Konsekuensi hukum dari limbah medis yang tidak terkelola

C V

NAMA : AKBP Dr A. RUSMAN, SH. MH.

PEKERJAAN : POLRI . NO HP : 0813.1270 8066.

ALAMAT : KOMPLEK TAMAN CITEUREUP JL, NUSASARI 4. CIMAHI JABAR.

DIK POLRI SECAPA REG ; 1992/93 (WIRA PRADANA), SELAPA ANGK XXX1 / 2003.

DIK JUR ; PA FORENSIK, PALAN SERSE UM, DIK JUR PENYIDIK KPK.

DIK UM : S 3 ( DOKTOR ILMU HUKUM )

RIWAYAT JABATAN,

2011 – 2013 : KABAG WASSISDIK DITRESKRIMSUS POLDA JABAR.

1. 2013 – 2014. : KASUBBID : P I D HUMAS POLDA JABAR.

2. 2014 – 2016 ; KABAG WASSIDIK DIT RESKRIMUM POLDA JABAR.

3. 2016- 2017 ; KASUBBID BANTUAN HUKUM & ADVOKAT MADYA POLDA JABAR.

5. 2018 : KASUBDIT 2 / FISMONDEV DAN SAAT INI KABAG BINOPSNAL

DITRESKRIMSUS POLDA JABAR,

PENGALAMAN MENGAJAR;

2003 SD 2006, INSTRUKTUR DAN DOSEN DI PUSDIK RESKRIM MEGA MENDUNG BOGOR.

2006 SD SAAT INI DOSEN F H UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR.

20012 SD SAAT INI DOSEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS SURYAKANCANA,

2016 SD SAAT INI DOSEN MAGISTER HUKUM PASCA SARJANA UIN Sunan Gunungdjati

2010 – saat ini DOSEN Fisip Universitas langlangbuana .

PENDAHULUAN

LIMBAH MEDIS ( infeksius) SANGAT BERBAHAYA DAPAT

MENIMBULKAN "PENULARAN BIBIT PENYAKIT" DARI ORANG

YANG TERINFEKSI BIBIT PENYAKIT (PASIEN ) KEPADA ORANG

LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA, DALAM HAL INI SALAH

SATUNYA ADALAH PETUGAS MEDIS SEPERTI DOKTER,BIDAN,

PERAWATTERMASUK PETUGAS KEBERSIHAN DI TEMPAT LAYANAN

KESEHATAN. OLEH KARENA ITU ORANG-ORANG YANG TERLIBAT

DALAM KEGIATAN MEDIS PERLU MEMPERHATIKAN CARA

PENANGANAN LIMBAH MEDIS INFEKSIUS BERBAHAYA YANG

DIKENAL DENGAN ISTILAH PEMBERANTASAN INFEKSI SILANG.

PENGERTIAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

YANG SELANJUTNYA DISEBUT LIMBAH B3

ADALAH SISA SUATU USAHA DAN/ATAUKEGIATAN YANG MENGANDUNG B3

LIMBAH INFEKSIUS MASUK KATEGORI LIMBAH B3merupakan SISA SUATU USAHA DAN/ATAU dari KEGIATANmedis, FASYANKES / rumah sakit.

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN YANG SELANJUTNYA

DISINGKAT B3 ADALAH ZAT, ENERGI, DAN/ATAU KOMPONEN LAIN

YANG KARENA SIFAT, KONSENTRASI, DAN/ATAU JUMLAHNYA, BAIK

SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DAPAT

MENCEMARKAN DAN/ATAU MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP,

DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP, KESEHATAN,

SERTA KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA DAN MAKHLUK HIDUPLAIN

LIMBAH B3 MEDIS ( infeksius)

B3 ADALAH BAHAN-BAHAN YANG SELAMA PEMBUATAN,PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN DANPEMBUANGAN LIMBAH DAPAT MELEPASKAN DEBU, PARTIKEL, GAS,SERAT, RADIASI YANG BISA MENIMBULKAN IRITASI, KOROSIF,KERACUNAN, KEBAKARAN, LEDAKAN DAN BAHAYA LAIN YANG BISAMENIMBULKAN GANGGUAN KESEHATAN, CACAT, KEMATIAN DANKERUSAKAN HARTA BENDA DAN LINGKUNGAN HIDUP.

LIMBAH MEDIS ( infeksius ) ADALAH LIMBAH YANG DICURIGAIMENGANDUNG BAHAN PATOGEN CONTOH KULTUR LABORATORIUM,LIMBAH DARI RUANG ISOLASI, KAPAS, MATERI ATAU PERALATANYANG TERSENTUH PASIEN YANG TERINFEKSI, EKSKRETA.

JENIS LIMBAH MEDIS DARI RS/ FASYANKES / KLINIK.

1. limbah medis /klinis:

a. pelayanan medis,

b. perawatan,

c. poli gigi.

d. veterinary ( binatang percobaan ),

e. farmasi,

f. ruang penelitian,

g. pengobatan dan pendidikan kesehatan.DPT BERUPA : BENDA TAJAM, LIMBAH INFEKSIUS, JARINGAN

TUBUH,SITOTOKSIK,LIMPAH FARMASI, LIMBAH KIMIA, LIBAH RADIOAKTIF,

PLASTIK.

2. Limbah non medis ( dari Dapur Rs)

PENGOLAHAN LIMBAH INFEKSIUS

PENGELOLAAN LIMBAH MELIPUTI :

1.PEMISAHAN LIMBAH,

2.PENYIMPANAN LIMBAH,

3.PENANGANAN LIMBAH,

4.PENGANGKUTAN LIMBAH,

5.PEMBUANGAN LIMBAH,

PENANGAN LIMBAH MEDIS PADAT

.

PENANGANAN LIMBAH INFEKSIUS

1. KANTUNG-KANTUNG DENGAN WARNA HARUS DIBUANG JIKA TELAH TERISI2/3 BAGIAN. KEMUDIAN DIIKIAT BAGIAN ATASNYA DAN DIBERIK LABELYANG JELAS.

2. KANTUNG HARUS DIANGKUT DENGAN MEMEGANG LEHERNYA, SEHINGGAJIKA DIBAWA MENGAYUN MENJAUHI BADAN LIMBAH TIDAK TERCECERKELUAR DAN DILETAKKAN DITEMPAT TERTENTU UNTUK DIKUMPULKAN.

3. PETUGAS PENGUMPUL LIMBAH HARUS MEMASTIKAN KANTUNG-KANTUNGDENGAN WARNA YANG SAMA TELAH DIJADIKAN SATU DAN DIKIRIMKANKETEMPAT YANG SESUAI.

4. KANTUNG HARUS DISIMPAN PADA KOTAK-KOTAK YANG KEDAP TERHADAPKUTU DAN HEWAN PERUSAK SEBELUM DIANGKUT KETEMPATPEMBUANGAN.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

PP No.54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan

Permen LH No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan & Penanganan Pengaduan

Permen LH No.02 Tahun 2012 TentangTata Laksana Jabatan PPNS Lingkungan Hidup

Permen LH No.02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif PPLH

Kep MenDagri No. 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNSD

Kep MenDagri No.07 Tahun 2007 Tentang Pejabat PPLHD.

Kep Men LH No. 56 tahun 2002 Tentang Pedoman Umum PPLH

Kesepakatan Bersama antara MenLH, Kapolri, & Jaksa Agung RI No.11/MENLH/07/2011

Peraturan Bersama antara Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat No.1 Tahun 2014

Perda Jabar No.1Tahun 2012 tentang Pengelolaan LH dan Penaatan Hukum Lingkungan

Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pos Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan di Jabar

Kep Gub Jabar ttg Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pengelolaan LH dan Izin Lingkungan

DASAR HUKUM

SALAH SATU GIAT POLRI DALAM PENANGAN LIMBAH.

POLRI DLM PENANGNAN LIMBAH

MEDIS

DALAM PENANGANAN LIMBAH INFEKSIUS, HAL INI

SEJALAN DENGAN TUPOKSI POLRI SEBAGAI PELINDUNG,

PENGAYOM DAN PELAYANAN MASYARAT DALAM RANGKA

HARKAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM,

IMPLEMENTASINYA DENGAN MENERAPKAN STRATEGI

PRE ENTIF, PREVENTIF DAN PENEGAKAN HUKUM.

PREENTIF DAN PREVENTIF, DILAKSANAKAN OLEH FUNGSI

INTELIJEN DAN FUNGSI BIMMAS POLRI DENGAN

MELAKUKAN PENGGALANGAN, JALIN KERJASAMA

BERSAMA PEMDA / DINAS KESEHATAN, MAUPUN

MANAJEMEN RS DALAM UPAYA MENCEGAH DAN

PENGAWASAN DALAM PENANGANAN LIMBAH INFEKSIUS.

PENCEGAHAN , LIMBAH MEDISOLEH POLRI

MEMBERIKAN INFORMASI, MASUKAN

DAN SARAN TINDAK YANG PERLU

DILAKUKAN BILAMANA DITEMUKAN

ADANYA KELUHAN / KOMPLEN

MASYRAKAT, YANG SIFATNYA

SENGKETA MAUPUN PELANGGARAN

HUKUM.

PENEGAKAN HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAPTINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUPTERHADAP PENANGANAN LIMBAH B 3TERMASUK LIMBAH MEDIS ( infeksius)ADALAH DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYAPENINGKATAN KEPATUHANPENGELOLAAN LIMBAH B3 MAUPUNPENANGANAN LIMBAH MEDIS ( infeksius.)

PENEGAKAN HUKUM TP LH, DILAKUKANOLEH PENYIDIK POLRI DAN PPNSKEMENTRIAN LHK.

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP

Penegakan Hukum LH

Instrumen pengawasan

perizinan dalam

kerangka penegakan

hukum lingkungan

hidup .

Penerapan Hukum Administrasi

Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Perdata

• Penerapan tiga jenis instrumen hukum yang dapat melingkupi

penyelesaian kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

• Penerapan multi instrumen hukum agar tidak ada lagi kejahatan

lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat lolos dari hukum yang

ada.

Penerapan Multi Instrumen Hukum

PENEGAKAN HUKUM

IMPLEMNTASINYA TERHADAP

PELANGGARAN PENANGANAN

LIMBAH B3 DILAKUKAN SECARA :

1. LITIGASI ( PENAL ).

2. NON LITIGASI ( NON PENAL)

NON LITIGASI

UPAYA PENANGAN NON LITIGASI DENGAN

MENGEDEPANKAN PREENTIF DANPREVENTIF, DENGAN MELIBATKANPEMERINTAH ( PEMEGANG OTORITASKEWENANGAN ) BEKERJA SAMASEGENAP KOMPONEN / LEMBAGA YGTERKAIT DENGAN PERLINDUNGANTERHADAP MASYARAKAT MAUPUNLINGKUNGAN HIDUP, DENGANMENGEDEPANKAN RESTORATIVE JUSTICE

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

LINGKUNGAN

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGANBERSIFAT PREVENTIF (PENGAWASAN) DANREPRESIF (SANKSI ADMINISTRASI) UNTUKMENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANADMINISTRASI DAPAT DITERAPKAN TERHADAPKEGIATAN YANG MELANGGAR PERSYARATANPERIZINAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

12 JAN 201918

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

PROSEDUR SANKSI ADMINISTRASIDILAKUKAN SECARA LANGSUNG OLEHPEMERINTAH, TANPA MELALUIPERADILAN (PREVENTIF-REPRESIF NONJUSTISIAL).

SEDANGKAN PROSEDUR PENERAPANSANKSI PIDANA HARUS MELALUIPROSES PERADILAN (JUSTISIAL).

12 JAN 201919

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS “ONE ROOF ENFORCEMENT SYSTEM”

Erlina_dalisaputra@yahoo.com

KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 59 UU NO 32 TH 2009,

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajibmelakukan pengelolaan limbah B3 yangdihasilkannya.

2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikutiketentuan pengelolaan limbah B3.

3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukansendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannyadiserahkan kepada pihak lain.

4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dariMenteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya.

KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

5. MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA WAJIBMENCANTUMKAN PERSYARATAN LINGKUNGAN HIDUPYANG HARUS DIPENUHI DAN KEWAJIBAN YANG HARUSDIPATUHI PENGELOLA LIMBAH B3 DALAM IZIN.

LARANGAN

PASAL 60 UU NO; 32 TAHUN 2009,SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN DUMPINGLIMBAH DAN/ATAU BAHAN KE MEDIALINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN.

KETENTUAN PIDANA

PASAL 102 UU NO 32 TAHUN 2009

.

SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGELOLAANLIMBAH B3 TANPA IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUDDALAM PASAL 59 AYAT (4), DIPIDANA DENGANPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU)TAHUN DAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DANDENDA PALING SEDIKIT RP1.000.000.000,00(SATU MILIAR RUPIAH) DAN PALING BANYAKRP3.000.000.000,00 (TIGA MILIAR RUPIAH)

KETENTUAN PIDANA

PASAL 103 UU NO 32 TAHUN 2009.

SETIAP ORANG YANG MENGHASILKAN LIMBAH B3DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAANSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 59,DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALINGSINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 3(TIGA) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKITRP1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) DANPALING BANYAK RP3.000.000.000,00 (TIGA MILIARRUPIAH)

KETENTUAN PIDANA

PASAL 104 UU NOMOR 32TAHUN 2009.

SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN DUMPINGLIMBAH DAN/ATAU BAHAN KE MEDIALINGKUNGAN HIDUP TANPA IZINSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 60,DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALINGLAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN DENDA PALINGBANYAK RP3.000.000.000,00 (TIGA MILIARRUPIAH)

PEMBUKTIAN DALAM GAKKUM PELANGGARAN /TP DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PEMBUKTIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP PELAKU PELANGGARAN / TP DI BIDANG LH/ LIMBAH B3 JUGA MENGACU KE PASAL 184 KUHAP.

1. KETERANGAN SAKSI.

2. KETERANGAN AHLI.

3. SURAT.

4. PETUNJUK

5. KETERANGAN TERDAKWA

HARAPAN DALAM GAKKUM PELANGGARAN / TINDAK PIDANALINGKUNGAN HIDUP, DAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM YANGDITUNTUT MASYARAKAT, SAAT INI BUKAN SEKADAR KUALITASMORAL, TETAPI TERUTAMA KUALITAS PENEGAKAN HUKUMSECARA MATERIL ATAU SUBSTANSIAL SEPERTI TERUNGKAPDALAM BEBERAPA ISU DIMASYARAKAT ANTARA LAIN,ADANYA PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA; TEGAKNYANILAI KEBENARAN, KEADILAN, DAN KEPERCAYAAN ANTARSESAMA; (TIDAK ADANYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAANATAU KEWENANGAN);BERSIH DARI PRAKTEK FAVORITISME PILIH KASIH, KKN, DANMAFIA PERADILAN; TERWUJUDNYA KEKUASAAN KEHAKIMANATAU PENEGAKAN HUKUM YANG MERDEKA, DAN TEGAKNYAKODE ETIK ATAU KODE PROFESI. ADANYA PEMERINTAHANYANG BERSIH DAN BERWIBAWA. .

HARAPAN PUBLIK DALAM GAKKUM PELANGGARAN TP DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BANDUNG 24 AGUTUS 2019.28

PULAU IRIAN BURUNG CENDRAWASIH

CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH