Presentasi ka badan pom spip

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Presentasi ka badan pom spip

HASIL EVALUASI SURVEY KEPUASAN PELANGGAN/IKM TAHUN 2011

WORKSHOP PENGAWASAN INTERN Hotel Balairung, 10 Agustus 2015SAMBUTAN DAN ARAHANKEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDr.Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App.Sc

Reformasi BirokrasiUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB

Badan POM menerjemahkan 8 (delapan) area perubahan tersebut kedalam 8 (delapan) bidang, yaitu:Manajemen Perubahan (Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi);Penataan peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif);Penataan dan Penguatan Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran); Penataan Tata Laksana (System, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance); Reformasi Birokrasi

8 (delapan) bidang RB ......:Penataan Sistem Manajemen SDM (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera);Penguatan Akuntabilitas (Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi);Penguatan Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat).Reformasi Birokrasi(9) Selain itu diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008Implementasi SPIPDasar Hukum Implementasi SPIP

Membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan: (1) Pelaporan keuangan pemerintah yang handal, (2) Kegiatan yang efektif dan efisien, (3) Taat pada peraturan, serta (4) Iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (clean government), memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di Badan POM.

Implementasi SPIP

PERSPEKTIF - UNSUR SPIPUnsur SPIP yang terdiri dari : (1) Lingkungan Pengendalian;(2) Penilaian Resiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi;(5) Pemantauan.

Harus diterapkan secara terintegrasi dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

ARAH KEBIJAKANPROGRAM REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PENGUATAN PENGAWASAN INTERN BPOM

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PENGUATAN PENGAWASAN INTERN BPOMMendorong perubahan paradigma pengawasan intern dimana Inspektorat harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya. Perubahan peran pengawasan dilakukan dengan menitikberatkan pada 5 (lima) hal yaitu:Memberikan fungsi assurance (penjaminan mutu). Fungsi consulting (konsultasi) kepada manajemen. Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparatur negara; danMemiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik. Membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi manajemen risiko yang telah maupun akan dikembangkan satuan kerja Badan POM.1

Mendukung peningkatkan kapabilitas APIP yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Peningkatan kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM).PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PENGUATAN PENGAWASAN INTERN BPOM2

Melibatkan Satuan Kerja/Unit Kerja Mandiri dalam pengendalian intern Badan POM dengan menitikberatkan unsur pemantauan melalui melalui 3 (tiga) lapis pertahanan/Three lines of defense.PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PENGUATAN PENGAWASAN INTERN BPOM3

PENERAPAN SPIPUnit OperasionalSatgas SPIPInspektoratUnit operasional (manajemen) menerapkan pengendalian intern sepanjang waktu.OKI (Operasionalisasi Unit Kepatuhan Intern/Satgas SPIP) membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan pemantauan penerapan pengendalian intern.Inspektorat memberikan asurans dan konsultasi penerapan pengendalian intern.

Pertama merupakan tanggungjawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus.Kedua dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan, dan lini ketiga adalah auditor (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern dengan waktu dan cakupan kegiatan lebih fleksibel dari yang dilaksanakan oleh UKI

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PENGUATAN PENGAWASAN INTERN BPOM3

Mengimplementasikan dan memantau program-program Reformasi Birokrasi secara konsisten terutama pada Bidang Penguatan Pengawasan mengenai Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Penanganan Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembanguan Zona Intregitas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PENGUATAN PENGAWASAN INTERN BPOM4