KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan...

13
KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Falkutas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya NIM: 312015004 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA Mei 2019

Transcript of KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan...

Page 1: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

SECARA SEPIHAK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Falkutas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya

NIM: 312015004

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

Mei 2019

Page 2: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah
Page 3: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah
Page 4: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah
Page 5: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah
Page 6: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat rahmat serta

kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul:

Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak

Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Selain guna memenuhi tanggung jawaban, skripsi ini juga disusun sebagai bahan

bacaan guna mendapatkan pengetahuan mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa usaha, bantuan, dorongan, doa, dan nasehat,

serta saran dari banyak pihak sehingga kesulitan yang pemulis hadapi dapat teratasi.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan

rasa terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugrah-Nya selalu

memberikan hikmat untuk melalui segala proses penyelesaian skripsi

ini;

2. Bapak Ari Siswanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana;

3. Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum selaku ketua

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana:

4. Dr, Krisnha Djaya Darumurti, S.H., M.H. Selaku dosen wali dan

dosen pembimbing penulis. Terima kasih karena telah membantu,

Page 7: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

membimbing, memberikan kritik, saran, serta arahan selama

menempuh pedidikan di FH-UKSW dan selama penulis menyusun,

serta menyelesaikan skripsi ini;

5. Dr, Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji

yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada

penulis;

6. Dr, Tri Budiyono, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah

memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis:

7. Seluruh Dosen staff pengajar FH-UKSW, yang telah memberikan

bekal ilmu pengetahuan dan yang telah membantu administrasi

perkuliahan penulis:

8. Yang saya sangat banggakan, yaitu Bapak Gregorius Nur Hardanto

dan Mama Sri Yulianti terima kasih atas doa, kasih sayang, dan

dukungan yang sampai sekarang saya rasakan dan menjadi kekuatan

untuk menggapai cita-cita. Terima kasih pula teruntuk adik terkasih

Maria Beatrix Virginia Ranindaya yang selalu memberikan doa,

semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi;

9. Ela epa, Rona Uli, Anna Winda, dan Sarah Haju teman suka duka

selama yang selalu memberikan semangat selama berkuliah;

10. Dinda Dechyntia Asmarani, teman seperjuangan selama bimbingan;

11. Teman-Teman seperjuangan selama berkuliah di Fakultas Hukum

Uksw: Dinda, Indri, Nandhika, Reisa, Banu, Ruth Christa, Thandy,

Elysa, Hanin, Elysa, Titin. Terima kasih atas ilmu, motivasi dan

Page 8: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

semangat yang telah diberikan. Teman-teman angkatan 2015 yang lain

yang tidak dapat disebutkan satu-persatu:

12. Kos happy Laundry: Kak Pika, Kak Ita, Kak Natalia, Kak Thea, Kak

Bella, Kak Shanty, Kak Ogidya, Kak Lany, Ela Epa, Rona, Brigita,

Anggi, Margaretha, Gracephi, Anis, Ester, Jeivy. Terima kasih atas

keseruan selama tinggal Bersama;

13. Semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu-persatu.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-sebesarnya kepada

semua pihak bila dalam proses penyusunan Skripsi ini ada kesalahan yang telah

penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, atas permohonan maafnya

penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil dari

hasil penulisan skripsi ini, serta dapat menunjang perkembangan Ilmu Hukum. Saya

menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala

kriktik yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan segala kerendahan hati

Salatiga, 26 April 2019

Gracesella Hardianti Batisha Ranindaya

Page 9: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

KATA PENGANTAR

Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan kepada ketertarikan penulis

untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada

Putusan Nomor 01/G/2014/PHI.PN.Gtlo dan Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor

443 K/Pdt.Sus-PHI/2014, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama

Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn dan Tingkat Kasasi Putusan Nomor

600 K/Pdt.Sus-PHI/2016, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg dan putusan Tingkat Kasasi Nomor 732

K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan peraturan hubungan kerja dalam Undang-undang

Ketenagakerjaan dan menilai apakah pemutusan hubungan kerja secara sepihak sah

dalam hukum ketenagakerjaan Indonseia yang berjudul “Keabsahan Pemutusan

Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Pengusaha”.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menguraikan kedalam 4

(empat) bab, yaitu:

Bab I, pada Bab ini penulis akan menjelaskan secara umum mengenai

permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini dimana dalam bab ini terdiri

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, Pada Bab ini penulis akan menguraikan

mengenai tinjauan pustaka. Bab ini akan membahas tentang hubungan kerja, konsep

hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, PHK dalam ketentuan peraturan

perundang-undang yang terdiri atas: ketentuan tentang PHK dan ketentuan PHK

Sepihak. Bab III, Pada Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang

menguraikan kasus posisi, pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor

01/G/2014/PHI.PN.Gtlo dan Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor 443 K/Pdt.Sus-

PHI/2014, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Putusan Nomor

151/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn dan Tingkat Kasasi Putusan Nomor 600 K/Pdt.Sus-

PHI/2016, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Nomor

25/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg dan putusan Tingkat Kasasi Nomor 732 K/Pdt.Sus-

Page 10: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

PHI/2016, kemudian analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

dan Tingkat Kasasi. Selanjutnya dalam Bab IV, Pada Bab penutup ini penulis akan

memberikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran sehubungan

dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan.

Salatiga, 26 April 2019

Gracesella Hardianti Batistha Ranindaya

Page 11: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(PHK) SECARA SEPIHAK”. Tujuan dari penelitan ini untuk menilai keabsahaan

pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Dimana dalam prakteknya Pemutusan

Hubungan kerja karena berkahirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian

tidak menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak namun harus disetujui

terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Namun pada prakteknya pemutusan

hubungan kerja terjadi tanpa ada persetujuan terlebih dahulu sehingga merugikan

salah satu pihak yaitu pekerja/buruh.

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 150 sampai Pasal 172. Setiap

pengusaha yang akan melakukan PHK terhadap pekerja sehurusnya mengusahakan

agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, jika upaya yang dilakukan pemutusan

hubungan kerja tidak dapat dihindari pengusaha wajib merundingkan alasan

terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan pekerja/buruh terlebih dahulu. Jika

dalam perundingan tetap tidak menemukan kesepakatan pengusaha baru dapat

melakukan pemutusan hubungan kerja setelah mendapatkan penetapan dari Lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dimana perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industril yang tertuang dalam

pasal 1 angka 1 “perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara

Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat

Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan, kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat

Buruh dalam satu perusahaan.

Tentunya diperlukan pengawasan dan pengkajian peraturan yang berlaku

dalam perusahaan yang diketahui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar

mendapatkan perlindungan jika terjadi pemutusan hubungn kerja dan mengetahui

pemutusan hubungan kerja yang terjadi itu sah atau tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Page 12: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan ………………………………………………………………...ii

Lembar Pengujian ...………………………………………………………………. iii

Lembar Hasil Ujian Skripsi ………………………………………………………. iv

Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi ………………………………………... v

Ucapan Terima Kasih …………………………………………………………… vii

Kata Pengantar …………………………………………………………………… ix

Abstrak …………………………………………………………………………….. x

Daftar Isi …………………………………………………………………………… xi

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………………………... 1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………………... 10

C. Tujuan Penelitian …………………………………………………………. 11

D. Manfaat Penelitian ………………………………………………………... 11

E. Metode Penelitian ………………………………………………………… 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS …... 14

A. Hubungan Kerja ………………………………………………………….. 14

I. Konsep Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ……….. 20

II. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Ketentuan Peraturan

Perundangan-Undangan …………………………………………………. 27

1. Ketentuan Tentang PHK …………………………………………… 27

2. Ketentuan PHK Sepihak …………………………………………… 38

Page 13: KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA … · 2020. 3. 4. · Keabsahan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Secara Sepihak . Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah

B. HASIL PENELITIAN

I. Kasus I PHK Sepihak Di PT. Bees Finance ..……………………….. 41

a. kasus Posisi ..………………………………………………………… 41

b. Analisis ..…………………………………………………………….. 47

II. Kasus II PHK Sepihak Di PT. Federal Internasional Finance (FIF)

Group Cabang Tembung …………..………………………………… 49

a. Kasus Posisi …………………………………………………………. 49

b.Analisis .……………………………………………………………… 54

III. Kasus III PHK Sepihak Di PT. Transpasific Agro Industry ………. 56

a. Kasus Posisi ……………………………..…………………………... 56

b. Analisis ……………………………………………………………… 60

BAB III PENUTUP ……………………………………………………………….. 63

A. Kesimpulan ………………………………………………………………... 63

B. Saran ………………………………………………………………………. 65

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………... 66