LAPORAN AKHIRRENCANA TATA RUANG (RTR) KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYAPADA KAWASAN PENDIDIKAN DI IBUKOTA MAJENE 2014-2034

BAB IVRENCANA POLA RUANG WILAYAH

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten khususnya pada wilayah Ibukota Majene meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis kabupaten dan atau lintas kecamatan dan atau kota. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Kawasan lindung yang baik yang bersifat: (i) preservasi berupa hutan lindung baik di daerah ketinggian pedalaman yang merupakan daerah hulu (upstream) Daerah Aliran Sungai (DAS), (ii) konservasi berupa taman margasatwa. Selain daripada itu, untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang ditetapkan sebagai benda purbakala. Dalam kawasan budi daya juga diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan jalan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari.Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Ibukota Kabupaten Majene. Arahan kawasan lindung ditetapkan dengan dasar sebagai berikut:1. Menetapkan kawasan lindung sebesar minimal 30% dari luas seluruh wilayah Ibukota Kabupaten Majene yang dikelompokan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) atau biasa disebut juga Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, termasuk berbagai kawasan konservasi. 2. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin katersediaan sumber daya air.3. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

4.1 KAWASAN LINDUNG4.1.1 Rencana Kawasan Lindung MakroDilihat dari fungsinya, kawasan lindung di Ibukota Kabupaten Majene terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya (kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air di daerah hulu); kawasan suaka alam (kawasan suaka margasatwa); kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan gempa bumi khususnya kawasan rawan longsor, dan kawasan rawan banjir); serta kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai).Keberadaan dan terpeliharanya kawasan lindung di Ibukota Kabupaten Majene dianggap sangat urgen. Pada wilayah dengan curah hujan yang tinggi, seperti di kebanyakan wilayah Kabupaten Majene, kawasan lindung menjadi penyangga bencana banjir, longsor dan erosi. Hutan lindung menjaga kelestarian sungai-sungai yang mengalir di Majene untuk mendukung dan melindungi kawasan budidaya potensial yang ada di bawahnya, dan untuk menjaga kelestarian ragam hayati, demi kepentingan masa kini maupun masa depan penduduk Kabupaten Majene. Ada sebagian kawasan hutan di wilayah Kabupaten Majene yang telah kritis, oleh karena itu reboisasi dan perobahan peran komunitas di kawasan hutan dari mencari nafkah dengan menebang pohon tak terkendali menjadi mendapatkan tambahan nafkah karena perannya sebagai penjamin fungsi hutan. Revitalisasi fungsi hutan dan peran masyarakat ini sangat penting untuk ikut andil dalam mengendalikan proses perobahan iklim dan pemanasan global. Menyadari pentingnya keberadaan dan fungsi kawasan lindung bagi kehidupan manusia di satu sisi, dan melihat besarnya ancaman pengrusakan oleh penduduk karena desakan ekonomi di sisi lain, perlu dibangun suatu sistem pengelolaan kawasan lindung yang lebih rasional dengan memanfaatkan komunitas yang tinggal di kawasan hutan untuk dijadikan penjamin keasrian dan kelestarian hutannya. Paradigmanya perlu diubah dari penekanan pada aspek legal dan lingkungan semata-mata ke aspek keterpaduan antara legal-lingkungan dan sosial-ekonomi-budaya. Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai potensi yang bermanfaat sebagai pengendali dan pemelihara lingkungan secara aktif. Dalam pendekatan ini, kawasan lindung, misalnya dalam wilayah DAS, dilindungi oleh penduduk karena memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Programnya perlu dirancang secara cermat, sehingga terwujud manajemen terpadu dan seimbang antara pengembangan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam, sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dengan karakter alam DAS masing-masing. Pendekatan seperti ini menjadi sangat penting karena potensi degradasi lingkungan di Kabupaten Majene, sementara tekanan penduduk terhadap lingkungan akibat penggunaan lahan bertambah secara intensif. Salah satu kearifan lokal masyarakat Majene dalam upaya mendukung kelestarian hutan adalah adanya tatanan budaya dimana hutan merupakan unsur alam yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.Perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan lindung di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Ini menjadi penting, karena Kabupaten Majene akan semakin tumbuh berkembang sehingga tekanan terhadap ruang darat dan Laut pada umumnya akan meningkat dengan cepat. Di sekitar pusat-pusat pertumbuhan, konversi kawasan lindung ke kawasan budidaya pertanian, permukiman serta kawasan perkotaan lainnya akan lebih intensif.Tekanan terhadap kawasan lindung juga akan terjadi di sekitar jalan-jalan penghubung baru. Seperti yang juga terjadi di beberapa wilayah, pembukaan atau peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jalan selalu diikuti oleh perobahan tata guna lahan melalui proses alih fungsinya. Khususnya di kawasan lindung, pengendalian alih fungsi ruang di sepanjang kanan dan kiri jalan perlu pengendalian yang sangat ketat. Perlu dibuat sistem pengamanan yang tidak hanya mengandalkan aspek legal hukum dan pengawasan dari petugas, tetapi juga sistem pengamanan yang melibatkan masyarakat itu sendiri, dikemas dalam program yang arif bijaksana. Hendaknya, kegiatan permukiman secara tegas dibatasi, tetapi diarahkan pada kegiatan dan bangunan dalam rangka wisata alam yang dikaitkan dengan konservasi kawasan lindung.

4.1.2 Kawasan yang Memberi perlindungan terhadap daerah bawahannyaKawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya termasuk kawasan Hutan Lindung di dalam kawasan hutan dan Kawasan Lindung di luar kawasan hutan. Kawasan sebagaimana dimaksud di atas merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :1) Kawasan hutan lindung yang memiliki skor > 175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.2) Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa 3) Kawasan sempadan sungai dan danauTujuan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri atas : Kawasan bergambut, terdapat di Kecamatan Banggae Timur. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Banggae Timur yang terletak di Lingkungan Kampung Baru.

4.1.3 Kawasan Hutan LindungRencana pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan lindung di wilayah Ibukota Kabupaten Majene adalah sebagai berikut: Pemantapan kawasan hutan lindung berdasarkan Keppres No.32/1990 melalui pemetaan, pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya Pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung lama dalam kawasan hutan lindung. Pengembalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan dengan reboisasi. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; serta Pemantauan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung.Luas dan sebaran Kawasan hutan lindung di Ibukota Kabupaten Majene, meliputi Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Banggae Timur dengan luas kurang lebih 101,06 Ha.

4.1.4 Kawasan perlindungan setempat4.1.4.1 Kawasan Lindung Pantai Kawasan Lindung pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kawasan ini meliputi daratan sepanjang. tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.Tujuan Pemantapan kawasan lindung Pantai adalah melindungi wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Perlindungan pantai mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di daerah perencanaan. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung pantai di Ibukota Kabupaten Majene adalah sebagai berikut : Mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat menganggu kelestarian fungsi pantai. Permukiman yang sudah ada di kawasan sempadan pantai perlu dikendalikan aktifitasnya. Melarang pembuangan sampah dan limbah rumah tangga langsung ke pantai/badan air. Mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumah tangga agar tidak langsung masuk ke badan air tetapi ditampung terlebih dahulu dalam lobang resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak penampungan/IPAL. Tidak menggunakan pantai/laut sebagai tempat pembuangan sampah. Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sempadan pantai dengan mengarahkan kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi lindung. Menetapkan zona aman dan evakuasi pada pesisir yang berpotensi tsunami dan merencanakan perwilayahan pesisir yang mengacu pada mitigasi bencana.Rencana penetapan kawasan lindung pantai di Ibukota Kabupaten Majene, dengan ketentuan :a. Topografi datar dengan lebar minimal 150 m atau sekitar 130 kali selisih rata-rata surut terendah dengan pasang tertinggi dari garis pantai;b. Diberlakukan pengecualian bagi wilayah pantai yang digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti dermaga, dan beberapa kepentingan umum kepelabuhanan lainnya, dan daerah-daerah pemukiman lainnya yang memanfaatkan pantai untuk kepentingan umum, sepanjang tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga nilai-nilai estetika pantai tersebut; danc. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan Penelitian.

4.1.4.2 Kawasan Lindung SungaiDaerah aliran sungai mempunyai karakter ekosistem alam yang sangat dipengaruhi oleh sistem hidrologi sungainya. Kualitas interkoneksi hulu dan hilir sangat penting. Kestabilan debit air dipengaruhi oleh musim penghujan dan kemarau, iklim serta interkoneksi antara lingkungan darat dengan lingkungan perairannya. Prinsip selama mungkin menahan dan memanfaatkan air sebelum mengalir sampai ke laut tepat ditindaklanjuti dengan membangun one river one plan one management. Agar sistem hidrologi sungai terlindung baik kestabilan volume debit air maupun kualitas airnya, maka daerah hulu sungai lebih difungsikan sebagai kawasan lindung makro DAS sedangkan sempadan sungai di daerah hilir difungsikan sebagai kawasan lindung setempat. Sungai dan jalur hijau sempadannya juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas ragam perikanan dalam mobilitas hulu-hilir dan sebaliknya, yang sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan regenerasinya. Penanggulangan DAS kritis dapat dilakukan melalui reboisasi hutan, pengubahan peran masyarakat kawasan hutan dalam mencari nafkah dari penebang hutan tidak arif dalam mencari nafkah menjadi pelestari hutan melalui usaha hutan rakyat, serta revitalisasi sistem hidrolika dengan membangun embung, situs dan wetland di daerah hulu maupun hilir.Penetapan Kawasan sempadan sungai di Ibukota Kabupaten Majene terdapat di kecamatan yang dilintasi oleh sungai, dengan ketentuan :a. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan pemukiman, ditetapkan minimum 100 m di kiri dan kanan;b. Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar pemukiman ditetapkan minimum 50 m;c. Perlindungan khusus untuk sungai yang melalui daerah perkotaan (permukiman) sempadan sungainya 10 15 m kiri dan kanannya, bahkan pada sekitar aliran sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat;d. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai sehingga dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai; dane. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai.4.1.4.3 Kawasan lindung spiritualKawasan lindung spiritual terdapat pada Kawasan Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW di Puncak Salabose Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae.4.1.4.4 Kawasan Ruang Terbuka Hijau PerkotaanPenetapan Ruang Terbuka Hijau perkotaan, seluas kurang lebih 1656 Ha yang terdapat di kawasan perkotaan Majene, meliputi Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, terdiri atas :a. Pengadaan taman dan hutan kota, yang terdiri atas :1. Wilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan, serta kawasan perkotaan lainnya yang menjadi sasaran pengembangan perindustrian dan permukiman; dan 2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan kota dilakukan melalui penataan, pemeliharaan dan pelestarian beragam jenis pohon dan tanaman pada hutan kota agar indah, teratur dan estetis, sehingga fungsi hutan kota sebagai paru-paru kota sekaligus sebagai pusat interaksi dapat terus dinikmati oleh seluruh masyarakat.b. Pengembangan jenis RTH dengan berbagai fungsinya.

4.1.5 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budayaKawasan konservasi didefinisikan sebagai satuan wilayah yang memiliki keragaman hayati yang unik atau langka sehingga perlu dicegah kepunahannya dengan memberikan perlindungan khusus. Pengelolaan kawasan konservasi ditentukan oleh macam perlindungannya, seperti cagar alam akan dikelola dengan teknik berbeda dari taman nasional misalnya. Kawasan konservasi dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui balai-balai konservasi yang ada di Provinsi.Kawasan cagar budaya di wilayah Ibukota Kabupaten diperlukan penetapannya untuk usaha preservasi peninggalan sejarah dan budaya warisan generasi pendahulu. Budaya sifatnya dialektis sehingga secara dinamis tumbuh berkembang sesuai dengan interaksi antar etnis yang sangat didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belakangan ini. Daya kemandirian beragam budaya Nusantara yang menunjukkan keunikan dan kearifan masing-masing budaya dengan nilai-nilai kearifan lokalnya sebagai jatidiri masing-masing yang sesuai dengan karakter alam dan sosial ekonomi masyarakatnya perlu ditumbuhkembangkan dalam azas Bhineka Tunggal Ika. Hal ini diperlukan untuk memperkuat eksistensi jatidiri etnis yang ada di Kabupaten Majene sehingga dalam aktualisasi diri di era perobahan global ini masyarakat Majene dapat tetap menujukkan kearifan jatidirnya tanpa terombang-ambing oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nurani dan pandangan hidupnya. Warisan fisik bangunan atau artefak masa lalu yang dapat dijadikan indikator produk peradaban masa lalu, yang sekaligus juga dapat menjaga spirit generasi kini dan generasi penerus harus dijaga dalam kawasan cagar budaya.Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang terdapat di Ibukota Kabupaten Majene, terdiri atas :a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, terdiri atas : Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Tamo Kecamatan Banggae Timur dengan luas kurang lebih 8,71 Ha; Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Derah Rangas Kecamatan Banggae dengan luas kurang lebih 0,58 Ha;

b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, terdiri atas : Situs Mesjid Tua Salabose di Lingkungan Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae; Situs Mesjid Raya/Mesjid Tua di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae; Kawasan Museum Mandar terletak di Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae; Kawasan Makam Raja-Raja Banggae di Ondongan Lingkungan Paleo Tobang Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae; Kawasan Makam Syekh Abdul Mannan di Lingkungan Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae; Kawasan Makam Imannang di Lingkungan Pamboborang Kelurahan Baru Kecamatan Banggae; Kawasan Makam Tabulese di Lingkungan Camba Utara Kecamatan Banggae; Kawasan Makam Lombeng Susu dan Puang Rambang di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur; Kawasan Makam Nenenk Ular, Makam Reso dan Makam Pappesse Bassi yang terletak di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga dan Kecamatan Banggae Timur; dan Kawasan Makam Maradia Parappe di Lingkungan Tangnga-Tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur.

4.1.6 Kawasan rawan bencana alamKawasan rawan bencana alam, terdiri atas :a. Kawasan rawan Tanah Longsor;b. Kawasan rawan gelombang pasang;c. Kawasan rawan banjir;Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di:a. Kecamatan Banggae;b. Kecamatan Banggae Timur;Kawasan rawan gelombang pasang, terdapat di :a. Kecamatan Banggae Timur di Kelurahan Baurung dan Labuang;b. Kecamatan Banggae di Kelurahan Pangali-Ali dan Totoli;Kawasan rawan banjir, terdapat di :a. Kecamatan Banggae di Kelurahan Banggae;b. Kecamatan Banggae Timur di Kelurahan Labuang dan Kelurahan Baurung.

4.1.7 Kawasan lindung geologiKawasan lindung geologi, terdiri atas :a. Kawasan cagar alam geologi;b. Kawasan rawan bencana alam geologi; danc. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.Kawasan cagar alam geologi, terdiri atas :a. Kawasan keunikan bentang alam, terdapat pada :1. Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati pegunungan Manatattuang;2. Satuan Morfologi perbukitan terletak di daerah Kecamatan Banggae; b. Kawasan keunikan proses geologi, terdapat pada di sepanjang poros jalan provinsi trans Sulawesi barat, Kecamatan Banggae. Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas :a. Kawasan rawan tsunami, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene;b. Kawasan rawan abrasi; terdapat di kecamatan; dan1. Kecamatan Banggae;2. Kecamatan Banggae Timur.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, terdiri atas :a. Kawasan imbuhan air tanah; danb. Kawasan sempadan mata air.Kawasan imbuhan air tanah, terdiri atas :a. Seluruh kawasan hutan lindung di Ibukota Kabupaten Majene;b. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan imbuhan air tanah meliputi : 1. Pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam penggunaan lahan, khususnya area terbangun, agar memenuhi syarat perlindungan; dan2. Melakukan beberapa upaya untuk menjaga kualitas imbuhan air tanah, diantaranya melalui kegiatan pembuatan sumur imbuhan air tanah, pembuatan kolam sebagai pemasok imbuhan air tanah, pertamanan dan penghijauan, pengadaan sistem buangan limbah dan sistem buangan air kotor yang terpusat, pengelolaan limbah cair sebelum di buang ke perairan umum atau sungai, serta pemasokan air bersih dari air permukaan bukan dari air tanah. Kawasan sempadan mata air, terdiri atas :a. Terdapat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur.

4.1.8 Kawasan lindung lainnya.Kawasan lindung lainnya, terdiri atas :a. Kawasan Terumbu karang;b. Kawasan Rumput Laut; danc. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.Kawasan lindung Terumbu Karang, terdiri atas :a. Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;b. Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;c. Terumbu Karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur.

Kawasan lindung Rumput Laut, terdiri atas :a. Kawasan Rumput laut berada di Tanjung Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;b. Kawasan Rumput Laut berada di Tanjung Baurung di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur.Kawasan Koridor bagi jenis Satwa atau biota laut yang dilindungi, terdiri atas :a. Satwa atau biota laut jenis Ikan Terbang terletak di Kecamatan Banggae;b. Satwa atau biota laut jenis Ikan Seribu (Penja) terletak di Kecamatan Banggae Timur.c. Satwa atau Biota laut jenis Penyu, Telur Ikan, dan Tukik Penyu terletak di Kecamatan Banggae, Banggae Timur.4.2 Kawasan BudidayaKawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang.Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.Pengelolaan kawasan budidaya adalah suatu pendekatan dalam mengelola kawasan-kawasan di luar kawasan lindung agar pemanfaatannya dilakukan secara optimal, selaras, dan serasi dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah.Penetapan suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama tertentu, selain mengacu pada kriteria harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu :Lingkungan buatan, sosial, dan interaksi antar wilayahTahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaanKeserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan.Berdasarkan fungsinya, kawasan budidaya dikelompokkan ke dalam kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya.

4.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan ProduksiKriteria untuk kesesuaian lahan sebagai areal hutan produksi mengacu kepada kriteria yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No 683/KPTS/Um/8/1982 tanggal 8 Agustus 1981. Arahan kawasan hutan produksi dilakukan dengan pemanfaatan hutan dan pelestarian hasil (kayu dan non kayu), sehingga diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang maksimal bagi masyarakat yang tinggal atau di sekitar kawasan hutan.Pada intinya kriteria kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:a. Kawasan hutan yang memiliki skor 124 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.b. Secara ruang jika digunakan untuk budidaya akan memberikan manfaat berupa: meningkatkan fungsi lindung, meningkatkan PAD.Rencana pemanfaatan budidaya kehutanan dengan peruntukan sebagai kawasan peruntukan hutan produksi adalah :a. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;b. Pemanfaatan kawasan dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal; c. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya; d. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dalam bentuk usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam; dane. Pemungutan hasil hutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

4.2.2 Kawasan Peruntukan PertanianMetoda analisis kesesuaian lahan pertanian menggunakan kerangka sistim Food and Agriculture Organization (FAO, 1976) yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Tanah (LPT, 1982). Parameter yang dinilai meliputi kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kesuburan, reaksi tanah, kemiringan lahan (slope), relief mikro, drainase, ketersediaan air, erosi dan banjir. Pengumpulan data parameter tersebut diperoleh dari data sekunder yang sudah dikompilasi pada saat penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang. Dari data yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dalam Kriteria Kesesuaian Lahan Pertanian, kemudian ditumpangtindihkan (superimpose) antara klasifikasi parameter tersebut. Hasil akhir diperoleh Unit Kesesuaian Lahan dan dinilai secara kualitatif. Untuk memudahkan digunakan notasi huruf dan angka sebagai berikut: S1 (sangat sesuai) : lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti. S2 (cukup sesuai) : lahan mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan. S3 (sesuai marginal) : lahan mempunyai pembatas-pembatas serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan. N1 (tidak sesuai pada saat ini) : lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk diatasi hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal. N2 ( tidak sesuai permanen ) : lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelangsungan pada lahan tersebut.Jenis pembatas atau macam perbaikan yang harus dijalankan ditunjukan dengan huruf kecil, misalnya d (drainase), x (salinitasi), t (topografi), dan m (ketersediaan air). Pemanfaatan ruang untuk kawasan pertanian dikelompokan pada peruntukan pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan.Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman padi ladang dan palawija. Kriteria kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki : Ketinggian < 1000 m dan Kelerengan < 40%; Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm; dan Curah hujan antara 1500 4000 mm pertahun.Adapun kriteria kawasan peruntukan pertanian lahan kering meliputi: Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan kering. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan kering mampu memberikan manfaat : Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi; Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; Meningkatkan fungsi lindung; Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan; Meningkatkan pendapatan masyarakat; Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana peruntukan budidaya tanaman palawija terdapat di Kecamatan Banggae Timur seluas 200 Ha, dan di Kecamatan Bangae seluas 300 Ha.

4.2.2.1 Kawasan pertanian hortikulturaPengembangan kawasan pertanian hortikultura memiliki kriteria yang sama dengan pengembangan kawasan tanaman pangan lahan kering. Adapun rencana kawasan pengembangan pertanian holtikultura di Ibukota Kabupaten Majene adalah seluas kurang lebih 5,776 Ha yang terdapat di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur.

4.2.2.2 Kawasan perkebunanBerdasarkan SK Menteri Pertanian No. 638/KPTS/Um/8/1981 kriteria fisik wilayah untuk penentuan lokasi tanaman tahunan adalah lokasi yang mempunyai skor/nilai untuk faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan adalah 125 sampai 175.Kriteria kesesuaian lahan adalah, bahwa suatu wilayah pada kawasan penyangga dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai areal tanaman tahunan jika memenuhi syarat kesesuaian lahan untuk tanaman tahun yang bersangkutan. Syarat kesesuaian yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai kesesuaian lahan dari sangat sesuai sampai marginal untuk tanaman tahunan. Dalam penetapan pilihan komoditi tanaman tahunan selain pertimbangan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Kriteria kesesuaian lahan bagi pengembangan tanaman keras/tahunan/perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya. Pada dasarnya berbagai jenis tanaman keras dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 2.500 m di atas permukaan laut.Kriteria kawasan peruntukan perkebunan meliputi: Kawasan perkebunan ( skor