Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

download Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

of 68

Transcript of Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    1/68

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Secara umum, harus diakui bahwa kondisi pendidikan di tanah air belum dapat

    memenuhi apa yang menjadi harapan semua pemangku kepentingan pendidikan

    (stakeholders). Kinerja sistem pendidikan di Indonesia belum dapat dibanggakan, walau

    pun itu hanya pada skala ukuran Asia. Hasil survei lembaga Political and Economic Risk

    Consultancy (PERC) menempatkan posisi sistem pendidikan di Indonesia adalah terburukdi kawasan Asia. Dari 12 negara yang disurvei oleh PERC, ternyata Korea Selatan dinilai

    memiliki sistem pendidikan yang terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India,

    Cina, serta Malaysia, sedangkan Indonesia berada pada urutan ke-12, setingkat di bawah

    Vietnam.

    Selama ini memang telah terjadi kesenjangan (gap) mutu pendidikan di tanah air,

    yang ditemukan dalam berbagai fenomena permasalahan pendidikan. Berbagai persoalan

    pendidikan banyak dikeluhan masyarakat luas yang memberi gambaran bahwa kinerja

    dunia pendidikan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Akibatnya,masyarakat menjadi bersikap pesimistik, apatis dan negatif terhadap penyelenggaraan

    sistem pendidikan nasional. Berbagai kesenjangan yang berhubungan dengan aksesibilitas

    dan mutu pendidikan di tanah air berhubungan dengan ragam persoalan yang menyangkut

    tingginya tingkat kemiskinan pendudukan, dan tingkat pengangguran penduduk yang

    menyebabkan terjadinya : (1) rendahnya tingkat aksesibiltas penduduk miskin terhadap

    pendidikan bermutu, (2) tingginya angka putus sekolah dari masyarakat miskin, (3)

    rendahnya mutu dan relevansi antara output pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga

    k j (4) d h d i d k l l l didik i l di

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    2/68

    k j (4) d h d i d k l t l l didik i l di

    Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan

    Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM; Tahap II, Periode 2008-2013 yang

    disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dan pada saat ini telahmemasuki Tahap III, Periode 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan

    Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan

    Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu Jawa Barat Maju dan Sejahtera

    Untuk Semua.

    Dalam rangka mencapai visi pembangunan Jawa Barat tersebut, maka misi pertama

    yang telah dirumuskan adalah Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya

    Saing. Kebijakan strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan misi pertamatersebut antara lain : 1) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat

    melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka; 2) Pelayanan kesehatan

    bagi semua dan revitalisasi infrastruktur kesehatan; 3) Peningkatan kemandirian

    masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar

    manusia; dan 4) Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial.

    Berdasarkan kebijakan strategi Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa

    Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka maka salah satu

    program pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dirancang di antaranyaadalah : Peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan

    tinggi yang disertai dengan program alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD yang

    lebih efektif, program peningkatan kesejahteraan guru dan didukung program pendidikan

    gratis pada jenjang SD, SMP dan SMK/SMA/MA. Di samping itu harus diteruskan

    paradigma penyelenggaran pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah

    dilaksanakan selama ini dengan dengan lebih melibatkan peran dan partisipasi masyarakat,

    dan Daerah (Kabupaten/Kota).

    P l b didik di t h i dih k d t j b

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    3/68

    maka Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan yang bermutu

    maka secara bertahap di Jawa Barat, sesuai dengan urusan kewenangan Provinsi yang

    telah di atur dalam PP No. 38 Tahun 2007, maka pada tahun 2009 berupaya melakukanpemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang satuan

    pendidikan.

    Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan

    Kebudayaan, mulai tahun 2013 dalam rangka Program Pendidikan Menengah Universal

    (PMU), telah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah di seluruh

    Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini adalah program utama dari

    perwujudan program PMU, dengan maksud memberikan bantuan kepada sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya operasional sekolah/madrasah dalam rangka

    memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

    Untuk mendukung program BOS Pusat pada sekolah menengah di atas, maka

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014 menyelenggarakan pemberian

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dikmen langsung kepada Sekolah-sekolah, dengan

    mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomo 20 tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam

    Negeri No. 32 Tahun 2011. yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri

    No. 39 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yangbersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, Hibah langsung

    kepada Sekolah-sekolah/madrasah di Jawa Barat terntunya dimaksudkan sebagai upaya

    untuk semakin mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemenuhan

    terhadap ketentuan-ketentuan pendanaan pendidikan, sebagaimana diatur dalam UU No.

    20 Tahun 2003, dan secara khusus dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

    Pendidikan.

    Secara khusus pada jenjang SMK/SMA/MA, pemberian Hibah langsung ke sekolah-

    k l h/ d h dil k k l l i K i t P b i B t O i l

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    4/68

    5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

    (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor

    4301);6.

    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

    Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

    75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

    7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo.

    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah

    Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

    Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 4493);

    8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

    9. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanPemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4693);

    10.

    Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

    (SNP);

    11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

    antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

    K b t /K t (L b N R blik I d i T h 2007 N 82

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    5/68

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    6/68

    C.Pengertian1.

    BOS SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat adalah program Pemerintah Daerah Provinsi

    Jawa Barat berupa pemberian dana langsung ke SMK/SMA/MA sebagai pendampingBOS Pusat yang diberikan kepada sekolah/madrasah Negeri maupun Swasta dimana

    besarnya dana bantuan yang diterima sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah

    siswa masing-masing sekolah/madrasah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan;

    2. Dana BOS SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat adalah bantuan dana untuk membantu

    sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan dalam membantu

    memenuhi biaya operasional sekolah;

    3.

    Dana BOS SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat merupakan Hibah yang disalurkankepada sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan dalam menunjang pencapaian

    sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sesuai dengan

    kebutuhan dasar minimal melalui kegiatan penyediaan aksesibilitas dan penguatan

    kelembagaan sekolah.

    D.Tujuan

    1. Tujuan Umum :

    Tujuan umum BOS SMK/SMA/MA Provinsi Di Jawa Barat adalah mewujudkanlayanan pendidikan SMK/SMA/MA di Jawa Barat yang bermutu, terjangkau, dan

    terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU).

    2. Tujuan KhususTujuan khusus BOS SMK/SMA/MA Provinsi di Jawa Barat adalah :

    a. Membantu biaya operasional sekolah;

    b. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK/SMA/MA;

    c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK/SMA/MA;

    d M j dk k b ih k i t h b i i SMK/SMA/MA d

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    7/68

    Rincian sasaran penerima BOS SMK/SMA/MA di Provinsi Jawa Barat untuk masing-

    masing kabupaten/kota terlampir.

    F.Waktu Penyaluran Dana

    Pada tahun Anggaran 2014, sesuai dengan alokasi anggaran pada APBD, BOS

    SMK/SMA/MA akan disalurkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bula Maret untuk

    periode Januari-Juni dan pada bulan September untuk untuk periode Juli-Desember.

    G.

    Kriteria Penerima

    1. Seluruh SMK/SMA/MA Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat yang telah

    memiliki ijin operasional, ijin pendirian atau Surat Keterangan Operasional

    Sekolah/Madrasah dari Lembaga berwenang;

    2. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS

    SMK/SMA/MA, sekolah/madrasah diwajibkan untuk membebaskan dan/atau

    membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah/madrasah dan biaya-

    biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa;3. Mengikuti Panduan BOS SMA/SMA/SMK yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan

    Provinsi Jawa Barat;

    H.Persyaratan Penerima

    1. Telah mengisi data pokok sekolah/madrasah pada masing-masing Kabupaten/Kota;

    2. Mengajukan Usulan Penerima BOS;

    3 M hk k l k d i i t i b

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    8/68

    BAB II

    PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK/SMA/MA

    PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

    A. Peranan Program BOS Provinsi Untuk SMK/SMA/MA Dalam Pelaksanaan

    Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)

    Program BOS SMK/SMA/MA merupakan salah satu program utama pemerintah yang

    bertujuan mendukung keberhasilan program PMU yang dirintis pada tahun 2013. Seluruhstakeholder pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BOS SMK/SMA/MA

    yaitu:

    1. Memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mendapatkan layanan

    pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu.

    2. Merupakan sarana panting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah

    yang terjangkau dan bermutu.

    3.

    Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah

    karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakulikuler sekolah.

    4. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat

    yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin.

    B. Program BOS SMK/SMA/MA Dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    9/68

    Gambar 1. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah

    Biaya Pengelolaan

    Pendidikan (Investasi)

    Biaya Satuan Pendidikan

    (Operasional)

    Biaya Pribadi Peserta

    Didik

    Biaya Investasi SDM

    Pengembangan Guru dan

    Tenaga Kependidikan

    Uang Saku

    Akomodasi dan Transportasi

    Pakaian dan Perlengkapan

    Biaya Operasi Non

    Personalia (Permendiknas

    No. 59 Tahun 2009)

    ATK

    Daya dan Jasa

    Penerimaan Siswa Baru

    Barang habis pakai

    Dan lainnya

    Buku dan Alat TulisBiaya Operasi Personalia

    Gaji dan Tunjangan Guru

    dan Tenaga Kependidikan

    Biaya Investasi Sarana

    Prasarana

    Lahan

    Bangunan

    Peralatan

    Kursus Tambahan

    Biaya investasi sekolah meliputi biaya investasi untuk meningkatkan kemampuan

    pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan biaya investasi sarana dan prasarana.

    Sedangkan, biaya operasional sekolah meliputi biaya operasional personalia untuk gaji dan

    tunjangan PTK dan biaya operasional non personalia. Adapun biaya pribadi peserta didik

    merupakan biaya yang ditanggung oleh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara

    b k l j t

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    10/68

    BAB III

    IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

    SMK/SMA/MA PROVINSI JAWA BARAT

    A. Peruntukan Dana BOS SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat

    1. Peruntukan Dana BOS Provinsi untuk Belanja Personalia

    Penggunaan dana BOS Provinsi Jenjang Dikmen Tahun 2014 diprioritaskan

    untuk belanja Personalia yakni untuk membiayai Kegiatan Pendidik dan Tenaga

    Kependidikan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sekolah,

    antara lain untuk membayar honor bulanan Tenaga Pendidik Honorer yang mengajar

    mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya dan untuk membayar honor Tenaga

    Kependidikan Honorer.

    Peruntukan dana BOS Provinsi yag dibayarkan kepada Tenaga Pendidik dan

    Tenaga Kependidikan Honorer adalah sebagai berikut :

    No.Kelompok

    PersonalPeruntukan Dana/Kegiatan Keterangan

    a.

    Tenaga PendidikHonorer

    1)

    Honor mengajar mata pelajaransesuai dengan struktur kurikulum

    yang digunakan;

    2) Honor penyusunan naskah soal

    untuk ujian semester dan ujian

    sekolah;

    3) Honor Pengawasan &

    Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah

    (SMK/SMA/MA) d Uji

    SK dari KepalaSekolah/Madrasah

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    11/68

    2. Peruntukan Dana BOS Provinsi untuk Belanja Non Personalia

    Dana BOS Provinsi Jawa Barat untuk jenjang Dikmen Tahun 2014 dapat puladigunakan untuk belanja non-Personalia sebagai berikut :

    a. Peruntukan Dana BOS untuk SMK

    No. Peruntukan Dana Penjelasan

    1.

    Pembelian/penggandaan

    buku teks pelajaran

    Biaya untuk mengganti buku yang rusak

    dan menambah referensi buku teks

    pelajaran

    2.

    Pembelian alat tulis sekolahyang digunakan untuk

    kegiatan pembelajaran

    Pengadaan alat tulis sekolah yangdibutuhkan untuk pengelolaan sekolah

    dan proses belajar mengajar

    3. Penggandaan soal dan

    penyediaan lembar jawaban

    siswa dalam kegiatan

    ulangan dan ujian

    Meliputi ulangan harlan, ulangan umum

    dan ujian sekolah.

    4. Pembelian bahan habis pakai Meliputi pembelian: bahan praktikum

    IPA, bahan praktikum IPS, bahanpraktikum bahasa, bahan praktikum

    computer, bahan praktek kejuruan, dan

    bahan-bahan olah raga/kesenian, tinta

    dan toner printer.

    5. Penyelenggaraan kegiatan

    pembinaan

    i / k t k lik l

    Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan

    pembinaan siswa melalui kegiatan

    k t k lik l ti P k P l

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    12/68

    No. Peruntukan Dana Penjelasan

    10.

    Penyelenggaraan kegiatan ujikompetensi

    Biaya untuk penyelenggaraan kegiatanujian kompetensi bagi siswa SMK.

    11.

    Penyelenggaraan praktek

    kerja industri

    Biaya untuk penyelenggaraan praktek

    kerja industri.

    b. Peruntukan Dana BOS untuk SMA/MANo. Peruntukan Dana Penjelasan

    1.

    Pembelian/penggandaan bukuteks pelajaran Biaya untuk mengganti buku yang rusak danmenambah referensi buku teks pelajaran

    2. Pembelian alat tulis sekolahyang digunakan untuk kegiatanpembelajaran

    Pengadaan alat tulis sekolah yangdibutuhkan untuk pengelolaan sekolah danproses belajar mengajar

    3. Penggandaan soal danpenyediaan lembar jawabansiswa dalam kegiatan ulangandan ujian

    Meliputi ulangan harian, ulangan umum danujian sekolah.

    4. Pembelian bahan habis pakai Meliputi pembelian bahan praktikum IPA,bahan praktikum IPS, bahan praktikum

    bahasa, bahan praktikum computer, bahanpraktek keterampilan, dan bahan-bahan olahraga/kesenian, kebersihan, kesehatan dankeselamatan kerja, tinta, toner printer.

    5. Penyelenggaraan kegiatan

    bi i /

    Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan

    bi i l l i k i t

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    13/68

    Prioritas BOS Provinsi jenjang Dikmen Tahun 2014 pada Belanja non Personalia,

    digunakan untukpenyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakulikuler antaralain: Pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan,

    Pembinaan penanggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan

    remaja/kriminalitas, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang dinyatakan dalam

    bentuk proposal, serta untuk kegiatan uji kompetensi (Format Khusus siswa kelas XII

    SMK) apabila biaya BOS Pusat belum mencukupi.

    3. Penggunaan dana BOS yang tidak diperbolehkan.

    a. Belanja Operasional Personalia yang tidak boleh didanai oleh BOS Provinsi antara

    lain:

    1) Honor/Insentif/Transport Pengelola Sekolah/Madrasah;

    2) Honor/Insentif/Transport Pengelola dana BOS;

    3) Honor/Insentif/Transport Panitia Kegiatan (PSB, Ulangan, Ujian, Pengembangan

    Kurikulum, Penyusunan RPP, dsb)

    4)

    Transport kegiatan (kegiatan rutin atau insidental)5) Upah pekerja atau non personil sekolah dalam kegiatan rehab, panitia, dsb.

    6)

    Dibayarkan kepada siswa

    7) Honor kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS

    8)

    Belanja untuk membayar personalia diluar peruntukan yang tercantum pada Bab

    III Point A.1. Pedoman ini.

    b. Belanja/kegiatan lainnya yang tidak diperbolehkan didanai oleh BOS Provinsi antara

    l i

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    14/68

    13)Membiyai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan

    terkait program BOS/Perpajakan program BOS yang diselenggarakan di luar

    SKPD pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota serta kementerian pendidikan dankebudayaan.

    14)Membiayai kegiatan non personalia lainnya diluar peruntukan yang tercantum

    pada Bab III point A.2. Pedoman ini.

    B.Kebijakan BOS SMK/SMA/MA Provinsi Terhadap Siswa

    Konsep pendidikan untuk semua (education for all) memberikan kesempatan yang

    seluas-luas kepada setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan bermutu sesuai

    dengan minat dan potensi siswa. Sesuai dengan perkembangan jaman, sekolah bermutu di

    dominasi oleh siswa dari keluarga mampu. Siswa miskin yang mempunyai minat dan

    potensi, kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu serta menutup

    kesempatan mereka untuk merubah nasib dan status sosialnya.

    Peranan Program BOS SMK/SMA/MA dalam konteks tersebut di atas adalah

    memberikan keadilan dan kesempatan kepada siswa miskin untuk memperoleh layanan

    pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah membebaskan (fee waive) dan/ataumemberikan keringanan (discount fee) tagihan biaya sekolah kepada siswa miskin.

    Untuk memperjelas hal tersebut, di bawah ini disajikan ilustrasi cara kerja konsep

    discount feedi suatu sekolah.

    Gambar 2. KonsepDiscount FeeUntuk Sekolah dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa

    Homogen

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    15/68

    faktor lainnya, yaitu: (a) biaya pendidikan per siswa, (b)jumlah siswa miskin dan, (c) dana

    BOS yang diterima sekolah.

    Pelaksanaan konsep membebaskan (fee waive) dan keringanan (discount fee) untuksekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua siswa kaya / semua siswa

    miskin). Untuk kondisi sekolah tersebut, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama,

    yaitu mendapatkan keringanan biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah

    ditentukan.

    Komposisi jumlah siswa yang mendapat bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan

    kebijakan sekolah (diskresi). Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengubahnya sesuai

    dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

    Peranan pemerintah melalui program BOS SMK/SMA/MA ini adalah:

    1. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa miskin yang mempunyai minat

    dan potensi untuk bersekolah di sekolah bermutu agar kelak mereka mampu

    meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka

    dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (eskalasi sosial).

    2. Melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

    Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

    mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendoronglulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

    C.Program BOS SMK/SMA/MA Dan Konsep Pembiayaan Partisipatif

    Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasionl

    megamanatkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

    Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya dana

    ti i tif d i k t t k d i t i t k j di l h t

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    16/68

    BAB IV

    ORGANISASI PELAKSANA

    A. Tim Pengarah

    1. Tingkat Provinsia. Gubernur

    b. Wakil Gubernur

    c. Sekretaris Daerah

    2. Tingkat Kabupaten/Kotaa. Bupati/Walikota

    b. Sekretaris Daerah

    B. Tim Pengelola BOS Provinsi

    1. Tim Provinsi

    a.

    Penanggungjawab1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

    2)

    Kepala Kanwil Depag Provinsi

    b. Tim Pelaksana

    1)

    Ketua Tim/Kuasa Pengguna Anggaran

    2) Sekretaris/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

    3) Seksi Pendataan

    4) Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah

    5) S k i P blik i/H

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    17/68

    C. Tim Pengelola BOS Kabupaten/Kota

    1. Tim Kabupaten/Kotaa. Tim Pengarah

    1)

    Bupati/Walikota

    b. Penanggungjawab

    1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

    2) Kepala Kandepag Kabupaten/Kota

    c. Tim Pelaksana Pengelola BOS Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota terdiri dari

    1)

    Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota

    2) Sekretaris

    3) Anggota

    Pengelola BOS Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Dinas

    Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau unsur Kantor Kementerian Agama

    Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan untuk Tim Pelaksana

    Pengelola dapat ditetapkan oleh Kepala SKPD Pendidikan.

    2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BOS Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota

    dan Kandepag Kabupaten/Kotaa. Mengusulkan alokasi penerima bantuan BOS untuk setiap sekolah/madrasah;

    b.

    Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah penerima BOS

    Provinsi;

    c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola BOS Provinsi dan lembaga penyalur

    dana, serta dengan sekolah/madrasah dalam rangka penyaluran dana;

    d M k d l k k i i d l i d BOS

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    18/68

    2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah.a.

    Membuat usulan penerima BOS kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Tim

    Pengelola BOS Provinsi di Kabupaten/Kota;b.

    Membuat Rencana Penggunaan Dana BOS Provinsi bersama-sama dengan Komite

    Sekolah atau unsur terkait lainnya;

    c.

    Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila

    jumlah dana yang diterima melebihi dari data siswa sesungguhnya, maka kelebihan

    dana tersebut tetap di simpan di rekening sekolah. Selanjutnya sekolah harus

    melaporkan kelebihan dana yang diterima kepada Tim Manajemen BOS

    Kabupaten/Kota. Kelebihan dana akan diperhitungkan pada penyaluran BOS

    provinsi triwulan/semester berikutnya;

    d. Bersama-sama dengan Komite Sekolah/madrasah, mengidentifikasi siswa miskin

    yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;

    e. Mengelola dana BOS Provinsi secara bertanggungjawab sesuai dengan Pedoman

    BOS Povinsi jenjang Pendidikan Menengah;

    f. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah;

    g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

    h.

    Melaporkan penggunaan dana BOS Provinsi kepada Tim Pengelola BOS Provinsimelalui Tim Pengelola BOS di tingkat Kabupaten/Kota.

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    19/68

    BAB V

    MEKANISME PELAKSANAAN

    A.Mekanisme Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev.

    Gambar 3. Bagan Mekansime Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev BOS.

    Tim BOS

    Provinsi

    Tim BOS

    Kab/Kota

    Tim BOSSekolah/

    Madrasah

    Pendataan

    Form Data

    BOS

    HasilVerifikasi

    Data

    Input

    Data

    Usulan

    Penerima BOSNPHD

    Setda

    Usulan

    Pencairan

    Penatausahaan&

    Pemindahbukuan

    Pencairan danPenggunaan Dana

    BOS

    SK

    Gubernur

    UsulanPenerima BOS

    PenetapanUsulan Pencairan, Pemindahbukuan &

    Penggunaan Dana BOSMonev

    Laporan

    Laporan

    Laporan

    LaporanMonev

    Monev

    Monev

    Pelaporan

    Keterangan :

    1 S k l h/ d h P i BOS P i i ik d k l h/ d h

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    20/68

    dengan dilampiri Daftar Sekolah/madrasah Penerima BOS Provinsi yang telah

    ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK dan SMA

    serta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk MA, disertaidokumen lain yang diperlukan untuk pencairan.

    3. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melakukan penatausahaan keuangan dan

    pemindah bukuan Dana BOS Provinsi ke Rekening masing-masing sekolah/madrasah

    di tiap Kabupaten/Kota.

    4. Penyaluran dana BOS Provinsi dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke

    sekolah/madrasah penerima dilaksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang

    berlaku.

    5.

    Pengambilan dana BOS oleh Sekolah/Madrasah dilakukan setelah terjadi

    transfer/pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke

    sekolah/madrasah penerima melalui rekening penerima yang telah ditentukan pada

    usulan pencairan.

    6. Penggunaan dana BOS oleh sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan RKAS dan

    dibukukan sebagaimana tersebut pada BAB VII Pedoman ini.

    7. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Setda Provinsi Jawa Barat, Tim Pengelola BOS

    Provinsi dan Tim Pengelola BOS Provinsi di Kabupaten/kota.8. Pelaporan dilakukan oleh Sekolah/Madrasah penerima BOS kepada Tim Pengelola

    BOS Provinsi di Kabupatebn/Kota, dari Tim Pengelola BOS Provinsi di

    Kabupatebn/Kota kepada Tim Pengelola BOS Provinsi, dan dari Tim Pengelolas BOS

    Provinsi kepada Biro Admbang Setda Provinsi Jawa Barat.

    1. Kelengkapan Usulan Penerima BOSKelengkapan Dokumen usulan Penerima BOS Provinsi dibuat oleh Tim Pengelola BOS

    P i i di K b /k d di ik k d Ti P l l BOS P i i

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    21/68

    9) Daftar Siswa (Format K2-a);

    10)

    Profile Sekolah;

    11)

    Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yangdipersamakan;

    12)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sekolah/Madrasah;

    13)

    Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;

    14) Ijin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

    15) Bukti kontrak sewa gedung/bangunan (Bagi lembaga yang kantornya

    menyewa);

    16) Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Kepala

    Sekolah/Madrasah/Ketua Tim Pengelola BOS;

    Dokumen tersebut pada point 2.a.10) sampai dengan 2.a.16) cukup

    disampaikan hanya satu kali pada saat pengajuan pencairan pertama. Apabila

    terdapat perubahan, maka pada tahap usulan berikutnya hanya disampaikan

    dokumen untuk data yang berubah saja.

    b. Dokumen dari Tim Pengelola BOS Kab/Kota ke Tim BOS Provinsi

    1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOS yang ditanda tangani oleh

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur Provinsi Jawa Baratdengan Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Satuan Pendidikan SMK dan

    SMA, dan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama yang mewakili Satuan

    Pendidikan MA sebagai penerima BOS di masing-masing Kabupaten/Kota.

    NPHD dilampiri dengan Daftar Sekolah/Madrasah Penerima BOS;

    2) Dokumen dari Sekolah berupa Form E, K7a, K1, K2 dan K2b masing-masing 1

    rangkap dan Kuitansi sebanyak 3 rangkap (rangkap 1 bermetarai cukup).

    3 K l k P D BOS

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    22/68

    4. DemokratisPenyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh

    melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiapindividu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

    5. Efektif dan EfisienPemanfaatan dana harus efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ada.

    6. Tertib Administrasi dan Pelaporan

    Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan

    kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

    7. Saling PercayaPemberian dana berdasarkan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan

    penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut

    dengan memegang amanah dan komitrnen yang ditujukan semata-mata hanya untuk

    membangun pendidikan yang lebih baik.

    C. Pengambilan dana BOS Provinsi

    1.

    Dana BOS Provinsi harus diterima secara utuh dan tidak diperkenankan adanyapemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak

    manapun.

    2. Dana BOS Provinsi yang diambil bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode

    tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan

    sekolah/madrasah sebagaimana tertuang dalam RKAS.

    3. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah/madrasah pada akhir tahun anggaran maka dana

    tersebut tetap menjadi hak sekolah dan dapat dipergunakan pada tahun anggaran

    b ik

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    23/68

    BAB VI

    MONITORING DAN SUPERVISI

    Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan

    dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan

    ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah,

    waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

    Komponen utama yang dimonitor antara

    1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan

    2. Penyaluran dan penggunaan dana

    3. Pelayanan dan penanganan pengaduan

    4. Administrasi keuangan

    5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

    Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan,

    sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring

    pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini

    dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan

    mendokumentasikan.Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi, dan

    Tim Manajeman BOS Kabupaten/Kota.

    A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi

    1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan

    penggunaan dana di tingkat sekolah.

    d di i d i i j b / d i j

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    24/68

    BAB VII

    PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

    Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS,

    masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,

    Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihat terkait.

    Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan

    dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana,

    pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

    A.

    PELAPORAN

    1. Pengelolaan Dokumen di Tingkat Sekolah

    a.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Formulir BOS-K1, K2 dan K2b)

    1)RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk

    sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan

    diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

    2)

    RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu

    dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat

    RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS mengacu pada format

    K1 dan K2

    3)RKAS dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana

    Penggunaan Dana BOS Provinsi (Form K2b).

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    25/68

    diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para

    pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

    3)

    Buku Pembantu Bank mengacu pada format -K5Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (Bank cek, giro maupun

    tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini

    disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim

    Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila

    diperlukan.

    4)Buku Pembantu Pajak mengacu pada format -K6

    Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi

    yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak

    yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

    Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program

    BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

    1)Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan

    dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan

    dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum danbuku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan

    menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu

    bulanan yang telah ditandatangi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.

    2)

    Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan

    Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.

    3)Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 ( Sepuluh) juta.

    4)Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    26/68

    materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih

    besar Rp 1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-

    3)

    Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai denganperuntukannya;

    4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur

    sebagai lampiran kuitansi;

    5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dana lunas dibayar

    oleh Bendahara;

    6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai

    bahan bukti dan bahan laporan.

    e. Arsip Data Keuangan

    Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun

    dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan

    tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk

    ditemukan setiap saat.

    f.

    Penyusunan Dokumen Pengelolaan BOS yang harus ada di sekolah1)Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format B3) (jika ada)

    2)

    Buku Kas Umum (Format K3)

    3)Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri Copy rekening bank (setiap

    pengambilan)

    4)Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri :

    a)Bukti Pembayaran Belanja Personalia

    (1) Daftar Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Honorer

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    27/68

    g. Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri :

    Copy rekening bank (setiap pengambilan)

    h.

    Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri :1)

    Salinan Bukti Pembayaran Belanja Personalia

    a)Daftar Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Honorer

    b)

    Daftar Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Honorer

    2)Salinan Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia

    a)Bukti Pengeluaran/Kuitansi

    b)Faktur

    i.Buku Pembantu Pajak (Format K6) dilampiri salinan SSP da Faktur Pajak

    Bentuk laporan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaporan Penggunaan dana

    BOS Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini. Laporan dari

    sekolah/madrasah diverifikasi oleh Tim Pengelola BOS Kabupaten/Kota.

    3. Pelaporan oleh Tim Manajamen BOS Kabupaten/Kota ke Tim Pengelola BOS

    provinsi.Dokumen yang memuat laporan BOS yang disampaikann oleh Tim Manajemen BOS

    di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BOS Provinsi antara lain :a. Pengantar Laporan Penggunaan BOS (Format B4)

    b.

    Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft file

    format exel)

    c.

    Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format K10) (dengan soft file

    format exel)

    d. Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BOS Provinsi (Format

    K11) (dengan soft file format exel), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    28/68

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    29/68

    2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk

    pembelian/penggandaan buku teks pelajaran/atau mengganti buku teks yang sudah

    rusak.a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri atau penggunaan dana

    BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku

    teks yang sudah rusak adalah:

    1)Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran

    agama, tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%1.

    2)Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran

    agama, PPN yang terutang dibebaskan.

    3)

    Memunggut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp

    1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-

    buku yang bukan buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran

    agama. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak

    melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran

    yang dipecah-pecah, PPh yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha

    Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

    b. Bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidaktermasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidka termasuk sebagai pihak yang

    ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban

    perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri

    yang terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti

    buku teks yang sudah rusak adalah:

    1)Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk

    sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    30/68

    b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan

    penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut.

    1)

    Pengahasilan sebulan ........................................................................ XX2)

    Penghasilan netto setahun (x 12) ........................................................ XX

    3)Dikurangi PTKP*) .............................................................................. XX

    4)

    Penghasilan Kena Pajak ...................................................................... XX

    5)PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst ................ XX

    6)PPh Pasal 21 sebulan (:12) ................................................................. XX

    Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PTKP), adalah:

    a)

    Status sendiri Rp. 24,30 jutab)Tambahan status kawin Rp. 2,025 juta

    c)Tambahan tanggungan keluarga, maks 3 orang @ Rp. 2,025 juta

    5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Sekolah

    Negeri, Sekolah Swasta, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang

    pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah harus

    memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:*)a. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp

    150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima

    dalam buku takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.320.000,- (satu juta

    tiga ratus ribu rupiah), maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

    b. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 150.000

    (seratus lima puluh ribu rupiah), namun jumlah seluruh upah yang diterima dalam

    bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.320.000,(satu juta tiga ratus

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    31/68

    BAB VIII

    PENGAWASAN DAN SANKSI

    A. Pengawasan

    Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional,

    dan pengawasan masyarakat.

    1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada

    bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas

    utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan

    Kabupaten/Kota kepada sekolah.2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Daerah Provinsi dan

    Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut

    atau permintaan instansi yang akan diaudit.

    3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan

    melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.

    4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

    5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BOS olehunsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah,

    Kabupaten/Kota, Provinsi dam Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam

    pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau

    lembaga berwenang lainnya.

    A. Sanksi

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    32/68

    BAB IX

    PENUTUP

    Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara

    profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang

    diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

    Dari sisi keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah/madrasah mampu melakukan

    perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

    dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip

    ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam

    pengelolaan dan pengendalian.Penggunaan dana BOS Pusat dan BOS Provinsi hendaknya dapat

    dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar serta transparan dan didukung oleh bukti-

    bukti yang sah.

    Buku Pedoman BOS Jenjang Dikmen Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat

    dijadikan acuan khususnya dalam pengelolaan BOS SMK/SMA/MA Provinsi baik pada

    tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Sekolah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi

    manajemen dapat dijalankan dengan baik dan benar.

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    33/68

    LAMPIRAN

    FORMAT USULANPENERIMA BOS

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    34/68

    Format A1-a

    KOP DINAS PENDIDIKAN

    Nomor :Lampiran : 1 file FORMAT-A2 (isian data berbentuk soft copy Microsoft Excel)

    1 file FORMAT-A3 (lampiran nama Sekolah dan jumlah siswa calon penerima bantuanBOS berbentuk soft copy Excel)

    Hal : Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan BOS Tahun 2013

    KepadaYth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

    U.p. Tim Pengelola BOS SMA/MA/SMK Provinsi Jawa BaratJl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung 40171diBandung

    Dengan hormat, kami sampaikan usulan SMK/SMA*) calon penerima BOSbeserta jumlah siswa yangtelah kami tetapkan sesuai dengan keadaan data riil yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni :

    No. JenjangJumlah

    Sekolah Siswa (Org)

    1. SMK2. SMA

    Jumlah

    Rincian data sekolah sebagaimana terlampir pada FORMAT A2 dan FORMAT A3.

    Logo Dinas

    Pendidikan

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    35/68

    Format A1-b

    KANTOR KEMENAG KAB/KOTA

    Nomor :Lampiran : 1 file FORMAT-A2 (isian data berbentuk soft copy Microsoft Excel)

    1 file FORMAT-A3 (lampiran nama Sekolah dan jumlah siswa calon penerima bantuanBOS berbentuk soft copy Excel)

    Hal : Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan BOS Tahun 2013

    KepadaYth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

    U.p. Tim Pengelola BOS SMA/SMK/MA Provinsi Jawa BaratJl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung 40171di

    Bandung

    Dengan hormat, kami sampaikan usulan MA calon penerima BOSbeserta jumlah siswa yang telahkami tetapkan sesuai dengan keadaan data riil yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni :

    No. JenjangJumlah

    Sekolah Siswa (Org)1. MA

    Jumlah

    Logo Kemenag

    Kabkota

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    36/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 36

    Format A2 Usulan Data Bantuan BOS SMK/SMA

    Kode Akses Dinas Pend.Kab/Kota isilah dengan kode akses Dinas Pendidikan Kab./Kota yang dikirim oleh Bid. Dikmenti

    Nama Dinas Pend. Kab./Kota isilah nama Dinas Pendidikan Kab./Kota

    Alamat Dinas Pend. Kab/kota isilah nama serta nomor jalan Dinas Pendidikan Kab,/Kota

    No. Telepon Dinas Pend. Kab/kota isilah Nomor Telepon lengkap dengan kode wilayah Dinas Pendidikan Kab,/Kota

    No. Fax Dinas Pend. Kab./Kota isilah Nomor Fax Dinas Pendidikan Kab./Kota

    Alamat Email Dinas Pend. Kab/Kota isilah alamat email Dinas Pendidikan Kab,/Kota

    Kode Pos isilah kode POS Dinas Pendidikan Kab./Kota

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    isinomorurut

    i si Nomor NP SN S ek ol ah i si nama s ek ol ah i si N

    untuk

    Sekolah

    Negeri, S

    untuk

    Swasta

    isi nama Kepala Sekolah yang

    masih aktif, lengkap dengan

    gelar akademik

    isi NIP Kepala

    Sekolah yang masih

    aktif

    isi SK Pengangkatan

    secara lengkap dan

    benar (nama pejabat

    penanda tangan SK,

    nomor dan tanggal SK)

    sesuai SK asli

    isi Nomor Ijin

    Operasional

    Sekolah

    isi tanggal ijin

    operasional

    Sekolah

    isi nomor SK

    Pendirian

    isi tanggal SK

    Pendirian

    isi tahun

    berdiri

    Sekolah

    isi nama pejabat penanda

    tangan SK pendirian

    -> sisipkan baris disini untuk menambah data

    TGL SK

    PENDIRIANNO NPSN NAMA SEKOLAH

    STATUS

    N/SNAMA KEPALA SEKOLAH

    NIP KEPALA

    SEKOLAH

    SK PENGANGKATAN

    KEPSEK (OLEH,

    NOMOR DAN

    TANGGAL)

    NO IJIN

    OPERASIONA

    L SEKOLAH

    TANGGAL IJIN

    OPERASIONA

    L SEKOLAH

    NO SK

    PENDIRIAN

    TAHUN

    BERDIRI

    PENANDA TANGAN/TTD

    SK PENDIRIAN

    DILARANG MERUBAH FORMAT FILE INI, KECUAL I MENYISIPKAN BARIS UNTUK KEPENTINGAN MENAMBAH ISIAN DATA, DENGAN BATAS SEBELUM TANDA " EOF"

    Tk.

    1

    Tk.

    2

    Tk.

    3

    Tk.

    4Total Nama Bank (bjb) Nomor Reken ingKantor Cabang/KCP AtasNama

    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    --

    -

    - - - - -

    JALAN RT RW e-mail

    isilah Identitas Sekolah secara lengkap mulai nama jalan, RT, RW, Desa, Kode Pos, Kecamatan, Nomor Telepon, Nomor Fax dan e-mail dimana

    Sekolah berada, diisi dengan data terakhir.

    lakukan validasi dengan

    data pokok yang telah

    ditulisakan pada kolom

    tersebut, jika tidak sesuai

    isilah dengan data yang

    benar pada masing-masing

    tingkat atau kelas, pada

    kolom Total akan

    menjumlah secara

    otomatis.

    isilah identitas secara lengkap data-data Rekening Sekolah (bukan rekening Kepala

    Sekolah) yang masih aktif, mulai dari Nama Bank (bjb), Nomor Rekening, Kantor

    Cabang/KCP, serta Nama Rekening y ang tertera di buku t abungan dengan benar

    KODE

    POSKECAMATAN TELP FAX

    JUMLAH SISWAPER

    SEKOLAH/MADRASAHBANK

    DESA

    ............. , ............................ 2014

    Kepala Dinas Pendidikan Kab./kota *)

    ....................................................................

    ...............................................................

    NIP. .......................................................

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    37/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 37

    Format A2 Usulan Data Bantuan BOS MA

    Kode Akses Kankemenag Kab/Kota isilah dengan kode akses KanKemenag Kab./Kota yang dikirim oleh Bid. Dikmenti

    Nama Kepala KanKemenag Kab./Kota isilah nama Kepala KanKemenag Kab./Kota

    Alamat KanKemenagKab/kota isilah nama serta nomor jalan KanKemenag Kab,/Kota

    No. Telepon KanKemenag Kab/kota isilah Nomor Telepon lengkap dengan kode wilayah KanKemenag Kab,/Kota

    No. Fax KanKemenag Kab./Kota isilah Nomor Fax KanKemenag Kab./Kota

    Alamat Email KanKemenag Kab/Kota isilah alamat email KanKemenag Kab,/Kota

    Kode Pos isilah kode POS KanKemenag Kab./Kota

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    isinomorurut

    isi Nomor NPSN Madrasah isi namaMadrasah

    isi N untukMadrasah

    Negeri, S

    untuk

    Swasta

    isi nama Kepala Madrasahyang masih aktif, lengkap

    dengan gelar akademik

    isi NIP KepalaMadrasah yang

    masih aktif

    isi SK Pengangkatansecara lengkap dan

    benar (nama pejabat

    penanda tangan SK,

    nomor dan tanggal SK)

    sesuai SK asli

    isi Nomor IjinOperasional

    Madrasah

    isi tanggal ijinoperasional

    Madrasah

    isi nomor SKPendirian

    isi tanggal SKPendirian

    isi tahunberdiri

    Madrasah

    isi nama pejabat penandatangan SK pendirian

    -> sisipkan baris disini untuk menamba h data

    TGL SK

    PENDIRIANNO NPSN

    NAMA

    MADRASAH

    STATUS

    N/SNAMA KEPALA MADRASAH

    NIP KEPALA

    MADRASAH

    SK PENGANGKATAN

    KEPSEK (OLEH,

    NOMOR DAN

    TANGGAL)

    NO IJIN

    OPERASIONAL

    MADRASAH

    TANGGAL IJIN

    OPERASIONAL

    MADRASAH

    NO SK

    PENDIRIAN

    TAHUN

    BERDIRI

    PENANDA TANGAN/TTD

    SK PENDIRIAN

    DILARANG MERUBAH FORMAT FILE INI, KECUALIMENYI SIPKAN BARIS UNTUK KEPENTINGAN MENAMBAH ISIAN DATA, DENGAN BATAS SEBELUM TANDA " EOF"

    T k.1 T k.2 T k.3 T k.4 T ot al N am a B an k ( bjb) N om or R ek en in g K a nt or C ab an g/KC P A ta s Na ma

    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    - - - - -

    JALAN RT RW

    BANK

    isilah Identitas Madrasah secara lengkap mulai nama jalan, RT, RW, Desa, Kode Pos, Kecamatan, Nomor Telepon, Nomor Fax dan e-mail dimana

    Madrasah berada, diisi dengan data terakhir.

    lakukan validasi dengan data

    pokok yang telah ditulisakan

    pada kolom tersebut, jika tidak

    sesuai isilah dengan data yang

    benar pada masing-masing

    tingkat atau kelas, pada kolom

    Total akan menjumlah secara

    otomatis.

    isilah identitas secara lengkap data-data Rekening Madrasah (bukan rekening Kepala

    Madrasah) yang masih aktif, mulai dari Nama Bank (bjb), Nomor Rekening, Kantor

    Cabang/KCP, serta Nama Rekening yang tertera di buku tabungan dengan benar

    KODE

    POSKECAMATAN TELP FAX e-mail

    JUMLAH SISWA PER

    MADRASAH/MADRASAHDESA

    ............. , ............................ 2014

    Kepala Kankemenag Kab./kota *)

    ....................................................................

    ...............................................................

    NIP. .......................................................

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    38/68

    Nama Dinas Pend. Kab./KotaAlamat Dinas Pend. Kab/kota

    No. Telepon Dinas Pend. Kab/kota

    No. Fax Dinas Pend. Kab./Kota

    Alamat Email Dinas Pend. Kab/Kota

    Kode Pos

    Nama Provinsi

    Tk.1 Tk.2 Tk.3 Tk.4 Total

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Jumlah Total - - - - -

    FORMAT A3 : Lampiran Usulan Data Bantuan BOS SMK/SMA

    NO NAMA SEKOLAHALAMAT EMAIL

    SEKOLAH

    JUMLAH SISWA PER SMK

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    39/68

    Nama Kankemenag Kab./KotaAlamat Kankemenag Kab/kota

    No. Telepon

    No. Fax

    Alamat Email

    Kode Pos

    Nama Provinsi

    Tk.1 Tk.2 Tk.3 Total

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Jumlah Total - - - -

    FORMAT A3 : Lampiran Usulan Data Bantuan BOS MA

    NO NAMA SEKOLAH JUMLAH SISWA PER MAALAMAT EMAILMADRASAH

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    40/68

    LAMPIRAN

    FORMAT USULANPENCAIRAN BOS

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    41/68

    NPHD Provisi dengan Disdik/Kemenag Kab/Kota

    NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

    BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI

    ANTARA GUBERNUR JAWA BARATDENGAN

    KEPALA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KAB/KOTA*) ....

    ...,. (pihak kesatu)

    Nomor :.... (pihak kedua)

    Pada hari ini, .... tanggal .... bulan .... tahun Dua Ribu .... masing- masing, yaitu :

    1. Nama : Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA.

    NIP : 195708071986011001

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    42/68

    Pasal 1

    TUJUAN PEMBERIAN HIBAH BOS

    Pemberian BOS Provinsi bertujuan meningkatkan layanan pendidikan SMK/SMA/MA di Jawa Barat

    yang bermutu, terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah

    Universal (PMU) dengan mekanisme sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Bantuan

    Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jenjang Pendidikan MenengahTahun .....

    Pasal 2

    JUMLAH HIBAH DANA BOS

    Pemberi Hibah menyalurkan BOS Provinsi Tahun .... langsung kepada satuan pendidikan menengah

    (SMK dan SMA/MA*)) di wilayah kerja Penerima Hibah, dengan jumlah uang sebesar Rp .........

    (...........) berdasarkan jumlah .... (....) siswa pada .... (....) SMK dan .... (....) siswa pada .... (....)

    SMA/.... (....) siswa pada .... (....) MA*), dengan rincian nama satuan pendidikan menengah

    sebagaimana terlampir.

    Pasal 3

    HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH

    (1) Pemberi Hibah berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan BOS dari

    Penerima Hibah.

    (2) Pemberi Hibah berkewajiban menyalurkan BOS Provinsi kepada satuan pendidikan menengah

    sesuai dengan jumlah siswa yang tercantum dalam lampiran NPHD ini.

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    43/68

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    44/68

    LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BOS PROVINSI TAHUN 20...

    NO. : / TANGGAL :

    KABUPATEN/KOTA*) ....JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

    SEMESTER I SEMESTER II

    SMK ...

    Jumlah untuk SMK di Kabupaten/Kota ....

    KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,

    KABUPATEN/KOTA*) ....

    ........................................ Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi.CPA.

    NIP. ............................... NIP.195708071986011001

    LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BOS PROVINSI TAHUN 20...NO. : / TANGGAL :

    KABUPATEN/KOTA*) ....

    JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

    SEMESTER I SEMESTER II

    SMA ...

    ALOKASI DANA BOS

    No. Nama SekolahStatus

    N/SAlamat Nomor Rekening Jumlah Siswa

    ALOKASI DANA BOS

    No. Nama SekolahStatus

    N/SAlamat Nomor Rekening Jumlah Siswa

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    45/68

    Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah (Form. E.)

    (Format KOP SEKOLAH/MADRASAH)

    ,..20XX

    Nomor :

    Lampiran :

    Perihal : Permohonan PencairanBelanja Hibah BOS

    Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat

    di

    Bandung

    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor ......................................

    tanggal .............................. tentang Hibah Untuk Program Bantuan Operasional

    Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah, bersama ini kami mengajukan

    permohonan pencairan belanja hibah berupa uang sebesar Rp ................................

    (.........................................................................................................................) denganrincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

    Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan

    pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara

    Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

    serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang

    Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    46/68

    Surat Pernyataan Tanggungjawab (Format K-7a)

    Formulir BOS-K7a

    Diisi Kepala Penerima BOS

    Dikirm ke Tim BOS Kab/Kotai

    PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

    Yang bertanda tangan di bawah in:

    Nama :

    Jabatan : Kepala SMK/SMA/MA ............

    Alamat :

    Dengan ini menyatakan bahwa:

    1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan digunakan dalam rangka mendukungoperasional sekolah sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pedoman BOS

    Provinsi dan tidak untuk keperluan pribadi.

    2. Rencana Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:

    No. WaktuPenerimaan

    (Rp)

    Rencana

    Penggunaan

    (Rp)

    Saldo (Rp)

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    47/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 47

    RKAS (Form K-1)

    RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

    TAHUN PELAJARAN 2013/2014

    Nama Sekolah :Desa/Kelurahan :

    Kabupaten/Kota :

    Provinsi :

    No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Urut No. Kode Uraian Jumlah

    I 1 SISA TAHUN LALU 1 PROGRAM SEKOLAH

    1,1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

    II 2 PENDAPATAN RUTIN 1,2 Pengembangan Standar Isi

    2,1 Gaji PNS i 1,3 Pengembangan Standar Proses

    2,2 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1,4 Pengembangan Standar pendidik dan tenaga kependidikan

    2,3 Belanja Barang dan Jasa 1,5 Pengembangan Standar sarana dan PRASARANA

    2,4 Belanja Pemeliharaan 1,6 Pengembangan Standar pengelolaan

    2,5 Belanja Lain-lain 1,7 Pengembangan Standar pembiayaan

    1,8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian

    III 3 B ANTUA N OP ERA SIONAL S EK OLA H (B OS )3,1 BOS pusat 2 BELANJA LAINNYA

    3,2 BOS Provinsi 2,1 Belanja .

    3,2 BOS Kabupaten/Kota 2,2 Belanja .

    2,3 Belanja .

    IV 4 BANTUAN

    4,1 Dana Dekonsentrasi

    4,2 Dana Tugas Pembantuan

    4,3 Dana Alokasi Khusus

    4,4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

    V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

    Mengetahui : Menyetujui :

    Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

    NIP. NIP.

    PENERIMAAN PENGELUARAN

    Formulir BOS-K1

    Diisi oleh Sekolah Dikirim k e Tim Manajemen BOS Kab/Kota

    JUMLAH PENERIMAAN JUMLAH PENGELUARAN

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    48/68

    RKAS (Form K-2)

    Nama Sekolah :Desa/Kelurahan :Kabupaten/Kota :Provinsi :

    Pusat Provinsi Kab/Kota

    I Penerimaan

    II Penggunaan Dana :

    Program Sekolah

    1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

    1,1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan

    Minimal

    1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

    1,3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN

    1,4 dst. ...

    2 Pengembangan Standar Isi

    2,1 Penyusunan pembagian tugas guru danjadwal pelajaran

    2,2 Penyusunan program tahunan

    2,3 Penyusunan program semester

    2,4 Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll

    2,5 dst. .. .

    3 Pengembangan Standar Proses

    3,1 Kegiatan pengelolaan proses

    pembelajaran :

    3,1,1 Pengadaan sarana penunjang (ATK)

    3,1,2 Pembelian buku teks pelajaran

    3,1,3 dst. ...

    3,2 Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri

    Bantuan

    Lain

    Sumber

    Pendapatan

    Lainnya

    Formulir BOS-K2

    Diisi oleh Sekolah Diki rim ke Tim Manajemen

    BOS Kab/Kota

    RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SETIAP KEGIATAN

    PERIODE BULAN : .....s.d. .....TAHUN PELAJARAN : ...............

    No.

    KodeUraian Kegiatan Jumlah (Rp)

    Rencana Anggaran per Sumber Dana

    RutinBantuan Operasional Sekolah (BOS)

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    49/68

    5,2 Pembelaian bahan habis pakai

    5,2,1 Pembelian bahan praktikum IPA

    5,2,2 Pembelian bahan praktikum IPS

    5,2,3 Pembelian bahan praktikum Bahasa

    5,2,4 Pembelian bahan praktikum komputer5,2,5 Pembelian bahan praktik kejuruan

    5,2,6 Pembelian bahan kesenian/olah raga

    5,2,7 Pembelian tinta/toner

    5,3 Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan

    sarana prasarana sekolah

    5,3,1 Pengecatan, perbaikan atap bocor

    5,3,2 Perbaikan pintu dan jendela

    5,3,3 Perbaikan meubelair

    5,3,4 Perbaikan lantai

    5,3,5 Perbaikan kamar mandi

    5,3,6 Perbaikan papan tulis

    5,3,7 Perawatan fasilitas sekolah lainnya.

    6 Pengembangan Standar Pengelolaan

    6,1 Penyusunan Visi Misi

    6,2 Penyusunan Profil Sekolah

    6,3 Penyusunan program ketatausahaan

    6,4 Pengadaan sarana pendukung perkantoran

    6,5 Pengembangan sistem infromasi

    manajemen

    7 Pengembangan Standar pembiayaan

    7,1 Langganan daya dan jasa lainnya

    7,1,1 Listrik

    7,1,2 Telepon

    7,1,3 Air

    7,1,4 Internet

    7,1,5 Jasa lainnya

    7,2 Kegiatan rumah tangga sekolah

    7,2,1 Konsumsi rapat guru/pegawai

    7,2,2 Konsumsi tamu

    7,2,3 dst. ...

    7,3 Pembayaran Honor Pendidik dan tenaga

    Kependidikan

    7,3,1 Honorarium Bulanan Guru Honorer

    7,3,2 Honorarium Bulanan Tenaga Kependidikan

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    50/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 50

    Nama Sekolah :

    Alamat :Kabupaten/Kota :

    Jumlah Siswa :

    Jumlah Dana BOS Diterima :

    Penerimaan Pengeluaran Saldo

    I Penerimaan ... Siswa x Rp ....

    II Pe nge lua ra n

    A Belanja Personal ia

    1 Tenaga Pendidik Honorer ... Bulan x Rp ...

    2 Tenaga Kependidikan Honorer ... Bulan x Rp ...

    B Belanja Non Personalia

    1 Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran2 Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran

    3 Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan

    ulangan dan ujian

    4 Pembelian bahan habis pakai

    5 Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakulikuler

    6 Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah

    7 Langganan daya dan jasa lainnya

    8 Kegiatan penerimaan siswa baru

    9 Penyusunan dan pelaporan

    10 Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi

    11 Penyelenggaraan praktek kerja industri

    Mengetahui : Menyetujui : ......................., ..................Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Bendahara,

    NIP. NIP.

    Jumlah (Rp)

    Volume/Uraian

    Formulir BOS-K2b

    Diisi oleh Sekolah Dikirim ke

    Tim Manajemen BOS Kab/Kota

    REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PROVINSI

    PERIODE BULAN : .....s/d/. .....

    TAHUN PELAJARAN : ...............

    No.

    KodeBelanja/Anggaran

    Jumlah (Rp)

    Keterangan

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    51/68

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    52/68

    Daftar Siswa (Format K2-a)

    DAFTAR SISWA

    Nama Sekolah :

    Desa/Kelurahan :Kabupaten/Kota :

    Alamat :

    Tempat TanggalKeteranganTingkat

    Formulir BOS-K2-aDiisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim

    Manajemen BOS Kab/Kota

    No. Nama Siswa NISKelahiran

    L/P

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    53/68

    LAMPIRAN

    FORMATPENGGUNAAN

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    54/68

    Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format B3)

    (Format KOP SEKOLAH/MADRASAH)

    PERNYATAAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BOS PROVINSI

    Nomor :

    Yang bertandatangan di bawah ini :

    Nama :Jabatan : Kepala

    Alamat :

    Kabupaten/Kota :

    Dengan ini menyatakan telah menerima kelebihan dana BOS Provinsi untuk periode

    bulan .... s.d. .... tahun .... dengan rincian sebagai berikut :

    No.

    Jumlah SiswaDana BOS yang

    digunakan (Rp)

    Kelebihan Dana

    BOS (Rp)Tingkat SeharusnyaJumlah

    BantuanKelebihan

    X

    XI

    XII

    XIII

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    55/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 55

    Buku Kas Umum (Format K3)

    Nama Sekolah :Desa/Kelurahan :

    Kabupaten/Kota :

    Provinsi :

    Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)

    Menyetujui : ................., ........................................

    Kepala Sekolah, Bendahara,

    NIP. NIP.

    Formulir BOS-K3

    Diisi oleh Bendahara

    Disimpan di Sekolah

    Jumlah

    BUKU KAS UMUM

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    56/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 56

    Buku Pembantu Kas (Format K4)

    Nama Sekolah :

    Desa/Kelurahan :

    Kabupaten/Kota :

    Provinsi :

    Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)

    Menyetujui : ................., ........................................

    Kepala Sekolah, Bendahara,

    NIP. NIP.

    Formulir BOS-K4

    Diisi oleh Bendahara

    Disimpan di Sekolah

    Jumlah

    BUKU PEMBANTU KAS

    Bulan : ...................

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    57/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 57

    Buku Pembantu Bank (Format K5)

    Nama Sekolah :

    Desa/Kelurahan :

    Kabupaten/Kota :

    Provinsi :

    Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)

    Menyetujui : ................., ........................................

    Kepala Sekolah, Bendahara,

    NIP. NIP.

    Formulir BOS-K5

    Diisi oleh Bendahara

    Disimpan di Sekolah

    BUKU PEMBANTU BANK

    Bulan : ...................

    Jumlah

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    58/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 58

    Buku Pembantu Pajak (Format K6)

    Nama Sekolah :

    Desa/Kelurahan :

    Kabupaten/Kota :

    Provinsi :

    PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23

    Menyetujui : ................., ........................................

    Kepala Sekolah, Bendahara,

    NIP. NIP.

    Formulir BOS-K6

    Diisi oleh Bendahara

    Disimpan di Sekolah

    BUKU PEMBANTU PAJAK

    Bulan : ...................

    Jumlah

    Penerimaan (Rp)Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian

    Pengeluaran

    (Rp)Saldo (Rp)

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    59/68

    Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Format K7)

    Nama Sekolah :Desa/Kelurahan :Kabupaten/Kota :Provinsi :

    Pusat Provinsi Kab/Kota

    I Pe ne rimaan

    II Penggunaan Dana :

    Program Sekolah

    1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

    1,1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan

    Minimal

    1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

    1,3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN

    1,4 ds t. ...

    2 Pengembangan Standar Isi

    2,1 Penyusunan pembagian tugas guru dan

    jadwal pelajaran

    2,2 Penyusunan program tahunan

    2,3 Penyusunan program semester2,4 Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll

    2,5 ds t. .. .

    3 Pengembangan Standar Proses

    3,1 Kegiatan pengelolaan proses

    pembelajaran :

    3,1,1 Pengadaan sarana penunjang (ATK)

    3,1,2 Pembelian buku teks pelajaran

    3,1,3 dst. ...

    3,2 Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri

    3,2,1 Bahan praktik

    3,2,2 Laporan praktik kerja

    3,2,3 Penilaian

    Formulir BOS-K7

    Diisi oleh Sekolah Diki rim ke Tim ManajemenBOS Kab/Kota

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

    REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

    No.

    KodeUraian Kegiatan Jumlah (Rp)

    TAHUN PELAJARAN : ...............PERIODE BULAN : .....s/d/. .....

    Rutin

    Penggunaan Dana per Sumber Dana

    Bantuan

    Lain

    Sumber

    Pendapatan

    Lainnya

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    60/68

    5,3 Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan

    sarana prasarana sekolah

    5,3,1 Pengecatan, perbaikan atap bocor

    5,3,2 Perbaikan pintu dan jendela

    5,3,3 Perbaikan meubelair5,3,4 Perbaikan lantai

    5,3,5 Perbaikan kamar mandi

    5,3,6 Perbaikan papan tulis

    5,3,7 Perawatan fasilitas sekolah lainnya.

    6 Pengembangan Standar Pengelolaan

    6,1 Penyusunan Visi Misi

    6,2 Penyusunan Profil Sekolah

    6,3 Penyusunan program ketatausahaan

    6,4 Pengadaan sarana pendukung perkantoran

    6,5 Pengembangan sistem infromasi

    manajemen

    7 Pengembangan Standar pembiayaan

    7,1 Langganan daya dan jasa lainnya

    7,1,1 Listrik

    7,1,2 Telepon

    7,1,3 Air

    7,1,4 Internet

    7,1,5 Jasa lainnya

    7,2 Kegiatan rumah tangga sekolah

    7,2,1 Konsumsi rapat guru/pegawai7,2,2 Konsumsi tamu

    7,2,3 dst. ...

    7,3 Pembayaran Honor Pendidik dan tenaga

    Kependidikan

    7,3,1 Honorarium Bulanan Guru Honorer

    7,3,2 Honorarium Bulanan Tenaga Kependidikan

    Honorer

    8 Pengembangan dan implementasi

    sistem penilaian

    8,1 Penggandaan soal dan penyediaan

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    61/68

    Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8)

    Nama Sekolah :Alamat :

    Kabupaten/Kota :Jumlah Siswa :Jumlah Dana BOS Diterima :

    Penerimaan Pengeluaran Saldo

    I Penerimaan

    II Pengeluaran

    A Belanja Personalia

    1 Tenaga Pendidik Honorer

    2 Tenaga Kependidikan Honorer

    B Belanja Non Personalia

    1 Pembelian/penggandaan buku

    teks pelajaran

    2 Pembelian alat tulis sekolah yang

    Formulir BOS-K8

    Diisi oleh Sekolah Dikirim ke

    Tim Manajemen BOS Kab/Kota

    TAHUN PELAJARAN : ...............

    REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS MENURUT PERUNTUKAN

    PERIODE BULAN : .....s/d/. .....

    Jumlah (Rp)No.

    KodeBelanja/Anggaran Keterangan

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    62/68

    LAMPIRAN

    FORMATPELAPORAN BOS

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    63/68

    Surat Pengantar Laporan (Format B2)

    (Format KOP SEKOLAH)

    ,..20XX

    Nomor :

    Lampiran :

    Perihal : Laporan Penggunaan

    Dana BOS

    Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat

    up. Kepala Dinas

    Pendidikan Provinsi Jawa

    Barat

    diBandung

    Kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

    (BOS) pada :

    Nama Sekolah :

    Alamat :

    Kabupaten/Kota :

    Jumlah Dana BOS yang diterima : Rp

    Waktu Penggunaan : Bulan .... s.d. .... 20..

    dengan dokumen laporan terlampir :

    1. Surat Pertanggungjawaban (Format K7b)

    2. Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format B3)

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    64/68

    Surat Pertanggungjawaban (Format K7b)

    Formulir BOS-K7bDiisi Kepala Penerima BOS

    Dikirm ke Tim BOS Kab/Kotai

    PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

    Yang bertanda tangan di bawah in:

    Nama :

    Jabatan : Kepala SMK/SMA/MA*) ............

    Alamat :

    Dengan ini menyatakan bahwa:

    1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka mendukung

    operasional sekolah sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pedoman BOSProvinsi dan tidak untuk keperluan pribadi.

    2. Realisasi Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:

    No. WaktuPenerimaan

    (Rp)

    Penggunaan

    (Rp)Saldo (Rp)

    1. Bulan ......

    2. Bulan ......

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    65/68

    Pengantar Laporan Penggunaan BOS (Format B4)

    (Format KOP DINAS PENDIDIKAN)

    ,..20XX

    Nomor :

    Lampiran :

    Perihal : Laporan Penggunaan Dana

    BOS

    Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat

    u.p. Tim Pengelola BOS Provinsi

    Jawa Barat jenjang Dikmen

    di

    Bandung

    Kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

    (BOS) pada :

    Kabupaten/Kota*) :

    Alamat :

    Jumlah Sekolah/Madrasah : ..... (...) SMK dengan siswa sejumlah .... (....) orang

    ..... (...) SMA dengan siswa sejumlah .... (....) orang

    ..... (...) MA dengan siswa sejumlah .... (....) orang

    Waktu Penggunaan : Bulan .... s.d. ....Tahun 20...

    dengan dokumen laporan terlampir :

    1. Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft file)

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    66/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 66

    Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS SMK/SMA/MA (Format K9)

    :

    A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

    ......................., ..................................

    Mengetahui : Ketua Tim Pengelola BOS Kabupaten .....

    Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

    NIP. NIP.

    Keterangan :

    Kode A1 s.d. B11 lihat Format K8

    Formulir BOS-K9

    Jumlah

    Kode Peruntukan Penggunaan Dana BOS/Jumlah Penggunaan Dana BOS ProvinsiJumlah

    Diisi Tim BOS Kab/Kota

    Dikirm ke Tim BOS Provinsi

    No. Nama Sekolah/Madrasah

    PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ...............KABUPATEN/KOTA : .....................

    REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMA/MA/SMK

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    67/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 67

    Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format K10)

    Tk X Tk XI Tk XII Tk XIII Jumlah Seharusnya Diterima Kelebihan

    Mengetahui : Ketua Tim Pengelola BOS Kabupaten .....

    Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

    NIP. NIP.

    No. Nama Sekolah/Madrasah Keterangan

    Jumlah

    Jumlah Siswa Seharusnya Jumlah Bantuan (Rp)

    Formulir BOS-K10

    Diisi Tim BOS Kab/Kota

    Dikirm ke Tim BOS P rovinsi

    REKAPITULASI KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BOS SMA/MA/SMK

    KABUPATEN/KOTA : .....................PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ...............

  • 8/11/2019 Isi Juknis BOS Dikmen 2014-b

    68/68

    Pedoman BOS Dikmen Provinsi Jawa Barat Thun 2014 68

    Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BOS Provinsi (Format K11)

    Ada Tidak

    Mengetahui : Ketua Tim Pengelola BOS,

    Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

    NIP. NIP.

    Jumlah

    PernyataanKeterangan

    REKAPITULASI SMA/SMK/MA YANG MENOLAK BOS PROVINSI

    KABUPATEN/KOTA : .....................PERIODE BULAN : .... s/d ... .TAHUN PELAJARAN : .......... .....

    Formulir BOS-K11

    Diisi Tim BOS Kab/Kota

    Dikirm ke Tim BOS Provinsi

    Jumlah

    Siswa

    Jumlah Dana

    BOS (Rp)No. Nama Sekolah/Madrasah Alamat