Presentasi Laporan Aktualisasi
-
Upload
devi-melitasari -
Category
Government & Nonprofit
-
view
1.217 -
download
19
Transcript of Presentasi Laporan Aktualisasi
LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS
CALON ANALIS KEBIJAKAN PERTAMAPADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
OLEH :DEVI MELITASARI, ST
NIP 19810515 201501 2 001MENTOR :
TAUFIK WANHARDI, SHNIP 19700906 200701 1 006
COACH :Drs. GUNAWAN, MM
NIP 19651022 199303 1 004
BIODATA
Nama : Devi MelitasariAlamat : Jln Raya Gantung RT 11/05
Desa Padang, Dsn.Padang II Manggar – Kab. Belitung Timur
Temtala: Jakarta, 15 Mei 1981Pendidikan terakhir : S1 Teknik Industri Jabatan : Calon Analis Kebijakan PertamaUnit Kerja : Bag. Organisasi Sekretariat
Daerah Kab. Belitung TimurMotto : People know you’re good if you’re good
MENTORNama : Taufik WanhardiNIP : 197009062007011006TTL : Talang Ubi/6 September 1970Jabatan : Kasubbag KelembagaanPangkat/ : Penata Muda Tk I/IIIbGol.RuangE-mail : [email protected] : “Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan”
COACH Nama : Drs. Gunawan, MM TTL : 22 Oktober 1965Status : MenikahAlamat : Jl. Salak RT13 Blok I No
115 Perum Pemda, Sungailiat
Instansi : Badan Diklat Provinsi Bangka Belitung
Jabatan : Widyaiswara MadyaE-mail :
[email protected] : 081368863611
KEGIATAN YANG TELAH DIAKTUALISASIKAN1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan
3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014
5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan
6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting
8. Melakukan evaluasi penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting
9. Membuat laporan kegiatan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah
A
N
E
K
A
Visi: Terwujudnya
Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang sejahtera
MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT DAERAH
1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan
3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan profesional
4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta hubungan kemasyarakatan yang berimbang
6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial
7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah
1. Mewujudkan Aparatur yang profesional dalam mendukung tugas dan fungsi Daerah
2. Melaksanakan pembinaan dan administrasi pemerintahan umum, otonomi daerah dan desa dengan konsep Total Quality Management.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan perancangan produk-produk hukum dan regulasi daerah, serta kesadaran dan kepatuhan hukum dan HAM
4. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan5. Terwujudnya informasi dan komunikasi publik
menjadi yang transparan (terbuka) dan benar melalui penyerbarluasan informasi Pemerintah Daerah guna menciptakan hubungan kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga yang harmonis
6. Mewujudkan pelayanan administrasi di bidang sosial untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat
7. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsultasi, dan administrasi berkaitan dengan permasalahan bidang ekonomi dan pembangunan.
Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan
dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
IntegritasDampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Menjunjung tinggi Nilai Persatuan IndonesiaDampak: dihasilkan ringkasan kebijakan yang tidak objektif, dipengaruhi oleh kepentingan tertentu
Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama Dampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang kurang objektif.
Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Efisiensi dan Efektifitas Dampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang kurang berkualitas.
Kerja KerasDampak: akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang tidak maksimal..
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER MANFAAT BAGI PENULIS saya
cantumkan pada bab IV hal 48
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 50
FOTO-FOTO KEGIATAN PENYUSUNAN RINGKASAN KEBIJAKAN
Dilaksanakan pada hari Rabu, 18 November 2015
Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
IntegritasDampak: Hasil pengumpulan isu-isu pengalihan kewenangan tidak dapat meyakinkan stakeholder Menjunjung tinggi Nilai Persatuan IndonesiaDampak: hasil pengumpulan isu akan dianggap sebagai pemecah persatuan
Memelihara dan Menjunjung Tinggi Standar Etika yang LuhurDampak: hasil pengumpulan isu tidak akan dihargai oleh atasan karena sikap kita yang tidak mengutamakan kesopanan.Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Efisiensi dan Efektifitas Dampak: Hasil pengumpulan isu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
Jujur Dampak: Hasil pengumpulan isu tidak akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya..
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV halaman 53
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 54
FOTO-FOTO KEGIATAN PENGUMPULAN ISU-ISU PENGALIHAN
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
Dilaksanakan pada hari Jumat, 20 November 2015
Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oeh Pemerintah
Provinsi dan Pusat
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
KejelasanDampak: Telaahan staf yang dihasilkan tidak objektif dan komprehensif.
Nilai-nilai Pancasila sila keempat Dampak: Telaahan staf yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai pedoman awal kegiatan kelembagaan
Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak Dampak: telahaan staf yang dihasilkan tidak dapat digunakan karena mengandung kepentingan tertentuEfektif dan Efisien Dampak: Telaahan yang dihasilkan tidak akan selesai tepat waktu.
TanggungjawabDampak: Tidak dihasilkan telaahan yang dapat diandalkan karena tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 56
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 58
FOTO-FOTO KEGIATAN MEMBUAT TELAAHAN STAF MENGENAI URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DIAMBIL ALIH PENYELENGGARAANNYA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT
Dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 November - Senin, 23 November 2015
Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
KejelasanDampak: tidak akan dihasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang dilakukan.Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelimaDampak: tidak akan dihasilkan informasi yang adil sesuai dengan kondisi yang ada.Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihakDampak: informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakuEfektif dan Efisien Dampak : informasi yang dihasilkan tidak dapat digunakan atau menghambat jalannya kegiatan.
Kerja KerasDampak: informasi yang dihasilkan kurang optimal
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 61
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 62
FOTO-FOTO KEGIATAN MENGUMPULKAN INFORMASI MENGENAI ISU-ISU KELEMBAGAAN YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA PENGALIHAN
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KAB/KOTA)
Mem-validasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
TransparansiDampak: akan dihasilkan data yang meragukan
Nilai-nilai Pancasila sila keduaDampak: data yang diperlukan akan sulit diperoleh.
Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihakDampak: data yang diperoleh tidak akan kredibel
Inovasi Dampak : data yang diperlukan tidak akan diperoleh dalam waktu yang singkat
Jujur, Kerja KerasDampak: data yang dihasilkan tidak akan valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 64
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 67
FOTO-FOTO KEGIATAN MEMVALIDASI VARIABEL TEKNIS MASING-MASING URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Dilaksanakan pada hari Senin, 23 Nopember – Rabu, 25 Nopember 2015
Melakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
TanggungjawabDampak: hasil pemetaan urusan tidak akan sesuai dengan ketentuan yang berlakuMenjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketigaDampak: hasil pemetaan urusan tidak akan sesuai dengan data riil di lapangan
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian Dampak: hasil pemetaan tidak dapat diandalkan
Mutu Penyelenggaraan PemerintahanDampak : hasil pemetaan tidak dapat digunakan sebagai dasar penataan kelembagaan.
AdilDampak: hasil pemetaan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 69
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 71
FOTO-FOTO KEGIATAN MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHANDilaksanakan pada hari Jumat, 27 November 2015
Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan
SKPD eksisting
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
KonsistensiDampak: hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlakuMenjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelimaDampak: hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah Dampak: hasil sinkronisasi tidak dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaanMutu Penyelenggaraan PemerintahanDampak : hasil sinkronisasi tidak bisa mendukung kegiatan penataan kelembagaan
JujurDampak: hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan data pendukung.
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 74
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 75
MELAKUKAN SINKRONISASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DENGAN SKPD EKSISTING
Dilaksanakan pada hari Jum’at, 28 November – 30 November 2015
Melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK
SKPD eksisting
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
KejelasanDampak: hasil penyelarasan tidak akan sesuai dengan tujuan kegiatan penataan kelembagaanMenjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempatDampak: hasil penyelarasan tidak objektif
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menjunjung tinggi standar etika luhurDampak: hasil penyelarasan tidak kredibel dan tidak dapat menjadi dasar dalam penataan kelembagaan.
Efektif dan EfisienDampak : hasil penyelarasan tidak akan selesai tepat waktu
Kerja Keras Dampak: hasil penyelarasan tidak akan optimal.
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 78
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 80
FOTO-FOTO KEGIATAN MELAKUKAN PENYELARASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN SOTK SKPD EKSISTING
Dilaksanakan pada 30 November – 1 Desember 2015
Membuat laporan kegiatan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 dan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika PublikKomitmen
MutuAnti Korupsi
TanggungjawabDampak: Laporan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik
Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keduaDampak: Laporan kegiatan rancangan tidak menghasilkan hubungan yang baik dengan atasan
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menjunjung tinggi standar etika luhurDampak: Laporan yang dihasilkan tidak objektif
Efektif dan EfisienDampak : Laporan yang dihasilkan tidak berkualitas
Kerja Keras Dampak: Laporan yang dihasilkan tidak akan selesai tepat waktu.
MANFAAT BAGI PIMPINAN MANFAAT BAGI STAKEHOLDER
MANFAAT BAGI PENULIS saya cantumkan pada bab IV hal 82
Kontribusi terhadap Visi, Misi, dan tujuan organisasi saya cantumkan pada bab IV halaman 84
FOTO-FOTO KEGIATAN MEMBUAT LAPORAN RANCANGAN PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TERIMA KASIH