekarno pernah menuntut ilmu. Banyak tokoh-tokoh Republik lainnya juga lahir dari ITB. Para teknokrat handal yang muncul dari ITB turut andil

membangun bangsa dan negara ini. Akhirnya, setamat SMA Tjatur benar-benar menjatuhkan pilihan-nya pada ITB sebagai kampus tem-patnya menuntut ilmu.

Menjadi Politisi

Pilihan sudah ditetapkan. Tekad sudah kuat. Pemuda Tjatur hijrah ke Kota Kembang, Bandung. Diband-ing Magelang, Bandung memang lebih besar dan menasional. Di kota

inilah, pemuda Tjatur mulai me-nimba kearifan dan menajamkan intelektualitasnya. Di ITB, sistem perkuliah an sangat ketat. Ia tak boleh le ngah dari aktivitas perku-liahan. Dari 1.000 mahasiswa yang diterima di semester awal, biasanya selalu menyusut jumlahnya di akhir masa kuliah.

Tjatur mengaku betah tinggal di Bandung. Saat pertama menetap di Bandung, ia tinggal di sebuah kamar kos di bilangan Jl. Tubagus Ismail, Dago. Lalu, pernah pindah kos pula ke Jl. Cisitu Lama, belakang LIPI sekarang. Bila ingin melepas kepenatan kuliah, Tjatur dan kawan-kawan mahasiswanya kerap main ke BIP atau Taman Juanda. Namun, tugas utamanya sebagai mahasiswa tak pernah dilupakan.

Tak hanya tekun mengikuti perku-liahan, pemuda Tjatur juga pandai bergaul dengan para aktivis kam-pus. Untuk menambah wawasan keagamaan dan memperluas per-gaulan, Tjatur aktif berorganisasi di kampusnya. Tercatat, ia pernah menjadi aktivis Masjid Salman, mas-jid kebanggaan ITB. Ia menimba ilmu dari para seniornya. Di Masjid

Institut Teknologi Bandung (ITB) begitu menarik bagi Tjatur. Para seniornya menyampaikan, di kampus inilah mendiang Presiden Soekarno pernah menuntut ilmu. Banyak tokohtokoh Republik lainnya juga lahir dari ITB.


Salman ia bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang kritis.

Para tokoh itu, misalnya, Imad-uddin Abdurrahim, Sri Bintang Pa-mungkas, Amien Rais, Adi Sasono, Muslimin Nasution, dan lain-lain. Bahkan ia juga bertemu Habibie. Dialog dengan para tokoh nasional sangat menggelitik nasionalisme seorang Tjatur muda. Di Salman, ia mendapat pencerahan yang luar bi-asa. Tradisi keilmuan di kampusnya telah membawa para alumninya menjadi tokoh-tokoh nasional yang mumpuni dan mengisi jabatan-ja-batan penting di negeri ini.

“Di ITB itu organisasi ekstra (di luar) kampus tidak laku. Jadi, organ-isasinya intra kampus saja,” ungkap Ketua Ikatan Alumni Keluarga Maha-siswa Islam ITB ini. Ketika menuntut ilmu di ITB, Tjatur mengambil ju-rusan Teknik Lingkungan. Jurusan yang terbilang baru waktu itu. Dan kebetulan naluri keilmuannya me-nginginkan hal-hal baru.

“Saya senang ambil sesuatu yang baru,” aku mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia terse-but. Selama kuliah, ada mata kuliah dan dosen yang ia sangat favorit-kan. Mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika dengan dosennya Pro-fesor Hariyoko sangat disukainya. Mata kuliah ini terbilang sulit dan hanya segelintir mahasiswa saja yang lulus. Tapi, Tjatur justru mam-pu meraih nilai A.

Dari ITB-lah, pemuda Tjatur mu-lai banyak diajak memecahkan masalah-masalah kebangsaan. Pan-dangan politiknya mulai terbentuk. Membangun bangsa dan menata negara tak bisa dari luar saja. Ia ha-rus masuk ke jantung kebijakan le-wat aktivitas politik. Dengan begitu, Tjatur bisa ikut serta menata bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Dan dunia politik sudah tak asing lagi bagi Tjatur. Tahun 1994, Tjatur berhasil menyelesaikan studinya di ITB. Walau dengan nilai yang biasa saja, tapi ia termasuk lulusan ter-cepat.

Setelah itu, ia ke Jakarta dan m enjad i dos en d i b eb er ap a universitas. Memasuki tahun 1995, Tjatur kembali ke almamaternya untuk melanjutkan studi S2 program Teknologi Pengelolaan Lingkungan dan tamat pada 1997. Pada awal masa reformasi, T jatur diajak seniornya di ITB, AM Luthfi untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN bagi Tjatur sudah seperti rumah kedua. Tokoh-tokoh di partai

matahari terbit itu, sudah sangat dikenalnya sejak ia masih sekolah di Magelang. Sebelumnya, pada 1988 ia pernah belajar di Pesantren Budi Mulya pimpinan Amien Rais. Di pesantren ini, selain bertemu tokoh reformis tersebut, juga bertemu para tokoh dari Yogyakarta.

Karena para lokomotif reformasi ada di PAN, Tjatur merasa senang berada di tengah-tengah para tokoh reformis. Ia ikut menukangi berdirinya PAN. Sebagai politisi muda, ia coba belajar berpolitik pada para seniornya. Kearifan berpolitik sudah ia terapkan sejak memutuskan terjun ke panggung politik. Sistem kekuasaan otoriter di masa ORBA menjadi tantangan kaum reformis untuk merubahnya m e n j a d i l e b i h e g a l i t e r d a n demokratis.

“Untuk mengubah kondisi negara harus dengan berpolitik. Kalau mau merubah bangsa secara substansial ya dengan budaya, yaitu pendidikan tetapi butuh waktu yang lama. Intinya, politik dan pendidikan harus benar, kalau bangsa ini mau maju,” papar Tjatur. Di masa awal menjadi politisi, Ketua DPP PAN ini, masih mengajar di beberapa kampus. Dan ketika PAN berhasil masuk parlemen usai Pemilu 1999, suaranya memang sedikit. Tapi, memurut Tjatur, suara PAN sangat mewarnai perubahan

mendasar di Republik ini.

Pada Pemilu 1999, sebenarnya Tjatur sudah menjadi caleg dari dapil Banten. Karena PAN berada di urutan keempat dalam perolehan suara, maka ia belum terpilih menjadi anggota DPR. Waktu itu masih menggunakan daftar terbuka. Dan dari dapil Banten tersedia 3 kursi. “Kalau saja PAN ada di urutan ketiga, saya mungkin jadi anggota DPR termuda,” kilah Tjatur, karena usianya ketika itu masih 29 tahun.

Menjadi Anggota DPR

Walau gagal masuk Senayan, Tjatur sudah menjadi staf ahli Ketua MPR RI Amien Rais pada 1999-2001. Bahkan, pada rentang waktu ini, ia juga terlibat dalam mengarsiteki pembentukan Kementerian HAM.


Pada tahun 2000-2001, Tjatur menjadi tenaga ahli Panitia Ad Hoc MPR RI. Ketika itu, MPR sedang giat mengamandemen UUD 1945. Pemikiran dan gagasannya yang cemerlang sudah ia sumbangkan bagi perbaikan mendasar bangsa dan negara ini.

Memasuki tahun 2001-2004, Tjatur dipercaya menjadi Asisten Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi. Saat itu menterinya dijabat Hatta Rajasa, tokoh PAN. Lingkungan parleman dan peme-rintahan sudah tak asing bagi Tjatur. Mantan Direktur PT. Yama Bumi Pla-ka ini, sudah pernah bekerja untuk dua kutub; legislatif dan eksekutif.

Nah, ketika memasuki Pemilu 2004, Tjatur kembali menjadi caleg. Kali ini dari dapil Jateng VI (Wono-sobo, Temanggung, Purworejo, Magelang). Tak sulit mendulang suara di kampung halamannya sendiri. Sukses mendulang suara, akhirnya ia melenggang ke Senayan dan resmi dilantik menjadi anggota DPR RI. “Tentu saya bangga men-jadi anggota DPR. Saya bersyukur

dan memohon ampun kepada Allah. Saya ber-kesempatan membawa perubahan yang men-dasar dari DPR,” ucap Tjatur.

Kali pertama menjadi anggota DPR, langsung ditempatkan di Komisi VII yang membidangi energi , l ingkungan h i d u p , d a n r i s e t teknologi, bidang yang tak asing baginya. Lima tahun per tama ful l berada di Komisi VII. Pada Pemilu berikutnya (20 09), ia kembal i mencalonkan diri dari dapil yang sama. Pada p e r i o d e k e d u a n y a ini (20 09 -2014), ia langsung didaulat oleh fraksinya untuk mengisi jatah F-PAN sebagai waki l ketua Komisi III yang membidangi

persoalan hukum.

Selama menjadi anggota DPR, Ketua Fraksi PAN ini sudah banyak terlibat dalam merumuskan ber-bagai produk perundang-undan-gan. Sebut saja di antaranya UU Kei-migrasian, UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Konstitusi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan kini ber-sama Komisi III sedang merancang RUU KUHP. Selain itu, Tjatur juga terlibat dalam Panitia Kerja Pem-berantasan Mafia Hukum dan Mafia Perpajakan. Sebelumnya, pernah menjadi Anggota Panitia Angket Ka-sus Bank Century.

Suka Menyanyi

Kesibukan sebagai wakil rakyat, memang, telah menyita waktu Tja-tur bersama keluarga. Ini adalah bagian dari risiko profesi yang harus dihadapi. Ia kerap diprotes anak-anaknya, karena di hadapan anak-anaknya ia selalu terlihat sibuk dan pergi bekerja. Bahkan, sering pula tak pulang karena melakukan kun-jungan kerja ke berbagai daerah. Karena lama tak pulang, ia sering

dipanggil dengan “Bang Toyib”.

“Saya sering diprotes. Bahkan, sering ditanya, Bang Toyib mau ke mana lagi, kok rapat terus sih?” tutur Tjatur, mengutip pertanyaan sang anak, dengan penuh tawa. Namun, bila ada waktu bersama keluarga, Tjatur suka juga mengajak berwisata edukasi ke obyek wisata sejarah dan pusat-pusat IPTEK.

Sebagai ayah, Tjatur tentu merasa bahagia. Di rumahnya ada Luthfia-ningtyas istri tercinta yang ia nikahi pada 2002. Dari pernikahannya itu, ia dikarunia “mutiara berkilauan” berupa dua anak yang sangat disa-yanginya, masing-masing Hisana Jasmine Amienah Sapto Edy dan Abrar Tomari Sapto Edy.

Bicara soal lagu favorit, Tjatur orang yang suka sekali mendengar lagu-lagu dari Ebiet G. Ade, Iwan Fals, Franky Sahilatua, dan Cak Nun. Di waktu senggang, ia kerap men-dengarkannya untuk menghilang-kan kepenatan dari rutinitas peker-jaan. Sementara untuk lagu-lagu asing, Tjatur suka juga pada Maher Zain, Bee Gees, Beatles, dan lagu klasik dari Mozart.

Sementara soal mendendangkan lagu, wah. T jatur juga piawai bernyanyi. Saat kunjungan kerja ke daerah bersama para koleganya di Komisi III, ia kerap didaulat untuk menyanyi. Biasanya acara rehat seperti ini dilakukan saat makan bersama. Lagu yang ia dendangkan adalah “Jujur” dari Radja atau “Masih Ada Waktu” dari Ebiet G. Ade. Semua terhibur mendengarkannya. (mh) Foto: Odjie/Parle/Iw.

Saya sering diprotes. Bahkan, sering ditanya, Bang Toyib mau ke mana lagi, kok rapat terus sih?


KUNJUNGAN KERJA

Komunitas MHA sebe-nar nya sudah ada jauh sebelum Republik ini terbentuk. Di era ko-lonialisme, komuni-

tas adat di Indonesia sudah diakui. Ha nya saja mereka belum memi-liki dasar hukum untuk diakui dan dilindungi. DPR sudah memben-tuk Panitia Khusus (Pansus) untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Per-lindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA).

Bila RUU ini sudah disahkan, be-rarti ada satu lagi UU monumen-tal yang dihasilkan DPR, di tengah kesibukan tahun politik ini. Sudah

saatnya, memang, komunitas adat di berbagai daerah di Indonesia di-lindungi. Bahkan, tradisi yang hidup di tengah masyarakat adat pun bisa terlestarikan dengan baik. Dan yang tentu terlindungi adalah kearifan lokal dari daerah setempat, sebagai bagian dari kekayaan bangsa ini.

Upaya melindungi MHA juga di-dasari oleh Konvensi ILO 107 Tahun 1957, Konvensi ILO 169 Tahun 1989, dan Deklarasi PBB 13 September 2007, yang mengamanatkan semua negara agar melindungi MHA-nya. Komunitas MHA bahkan bisa menjadi heritage yang dibanggakan. Dalam konstitusi kita, MHA juga dilindungi oleh Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.

Pasal tersebut menegaskan, nega-ra mengakui dan menghormati kes-atuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pasal 18B masih diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perada-ban”.

UU sektoral juga sebenarnya tak kalah memberi perlindungan hukum bagi MHA. Sebut saja, misalnya, UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU

Masyarakat hukum adat kerap tersingkir dan tak mendapat perlindungan negara. Pengakuan dan akses untuk masyarakat hukum adat sangat minim. Dalam konflik agraria hampir dipastikan masyarakat hukum adat selalu kalah, karena tidak didukung dokumen resmi yang bisa diakui negara. Kini, masyarakat hukum adat bisa bernafas lega. DPR RI sedang merancang undang-undang yang melindungi dan mengakui masyarakat hukum adat (MHA).


No.39/1999 tentang HAM. Selain itu, ada UU No.41/1999 tentang Kehutanan serta UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dua lagi UU yang memberi perlindungan adalah UU No.7/2004 tentang Sum-ber Daya Air dan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang.

Masyarakat Hukum Adat Jambi

Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Dipimpin Herman Kadir (F-PAN), delegasi Komisi II diterima Sekretaris Daerah Pemprov Jambi di Kantor Gubernur Jambi. Di Kantor Gubernur tersebut, Komisi II DPR berdialog dengan para sese-puh adat Jambi. Sepert diketahui, di Jambi komunitas adat lumayan ban-yak. Dan konflik masyarakat hukum adat (MHA) dengan aparat keaman-an sering terjadi.

Dari sengketa tanah hingga kasus pidana yang melibatkan warga ko-munitas adat sering terjadi. Negara tentu harus arif menghadapi kasus hukum yang melibatkan MHA. Di Jambi, selain bertemu dengan tokoh-tokoh adat setempat, juga bertemu dengan para akademisi, BPN Jambi, Polda Jambi, dan unsur Muspida lain-nya dari Pemprov Jambi. Banyak ma-sukan berharga dari kalangan MHA.

Salah satu masukan itu adalah penggunaan kata “hukum” pada nama RUU Pengakuan dan Perlind-ungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Kata “adat” sudah ber-makna hukum. Jadi, mestinya tak perlu lagi menggunakan kata hukum. Masukan lainnya adalah menyang-kut penggunaak kata “pengakuan” dalam RUU tersebut. Menurut komu-nitas adat di Jambi, pengakuan seb-etulnya sudah ada, yang belum ada adalah perlindu ngannya.

Dengan RUU yang sedang di-rumuskan ini, mereka mengaku senang, karena kelak ada kekuatan hukum yang tidak saja melindungi, tapi juga membantu menyelesaikan sengketa adat. Setidaknya ada 3 suku di Jambi yang populer. Per-tama, suku Anak Dalam yang juga

dikenal dengan suku Kubu atau Orang Rimba. Selain di Jambi, suku Anak Dalam ada pula sebagian kecil yang tinggal di Sumatera Selatan. Suku ini minoritas di Jambi dengan populasi 200 ribu jiwa.

Kedua, suku Kerinci sebagai suku tertua di pulau Sumatera. Perada-ban dan kekhasan budayanya sa-ngat maju. Walau bahasanya masih rumpun Melayu, tapi suku ini telah memiliki lingua franca (bahasa pe-ngantar) yang jauh lebih tua daripa-da bahasa Melayu sendiri. Sebelum pengaruh Arab dan Melayu mewar-nai peradaban pulau Sumatera, ba-hasa Kerinci sudah eksis. Aksaranya disebut Incung. Bahasa Kerinci me-miliki beragam dialek. Antardusun dipastikan tidak sama dialeknya.

Ketiga, suku Melayu yang meru-pakan komunitas terbesar, tidak saja di Jambi, tapi juga di pulau Su-matera. Diperkirakan suku Melayu sebesar 1.170.000 jiwa yang menye-bar di kabupaten Tanjung Jabung, Batanghari, hingga Bungo Tebo. Dusun suku Melayu menyebar se-cara berjauhan. Umumnya mereka tinggal di pemukiman dataran ren-dah dengan hutan-hutan padat, ra-wa-rawa, dan tepi sungai. Mayoritas suku Melayu penganut ajaran Islam.

Prinsip adat suku Melayu adalah “Adat menurun, syarak mendaki, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Itulah prinsip hidup yang populer di kalangan suku Melayu, se-buah prinsp hidup yang religius. Bila

diterjemahkan dengan bebas, prinsip tersebut berarti, segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya ne-nek moyang dan ajaran agama, yaitu Al Quran dan Hadist.

“Draf RUU belumlah sempurna. Untuk itu, perlu masukan dan saran, sehingga UU ini bisa menjawab ke-butuhan masyarakat,” jelas Herman Kadir, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Provinsi Jambi. Semen-tara menurut Sekda Pemprov Jambi, hukum adat hanya berlaku di desa. Dan kepala desa punya otoritas juga sebagai ulama dan ketua adat. Hukum positif tidak bisa mengatur kehidupan di tingkat desa. Hukum positif, sambung Sekda, baru ber-laku di tingkat kecamatan.

Herman yang juga putra asli Jambi dari F-PAN DPR, mengatakan, nega-ra-negara di dunia sudah memiliki aturan hukum yang melindungi komunitas adatnya. Sebut saja, Bra-zil, Philipina, dan Norwegia, ketiga negara tersebut sangat melindungi masyarakat adat. Bahkan, suku Abo-rigin di Australia diberi lahan yang sangat luas untuk mengembangkan peradabannya.

Draf RUU PPHMHA yang sedang dirumuskan Pansus DPR ini, terdiri dari 58 pasal dan XI bab. Kelak, di tengah masyarakat adat ada panitia ad hoc yang mengatur kehidupan mereka seperti diatur dalam Bab VII dari pasal 28-43 RUU PPHMHA. Di tingkat kabupaten/kota, panitia MHA dibentuk oleh bupati/walikota, di provinsi oleh gubernur, dan nasi-onal oleh presiden.

Tugas panitia adat adalah melaku-kan verfikasi terhadap masyarakat hukum adat (pasal 38). Fungsinya, menerima pendaftaran MHA, verifi-kasi keberadaan MHA, dan menga-jukan hasil verifikasi tersebut ke bu-pati/wali kota atau gubernur untuk ditetapkanm (pasal 39-41). Dan un-tuk penyelesaian sengketa adat ada lembaga atau peradilan adat yang meyelesaikan seperti diatur dalam pasal 44 RUU PPHMHA. (mh) Foto: Husen/Parle/Iw.

Dengan RUU yang sedang dirumuskan ini, mereka mengaku senang, karena kelak ada kekuatan hukum yang tidak saja melindungi, tapi juga membantu menyelesaikan sengketa adat.


Komisi VIII Awasi Mitra Kerja

Langsung di Dua Provinsi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggaran dan pengawasan, Komisi VIII DPR RI secara spesifik mendatangi masyarakat di dua lokasi yang berbeda, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Tujuan tersebut tidak lain untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan atau pengimplementasian program yang dijalankan para mitra kerjanya, diantaranya Kementerian Agama dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Kalimantan Selatan

Panitia Kerja Perguruan Tinggi Agama Islam ( Panja PTAI) Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu un-tuk mensinkronkan anggaran yang dialokasikan untuk perguruan tinggi yang berada dibawah Kementerian Agama dengan peningkatan kualitas serta out-put Per-guruan Tinggi Agama Islam.

“Kami ( Panja Komisi VIII -red) ingin mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kanwil Departemen Agama Prov. Kalsel terkait masalah anggaran,” kata Ketua Tim Panja Ida Fauziyah dalam pertemuan dengan Kakanwil Dept.Agama, Rektor (IAIN Antasari Banjarmasin) dan PTAIS Prov. Kalsel.

Dalam kunjungannya tersebut Panja Komisi VIII mene-mukan beberapa masalah yang berkaitan dengan PTAI.

KUNJUNGAN KERJA


Salah satunya, kecenderungan rendahnya kualitas pen-didikan di PTAI dan adanya disparitas anggaran, an-tara anggaran perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Kemenag yang tertinggal jauh dengan angga-ran perguruan tinggi di bawah Kemendikbud.

Target dari Panja ini antara lain mengusahakan kenai-kan anggaran Perguruan Tinggi Agama Islam. Dengan begitu akan meningkat pula standar dan akreditasinya. Hingga akhirnya tercapai proporsionalitas anggaran.

Selain itu diungkapkan Ida, pengalih statusan Pergu-ruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN menjadi UIN ini juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas penyelengaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam itu sendiri serta out-put yang dihasilkan, seperti lulusan PTAI yang berkualitas dan siap pakai di masyarakat. Meski demikian penga-lih statusan ini juga harus memenuhi berbagai per-syaratan, baik syarat administrative seperti lahan kam-pus yang cukup luas, jumlah mahasiswa yang banyak, serta syarat akademis seperti tenaga pengajar, dosen dan guru besar sesuai dengan jumlah yang cukup.

Ditambahkannya, Panja DPR juga akan menginven-tarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan dan kemajuan Perguruan Tinggi Agama Islam dan juga akan mempertimbangkan penyusunan RUU tentang Perguruan Tinggi Agama Is-lam. Hingga akhirnya Komisi VIII berharap agar perkem-bangan kualitas PTAI sejalan dengan perkembangan kualitas perguruan tinggi di bawah Kemendikbud.

Jawa Timur

Berbeda dengan Kunjungan spesifiknya ke Kaliman-tan yang terkait kinerja Kementerian Agama khususnya dalam program Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Dalam Kujungan spesifik ke Jawa Timur ini, Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan pelaksanaan program dan tugas dari dua mitra kerjanya yang lain, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Ke-menterian Sosial, terutama terkait penanganan korban pasca bencana erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur.

Bersama tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII lainnya, Ketua Komisi VIII Ida fauziyah menerima laporan dari Wakil Bupati Kediri atas kesiapsiagaannya untuk ikut membantu dan membangun kordinasi dengan Tim dari Pusat dalam penanganan pasca bencana erupsi Gunung Kelud.

Dalam kesempatan itu Ida beserta anggota Komisi VIII lainnya berdialog dengan masyarakat di lokasi pengungsian. Salah seorang warga, Romiyasih meng-utarakan rumahnya yang rusak berat terkena lahar di-ngin dan perlu perbaikan segera. Ia berharap DPR dapat memfasilitasi renovasi segera setelah memungkinkan. Hal senada juga disampaikan masyarakat Korban ben-

cana Erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur lainnya. Ma-syarakat sekitar mengharapkan bantuan bahan mate-rial untuk perbaikan rumah yang rusak ringan maupun rusak berat.

“Jadi mereka tidak lagi menginginkan bantuan yang selama ini hanya berupa selimut, tetapi mereka men-ginginkan bantuan untuk perbaikan rumahnya yang rusak,” ujar Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah saat ditemui Parle di Pos Evakuasi Pengungsi Bencana Alam Gunung Kelud Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur be-berapa waktu yang lalu.

Pada kesempatan itu Ida Fauziyah menjelaskan bahwa rumah warga yang mengalami kerusakan ringan mau-pun berat sedang dalam proses pendataan. Sesuai rapat koordinasi antara BNPB dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, penanganannya menjadi tanggungjawab bersa-ma antara pemerintah kabupaten yang akan dikoordi-nasikan dengan pemerintah provinsi dan BNPB.

“Nanti semuanya akan urunan bagaimana menyele-saikan persoalan rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud. Mudah-mudahan setelah pendataan selesai, segera diproses dan berikutnya pemberian ban-tuan kepada warga masyarakat. Yang penting warga masyarakat Kediri mendapatkan kesabaran, kita ambil hikmahnya saja,” tutur Ida fauziyah.

Ida yang didampingi Mahrus Munir, Kasma Bouty, Humaedi, Gde Sumarjaya Linggih, Manuel Kaisiepo, Ina Ammania, Abdul Aziz Suseno, Achmad Ruba’i, Naura Dian Hartarony, dan Soemintarsih Moentoro, mendo-rong agar proses inventarisir dan pendataan tidak ter-lalu lama sehingga masyarakat bisa memperbaiki dan membangun kembali rumahnya. Dalam kesempatan itu sejenak Komisi VIII mengajak anak-anak korban erupsi Gunung Kelud untuk bernyanyi. Tidak hanya itu Komisi VIII pun memberikan hadiah kepada anak-anak yang mampu menghafal surat-surat pendek Al Quran. (hr,iw) Foto: Eka Hindra, Iwan Armanias/Parle.


KUNJUNGAN KERJA

Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam menggunakan Kapal Cepat dari Berau, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V akhirnya tiba di Pulau Terluar Maratua, Kabupaten Be-rau, Kaltim. Kemudian perjalanan dilanjut-

kan dengan Ojek motor kelokasi daerah pembangunan bandara tersebut sekitar 30 menit.

Itulah salah satu gambaran Tim Kunker Spesifik Komi-si DPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dalam tugas pengawasan maupun penyerapan aspira-si, DPR tidak melulu menggunakan kendaraan mewah, tetapi juga mau berbaur dengan kendaraan rakyat, berupa ojek motor.

Tim beriring-iringan meluncur kewilayah tersebut guna memantau langsung proyek Bandara Maratua. Berdasarkan pemantauan, medan ke lokasi cukup berat

dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua.

“Kita mengharapkan setelah bandara ini jadi pem-bangunan Pariwisata semakin meningkat,”ujar Anggota DPR Hetifah dari Partai Golkar kepada Parlementaria baru-baru ini.

Anggota Dewan dari Dapil Kaltim ini mengharapkan, kebersihan dan keasrian Pulau Maratua dapat terus ter-jaga dengan melibatkan semua pihak termasuk turis nantinya.

Proyek Bandara Maratua di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terus dikebut. Bandara den-gan rencana panjang 1.200 m dan lebar 32 m itu, ditar-getkan beroperasi 2015 mendatang. Kehadiran bandara senilai lebih dari Rp 20 miliar dari APBD Provinsi Kaltim dan belum termasuk kucuran APBD Kabupaten Berau

Dengan Ojek Motor, Komisi V Laksanakan Tugas

Konstitusionalnya


itu, diyakini akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara, menuju pulau yang berpenghuni sekitar 4 ribu jiwa tersebut.

Pulau Maratua adalah salah satu pulau terluar Indone-sia berada dalam kesatuan Kepulauan Derawan di samp-ing Pulau Derawan, Pulau Sangalaki dan Pulau Kakaban. Dari geografis kelautan, Pulau Maratua di sebelah Teng-gara berbatasan dengan Sulawesi Utara dan di sebelah Barat Daya berbatasan dengan Filipina dan Malaysia.

Tim Komisi V DPR juga meninjau salah satu ruas jalan di Kabupaten Berau yang putus. Bahkan ti-dak lama lagi, jalan sepanjang 27,50 kilometer yang menghubungkan Muara Wahau, Kutim dan Keca-matan Kelay Kabupaten Berau bakal dimuluskan. “Pemerintah pusat telah mengucurkan dana ratu-san miliar rupiah dari APBN untuk memperbaiki jalan tersebut,”jelas anggota DPR Hetifah. Nantinya, perbai-kan jalan tersebut dibagi dalam tiga paket. Diantaranya rekonstruksi jalan yang menghubungkan Muara Wahau-Kelay sepanjang 17,50 kilometer dengan pagu anggaran Rp 25.375.000.000.

Rekonstruksi pada jalur yang sama sepanjang 10 kilo-meter dengan pagu anggaran sebe-sar Rp 50.000.000.000. Selain itu, pemerintah pusat juga mengucur-kan dana sebesar Rp 800.000.000 untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Muara Wahau dan Kelay.

Menurutnya, anggaran itu hanya untuk perbaikan jalan dari Kelay ke Muara Wahau saja, ada juga dana dari APBN untuk merekonstruksi jalan antara Bulungan dan Berau. “rekonstruksi jalan yang meng-hubungkan Berau-Bulungan itu juga dilakukan secara berkala dan dibagi dalam tiga paket,” ujar Hetifah.

Infrastruktur Malut

Komisi V DPR berjanji akan mem-perjuangkan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya infrastruktur di Provinsi yang dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 ini masih dijumpai beberapa kekurangan baik di beberapa kota kabupaten maupun di Ibukota Propinsi Sofifi.

Hal itu mengemuka saat Tim Kunker Spesifik Komi-si V dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena melakukan kunjungan ke Provinsi Malut baru-baru ini. Tim DPR begitu tiba di Ternate langsung menggelar pertemuan dengan Pemda Malut diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi& Kesra Abuhari Hamzah dan jajaran-

nya serta didampingi Kepala Bandara Babullah Taslim Badaruddin.

Menurut Michael Wattimena, kunker spesifik dimak-sudkan untuk mengetahui permasalahan terutama ter-kait pembangunan infrastruktur dan transportasi yang didanai APBN, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam APBN Perubahan 2014 maupun penyusunan RAPBN 2015.

Kepada Tim Komisi V, Abuhari menyatakan,sejak dimekarkan Provinsi Malut masih kekurangan infra-struktur. “Kami belum puas jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi kepulauan lainnya. Kekurangan infra-stuktur tidak hanya di kabupaten/kota, tetapi juga ibu-kota Provinsi Malut Sofifi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Malut adalah Provonsi kepualan, tentunya sangat membutuhkan pelabuhan penyeberan-gan, meski saat ini telah memiliki beberapa pelabuhan. Selain itu untuk pembangunan jalan masih memerlukan

Menurut Michael Wattimena, kunker spesifik dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan terutama terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi yang didanai APBN, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam APBN Perubahan 2014 maupun penyusunan RAPBN 2015.


KUNJUNGAN KERJA

bantuan dana dari pusat melalui APBN.

Wakil Ketua Michael Wattimena usai pertemuan men-gatakan Bandara Babullah Ternate dibangun sejak tahun 1971 dan saat ini telah berhasil didarati pesawat ber-badan lebar. Untuk menunjang aktifitas yang kian me-ningkat, maka lebar landasan yang selama ini hanya 30 meter akan diperluas menjadi 45 meter yang dibiayai APBN. “ Proses pelebaran ini sedang dalam tahap peker-jaan, Komisi V akan memperjuangkan dan diakomodir dalam APBN,” katanya.

Seusai pertemuan Tim DPR selanjutnya mengunjungi Sofifi- yang disiapkan sebagai Ibukota Malut mengganti-kan kota Ternate sekaligus memantau kondisi jalan ser-ta meninjau pelabuhan Fery Guraping serta meninjau Bendungan Kali Oba yang menyediakan air bersih yang didistribusikan penduduk di kota Tidore.

Dalam pantauan langsung jalan darat dari Sofifi ke Dodinga, Tim DPR sangat mengapresiasi kondisi jalan yang cukup baik. “ Kami apresiasi kepada Bina Marga Balai 9 Wilayah Malut, hampir sepanjang 1.000 km jalan nasional dan jalan strategis digabung, jalan yang kami lewati luar biasa,” tandas Wattimena memuji kondisi ja-lan yang mulus beraspal.

Sementara itu, Tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur jalan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba.

Ketua Tim Komisi V, Awong panggilan akrab Ali Wong-so mengharapkan, penyusunan RTRW nantinya mem-perhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkem-bang, khususnya dari pemerintah kabupaten-kabupaten

yang mengelilingi Danau Toba.

“Setelah ditandatangani men-jadi Perpres harapan kita tidak sekedar RTRW, tetapi bagaimana mengimplementasi ke depan dan bagaimana kelembagaannya. Dan ini semua akan membawa kebangkitan, bagaimana potensi khususnya pariwisata Danau Toba bisa membawa kesejahter-aan rakyat di kawasan ini secara signifikan,”kata Awong.

Senada dengan Awong, ang-gota Komisi V DPR lainnya, Agung Budi Santoso mengatakan bahwa untuk menarik wisatawan ha-rus didukung infrastruktur yang memadai dengan rasa aman dan nyaman, serta kemudahan.

“Danau Toba posisi unik karena dikelilingi 8 kabupaten jadi tujuan untuk pariwisata untuk itu memang harus didukung infrastruktur yang memadai, jembatan mau-pun dermaganya. Semua pihak yang terkait harus ber-sama satu visi, satu misi dengan UU Tata Ruang yang diatur seimbang” ungkapnya.

Dengan demikian seluruh kabupaten yang termasuk dalam KSN Danau Toba harus mentaati Undang-Undang Penataan Ruang bersama yang sudah ditetapkan, dan menjaga pelestarian sumber air sebagai sumber kehidu-pan yang sangat penting.

Sementara itu, Direktur Penataan Ruang Wilayah Na-sional Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Budi Si-tumorang, dalam pertemuan dengan anggota Komisi V DPR dan jajaran Pemerintah Daerah 7 kabupaten men-gatakan bahwa Kementerian PU menyiapkan KSN men-jadi prioritas pembangunan seperti wilayah KSN Danau Toba.

“Untuk mendorong destinasi pariwisata terpilih, kita harus menata dan mengendalikan lingkungan, kawasan budidaya, pertanian, perkebunan, dan kehutanan,”kata Budi.

Menanggapi hal itu Zamhari Basuni, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Ditjen Bina Marga Kementerian PU, menegaskan bahwa prinsipnya penan-ganan jalan nasional yang rusak berat harus ditangani segera, jalan yang sudah baik harus dirawat. Jadi penan-ganan ruas jalan nasional ada skala prioritasnya.

Pelabuhan Cruise Tanah Ampo

Secara terpisah, Tim Komisi V DPR RI mendukung per-


cepatan proses pengoperasian Pelabuhan Cruise Tanah Ampo, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabu-paten Karangasem, Bali.

Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohammad Said me-ngatakan program pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo harus dilaksanakan dengan lebih menin-gkatkan koordinasi lintas sektoral dan menghindari tumpang tindih program untuk memperluas cakupan program.

“Kita semua menyadari, beban dan tanggung jawab membangun Kabupaten Karangasem bukan hanya di-pundak Pemerintah Daerah, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua,” katanya, saat memimpin Kunjungan Spesifik di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, belum lama ini.

Kunjungan Kerja Spesifik ini dimaksudkan untuk me-ninjau existing dan lokasi rencana pembangunan Jetty dengan sistem rampdoor di Pelabuhan Cruise Tanaham-po, Kabupaten Karangasem, sekaligus sebagai pelaksa-naan tugas Komisi V memantu pembangunan di bidang infrastruktur serta evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2013 dan persiapan pelaksanaan APBN tahun 2014,

Menurut Muhidin, kemampuan sektor pariwisata di Indonesia dalam menghasilkan devisa telah memposisi-kan pariwisata sebagai komoditi ekspor yang penting disamping migas. Diantara daerah wisata yang ada di

Indonesia, Bali merupakan tujuan wisata favorit. Seba-gai daerah tujuan wisata, Bali konsisten menempatkan sektor andalan. Pengembangan industri pariwisata di Bali secara umum menerapkan konsep implicit mema-sukan misi menumbuh suburkan kebudayaan Bali dalam setiap kegiatan pengembangannya.

Di lain pihak, kepariwisataan telah menjadi salah satu industri yang memberikan dampak besar terhadap per-tumbuhan perekonomian Bali, seperti tercermin dalam komposisi penyumbang pertumbuhan perekonomian Bali sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu men-jadi sektor andalan Provinsi Bali.

Bupati Karangasem I Wayan Gerede menyatakan bah-wa satu-satunya fasilitas infrastruktur pelabuhan Kapal pesiar di Indonesia dan di Bali hanya di lokasi Tanah Ampo Manggis Karangasem.

I Wayan Gerede mengharapkan Pemerintah pusat dan DPR RI hendaknya fokus pada komitmen untuk penyele-saian pembangunan pariwisata Tanah Ampo dan men-jadikannya prioritas untuk diselesaikan.

“Strategi pembangunan infrastruktur pelabuhan cruise merupakan upaya untuk mendorong pemerata-an dan pertumbuhan pembangunan, sekaligus men-gurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Timur, mengingat Bali sangat tergantung dari sektor pariwsata,” katanya. (si, mp,ray,as) Foto: Sugeng, Agung, Rizka/Parle/Iw.


Kemendikbud Harus Kaji Ulang Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 direncanakan akan diterapkan di seluruh sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah mulai Juli 2014 ini. Namun, hingga memasuki bulan kedua di 2014, masih ditemui beberapa masalah terkait dengan persiapan Kurikulum 2013 ini. Untuk mengetahui kondisi persiapan kurikulum yang mulai diuji coba pada Juli 2013 di lapangan, Komisi X pun mengunjungi Batam, Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan kunjungan spesifik ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Robert Iwan Loriaux yang diamini Kepala Dinas Pendidikan Yatim Mustafa mengatakan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP dan setingkatnya, SMA dan setingkatnya, serta SMK berjumlah 53 sekolah.

“Dari 6.000 guru sasaran di Kepri, baru 65 orang yang mendapat pelatihan menjadi guru inti (master teacher). Masalah lainnya, belum meratanya distribusi buku, sehingga dilakukan penggandaan untuk disebar ke sekolah yang belum menerima buku,” jelas Robert di Graha Kepri, Batam, baru-baru ini.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR Zulfadhli menyatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengkaji ulang implementasi Kurikulum 2013. Ia menilai, Kemendikbud terlalu memaksakan untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

“Saya berpandangan bahwa pemerintah, mestinya mengevaluasi kembali rencana implementasi Kurikulum

2013 pada tahun 2014 secara serentak. Karena, untuk daerah-daerah yang kondisi geografisnya kepulauan dan agak sulit dijangkau, tidak bisa dipaksakan pemerintah untuk melaksanakan secara serentak. Hal ini harus dievaluasi ulang, dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah setempat,” kata Zul saat sesi pendalaman.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai pulau kecil, harus menjadi perhatian Kemendikbud. Hal ini mengakibatkan sulitnya pendistribusian buku dan pelatihan guru.

“Menyangkut kondisi geografis yang sulit, apalagi di Kepulauan Riau ini, jika dipaksakan malah distribusi bukunya tidak tepat waktu, gurunya juga belum dilatih. Jadi, saya berpikir untuk daerah geografisnya yang cukup sulit, misalnya daerah kepulauan, daerah pedalaman, daerah perbatasan, itu mestinya dievaluasi, apakah (Kurikulum 2013) perlu segera diterapkan di 2014 ini,” imbuh Politisi asal Dapil Kalimantan Barat ini.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X Reni Marlinawati. Ia menilai, Kemendikbud terlalu tergesa-gesa melaksanakan Kurikulum 2013. Bahkan, implementasinya tanpa didasari oleh penelitian secara ilmiah.

“Kurikulum ini tidak didasari oleh penelitian secara ilmiah, dan implementasinya terlalu tergesa-gesa. Kondisi di lapangan ternyata tidak cukup siap untuk

KUNJUNGAN KERJA


melakukan perubahan dalam kurun waktu yang singkat, tanpa persiapan yang matang. Distribusi buku yang tidak merata, dan pelatihan guru juga masih sangat sedikit. Bahkan beberapa sekolah di Kepri ini sampai harus mem-fotocopy buku-buku Kurikulum 2013 ini,” jelas Reni.

Pelatihan Guru dan Distribusi Buku Belum Merata

Terkait dengan belum meratanya penyebaran buku paket pegangan siswa dan guru, Anggota Komisi X Herlini Amran menilai bahwa kondisi sekolah maupun SDM di lapangan memang belum siap. Namun hal ini menjadi tantangan untuk Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk dapat menyikapinya. Ia khawatir, karut marutnya Kurikulum ini berdampak pada proses belajar mengajar.

“Ini tantangan besar untuk pemerintah, jangan sampai penerapan Kurikulum 2013 ini terkesan dipaksakan dan menyebabkan dampak pada proses belajar mengajar. Guru adalah ujung tombak dari program-program yang ada di Pemerintah Pusat. Kalau gurunya tidak siap, bagaimana dengan muridnya,” tambah Politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini.

Ia menyarankan, jika Kurikulum 2013 ini belum siap, sebaiknya menggunakan Kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sembari menggunakan kurikulum KTSP, dapat dipersiapkan Kurikulum 2013.

“Kalau belum siap, lanjutkan program yang lama saja dulu, sambil disiapkan dulu pelatihan untuk guru-gurunya. Kalau sudah siap, baru kemudian kita laksanakan. Padahal, guru mengaku Kurikulum KTSP sudah enjoy dijalani, ini malah berubah lagi, sehingga membuat bingung guru-guru yang ada. Akibatnya, di lapangan ditemui banyak kendala,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar menyatakan, sebenarnya tidak ada masalah jika Kurikulum 2013 ini dilaksanakan, namun dengan catatan semuanya sudah dipersiapkan secara matang.

“Kalau kita lihat, Kemendikbud ini terlalu ngebet (sangat berkeinginan) untuk memberlakukan Kurikulum

2013. Silahkan saja Kemendikbud memberlakukan ini, jika semuanya sudah siap, termasuk guru dan bukunya. Tapi sudah kami dengar dari pelaku pendidikan di Kepri, mereka belum siap,” jelas Dedi.

Politisi F-PDI Perjuangan ini tidak ingin guru-guru menjadi disalahkan karena akibat kurangnya persiapan dan pelatihan. Perlu persiapan secara menyeluruh agar guru siap melaksanakan Kurikulum 2013.

“Saya tidak ingin guru menjadi kambing hitam. Guru disalahkan karena dikira tidak bagus, akhirnya murid menjadi korban. Untuk itu, siapkan waktu 1-2 tahun untuk mempersiapkan guru secara menyeluruh. Karena dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), dari ribuan guru yang disertifikasi, ternyata yang layak secara substansi hanya 30%, lalu bagaimana nanti dengan kurikulum baru,” khawatir Politisi yang akrab dipanggil Miing ini.

Dari hasil kunjungan ini, Zul akan menyampaikan hasil temuan kepada Mendikbud M Nuh pada rapat kerja Komisi X. Bahkan, ia mendesak Kemendikbud untuk segera mengkaji berbagai temuan di lapangan.

“Saya mendesak Kemendikbud untuk mengevaluasi kembali tentang rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 secara serentak pada Juli 2014 ini. Dengan waktu yang tersisa, kondisi geografis yang ada, kemudian persiapan pelatihan guru, rasanya kita pesimis ini bisa dilaksanakan secara serentak. Jadi saya mendesak pemerintah untuk mengkaji hal ini,” khawatir Zul.

Kunjungan spesifik Komisi X dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur. Tim rombongan yang ikut serta, yaitu Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD), Anggota Komisi X Parlindungan Hutabarat (F-PD), Ferdiansyah (F-PG), dan Zulfadhli (F-PG).

Selain itu, diikuti pula Dedi Suwandi Gumelar (F-PDI), Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDI), Herlini Amran (F-PKS), Reni Marlinawati (F-PPP), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Ja-mal Mirdad (F-Gerindra). (sf) Foto: Sofyan/Parle/Iw.

Kalau kita lihat, Kemendikbud ini terlalu ngebet (sangat berkeinginan) untuk memberlakukan Kurikulum 2013. Silahkan saja Kemendikbud memberlakukan ini, jika semuanya sudah siap, termasuk guru dan bukunya. Tapi sudah kami dengar dari pelaku pendidikan di Kepri, mereka belum siap


SOROTAN

Sebelum pelaksanaan fit and proper test, Komisi III DPR membentuk Tim Pakar yang dilibatkan dalam proses uji kepatu-

tan dan kelayakan calon Hakim Mah-kamah Konstitusi (MK). Tim tersebut merupakan gabungan pakar dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat yang dinilai kredibel dan memiliki sifat kenegarawanan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf di Gedung DPR Senayan baru-baru ini mengatakan, pihaknya ingin fit and proper test ini mendapat legitimasi publik maka dilibatkan orang-orang yang bisa dipercaya kredibilitasnya. Ada cendekiawan, akademisi, semuanya pakar dan tokoh besar di bidangnya dan bukan orang DPR. Mereka yang dianggap sudah menjadi negarawan dan tidak berurusan lagi dengan politik praktis, seperti calon presiden dan profesi lainnya.

Menurut Politisi PKS ini, Komisi

III DPR memulai proses pengujian calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahap pertama sebanyak 12 kandidat. Semua kandidat diminta menulis makalah dengan judul yang telah ditentukan dalam waktu 1 jam. Makalah ini kemudian didalami lebih jauh pada proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan mulai 3 Maret lalu.

“Makalah ditulis paling banyak 5 halaman dengan lama pembuatan 1 jam. Dalam fit and proper test setiap kandidat akan diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan makalah yang ditulisnya hari itu juga” tegas Al Muzammil Yusuf.

M u z a m m i l m e n a m b a h k a n , bahwa sejumlah nama pakar sudah diusulkan dalam rapat internal komisi namun baru disampaikan kepubl ik sete laha mendapat persetujuan dari yang bersangkutan . Kemudian setelah mendapat persetujuan langsung ditetapkan dan berkerja seiring berakhirnya

masa pendaftaran calon 27 Februari lalu.

Sementara Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli juga menegaskan, pihaknya ingin menunjukkan kepada masyarakat, dan ingin berbuat yang terbaik. “ Komisi III dalam proses uji kepatutan dan kelayakan berupaya obyektif mengedepankan transparansi. Sekarang kita libatkan Tim Pakar dari berbagai disiplin

Komisi III DPR telah memilih dua Hakim Mahkamah Konstitusi, dari dua belas calon Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Dr. Wahiduddin Adams, SH MA, dan Profesor Dr. Aswanto, SH, MSi, DFM. Dua nama tersebut sudah diputuskan pada Rapat Paripurna DPR Kamis (6/3), dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi baru menggantikan M Akil Mochtar yang terjerat kasus korupsi, serta Harjono yang memasuki masa pensiun.

Libatkan Pakar, DPR Pilih Dua Hakim MK Untuk Dapat Legitimasi Publik

1. Dr. Sugianto, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

2 Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA, pensiunan PNS Kementerian Hu-kum dan HAM,

3. Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UII Yogya-karta,

4. Dr. Ir. Franz Astani, SH, M.Kn, SE, MBA, MM, M.Si, CPM, Notaris,

5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PhD,

Dosen Fajultas Hukum Universitas pajajaran Bandung,

6. Prof. Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar,

7. Dr. H. RA. Dimyati Natakusumah, SH, MH, M.Si, Anggota DPR RI,

8. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Uni-versitas Udayana Denpasar Bali,

9. Dr.Atma Suganda, SH, M.Hum, Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa

Barat Banten, 10. Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, SH,

MH, Dosen Fakultas Hukum Univer-sitas WGM Samarinda Kalimantan Selatan,

11. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, Rektor Universitas Pancasila Jakar-ta, dan

12. Dr. Drs. Ermansjah Djaja, SH, M.Si, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tridharma Balikpapan.


ilmu,” tegas Zulkifli.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan menurutnya Tim Pakar mendapat kesempat an ter leb ih dahulu untuk mengajukan pertanyaan pendalaman setelah kandidat menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu barulah dilanjutkan oleh anggota Komisi III DPR.

“Tim Pakar juga diberikan ruang untuk memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada Komisi III. Keputusan akhir dibuat dalam rapat pleno Komisi berdasarkan pendapat s e l u r u h Fr a k s i , a m a n at Undang-Undang Hak untuk memilih itu ada pada DPR, “ujar Zulkifli.

Sebelumnya, Komisi I I I DPR mengumumkan 9 orang T im P akar y ang b er as a l dari berbagai disiplin ilmu d a n t e l a h m e n y a t a k a n kesediaannya. Mereka adalah Prof. Syafii Maarif, mantan Ketua Muhammadiyah, Laica Mar zuk i , mant an Hak im Mahkamah Konstitusi, Zein Bajeber, SH, MH, Forum Ko n s t i t u s i M P R R I , P r o f. Natabaya, mantan Hakim M a h k a m a h K o n s t i t u s i , Prof. Laudin Marsuni, Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Andi Mattalatta, mantan Menteri Menteri Hukum dan HAM, Dr. Pataniari Siahaan, Forum Konstitusi MPRRI, Prof. Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, dan Dr. Husni Umar dari Sosiolog.

Penyelamatan Marwah MK

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan, DPR saat ini menghadapi tugas penting mengupayakan penyelamatan marwah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu proses pemilihan dua Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah berjalan harus benar-benar mendapatkan kandidat yang memiliki jiwa kenegarawanan.

Baginya negarawan adalah orang

yang sudah memiliki kemapanan dan jauh dari ambisi pribadi. “Dia tidak memikirkan harta dan jabatan, tidak lagi memikirkan hal-hal yang aneh-aneh,” kata Fahri.

Politisi PKS ini menambahkan bahwa pandangan mengenai negarawanan bisa datang dari mana saja termasuk seseorang dengan latar belakang politik. Namun pada pemilihan kali ini ia berharap kandidat dengan latar belakang politik sebaiknya tidak mencalonkan

diri. “Sebaiknya teman-teman dari politisi menahan diri dulu, kita ingin yang terbaik supaya marwah Mahkamah Konstitusi bisa pulih, tegas Fahri.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Taslim yang menyambut baik langkah melibatkan pakar dan tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi sehingga p a n d a n g a n p u b l i k b a h w a D PR akan mengis t imewakan orang partai dapat diluruskan. “ Kebi jakan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Tim seleksi ini akan menghindar i proses y a n g s e b e l u m ny a d i a n g g a p mengistimewaan calon dari partai politik”, jelas Taslim.

S e p e r t i d i k e t a h u i p a s c a dibatalkannya Undang-Undang penyelamatan MK maka proses pemilihan calon Hakim Mahkamah Konstitusi kembali berdasarkan Undang-Undang yang lama. Itu berar ti anggota par tai polit ik berhak mencalonkan diri tanpa ada jeda waktu pengunduran diri dari partai. Hingga saat terakhir hanya ada seorang anggota DPR yang menyerahkan berkas pencalonan yaitu Dimyati Natakusumah dari Fraksi PPP.

Dalam proses selanjutnya, dari dua belas calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang tercatat mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR, akhirnya terseleksi menjadi empat orang. Sebelumnya dalam rapat sempat muncul perdebatan apakah anggota Komis i m emi l ih emp at kandidat yang disodorkan pakar atau tetap mengacu pada draf 10 peserta fit and proper test. “Biarkan nama-nama itu tetap ada sebagai penghormatan, tapi yang kita pilih tidak jauh dari empat nama itu,” kata seorang anggota Komisi III.

Akhirnya dalam rapat pleno Komisi diperoleh hasil lengkap pemungutan suara yaitu: Dr.

Wahiduddin Adams, SH, MA, pensi-unan PNS Kementerian Hukum dan HAM memperoleh 46 suara, Prof. Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasa-nudin Makasar memperoleh 23 su-ara, Atip Lipulhayat, SH, LLM, Phd, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung memperoleh 19 suara, dan Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta memperoleh 12 su-ara. Dua orang yang memperoleh suara paling besar yakni Wahidud-din Adams dan Aswanto akhirnya ditetapkan sebagai Hakim terpilih Mahkamah Konstitusi, melengkapi sembilan hakim MK yang dihada-pannya telah menunggu kasus-ka-sus yang muncul pada Pemilu 2014 ini. (spy). Foto: Andri/Parle/Iw.


Berbagai cara dilakukan para calon legislatif untuk bisa meraih tujuannya. Bukan

cerita kosong jika kita mendengar ada calon anggota Dewan berzi-arah ke tempat-tempat keramat, mendatangi dukun dan paranormal, mengupayakan agar cita-citanya terwujud.

Tidak berlebihan pula kalau di-katakan bahwa pada hari-hari ini menjelang hari pemungutan suara pemilihan umum legislatif (pileg) para dukun dan paranormal ke-banjiran order. Begitu pula tempat-tempat keramat termasuk makam tokoh-tokoh terkenal dan gunung-gunung ramai dikunjungi sebagian caleg.

Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan dalam masa reses baru-baru ini mengadakan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta terma-suk ke Kabupaten Sleman. Sebanyak 11 anggota Dewan yang dipimpin Wakil Ketua IX Soepriyatno meng-gelar pertemuan dengan Wagub

DIY dan jajaranya dilanjutkan per-temuan dengan Bupati Sleman Sri Purnomo dan jajarannya termasuk Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Karena sudah memasuki masa kampanye pemilu legislatif, tidak ketinggalan anggota DPR memper-tanyakan antisipasi Dinas Kesehatan setempat terhadap calon anggota legislatif (caleg) bila gagal mem-

perebutkan kursi di DPRD. Di Kabu-paten Sleman, menurut penuturan Bupati Sri Mulyono, telah dilakukan langkah antisipasi terhadap caleg yang gagal.

Jumlah anggota DPRD Kabupa-ten Sleman adalah 50 orang, kalau jumlah partainya katakanlah ada 10 jadi total caleg ada 500 orang. Diperkirakan dari 500 caleg terse-

ANTISIPASI CALEG GAGAL, SETIAP PUSKESMAS SIAPKAN PSIKOLOG

LIPUTAN KHUSUS


but yang serius menjadi caleg ada 250, sedangkan yang jadi 50 orang sehingga yang tidak jadi atau gagal kurang lebih 200 orang.

Anggota Komisi IX DPR dalam ke-sempatan itu mempertanyakan apa antisipasi Pemda terhadap caleg yang gagal pada pileg 9 April men-datang?. Menanggapi hal itu, Bupati Sleman mengatakan, telah menye-diakan seorang psikolog pada setiap Puskesmas. “Prinsipnya, di setiap Puskesmas sudah kami siapkan satu orang psikolog. Bukan hanya untuk menghadapi pemilu, tapi di kabu-paten Sleman kompleksitas perma-salahan semakin banyak, terkadang orang tidak bisa tidur dua malam. Nah itu perlu diatasi, jika ada pasien ke puskesmas, yang memberikan pengobatan bukan hanya dokter umum saja tetapi juga psikolog,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati Sri Purno-mo berharap, mudah-mudahan semua caleg yang tidak terpilih bisa legowo (menerima-ikhlas), tanpa harus kaget, karena jauh sebelum-nya mereka telah diberi pembekalan untuk siap menang dan siap kalah. Dikatakan pula, jajaran Pemda Sle-man juga mengumpulkan semua calon legislatif.

“Intinya kami berikan pembeka-lan dan ceramah baik dari Kapolres, Dandim dan Pimpinan daerah di Ka-

bupaten Sleman serta rohaniawan,” katanya.

Kepada para caleg juga di -beri pengarahan khusus terkait pe-milu 9 April dengan moto “Menang Ora Umuk, Kalah Ora Ngamuk ” artinya, kalau para caleg berhasil tidak sombong, sebaliknya kalau kalah (tidak terpilih), tidak marah-marah atau mengamuk.

Siapkan 300 tempat tidur

Lain di Sleman lain pula di Sura-baya. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya sebagaimana laporan JPNN, mempunyai program me-narik pada April-Mei mendatang. Rumah sakit tersebut menyiapkan 300 tempat tidur dan 10 kamar di paviliun Puri Anggrek. Tujuannya menampung para calon anggota legislatif (caleg)yang shock ketika gagal menjadi anggota dewan.

Menurut Direktur Utama RSJ Me-nur Surabaya dr Adi Wirachjanto, pihaknya sudah menyiapkan kamar tersebut, sebab ada potensi untuk itu seperti pengalaman pemilu se-belumnya. Lima tahun lalu ada se-jumlah caleg gagal yang mendapat perawatan di RSJ Menur.

Diungkapkan pula , menjadi gila sebenarnya merupakan mekanisme defensif untuk menahan tekan-an dari luar. Para caleg tersebut

mungkin telanjur mempertaruhkan semuanya dalam pemilu, tapi hasil-nya nihil. ‘’Misalnya, sudah berutang banyak yang berharap bisa ditebus ketika sudah menjadi anggota de-wan. Atau, sudah terlanjur menjual semua harta benda,’’ ungkap dia.

Dia menambahkan, kekuatan se-seorang ketika mengalami kegaga-lan yang mungkin dianggap meny-eluruh seperti itu tidak sama. Ada yang masih mampu bertahan dan berpikir rasional. Tapi, banyak juga yang tidak kuat. Akibatnya, terjadi stres dan kemudian bertingkah sep-erti orang gila. ‘’Terapinya memang bergantung pada tingkat stres yang dialami,’’ terangnya.

Yang dilontarkan Adi itu memang tidak mengada-ada. Sejumlah kasus caleg yang bertingkah seperti orang gila pernah mencuat di media. Mi-salnya, ada caleg yang gagal kemu-dian lari bertelanjang keliling kam-pung. Ada pula yang tertawa sendiri saat melihat penghitungan suara dan mendadak ambil gelas serta ja-lan merangkak seperti pengemis.

Sebenarnya, banyak caleg yang menjalani psikotes dan beberapa di-antaranya tidak layak. ‘’Tapi, mereka tetap saja memaksakan diri. Ini yang kemudian memunculkan banyak po-tensi gila,’’ jelasnya. Hanya, Adi me-minta tidak ada kesalahpahaman dari semua pihak tentang langkah RSJ Menur menyiapkan ruangan perawatan bagi caleg gagal yang stres tersebut. ‘ ’Ini hanya langkah preventif,’’ kata Adi menambahkan. (mp) Foto: Mastur/Parle/Iw.

Delegasi DPR pada Konperensi 9 PUIC di Teheran, Iran.


SELEBRITIS

Kampanye Gaul dan Kreatif

Fitri Tropica


Lucu, Atraktif, dan Smart itu-lah kesan yang muncul tat-kala Parlementaria menemui

presenter, penyiar, penulis sekaligus komedian yang terkenal dengan nama Fitri Tropica alias Fitrop. Di sela-sela syuting tayangan komedi ILK (Indonesia Lawak Klub) di salah satu hotel berbintang di Jakarta, pemilik nama asli Fitri Rachmawati ini menceritakan tanggapannya ten-tang kampanye legislatif yang telah berlangsung selama beberapa hari ini.

“Kampanye pemilu sekarang jauh lebih kreatif dibanding tahun-tahun sebelumnya,”kata Fitrop mengenai pemilu tahun ini.

Hal tersebut menurut Fitri dapat dilihat dari poster, spanduk dan baliho yang terpasang tidak hanya bergambar si caleg saja, melainkan juga dengan berbagai kreatifitas dan sentuhan humor. Sayangnya ada beberapa kreatifitas yang terkesan dipaksakan. Sehingga malah akan

memunculkan sisi negatif dari si caleg itu sendiri.

Sebut saja salah satu poster atau spanduk yang bergambar foto caleg tengah bersalaman dengan tokoh lain yang sudah dikenal terlebih dahulu. Hal tersebut menurut Fitri malah membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kapabilitas dari caleg tersebut. Karena dia lebih yakin tokoh lain yang bisa menarik massa dibanding dirinya sendiri.

“Kalau dia pede (Percaya diri-red) dengan kualitas dirinya, buat apa dia menggunakan tokoh lain yang sudah lebih terkenal untuk mendongkrak popularitasnya.

Buk t ikan dong dengan kar ya langsung di masyarakat,” ungkap wanita kelahiran Bandung, 26 September 1986 ini.

Namun khusus untuk poster atau spanduk yang menggunakan tokoh-tokoh heroik di film hal tersebut sangat baik dan kreatif untuk menarik massa, paling tidak mengingatkan ke masyarakat akan sosok caleg tersebut. Oleh karena itu menurut Fitri disitulah harus digali sisi kreatifitas para caleg beserta timnya untuk membuat konsep yang jelas.

T i d a k h a n y a i t u ke m a s a n kampanye saat ini pun dinilai Fitri

Kalau dia pede (Percaya dirired) dengan kualitas dirinya, untuk apa dia malah menggunakan tokoh lain yang sudah lebih terkenal untuk mendongkrak popularitasnya.

SELEBRITIS


tidak melulu orasi dengan berteriak-teriak. Ia melihat kampanye saat ini pun sudah meluas ke anak-anak muda, dengan kemasan yang lebih santai dan tidak kaku. Sebut saja, ketika ia mendengarkan diskusi atau talkshow partai politik di radio-radio anak muda, sangat santai namun visi dan misi yang ingin disampaikan parpol tersebut tetap tersampaikan. Hal ini sangat baik bagi anak muda terutama yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

“Dengan kata lain kampanye sekarang lebih gaul lah,” tawa Fitrop.

Fitri juga menyoroti tentang para caleg yang notabene berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan dengan latar belakang yang ber lainan juga. Hal tersebut menurutnya sebuah kemajuan yang sangat positif. Sebut saja ketika ia mendengar ada tukang becak yang ikut menjadi caleg, ia merasa hal tersebut menjadi salah satu cerminan kesamaan hak berpolitik setiap warganegara.

“Tukang becak menjadi caleg, kenapa enggak? Mungkin ia tidak memiliki modal materi yang besar seperti para pengusaha yang terjun ke panggung politik. Namun yang menjadi perhatian kenapa tukang becak bisa mendapat dukungan

massa atau orang banyak, money politic? Tentu tidak. Yang pasti ada hal lain yang lebih penting dari materi yang dimiliki tukang becak tersebut. Tekad dan hati nurani yang bersih untuk membangun bangsa ini misalnya,” paparnya.

Dibanding dengan hati nurani dan itikad baik, background pendidikan dari para caleg menurut Fitrop tidak terlalu penting. Pasalnya pendidikan hanyalah deretan angka dalam sertifikat akademik seseorang saja, hal tersebut tidak seutuhnya mencerminkan isi otak dan kebersihan jiwa seseorang. Toh menurutnya saat duduk di kursi parlemen, para caleg tersebut tidak sepenuhnya mampu menghafal berbagai undang-undang atau pelajaran yang ia pelajari dibangku kuliah. Dengan berjalannya waktu menurut Fitri semua itu dapat dipelajari.

Meski dalam background pen-d i d i k a n a l u m n i U n i v e r s i t a s Padjajaran ini tergolong wanita yang mumpuni, ditambah dengan popularitas nya di panggung hiburan tanah air, apalagi kemampuan public speakingnya yang terbilang sangat baik, namun hal tersebut tidak lantas membuat putri pasangan Djumhawan dan Sutini Suryaman ini “latah” mengikuti rekan seprofesi lainnya yang terjun ke dunia politik.

Jangankan untuk terjun menjadi calon legislat if, menjadi juru kampanye yang notabene dibayar dan menghasilkan pundi-pundi rupiah pun Fitr i menolaknya. Baginya berkiprah di dunia politik adalah pilihan dan hak masing-masing individu sebagaimana hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin undang-undang. Jika ia masuk menjadi kader sebuah partai, ia khawatir jika ruang geraknya akan menjadi terbatas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan tawaran pekerjaan lainpun terlebih dahulu harus di diskusikan kepada pengurus partai.

“Politik itu bukan hanya speaking atau bicara saja, tapi perlu action. Nah itu yang saya belum bisa. Mungkin public speaking saya sudah bisa, tapi bagaimana dengan action? Terus terang saya belum bisa berbuat untuk negara secara keseluruhan. Saat ini action untuk orang-orang terdekat saja masih susah, apalagi untuk Negara,” aku Fitrop diiringi canda.

Dari Radio Hingga Layar Lebar

Bericara tentang karir, wanita yang pernah mendapat julukan “Miss lebay” ini mengawali karirnya sebagai model dan penyiar salah satu radio anak muda di Bandung. Ketika Trans TV menggelar audisi untuk pendukung sitcom (situasi komedi) extravaganza ABG, Fitri yang pada dasarnya memilik i karak ter unik dengan ser ibu ekspresi ini pun terpilih menjadi pemain sitkom tersebut. Disusul

Politik itu bukan hanya speaking atau bicara saja, tapi perlu action. Nah itu yang saya belum bisa. Mungkin public speaking saya sudah bisa, tapi bagaimana dengan action?


dengan acara Prime Time, Sinden Gosip, ABG dan terakhir di Trans7 ia terpilih mendukung tayangan ILK.

Nama dan wajah alumni SMAN 5 Bandung ini pun kerap menghiasi layar kaca lewat iklan sejumlah produk. Bahkan sejumlah acara tivi pun sempat ia bawakan, seperti Missing Lyrics, Kiss Vagaza, Narsis TV dan Hits RCTI. Tidak puas hanya

berlaga di layar kaca, Fitri pun didapuk berakting dalam layar lebar. Sebut saja film Get Married 2, Madame X dan Berlian Si Etty judul-judul film layar lebar yang ia mainkan.

Bahkan dari kesertaannya dalam dunia presenting atau penyiaran, Fitri pernah menggondol Most favorit Female announcer Ardan

FM pada tahun 2007. Dua tahun kemudian, ia berhasil meraih predikat Best Video Clip Model MTV Indonesia Award 2009. Kini dengan adanya pemilihan umum yang akan berlangsung beberapa saat lagi, ia berharap dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, terutama pada industri hiburan tanah air yang tengah ia geluti. (Ayu) Foto: Rizka/Parle/Iw.


Berbanding terbalik dengan nama besar DPR RI yang tersohor, Museum DPR bisa dikatakan nyaris tidak diketahui banyak orang. Mengingat kata-kata bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, maka kali ini Parlementaria mengajak pembaca untuk mengenal dan menjelajahi lebih jauh bukti sejarah yang sekaligus sebagai saksi bisu perjalanan parlemen Indonesia, dalam bentuk Museum DPR RI.

Saksi Bisu Perjalanan Parlemen Indonesia

Jika selama ini di Indonesia telah ada museum ABRI (TNI) Satria Man-dala, Museum Nasional, Museum telekomunikasi bahkan Museum Perangko juga sudah tersedia. Na-mun tidak demikian dengan Mu-seum Parlemen. Menyadari hal tersebut atas inisiatif Ketua DPR RI Periode 1987-1992, Kharis Suhud, akhirnya DPR RI mendirikan sendiri Museum keparlemenan yang dina-makan Museum DPR. Awalnya Mu-seum DPR ini hanya sebagai peleng-kap kunjungan wisata parlemen masyarakat, namun ke depannya kami berharap Museum tercinta ini dapat menjadi salah satu obyek atau

tujuan utama dari wisata parlemen masyarakat Indonesia.

Menjelajahi Museum

Gedung DPR RI identik dengan bentuk tempurung kura-kura ber-warna hijau. Ya, kami biasa menye-butnya dengan gedung bulat.Seyo-gyanya gedung ini bernama gedung Nusantara. Tidak semua rapat DPR RI digelar di gedung ini, hanya acara-acara tertentu saja yang di-gelar di gedung ini, seperti Sidang Paripurna DPR yang menampilkan pertanggung jawaban Presiden se-tiap tanggal 16 Agustus, pelantikan

Presiden dan wakil Presiden, serta Pelantikan anggota DPR RI setiap lima tahun sekali.

Keistimewaan gedung ini akan semakin terlihat tatkala kita menaiki Lantai dua. Kita akan langsung mendapati batu besar atau prasasti tanda diresmikannya Museum DPR RI ketika itu, Kharis Suhud. Ya, prasasti itu sebagai pintu masuk Museum DPR. Masuk lebih dalam museum ini kita disuguhkan deretan foto-foto yang jumlahnya mencapai 348 buah foto. Foto-foto sebagai bukti sejarah kilas balik perjalanan DPR RI sejak KNIP (Komite Nasional


Indonesia Pusat) tahun 1945 hingga saat ini periode ke-16 (2009-2014).

Setiap masa atau periode ke-anggotaan DPR memiliki latar be-lakang sejarah, politik, dan fraksi serta kinerja yang berbeda-beda. Foto-foto Ketua parlemen dari masa ke masa, mulai Sartono, Kasman Singodimedjo hingga Marzuki Alie terpampang di sini.

Selain itu kita juga akan mendapa-ti foto di masa Volksraad tahun 1918 seperti foto gedung tempat Volk-sraad bersidang, pembukaan sidang dan pelantikan Volksraad, lukisan MH Thamrin dalam persidangan Volksraad beserta foto-foto anggota Volksraad.

Bekerja sama dengan Arsip Nasio-nal, Museum DPR juga mendapat-kan foto-foto di masa Kemerdekaan se perti foto pembacaan Proklamasi oleh Soekarno, foto naskah Prokla-masi, Rapat BPUPKI yang menge-sahkan UUD 1945, foto suasana rapat di lapangan Ikada, serta foto penjelasan tentang RUUD 1945 oleh Mr. Supomo, bahkan di Museum ini kita juga bisa melihat foto sang proklama tor Mohammad Hatta saat berdiskusi dengan Mr.M Roem dalam rapat Panitia Persiapan Nasional.

Dalam masa KNPI kita bisa meli-hat foto pimpinan KNPI, Pelantikan

anggota KNIP, Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang KNIP 16 Ok-tober 1945, meja dan kursi KNIP, Podium Pidato Presiden. Dari masa orde lama, kita dapat melihat sejum-lah foto seperti pelantikan anggota MPRS, suasana sidang MPRS II, Sua-sana sidang MPRS III, sidang pleno DPR GR, Suasana sidang umum II di Bandung.

Sementara dari masa Orde Baru kita bisa melihat beberapa foto-foto pelantikan Soeharto sebagai pejabat Presiden, foto pidato Pejabat Presi-den di depan sidang DPR,suasana sidang DPR, Suasana sidang istime-wa MPRS, Rapat Paripurna di Istana tahun 1968, serta Presiden Soekar-no saat berpidato di sidang umum MPRS.

Tidak hanya deretan foto yang kita lihat di Museum DPR, kita juga bisa melihat palu sidang pimpinan DPR dari masa ke masa, kursi presiden, replika pakaian anggota MPRS, jam dinding kayu, mesin ketik manual, pesawat telpon di masa DPRS tahun 1950-1956, Podium KNIP, Koleksi Kartu Telpon, Koleksi buku di masa KNIP, serta perlengkapan fotografi untuk kegiatan DPR Gotong Royong, bahkan kita bisa melihat ballpoint milik Ketua MPR/DPR Idham Cholid.

Pengembangan

Dalam rangka menjalankan res-tra (rencana strategis) DPR RI yang salah satunya meningkatkan efek-tivitas sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat, DPR RI beren-cana melakukan pengembangan atau renovasi museum. Menurut Suratna, Kepala Bagian Humas DPR RI, sebenarnya fungsi museum sa-ngat strategis dalam rangka menge-nalkan sejarah tentang perjalanan keparlemenan kepada masyarakat, khususnya anak didik, karena ham-pir delapan puluh persen pengun-jung DPR RI merupakan siswa seko-lah.

“Mengingat pentingnya fungsi Museum DPR RI tersebut, tentu kami harus terus memperbaiki seg-ala sarana pendukung. Karena terus terang content kami masih sangat


terbatas dan belum bisa memberi-kan informasi yang cukup untuk menggambarkan bagaimana seja-rah DPR. Selama ini bukti sejarah keparlemenan yang kita (museum DPR) miliki masih terputus-putus,” papar Suratna.

Untuk menjalankan rencana terse-but, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Hal pertama adalah Kajian Sejarah, dalam tahap ini DPR akan mengundang konsultan seja-rah secara untuk memberikan ma-sukan atau pandangan bagaimana perjalan parlemen Indonesia secara runtut.

Tahapan kedua yang harus dilaku-kan adalah konsultasi dengan arsi-tek terkait dengan interior Museum, sajian foto-foto atau diorama seper-ti apa untuk memaksimalkan ruang museum yang terbatas. Dengan demikian melalui foto akan tergam-bar jelas perjalanan dan dinamika politik dari masa ke masa.

Tahapan ketiga yang merupakan tahapan dengan inovasi terbaru berupa fasilitas simulasi dalam pendidikan politik berupa film dan game-game. Disini pengunjung dapat memberikan vote atau suara dalam pengambilan keputusan sidang DPR. Disini pengunjung akan diajak berinteraksi langsung.

Ditambahkannya, selain ketiga tahapan tersebut menurut Ratno, ada hal penting lain yang harus dipersiap-kan, ialah SDM (Sum-ber daya manusia). Untuk ada memberi-kan penjelasan ke-pada hampir tiga ribuan pengunjung dalam setiap bulan-nya tentu bukan hal yang mudah, perlu pelatihan khusus. Sebagaimana Mu-seum di

Jerman yang lebih mengandalkan kepada kemampuan public speak-ing dari seorang tour guide, Ratno pun berharap SDM bagian Kehu-masan DPR RI mampu memberikan penjelasan kepada pengunjung atau masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan Museum dan DPR.

Meski demikian tidak semua mu-seum hanya me ngandalkan kemam-puan public speaking dari tour guide nya. Turki misalnya, meski tidak ada tour guide nya tapi pengunjung tetap bisa mendapatkan informasi yang sangat mendetail lewat foto, diorama dan sebagainya. Akhirnya lewat tahapan pengembangan tersebut, Museum DPR tidak lagi hanya sebagai pelengkap, namun lebih dari itu bisa sebagai tujuan utama wisata parlemen. Dari sana masyarakat akan mengetahui seja-rah keparlemenan Indonesia sejak jaman dahulu kala, yang pada akh-irnya akan semakin menumbuhkan jiwa nasionalisme dan pancasila di seluruh masyarakat Indonesia. (Ayu) Foto: Rizka/Parle/Iw.


A nggota Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Gorontalo pada Pe-milu kali ini, memilih untuk tidak ikut kem-

bali bertarung memperebutkan kursi legislatif. Beberapa pertimba-ngan pribadi menjadi alasan wanita kelahiran Gorontalo, 30 Mei 1957 ini diantaranya permintaan anak, dan alasan kesehatan. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, meng-ingat selama ini Kasma tergolong wakil rakyat yang cukup aktif dalam

menyampaikan aspirasi masyarakat. Bahkan konon, tidak sedikit ma-syarakat Gorontalo yang tetap men-dukungnya dan memintanya untuk terus duduk di kursi parlemen.

Tidak ingin mengecewakan pen-dukungnya, namun juga berusaha untuk tetap meluluskan keinginan sang buah hati, akhirnya Kasma pun mendapat “ilham”. Ia tetap bisa menyampaikan aspirasi masyara-kat dan pendukungnya tanpa harus duduk di kursi legislatif. Caranya? Dengan membantu para juniornya yang tengah bertarung meraih kur-si DPR. Kasma pun dengan senang hati membagi ilmu dan pengala-mannya hingga sukses meraih kursi parlemen.

Konsep, program dan strategi pun ia susun dan ia bagikan kepada koleganya di Par tai tersebut. Bahkan, karena masih berstatus sebagai wakil rakyat, Kasma yang masih selalu turun ke lapangan ini juga menyertakan juniornya ter sebut berkenalan dengan masyarakat.

“Saya susun konsep, strategi yang tentu sesuai dengan visi dan misi partai. Bahkan tidak jarang saya juga membuat acara khusus agar para caleg satu partai dapat lang-sung bertemu, berkenalan dengan masyarakat yang notabene men-jadi pendukung saya. Kalau pen-dukung saya berarti pendukung partai saya juga. Nah, silatura-him dengan para pendu-kung ini yang harus terus dipupuk dan dibina,” jelas Kasma Bouty kepada Parle di sebuah per-jalanan kunjungan kerjanya.

Apa yang di-lakukan Kasma

tentu sangat mulia, membagi-bagi ilmu dan pengalaman kepada para caleg yang notabene rekan separ-tainya. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Kasma itu menjadi tugas dan kewajiban para tenaga ahli atau staf ahli dari para caleg tersebut. “Iya seperti staf atau tenaga ahli ya?? hehe…,” tawa Kasma, sambil mengatakan tidak mempermasalah-kan hal itu. Baginya apa yang di-lakukan semata-mata adalah untuk rakyat dan bangsa. Wah, baru kali ini ya ada anggota yang malah jadi “Staff Ahli”. TOP deh bu. (Ayu) Foto: Ayu/Parle/Iw.

POJOK PARLE

Dalam politik apa saja boleh dilakukan. Begitupun dengan keinginan seorang menjadi calon legislatif. Tidak sedikit Staf atau Tenaga Ahli (TA), baik itu TA Anggota DPR maupun TA Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya yang menjajal “keberuntungan” dengan mencalonkan diri sebagai legislatif. Di saat para TA berlomba meraih kursi legislatif, anggota Komisi VIII, Kasma Bouty malah sebaliknya.

Edisi 111 TH. XLIV, 2014 - DPR

Documents

Transcript of Edisi 111 TH. XLIV, 2014 - DPR