Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa dan ...

Permasalahan Hukum dalam

Pengadaan Barang/Jasa dan

Penegakan Disiplinnya sebagai

Upaya Meminimalisir Pelanggaran

Hukum

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.DGuru Besar Ilmu Hukum UI

Rektor Univ. Jenderal A. Yani

Copyright by Hikmahanto Juwana 2021(c)


Pengadaan Barang dan Jasa dan Kerentanaan Masalah

Hukum: Tindak Pidana Korupsi

Masuk dalam ranahhukum pidana bila ada:o Niat jahat (mens rea)

dan perbuatan jahat(actus reus)

Pengadaan barang dan

jasa dalam hukum tidak

hanya masalah hukum

administratif atau

hukum perdata belaka,

namun juga dapat

masuk ke ranah hukum

pidana

●

Ini berkaitan denganupaya memperkayamelalui proses pengadaan barangdan jasa yang berakibat padakerugian negara; atauberkaitan dengansuap; atau gratifikasi.

Disinilah para pejabat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu

memastikan tidak adanya Niat Jahat dan Perbuatan Jahat yang menjurus pada

memperkaya yang mengakibatkan kerugian negara, menerima suap atau menerima

gratifikasi.


Jenis Tindak Pidana Korupsi

1Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No 31Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-undang 20Tahun 2001) terdapat sejumlah jenis kejahatan yang masuk dalamkatagori sebagai Tindak Pidana Korupsi

2Paling tidak Ada 3 jenis tindak pidana korupsi yang dalam

kaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa:• Tindakan memperkaya yang merugikan keuangan negara• Penerimaan Suap• Peneriman Gratifikasi

Tindakan Memperkaya

yang Merugikan

Keuangan Negara


Tindakan Memperkaya yang Merugikan Keuangan Negara


Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Pasal 3 UU Tipikor


Apa beda kerugian negara yang diakibatkan oleh

masalah perdata atau administrasi negara dengan

tindak pidana korupsi?

Ada tidaknya niat jahat.

Niat jahat harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karenanya jangan pernah ada niat jahat untuk memperkaya yang merugikan keuangan negara.

7Copyright by Hikmahanto Juwana 2021(c)

PENERIMAAN

SUAP


Pasal 5 UU Tipikor1) Dip dana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak

dilakukan dalam jabatannya.

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


Pasal 11 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikitRp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeriatau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.


Pasal 12 UU TipikorDipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untukdiadili;

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokatuntuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akandiberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;


Pasal 12 UU Tipikore. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima,atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta ataumenerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakantanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangandengan peraturan perundang- undangan; atau pegawai negeri atau penyelenggara negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasinya.

Jangan pernahmenerima uang dari

penyedia jasa


PERLU DIWASPAI !


GRATIFIKASI

Pasal 12B UU Tipikor


1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi

tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh

penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut

umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau

penyelenggara negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana

penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,

dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).


PERLU DIWASPAI !

Jangan pernah

menerima barang dari

penyedia jasa


TERIMA

KASIHProf. Hikamahanto Juwana

Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa dan ...

Documents

Transcript of Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa dan ...