PowerPoint Presentation

REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PERKOTAAN BULIKABUPATEN HALMAHERA TIMURPENDAHULUANRencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Buli merupakan salah satu RDTR yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Halmahera Timur sebagai salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.Perkotaan Buli merupakan kawasan yang mengalami tekanan perkembangan cukup tinggi dan diproyeksikan akan cepat berkembang sehingga membutuhkan kebijakan dan peraturan yang bersifat mengarahkan dan mengendalikan Pembangunan Kawasan.RDTR Perkotaan Buli (.....) sudah tidak sesuaiKEBIJAKAN :KONDISI EKSISTING :LATAR BELAKANGSebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan;Sebagai pedoman bagi instansi dalam penyusunan zonasi dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahanBAGI MASYARAKAT :BAGI INSTANSI :TUJUAN

RDTR Merupakan kebijakan detail ruang kawasan yang dibutuhkan untuk dapat mengatur dan mengendalikan pembangunan kawasan dalam upaya menciptakan pembangunan kawasan yang efektif, optimal, berkarakter dan berkelanjutanKebijakan Detail sebagai turunan dari RTRW Kota/KabupatenEfektif dalam FungsiOptimal dalam Pemanfaatan Lahan/RuangBerkarakter sebagai Pembentuk Wajah KotaBerkelanjutan dalam upaya pembangunan kawasan yang berwawasan LingkunganPEMAHAMAN RDTR

PEMAHAMAN PERATURAN ZONASIPERATURAN ZONASI, adalah bagian dari rencana rinci yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan LahanKetentuan Intensitas Pemanfaatan RuangKetentuan Tata BangunanKetentuan Prasarana MinimumKetentuan dan Peraturan Lainnya

KAWASAN PERKOTAAN BULIBULI ASALWAYAFLIBULI KARYATELUK BULISAILALBULIGELTOLIGAU/GAMESANBABURINOPEKAULANG

MUATAN RDTRANALISIS KONDISI FISIK KAWASANANALISIS KEPENDUDUKANANALISIS EKONOMIPOTENSI PENGEMBANGAN KAWASANPERMASALAHAN PENGEMBANGAN KAWASANTEMA PENGEMBANGAN KAWASANPerkotaan Buli akan dikembangkan dengan konsep Pengembangan KOTA INDUSTRIKOTA INDUSTRI :ANALISIS STRUKTUR RUANGANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASIANALISIS KEBUTUHANPENGEMBANGAN PELAYANAN AIR MINUMANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KAWASANANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN LIMBAHANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAHANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM TELEKOMUNIKASIANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM ENERGIANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASANTUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN BULIRENCANA SISTEM JARINGANRENCANA POLA RUANGRENCANA PENETAPAN BAGIAN KAWASAN YANG PERLU DIPRIORITASKANPERATURAN ZONASI, adalah bagian dari rencana rinci yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan LahanKetentuan Intensitas Pemanfaatan RuangKetentuan Tata BangunanKetentuan Prasarana MinimumKetentuan dan Peraturan LainnyaPERATURAN ZONASIKetentuan Kegiatan dan Penggunaan LahanI = Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkanT = Pemanfaatan bersyarat secara terbatasB = Pemanfaatan bersyarat tertentuX = Pemanfaatan yang tidak diperbolehkanSesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemanfaatan tersebutIDiperbolehkan secara terbatas TPembatasan pengoperasian; pembatasan waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentuPembatasan intensitas ruang; KDB, KLB, KDH, jarak bebas, ketinggian bangunanPembatasan jumlah pemanfaatan Diperbolehkan bersyarat : untuk mendapatkan izin diperlukan persyaratan tertentu (pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitarnya) Persyaratan-persyaratan : dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN), Development Impact Fee, dan/atau aturan disinsentif lainnyaBTidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan disekitarnyaXNOZONAspd.sungaitn. Panganperikananperum. Kotperdg. Camperdg. Lingjasa camjasa lingRTHKEGIATAN1sawahIIITTTTTI2kebunIIITTTTTI3tambakIIITTTTTI4ternakIIITTTTTI5kolam ikanIIITTTTTI6rumah tunggalXBBITITIX7rumah deretXBBITITIX8rumah susunXBBITITIX 9MallXXXBIXIXX10TokoXXXBIXIXX11RukoXXXIIXIXX12RestoranXXXTIIIIX13BengkelXXXTTTTTX14Showroom mobil/motorXXXXIXTXX15salonXXXTIIIIX16hotelXXXTIIIIX17doorsmeerXXXTTTIIX18sekolahXXXBXXTTX19Rumah sakitXXXTXXTTX20PuskesmasXXXITTIIX21MesjidXXXIIIIIX 22TamanITTITTTTI23RekreasiITTTTTTTI24Lapangan Olah RagaBBBTTTTTIKETENTUAN KEGIATAN DAN ZONAPERATURAN ZONASI

ATURAN UMUM PERATURAN ZONASI PERKOTAAN BULIXMax 10 bangunanJalan min 2 mDua bangunan yang saling membelakangi harus dipisahkan oleh jarak berupa ruang terbuka (x) min 2 m. X harus dibebaskan dari segala bentuk bangunan fisik dan penggunaan.Bangunan hunian deret, maksimal sebanyak 10 unit bangunan harus dipisahkan dengan jalan min 2 mATURAN JARAK ANTAR BANGUNAN1234567HUNIANNON HUNIANHUNIANNon HUNIANBLOKPerubahan sebagian fungsi dari hunian ke non hunian, diijinkan dengan syarat :Per unit, luas lantai max 50% dari luas lantai bangunan keseluruhan, danPer blok, luas lantai max 505 dari luas lantai bangunan keseluruhan di blokATURAN PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN