PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P.9/VI/BPHA/2009 … · 2020. 11....

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P.9/VI/BPHA/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR

DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

DIREKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Pasal 34 ayat (2), pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.11/Menhut-II/2009 telah ditetapkan sistem silvikultur yang dapat diterapkan dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi, yaitu sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), Tebang Rumpang (TR) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);

c. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas

penerapan sistem silvikultur tersebut pada butir b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-undang.......

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

9. Peraturan …….

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.40/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan alam pada Hutan Produksi;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32);

13.

14.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2009).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.

PERTAMA......

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

PERTAMA : Uraian Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana Lampiran Peraturan ini, yaitu : a. Lampiran 1. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). b. Lampiran 2. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). c. Lampiran 3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Rumpang (TR). d. Lampiran 4. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana amar PERTAMA dapat diberlakukan bagi semua pemegang IUPHHK yang memenuhi persyaratan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

KETIGA : Rencana penerapan Sistem Silvikultur dicantumkan dalam Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK). KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka :

a. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 151/Kpts/IV-BPHH/1993 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia;

b. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : SK.226/VI-BPHA/2005 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif/TPTII (Model Silvikultur Intensif);

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 21 Agustus 2009

DIREKTUR JENDERAL

Ttd.

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth: 1. Menteri Kehutanan; 2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 3. Gubernur seluruh Indonesia; 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia; 5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia; 6. Kepala Dinas Kabupaten yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan seluruh Indonesia.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

1

LAMPIRAN 4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG HABIS PENANAMAN BUATAN (THPB)

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

2

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG HABIS PERMUDAAN BUATAN (THPB)

I. PRINSIP-PRINSIP THPB

1. Diterapkan pada areal bekas tebangan dan non hutan yang telah

ditetapkan sebagai areal THPB da lam RKUPHHK.

2. Sistem silvikultur untuk membangun tegakan seumur.

3. Teknik pemanenan dengan tebang habis.

4. Meningkatkan produktivitas lahan dengan permudaan buatan.

II. TUJUAN DAN SASARAN THPB

Tujuan THPB adalah memaksimalkan produktivitas lahan dan kualitas

lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat.

Sasaran THPB adalah hutan alam produksi bekas tebangan di areal Hutan

Produksi (HP) atau Hutan Produksi Konversi (HPK).

III. PENGERTIAN

1. Pemanenan tebang habis adalah tebangan untuk membersihkan lahan

secara keseluruhan tanpa memperhatikan limit diameter.

2. Permudaan buatan adalah kegiatan penanaman hutan menggunakan

bibit yang telah diberi perlakuan terlebih dahulu.

IV. TAHAP KEGIATAN THPB

No. Tahap Kegiatan

1 Penataan Areal Kerja (PAK)

2 Risalah Hutan

3 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

4 Pengadaan Bibit

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

3

No. Tahap Kegiatan

5 Penyiapan Lahan

6 Penanaman

7 Pemeliharaan

8 Pemanenan

9 Perlindungan dan Pengamanan Hutan

V. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TATA WAKTU

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

1.1. Prinsip

1) Menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan

RKUPHHK.

2) Dilakukan tidak lebih dari 2 tahun sebelum penanaman.

3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime THPB.

1.2. Perencanaan

1) Mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan.

2) Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-

petak kerja.

3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan daur tanaman

pokok yang ditetapkan.

4) Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi

lapangan.

5) Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai

rencana tahun penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka

secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir.

6) Buat rencana tata batas blok dan petak kerja.

7) Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 50.000.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

4

1.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan

prinsip pada angka 1.1 di atas.

2. Risalah Hutan

2.1. Prinsip

Inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 5 % untuk semua

jenis pohon berdiameter > 10 cm.

2.2. Perencanaan

1) Buat rancangan risalah hutan dengan metode jalur sistematis

melalui penarikan contoh awal secara acak dengan intensitas 5 %.

2) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil Risalah

Hutan.

3) Buat peta rencana Risalah Hutan skala minimal 1 : 50.000.

2.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Risalah Hutan

berdasarkan prinsip pada angka 2.1. di atas.

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

3.1. Prinsip

Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.

3.2. Perencanaan

1) Buat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT.

2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan inspeksi.

3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, Tpn, pondok kerja, dan lain-lain.

3.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PWH berdasarkan

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

5

prinsip pada angka 3.1. di atas.

4. Pengadaan Bibit

4.1. Prinsip

1) Menggunakan bibit jenis ekonomis, dapat berasal dari biji, atau

cabutan, atau stek, atau kultur jaringan.

2) Dalam hal pengadaan bibit untuk daur ke-2 dan berikutnya dapat

menggunakan anakan yang berasal dari trubusan pohon-pohon yang

telah ditebang.

3) Tanaman dapat terdiri dari lebih dari satu jenis.

4.2. Perencanaan

1) Buat rencana persemaian: lokasi, sumber bibit, bangunan, SDM,

peralatan.

2) Buat rencana kebutuhan bibit.

4.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pengadaan Bibit berdasarkan


5. Penyiapan Lahan

5.1. Prinsip

1) Penyiapan lahan tanpa bakar untuk kegiatan penanaman.

2) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.

3) Dalam hal areal yang masih berpotensi, pemanfaatannya masuk ke

dalam target RKT.

5.2. Perencanaan

1) Buat rancangan penyiapan lahan untuk penanaman berdasarkan RKT

yang disahkan.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

6

2) Penyiapan lahan untuk tahun ke-2 dan berikutnya mempertimbangkan

realisasi tanaman tahun sebelumnya.

5.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penyiapan Lahan


6. Penanaman

6.1. Prinsip

1) Meningkatkan produktivitas lahan pada blok RKT.

2) Menggunakan bibit jenis ekonomis.

3) Segera melakukan penanaman setelah penyiapan lahan.

6.2. Perencanaan

1) Buat rencana penanaman

2) Buat dan kelola tanaman dengan menggunakan bibit jenis ekonomis.

6.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penanaman


7. Pemeliharaan

7.1. Prinsip

Meningkatkan riap tanaman.

7.2. Perencanaan

Buat rencana pemeliharaan, antara lain penyulaman, penyiangan,

pendangiran, pemangkasan, dan penjarangan.

7.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemeliharaan


this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

7

8. Pemanenan

8.1. Prinsip

1) Pemanenan dilakukan setelah mencapai umur daur.

2) Pemanenan dengan tebang habis.


8.2. Perencanaan

1) Menyusun rencana pemanenan.

2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang

telah disahkan.

8.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemanenan


2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.

9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

9.1. Prinsip

1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran

hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan.

2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.

9.2. Perencanaan

Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik

dalam 1 periode RKT.

9.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan

Pengamanan Hutan berdasarkan prinsip pada angka 9.1. di atas.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

8

VI. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

1. Prinsip

1.1. Sebagai umpan balik untuk peningkatan riap.

1.2. Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL.

1.3. Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT.

2. Perencanaan

Buat rencana pemantauan dan penilaian.

3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemantauan dan

Penilaian berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.

DIREKTUR JENDERAL

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

1



PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG RUMPANG (TR)

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

2

PEDOMAN PELAKSANAAN

SISTEM SILVIKULTUR TEBANG RUMPANG (TR)

I. PRINSIP-PRINSIP TR

1. Sistem Silvikultur untuk Tegakan Tidak Seumur

2. Teknik Pemanenan dengan Tebang Kelompok (rumpang) secara teratur dan

tersusun dalam satu jaringan jalan sarad (yang menuju ke satu TPn)

3. Unit manajemen terkecil adalah TPn

4. Rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur

5. Mempertahankan Keanekaragaman Hayati

6. Menciptakan Ruang Tumbuh Optimal bagi permudaan

II. TUJUAN DAN SASARAN

Peningkatan produktivitas hutan tegakan tak seumur melalui tebang dalam

kelompok rumpang yang memiliki sifat :

1. Kompromi antara ekologi dan ekonomi

2. Mudah dalam pengendalian pengawasannya

Tujuan TR adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur

melalui tebang kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk

meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari.

Sasaran TR adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK

atau KPHP.

III. PENGERTIAN

1. Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok

vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1 – 2 kali tinggi pohon tepinya.

2. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon

di dalam bentuk rumpang.

3. Perapihan rumpang adalah kegiatan membuat rumpang setelah penebangan

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

3

pohon-pohon besar dengan menebang semua vegetasi di dalamnya kecuali

permudaan.

IV. TAHAP KEGIATAN

No. Tahap Kegiatan



3 Risalah Rumpang

4 Pembuatan rumpang

5 Pembinaan rumpang

6 Pemanenan




1.1. Prinsip


RKUPHHK.

2) Satu petak kerja di dalam TR adalah satu TPn dengan jaringan jalan

sarad dan rumpang-rumpang yang didukungnya

3) Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan.

4) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TR.

1.2. Perencanaan

1) Perencanaan dalam Peta

a. Pedomani RKUPHHK yang telah disahkan.

b. Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-

petak kerja.

c. Sesuaikan jumlah blok dan petak-petak kerja dengan siklus tebang

yang ditetapkan.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

4

d. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi

lapangan.

e. Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai



f. Buat rencana tata batas blok dan petak kerja.

g. Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 10.000.

1.3 Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan prinsip

pada angka 1.1. di atas.


2.1. Prinsip


2.2. Perencanaan

a. Buat rencana lokasi base camp, TPK, TPn, pondok kerja, dan lain-lain.

b. Buat rencana jaringan jalan sarad pada setiap TPn, rencana jalan utama

dan jalan cabang.

c. Plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan (Ro) dan calon

rumpang untuk setengah umur daur berikutnya (Ro+½daur) pada jaringan

jalan sarad.

d. Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah.

e. Buat peta rencana risalah skala 1 : 5.000.

2.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PWH berdasarkan prinsip


3. Risalah Hutan

3.1. Prinsip

1) Risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan (Ro)

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

5

pada setiap jaringan sarad.

2) Dilakukan sebelum penyusunan Usulan RKTUPHHK.

3.2. Perencanaan

1) Siapkan peta rencana TPn, jalan sarad dan plotting rumpang hasil kegiatan

2)

2) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah

3.3. Pelaksanaan di Lapangan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk risalah hutan berdasarkan

prinsip pada angka 3.1. di atas, dan sekaligus membuat peta jaringan jalan

sarad dan sebaran rumpang pada setiap TPn dengan skala 1 : 1.000.

4. Pembuatan Rumpang

4.1. Prinsip

1) Pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang

2) Memanen semua pohon kecuali anakan pohon-pohon primer.


4.2. Perencanaan

1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang skala 1 :

1.000.

2) Penebangan dilaksanakan pada petak-petak kerja dalam blok RKT yang

telah disahkan.

4.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pemanenan berdasarkan

prinsip angka 4.1. di atas.


5. Pembinaan Rumpang

5.1. Prinsip

1) Memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu-individu pohon terbaik

2) Menghilangkan individu pohon dan atau vegetasi lain yang menaungi pohon

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

6

terbaik.

5.2. Perencanaan

1) Pilih dan tandai anakan-anakan pohon terbaik satu tahun setelah

pembuatan rumpang, jarak antar anakan 3 – 4 m

2) plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan

dalam periode 2 tahunan sampai permudaan bebas dari naungan.

5.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pembinaan rumpang berdasarkan

pedoman angka 5.1. di atas.

6. Pemanenan

6.1. Prinsip

1) TPn, jalan sarad dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen,

2) Pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur

tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPn dan jalan sarad

baru.

3) Efiseien, efektif, tertib dan ramah lingkungan

6.2. Perencanaan

1) Risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja

2) Penebangan dilaksanakan pada petak kerja dalam blok RKT yang telah

disahkan

6.3 Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembinaan rumpang



7.1. Prinsip

1) Perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, dan pencurian

hasil hutan.


this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

7

7.2. Perencanaan



7.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan Pengamanan

Hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di atas.


1. Prinsip

1) Sebagai umpan balik untuk peningkatan riap.

2) Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL.

3) Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT.

2. Perencanaan


3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pemantauan dan Penilaian

berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.

DIREKTUR JENDERAL Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

1



PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM JALUR (TPTJ)

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

2

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM JALUR (TPTJ)

I. PRINSIP-PRINSIP TPTJ

1. Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur.

2. Teknik pemanenan dengan tebang pilih.

3. Meningkatkan riap.

4. Mempertahankan keanekaragaman hayati.

5. Menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman.

6. Penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur.

II. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan TPTJ adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak

seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur

untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari.

Sasaran TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal

IUPHHK atau KPHP.

III. PENGERTIAN

1. Pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter

tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan

keanekaragaman hayati setempat.

2. Penanaman dalam jalur adalah kegiatan menanam dalam rangka

pemanfaatan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggulan

setempat.

3. Jalur antara adalah jalur tegakan tinggal yang dibina dan dimanfaatkan

untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keanekaragaman

hayati.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

3

IV. TAHAP KEGIATAN TPTJ

No. Tahap Kegiatan


2 Inventarisasi Hutan


4 Pengadaan Bibit

5 Tebang Naungan

6 Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam

7 Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur

8 Pembebasan dan Penjarangan

9 Pemanenan




1.1. Prinsip


RKUPHHK.


3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTJ.

1.2. Perencanaan



petak kerja.

3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang

ditetapkan.


lapangan.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

4






1.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penataan Areal

Kerja (PAK) berdasarkan prinsip pada angka 1.1. di atas.

2. Inventarisasi Hutan

2.1. Prinsip

1) Inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 100 % untuk

pohon niagawi dengan diameter > 40 cm; dan pohon yang

dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.


2.2. Perencanaan

1) Buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap petak kerja yang

ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK.

2) Buat semua jalur ukur dalam petak searah (misal Utara -

Selatan).

3) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil

Inventarisasi Hutan.

4) Buat peta rencana Inventarisasi Hutan skala 1 : 5.000.

2.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Inventarisasi Hutan

berdasarkan prinsip pada angka 2.1. di atas, dan sekaligus membuat

peta kontur dan peta sebaran pohon skala 1 : 1.000.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

5


3.1. Prinsip


3.2. Perencanaan


2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan sarad berdasarkan

peta kontur hasil Inventarisasi Hutan.

3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, TPn, pondok kerja, dan lain-

lain.

3.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembukaan Wilayah

Hutan (PWH) berdasarkan prinsip pada angka 3.1. di atas.

4. Pengadaan Bibit

4.1. Prinsip

Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat, dapat berasal dari

biji, atau cabutan, atau stek, atau kultur jaringan.

4.2. Perencanaan

1) Buat rencana persemaian: lokasi, sumber bibit (pohon plus),

bangunan, SDM, peralatan.

2) Buat rencana kebutuhan bibit.

4.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pengadaan Bibit


this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

6

5. Tebang Naungan

5.1. Prinsip

1) Pembebasan dari naungan pohon dominan.


3) Penebangan pohon diameter > 40 cm dan masuk ke dalam target

RKT.

5.2. Perencanaan

1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1 :

1.000.

2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT

yang telah disahkan.

5.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Tebang Naungan



6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam

6.1. Prinsip

1) Membuat ruang tumbuh.


3) Penebangan dapat dilakukan pada semua pohon dalam jalur dan

masuk ke dalam target RKT.

6.2. Perencanaan


1.000.

2) Membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur + 20 meter

dan jarak tanam dalam jalur + 5 meter.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

7

3) Membuat jalur tanam selebar + 3 meter.


yang telah disahkan.

6.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penyiapan dan

Pembuatan Jalur Tanam berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di

atas.


7. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur

7.1. Prinsip

1) Meningkatkan produktivitas pada blok RKT.

2) Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat.

7.2. Perencanaan

1) Buat dan kelola tanaman dengan mengutamakan bibit jenis

unggulan lokal.

2) Buat peta rencana penanaman dalam jalur.

7.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Penanaman dan

Pemeliharaan Tanaman Jalur berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di

atas.

8. Pembebasan dan Penjarangan

8.1. Prinsip

1) Meningkatkan riap pohon binaan.

2) Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman

jalur.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

8

8.2. Perencanaan

1) Menetapkan pohon terbaik dari permudaan alam di jalur antara

dan dari tanaman di jalur tanam sebagai pohon binaan di petak

kerja.

2) Membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing.

3) Membuat peta pohon binaan hasil pembebasan.

8.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pembebasan dan

Penjarangan berdasarkan prinsip angka 8.1. di atas.

2) Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida

yang ramah lingkungan khusus pohon besar.

9. Pemanenan

9.1. Prinsip

1) Pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanam dan tebang

pilih pada jalur antara untuk pohon diameter > 40 cm.

2) Memanen tidak boleh melebihi riap.


9.2. Perencanaan

1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon binaan

skala 1 : 1.000.


9.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pemanenan



this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

9


10.1. Prinsip

1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari

kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil

hutan.


10.2. Perencanaan

Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara

periodik dalam 1 periode RKT.

10.3. Pelaksanaan




1. Prinsip




2. Perencanaan


3. Pelaksanaan




this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

1



PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI)

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

2

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI)

I. PRINSIP-PRINSIP TPTI

1. Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur

2. Teknik pemanenan dengan tebang pilih

3. Meningkatkan riap sebagai aset

4. Mempertahankan keanekaragaman hayati

II. TUJUAN DAN SASARAN TPTI

Tujuan TPTI adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak

seumur melalui tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka

memperoleh panenan yang lestari.

Sasaran TPTI adalah pada hutan alam produksi di areal IUPHHK atau KPHP.

III. PENGERTIAN

1. Pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter

tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan

keanekaragaman hayati setempat.

2. Pembinaan tegakan tinggal adalah kegiatan yang dikerjakan setelah

kegiatan tebang pilih meliputi perapihan, pembebasan, pengayaan,

pemeliharaan.

IV. TAHAP KEGIATAN TPTI

No. Tahap Kegiatan


2 Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)


this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

3

No. Tahap Kegiatan

4 Pemanenan

5 Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

6 Pembebasan Pohon Binaan




1.1. Prinsip


RKUPHHK.


3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTI.

1.2. Perencanaan



petak kerja.

3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang

ditetapkan.


lapangan.






this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

4

1.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan


2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

2.1. Prinsip

1) Risalah hutan dengan intensitas 100 % untuk pohon niagawi

dengan diameter > 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai

ketentuan yang berlaku.


2.2. Perencanaan

1) Buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap petak kerja yang

ada di dalam blok RKT, berdasarkan peta hasil PAK.

2) Buat semua jalur ukur dalam petak searah (misal Utara - Selatan).

3) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP.

4) Buat peta rencana ITSP skala 1 : 5.000.

2.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk ITSP berdasarkan

prinsip pada angka 2.1. di atas, dan sekaligus membuat peta kontur

dan sebaran pohon skala 1 : 1.000.


3.1. Prinsip


3.2. Perencanaan


this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

5

2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan sarad berdasarkan peta

kontur hasil ITSP.

3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, Tpn, pondok kerja, dan lain-lain.

3.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja PWH berdasarkan prinsip


4. Pemanenan

4.1. Prinsip

1) Memanen tidak boleh melebihi riap.


3) Perapihan tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas.

4.2. Perencanaan


1.000.

2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang

telah disahkan.

3) Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus

mengidentifikasi lokasi pengayaan.

4.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemanenan



5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan

5.1. Prinsip

1) Memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT.

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

6

2) Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat.

5.2. Perencanaan

1) Buat dan kelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal.

2) Buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan.

5.3. Pelaksanaan

Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Penanaman dan Pemeliharaan

Tanaman Pengayaan berdasarkan prinsip pada angka 5.1. di atas.

6. Pembebasan Pohon Binaan

6.1. Prinsip

1) Meningkatkan riap pohon binaan.

2) Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman

pengayaan.

3) Tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas.

6.2. Perencanaan

1) Menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di petak kerja.

2) Membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing.

3) Membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan.

6.3. Pelaksanaan

1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembebasan Pohon

Binaan berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di atas,

2) Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida yang

ramah lingkungan khusus pohon besar.


7.1. Prinsip

1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran

this file

is

downloaded

from

www.aphi-net.com

7

hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan.


7.2. Perencanaan



7.3. Pelaksanaan




1. Prinsip




2. Perencanaan


3. Pelaksanaan




PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P.9/VI/BPHA/2009 … · 2020. 11....

Documents

Transcript of PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P.9/VI/BPHA/2009 … · 2020. 11....