ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM RANCANGAN ...erepo.unud.ac.id/id/eprint/9077/1/c6f81cdb5d888ab50ba4d3...2...

i

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI

Oleh :

Dr. Gde Made Swardhana.,SH.,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2016

ii

ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM

BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR …TAHUN… 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH


iii

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Jembrana bekerjasama dengan Fakltas Hukum Universitas Udayana untuk menyusun Analisis

dan Kajian Hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor … Tahun …tentang Penyertaan Modal

Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha jati. Berdasarkan kerjasama tersebut Fakultas Hukum pengerjaannya

ditugaskan kepada Pusat Perancangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana (PPH FH-UNUD), yang selanjutnya ditunjuk

peneliti yang bertugas melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam Kajian hukum terkait dengan Rancangan Peraturan

Daerah tersebut di atas.

Analisis dan Kajian Hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor … Tahun …tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini sebagai karya penelitian hukum ‒ tidak

menutup, bahkan sangat mengharapkan, kritik dan saran dari pembaca, untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi

publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan.

Terimakasih disampaikan kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Pemerintah Kabupaten

Jembrana, sehingga Peneliti mempunyai kesempatan mengembangkan bidang keilmuannya dan dapat menyelesaikan dengan baik.

Denpasar, September 2016

Tim Peneliti

iv

DAFTAR ISI

Cover Depan …………………………………………………………………………………………………………………. i

Cover Dalam …………………………………………………………………………………………………………………. ii

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………………. iii

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………. iv

Analisis dan Kajian …………………………………………………………………………………………………………………. 1

Penjelasan …………………………………………………………………………………………………………………. 23

Kesimpulan …………………………………………………………………………………………………………………. 25

1

ANALISIS DAN KAJIAN

RANPERDA

KAJIAN

KETERANGAN

BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl JEMBRANA,

BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl JEMBRANA,

Lampiran II

angka 2 UU P3

2

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia atas

Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah kabupaten Jembrana Tahun

2015 Nomor

02.C/LHP/XIX.DPS/05/2016,

tanggal 30 Mei 2016,

merekomendasikan agar penyertaan

Modal pada PDAM Tirta Amertha

Jati didukung dengan Peraturan

Daerah.

b. bahwa sesuai dengan ketentuan

Pasal 75 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah,

Penyertaan Modal Daerah

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah perlu membentuk

peraturan daerah tentang Penyertaan Modal

Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Amerta Jati

Angka 27 Lampiran II

UU P3

3

kepada Badan Usaha Milik

Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan

huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal Daerah Pada

Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Amertha Jati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang_Undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Angka 39 Lampiran II

UU P3

4

2. Undang-Undang Nomor 69

Tabun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali,

Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor

1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penye1enggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur dst...;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

5

RepublikIndonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran


Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


Republik Indonesia Nomor 4355);


Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran



6


Republik Indonesia Nomor

5234);


Tahun 2014 tentang

Permerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik



Repubiik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang

7

Pemerintahan Daerah (Lembaran


Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);


Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah


Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);


8

Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air


indonesia Tahun 2008 Nomor

82, Tambahan Lembaran


Nomor 4858);


Tahun 2008 tentang Air Tanah



Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 4859);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri

9

Nomor 23 Tahun 2006

tentang Pedoman Teknis dan

Tatacara Pengaturan Tarif Air

Minum pada Perusahaan

Daerah Air Minum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri


Organ Kepegawaian Perusahaan

Daerah Air Minum

12. Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Jembrana


Pendirian Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Daerah

Tingkat II Jembrana

(Lembaran Daerah Kabupaten

10

Daerah Tingkat II Jembrana

Tahun 1992 Nomor 66 Seri D

Nomor 66), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Jembrana Nomor 4

Tahun 2001 tentang Perubahan

Pertama Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Jembrana Nomor

15 Tahun 1991 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Daerah

Tingkat II Jembrana (Lembaran

Daerah Kabupaten Jembrana


Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Jembrana Nomor 3);

11

13. Peraturan Daerah Kabupaten

Jembrana Nomor 9 Tahun

2012 tentang Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Amertha

Jati (Lembaran Daerah

Kabupaten Jembrana Tahun

2012 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten

Jembrana Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

12

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM TIRTA AMERTHA JATI.

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TIRTA AMERTHA JATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah

Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya

disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air

Perumusan

norma hukum

di dalam Pasal

terdapat

beberapa kata

yang

dilakukan

pengulangan

misalnya :

-SKPD

-APBD

13

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang

selanjutnya disingkat PDAM adalah

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Amertha Jati yang merupakan

Badan Usaha Milik Pemerintah

Daerah Kabupaten Jembrana

sebagai penyelenggaraan sistem

penyediaan air minum.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah

penempatan dan/atau penanaman

dan/atau pemisahan kekayaan

Daerah dalam bentuk uang dan/atau

barang yang dapat dinilai dengan

uang yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Minum Tirta Amertha Jati yang merupakan Badan

Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Jembrana sebagai penyelenggaraan sistem penyediaan

air minum.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan

dan/atau penanaman dan/atau pemisahan

kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau

barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

8. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Amertha Jati.

14

Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah

daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah

dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

8. Direksi adalah Direktur

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Amertha Jati.

9. Dewan Pengawas adalah Dewan

Pengawas Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Amertha Jati.

9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati.

10. SKPD.....

11. APBD

15

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud Penyertaan Modal Daerah

adalah untuk memperkuat struktur

permodalan PDAM dan

meningkatkan kapasitas usaha serta

menumbuh kembangkan potensi

daerah dalam rangka

meningkatkan pendapatan asli

daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah

untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk

memperkuat struktur permodalan PDAM dan

meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuh

kembangkan potensi daerah dalam rangka

meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat

akan air minum yang sehat.

Materi muatan

terkait dengan

maksud dan

tujuanlebih

tepat apabila

dimasukkan

dalama

Penjelasan

Umum

16

memenuhi kebutuhan pokok

masyarakat akan air minum yang

sehat.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah diberikan

kepada PDAM sebesar Rp. 572.034.000

(lima ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga

Puluh Empat Ribu Rupiah), yang

sebelumnya sampai akhir Tahun 2015

sebesar Rp. 7.116.935.156,58 (Tujuh

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada PDAM

sebesar Rp. 572.034.000 (lima ratus Tujuh Puluh Dua

Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang sebelumnya

sampai akhir Tahun 2015 sebesar Rp. 7.116.935.156,58

(Tujuh Milyar Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus

Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah

17

Milyar Seratus Enam Belas Juta

Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

Seratus Lima Puluh Enam Rupiah

Lima Puluh Delapan Sen).

(2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi

sebesar Rp. 7.688.969.156,58 (Tujuh

Milyar Enam Ratus Delapan Puluh

Delapan Juta Sembilan Ratus Enam

Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima

Puluh Enam Rupiah Lima Puluh

Delapan Sen).

(3) Penyertaan Modal Daerah

sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bersumber dari Pengalihan

Penyertaan Modal Pemerintah

Pusat, Setoran Modal, APBD 2015

Lima Puluh Delapan Sen).

(2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi sebesar Rp. 7.688.969.156,58 (Tujuh

Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta

Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus

Lima Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Delapan Sen).

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pengalihan

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Setoran

Modal, APBD 2015 dan APBD Tahun 2016.

18

dan APBD Tahun 2016.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 5

(1) Bagian hasil usaha/laba

penyertaan modal daerah menjadi

pendapatan daerah yang

disetorkan ke kas daerah dan

dialokasikan dalam APBD.

(2) Tata cara pembagian hasil

usaha/laba dengan PDAM, diatur

lebih lanjut dalam naskah

perjanjian penyertaan modal.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 5

(1) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal

daerah menjadi pendapatan daerah yang

disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan

dalam APBD.

(2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan

PDAM, diatur lebih lanjut dalam naskah

perjanjian penyertaan modal.

19

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan

terhadap penyertaan modal

daerah pada PDAM.

(2) Dalam melakukan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bupati dibantu oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap

penyertaan modal daerah pada PDAM.

(2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7 Pasal 7

20

Bupati berwenang melakukan

pengawasan terhadap penyertaan

modal daerah pada PDAM.

Bupati berwenang melakukan

pengawasan terhadap penyertaan

modal daerah pada PDAM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Lampiran II

Huruf L UUP3

21

Jembrana.

Ditetapkan di Negara

Pada tanggal

BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ditetapkan di Negara

Pada tanggal

BUPATI JEMBRANA,

…………………………..

Diundangkan di Negara.

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

PP 80 Tahun

2015

22

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN …..

NOMOR ….

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

PROVINSI BALI : ….

………………………………….

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN …..

NOMOR ….

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

PROVINSI BALI : ….

23

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH


I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310)

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di wilayah Kabupaten Jembrana dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah

Kabupaten Jembrana perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

24

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7

Cukup jelas Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR

25

KESIMPULAN

Simpulan

Bedasarkan kajian dalam rancangan peraturan daerah kabupaten jembrana tentang Penyertaan Modal Daerah

PadaPerusahaan DaerahAir Minum Tirta Amertha Jati perlu dilakukan pengkajian terkait dengan :

1. permasalahan berkaitan dengan belum adanya dasar pengaturan tentang penanaman modal di kabupaten

jembrana, adanya pengaturan dalam Undang-undang yang mengamanatkan pembuatan Peraturan Daerah

tentang penyertaan modal.Permasalahan tersebut diatasi dengan pembuatan Peraturan Daerah yang baru

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, yang salah satu urusan pemerintahan daerah adalah mengatur

tentang penanaman modal .

2. penyusunan Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut di atas sehingga

penanaman modal memiliki landasan dan kepastian dalam penyertaan modal dan bagi pemerintah daerah

dalam memfasilitasi melakuakan pengawasan terkait dengan penanaman modal .

3. pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

penyertaan modal.

26

Saran

Berdasakan pengkajian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang perlu ditindak lanjuti sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengkajian terkait dengan perumusan norma yang lebih baik berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. .Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ini mendapat saran dan kritik menuju

penyempurnaan naskah ini.

3. masalah-masalah penyertaan modal di luar ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan

dibentuk, agar diadakan pengaturan dan pengkajian terhadap peraturan daerah lain yang memiliki materi

muatan yang sama.

ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM RANCANGAN ...erepo.unud.ac.id/id/eprint/9077/1/c6f81cdb5d888ab50ba4d3...2...

Documents

Transcript of ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM RANCANGAN ...erepo.unud.ac.id/id/eprint/9077/1/c6f81cdb5d888ab50ba4d3...2...