HUKUM ADAT

SANKSI ADAT“KASEPEKANG”

DALAM TINJAUAN SIFAT DAN CORAK HUKUM ADAT

 

Kelompok IIIAnggota:

 1. Lastri Timor Jaya 11160510112. I Putu Nova Cahya Yuniarta 1116051114

3. I Komang Kertiyasa 1116051122

4. A. A. Intan Permata Sari 1116051212 5. Luh Komang Nurhayati

1116051229 

Prof.Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).”

Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat

Azas azas Hukum AdatHukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam

pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu:

1.Azas Gotong royong;2.Azas fungsi sosial hak miliknya;3.Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;4.Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem

pemerintahan

Sebagai hukum tidak tertulis yang juga mempunyai konsekuensi hukum jika dilanggar maka Hukum Adat perlu dipatuhi/ ditaati oleh seluruh masyarakat adat setempat. Aturan-aturan yang ada sedapat mungkin harus dipatuhi sehingga terhindar dari hukuman/ sanksi adat. Sanksi adat ada bermacam-macam dari yang ringan hingga berat, seperti: peringatan, denda biaya administrasi, tidak dapat mengikuti kegiatan adat-istiadat, bahkan sampai sanksi pengucilan. Khusus di pulau Bali, masyarakat adatnya mengenal istilah Kasepekang yaitu sanksi pengucilan oleh adat setempat setelah melanggar beberapa aturan hukum adat.

1. Pengertian Kasepekang? 2. Penyebab timbulnya Kasepekang dan

dampak yang ditimbulkan ?3. Kasepekang ditinjau dari sifat dan corak

hukum adat ?4. Dimana saja wilayah hukum adat di

Indonesia ?

Kasepekang adalah istilah hukum adat di pulau Bali untuk  mereka yang dikeluarkan atau dikucilkan dari desa adat berdasarkan awig awig/ hukum adat yang berlaku di daerah itu sampai yang bersangkutan membayar kewajiban denda adat.  Kasepekang tidak menyangkut hukum badan, karena tidak ada penahanan,  tidak juga tahanan rumah atau kota karena yang bersangkutan bisa keluar rumah dan keluar kota sebebas-bebasnya. Secara harfiah hukum, kasepekang berarti sebuah hukuman atau sanksi adat yang diterima oleh seorang atau kelompok anggota banjar yang dianggap melanggar norma norma/awigawig yang berlaku di banjar  bersangkutan, dengan cara pengucilan  dikucilkan dari banjar /desa adat setempat, dilarang tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas kuburan dan juga dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan anggota banjar lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada empat faktor penyebab munculnya konflik adat yaitu: faktor pelanggaran adat, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor perbedaan persepsi mengenai status kasta. Di antara empat faktor tersebut, dua di antaranya mudah dikenali, yaitu faktor pelanggaran adat dan perbedaan persepsi mengenai status kasta, sedangkan faktor ekonomi dan faktor politik tidak tampak seperti halnya dua faktor lainnya. Walaupun demikian, kepentingan yang didasarkan atas pertimbangan untung rugi secara ekonomi serta perebutan pengaruh dan kekuasaan di desa adat, senantiasa dapat dijumpai dalam setiap konflik adat dan pengenaan sanksi kasepekang. Ini yang menyebabkan konflik di desa pakraman menjadi semakin kompleks menggurita dan sulit dimengerti kecuali oleh orang yang secara berkelanjutan menekuni bidang ini.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis (fleksibel).

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang3. Plastis atau fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:

Tradisional, artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

Keagamaan (Magis-religeius), artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yanag gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Wujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau).

Kongkrit atau Visual, artinya jelas, nyata berwujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Contoh ijab – kabul, jual beli serah terima bersamaan (samenval van momentum).

Terbuka dan sederhana.Dapat berubah dan menyesuaikan.Tidak dikodifikasi.Musyawarah dan mufakat.

Kasepekang pada prinsipnya adalah sanksi yang memiliki dimensi sosial di mana suatu keluarga atau kelompok akan terkucilkan pada pergaulan pada komunitas krama banjar atau desa. Realitas ini sangat jauh atau tidak tersentuh oleh hukum positif yang berlaku. Pada kasus Kedungu yang dikatakan penyebabnya adalah menyangkut pencemaran suatu tempat maka banjar tersebut merasa benar memberi sanksi kepada warganya dengan dikeluarkan dari banjar tersebut. Masalah ini memerlukan peradilan khusus, semacam peradilan agama, sementara pada Hindu belum ada. Kasepekang adalah sanksi sosial yang amat emosional dan sangat berat.

Dalam konteks pelanggaran HAM inilah sempat ada forum/ semiloka yang membahas apakah sanksi kasepekang ini sebaiknya dihapuskan saja atau ditinjau ulang keberadaannya dan berharap penerapan hukum adat sefleksibel mungkin sesuai kebutuhan masyarakat. Walaupun Kasepekang ini terkesan perihal yang tidak manusiawi dan mengundang tanggapan berbagai kalangan tak hanya dari regional Bali sendiri tapi juga secara Nasional dan Internasional terbukti topik ini pernah menjadi tajuk di website New York Times dengan judul “Left Out in the Cold by Revival of Old Rules”, tetapi beberapa pengamat memandang sanksi ini masih patut dipertahankan sebagai upaya untuk tetap menjaga kekuatan hukum adat Bali.

Ditinjau dari definisi – definisi dari para ahli tentang sifat dan corak hukum adat yang menyebutkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan bercorak dapat dirubah dan disesuaikan yang memiliki pengertian hukum adat dapat mengikuti perkembangan jaman. Di zaman yang modern ini Adat yang sudah tidak sesuai, mesti ditinggalkan, terlebih bertentangan dengan ajaran agama.

Dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1.Hukum Adat mengenai tata Negara.2.Hukum Adat mengenai warga (hukum

pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).

3.Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).

Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan seperti ini. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat