STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

BAGIAN

TATA USAHA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

PERENCANAANUMUM DAN

KEPEGAWAIANKEUANGAN

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PELAYANAN ADMINISTRASI,

INFORMASI DAN

PENGADUAN

PELAYANAN

PENGENDALIAN

PERIJINAN JASA USAHA

PELAYANAN

PENGENDALIAN

PERIJINAN TERTENTU

PELAYANAN

PENGENDALIAN NON

PERIJINAN

TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS

VISI & MISI

• Visi :

“Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan”

• Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitassumber daya aparatur perizinan;

2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan Terpadu yang akuntable di Pemerintah Kota Bekasi ;

3. Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi.

JENIS PERIZINAN & NON PERIZINANIZIN JASA USAHA

1. IMB

2. IPB

3. GANGGUAN/HO

4. PEMANFAATAN RUANG

5. IUTM (Toko Modern)

6. IPPL

7. RENCANA TAPAK

8. TDG

9. IUI (Usaha Industri)

NON PERIZINAN

1. IZIN PELAYANAN KESEHATAN

2. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

3. SIUP / CABUT SIUP

4. TDP

5. TUTUP USAHA

6. PEMBUBARAN PT, CV, HAPUS TDP

7. PROTEKSI KEBAKARAN

8. AMDAL, UKL, UPL

9. PEIL BANJIR

10.SEKOLAH SWASTA

11.ANDAL LALIN

12.IZIN LOKASI

PERIZINAN TERTENTU

1. IZIN TRAYEK

2. KP TRAYEK

3. IZIN ANGK. (SIPA)

4. REKLAME

5. IPTM

6. TDUP / HIBURAN

7. GALIAN C

8. AIR TANAH :

- Perusahaan

- Juru Bor

- Pengeboran

- Eksplorasi

9. LIMBAH CAIR

10. IUJK

Perizinan yang memiliki Target PAD

1. Pajak Reklame

2. Retribusi Pelayanan

3. Retribusi IMB

4. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

5. Retribusi Izin Trayek

6. Sewa Kekayaan Daerah

WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI (WTA)

Secara umum merupakan suatu capaian SKPD yang

menggambarkan :

Tercapainya rencana kerja secara tepat waktu dan

secara efisien,

Tertib penataan Barang Milik Daerah,

Tertib pengelolaan keuangan,

Ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan APIP,

Penyerapan anggaran yang optimal dalam rangka

mendukung kinerja dan kepatuhan kepada peraturan,

Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi pada

SKPD tersebut.

Indikator dan Parameter WTA

• Indikator dan Parameter dikembangkan sesuai dengan kondisi organisasi.

• Apabila setiap Indikator dan Parameter telah dapat dicapai oleh seluruh Unit Organisasi, Indikator dan Parameter akan ditingkatkan.

INDIKATOR

WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

1. Implementasi SPIP2. Perencanaan Daerah3. Pengelolaan Organisasi4. Pengelolaan SDM5. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja6. Pengelolaan Keuangan dan BMD7. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan8. Pemberantasan Korupsi9. Zona Integritas10. Peningkatan Level Inspektorat

INDIKATOR W T A

KOTA BEKASI

1. Implementasi SPIP2. Perencanaan Daerah3. Pengelolaan Organisasi3. Pengelolaan SDM4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja5. Pengelolaan Keuangan dan BMD6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan8. Pemberantasan Korupsi9. Zona Integritas10. Peningkatan Level Inspektorat

( Hasil Workshop di Bogor 4 - 5 Des 2013 )

3. Pengelolaan SDM4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja5. Pengelolaan Keuangan dan BMD6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan

1. Implementasi SPIP

• BPPT telah melakukan sosialisasi internal tentang SPIP dan SOP

• Telah menyusun Kode Etik bagi pegawai BPPT

Hasil DA Satgas SPIP tingkat Kota yang belumditindaklanjuti:

• Penilaian Risiko

• Penyediaan ruang khusus Arsip

Kelemahan dalam Implementasi SPIP

• SOP belum benar-benar dijadikan acuan bakudalam pemberian pelayanan, baik oleh BPPT maupun 14 Dinas/Instansi terkait

( ada persyaratan tambahan di luar SOP, waktu penyelesaian

Izin melampaui SOP)

• Belum adanya evaluasi berkala yang memadaiatas implementasi SOP (terutama sinkronisasiantara BPPT dengan Dinas Teknis)

• Mekanisme pemberian hukuman dalam Kode Etikyang telah disusun belum sepenuhnya diterapkanterhadap para pelanggarnya.

2. Perencanaan Daerah

BL Urusan

1. Pemeliharaan SIMYANDU (50 Juta)

2. Update Running Text & Pemeliharaan ModulDashboard (60 Juta)

BL Non Urusan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (30,75 Juta)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik(dari pagu Rp. 21 Juta hanya terealisasi Rp. 975 ribu)

Terdapat Sub Kegiatan Yang Tidak Direalisasikan (TA 2013):

3. Pengelolaan SDM

• Penempatan SDM Belum Sepenuhnya SesuaiDengan Kompetensi Yang Dibutuhkan

• Belum dilakukan evaluasi berkala ataspemahaman SOP terhadap pegawai Front Office (FO)

• Hasil Assessment Pegawai BelumDimanfaatkan

• Masih adanya praktek percaloan yang melibatkan pegawai BPPT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PER 31 DESEMBER 2013 (unaudited by SIMDA)

No URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA

IBELANJA TIDAK LANGSUNG

7.122.419.000 6.418.504.282 90,12 703.914.718

Belanja Pegawai 7.122.419.000 6.418.504.282 90,12 703.914.718

II BELANJA LANGSUNG 4.638.499.500 4.002.521.277 85,83 660.978.223

1 Belanja Pegawai 1.928.779.500 1.830.527.000 94,91 98.252.500

2 Belanja Barang & Jasa 2.091.199.000 1.603.081.777 75,75 513.117.223

3 Belanja Modal 618.521.000 568.912.500 91,98 49.608.500

JUMLAH I & II 11.760.918.500 10.421.025.559 88,42 1.364.892.941

4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja

No JENIS BELANJA PAGU REALISASIREALISASI (%)

KEUANGAN FISIK

1BELANJA LANGSUNGURUSAN

1,547,500,000 1,294,459,500 82,34 92,86

2BELANJA LANGSUNG NON URUSAN

3,115,999,500 2,708,061,777 75,20 78,83

PERBANDINGAN PERSENTASI

REALISASI FISIK dan KEUANGAN

BELANJA LANGSUNG

PER 31 DESEMBER 2013

SELISIH BEBERAPA ANGKA PELAPORAN

No. JENIS PAD TARGETREALISASI

Versi BPPT Versi DISPENDA

1 PAJAK REKLAME 24.844.000.000 23.791.040.843 23.946.900.043

2 IPTM 212.650.000 305.525.000 305.525.000

3 RETRIBUSI IMB 17.425.089.900 17.982.239.715 17.961.213.924

4RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2.769.180.700 2.854.385.112 2.854.385.112

5RETRIBUSI IZIN TRAYEK

350.000.000BPPT : 178.726.100

DISHUB: 61.345.900 240.072.000

6SEWA KEKAYAAN DAERAH

1,526,767,200.00 1.417.369.800 1,347,999,800.00

Pelaksanaan Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil survei KPK terhadap 3 unit Layanan Daerah (SIUP, Kesehatan Dasar, PBJ) tentang Integritas Sektor Publik Tahun 2013 diketahui :

• Terdapat 15,6% dari 90 pengguna layananpublik daerah di Kota Bekasi menyatakanpernah memberikan gratifikasi saat menguruslayanan. Dari ketiga unit layanan daerah yang disurvei, persentase lebih banyak terjadi diUnit Layanan SIUP (26,7%).

• Dari responden yang mengaku pernah melihatcalo, 83,3%-nya menyatakan calo yang dilihatadalah orang luar (eksternal sebagaiperseorangan).

• Persentase responden yang menyatakan fasilitas diLingkungan Pelayanan kurang memadai lebihbanyak terjadi di Unit Layanan SIUP (20,0%).

• 36,7% dari 90 pengguna layanan daerahmenyatakan bahwa waktu pengurusan layananlambat dan tidak jelas batas waktunya

(salah satu penyebab Investor EngganBerinvestasi di Bekasi)

• Teknologi Informasi belum banyakdimanfaatkan dalam layanan publik daerah diKota Bekasi (33,3% responden penggunalayanan publik daerah di Kota Bekasimenyatakan bahwa tidak ada teknologiinformasi yang digunakan)

• Mekanisme Pengaduan Masyarakat beradapada posisi jauh dibawah standar minimalintegritas dan menunjukkan bahwa masyarakatbelum memanfaatkan media pengaduan yang tersedia di unit layanan daerah

HASIL STUDI BANDING Ke SRAGEN DAN YOGYAKARTA

SRAGEN :

1. Layanan Sistem Online

• Pemohon dapat mendaftar via website

• Izin yang memerlukan tinjau lapangan, jadwaldiinformasikan online (2 kali dalam seminggu)

• Setelah peninjauan lapangan, bila dapatdiproses oleh Tim Teknis dan BPTPM, pelanggan diberikan perhitungan biaya danpembayaran via ATM atau langsung ke Kasir

SRAGEN (lanjutan) :

2. Adanya Sistem Monitoring Perjalanan DokumenPerizinan;

3. Penunjukan Tim Teknis tidak ditujukan kepadaDinas atau Jabatan melainkan langsung pada stafyang bertanggung jawab atas izin tersebut;

4. Distribusi surat antar SKPD sudah menggunakanSurat Maya (online dan terintegrasi);

5. Data Perizinan terintegrasi dengan dinas-dinasterkait secara online.

YOGYAKARTA :

1. Sistem Layanan Online.

2. Pembayaran retribusi/pajak dilakukan via ATM atau langsung ke BPD.

3. Sistem loket terbuka dan terintegrasi.

4. Adanya kejelasan riwayat proses perizinan(terintegrasi pd mesin antrian & running text)

5. Adanya Gerai Investasi (memuat informasiRTRW, prospek usaha, & prediksi kondisisosial ekonomis 20 tahun ke depan)

YOGYAKARTA (lanjutan):

6. Setiap ruangan (Kepala, Sekretaris, Kabid, Kasubid) hanya tersekat kaca transparan.

7. Pembatasan jam layanan sampai denganpukul 14.30 WIB. (sisa waktu kerja untukverifikasi, distribusi, & pengarsipan izin sertapenyetoran ke Bank Pembangunan Daerah.

8. Sarana arsip telah memanfaatkan teknologimodern;

9. Tim Teknis siap survey lapangan sehinggahasilnya dapat segera diketahui

YOGYAKARTA (lanjutan):

10.Adanya ruangan untuk Seksi Evaluasi Kinerja(untuk mengevaluasi, monitoring, danmengawasi proses pelayanan perizinan)

11.Adanya ruang sekretariat ISO (untukmemastikan pelayanan sesuai standar mutuinternasional)

12.Survei Indeks Kepuasan Masyarakatdilaksanakan langsung kepada pemohonsetelah proses mendaftar.

5. Penatausahaan Keuangan& Pengelolaan B M D

• Proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkanpihak penyedia kadang memerlukan waktuyang lama karena proses verifikasi dokumenoleh Kepala BPPT

• Adanya 77 unit Peralatan dan Mesin yang belum disajikan di Neraca.

(Temuan BPK RI Tahun 2009)

KIOS – K(Memuat informasi SOP pengurusan berbagai macam perizinan,

termasuk besaran biaya dan waktu penyelesaian izin)

Unplug (tidak terpasang)

(Lokasi : Kec. Bekasi Selatan)

6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan

• BPPT termasuk salah satu SKPD tercepatdalam menindaklanjuti hasil Temuan (baik BPK maupun Inspektorat)

• Pelayanan Pengaduan Masyarakat baruditangani oleh 1 (satu) orang pegawai yang sifatnya hanya menampung danmendistribusikan ke Bidang Terkait.

KESIMPULAN

• Masih adanya gap/celah pengendalian terkait pelaksanaanSOP yang telah disusun antara BPPT dengan 14 Dinas teknisterkait

• Perencanaan Daerah telah cukup baik walaupun masihharus mengantisipasi perubahan

• Pelaksanaan Kinerja telah cukup baik• Pengelolaan SDM masih perlu pembenahan• Penatausahaan Keuangan telah cukup Baik• Pengelolaan BMD masih memerlukan sedikit perbaikan

terutama terhadap fisik barang.• Pemanfaatan teknologi Informasi masih harus ditingkatkan

SARAN

1. Agar BPPT segera menindaklanjuti hasil DA (Diagnostic Assessment) SPIP terutamaPenilaian Risiko terkait pelaksanaan SOP danhasilnya dituangkan dalam RTP (RencanaTindak Pengendalian);

2. Meningkatkan pemahaman SOP kepadaseluruh pegawai BPPT;

3. Meningkatkan kualitas laporan penerimaandan melakukan rekonsiliasi berkala agar selisih pencatatan dengan Dinas PendapatanKota Bekasi dan Kas Daerah dapat dieliminir;

4. Membentuk unit layanan pengaduan yang lebih representatif agar pengaduan yang masuk dapat dianalisis, dicarikan solusipermanen, didokumentasikan dan dijadikandasar perbaikan SOP dan pelayanan secaraumum;

5. Membangun Sistem Informasi yg dapatdiakses oleh masyarakat yang memuatData Real Time Proses Perizinan sehinggadapat diketahui :

- Waktu dimulainya proses perizinan hinggaizin selesai.

- Titik Hambat Penyelesaian Perizinan

6. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasidengan 14 Dinas/Instansi Teknis Terkait.

JANGANLAH SEPERTI INI….

APALAGI SEPERTI INI….

Jadilah PASangan

Yang Serasi lagi Indah….

Dan….

( JANGAN MENUNDA-NUNDA PEKERJAAN )

“…Faidza Faraghta Fanshab…”…Maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan makakerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain…